BANDUNG, (TB) – Memperingati Hari Amal Bakti (HAB) Kementerian Agama Republik Indonesia, UIN Sunan Gunung Djati Bandung melaksanakan Upacara HAB ke-77 di Tugu Kujang halaman Gedung Anwar Musaddad, Kampus I, Selasa (03/01/2023).

Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si., CSEE., Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung, tampil sebagai pembina upacara dengan membacakan pidato Menteri Agama.
Rasa syukur sepatutnya kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala limpahan rahmat, karunia, dan anugerah-Nya kepada kita sekalian.

Hari ini kita telah memasuki Tahun baru 2023. Tahun baru bukan sekedar penanda berakhirnya kalender tahun kemarin dan dimulainya kalender baru. Namun bagi insan Kementerian Agama RI, setiap pergantian tahun selalu memiliki makna khusus.

Di awal tahun, tepatnya hari ini selasa 3 Januari 2023, keluarga besar Kementerian Agama memperingati Hari Amal Bakti (HAB) ke-77.

Kita diajak untuk mengenal, memahami dan meresapi atau bertanya kembali mengapa dan untuk apa Kementerian Agama yang dulu bernama Departemen Agama ini dilahirkan pada 1946. Lalu, kita sebagai generasi penerus Kementerian Agama, sudahkah kita melakukan pengabdian sebagaimana khitah kelahiran Kementerian Agama atau belum?

“Pada peringatan HAB ke-77 tahun ini, saya mengajak kepada seluruh ASN Kementerian Agama untuk memperbaiki niat pengabdian dan pelayanan kepada umat. Jadikan peringatan HAB ini sekaligus sebagai penanda sejarah panjang pengabdian Kementerian Agama dalam melayani seluruh umat beragama di Indonesia,” tegasnya.

Pada HAB ke-77 tahun 2023 ini, kita canangkan tagline Kerukunan Umat untuk Indonesia Hebat. Tugas berat mesti ditunaikan oleh seluruh ASN Kementerian Agama.

“Kerukunan sangat fluktuatif dan dinamis. Kerukunan sering menguji kita, lebih-lebih menjelang Pemilu 2024. Sejatinya, kerukunan adalah prasyarat pembangunan nasional. Pembangunan membutuhkan stabilitas dan stabilitas dapat terwujud bila antar masyarakat rukun dan damai,” jelasnya.

Di tahun politik ini, potensi terjadi ketidakrukunan di masyarakat akibat pilihan politik yang berbeda, tetap saja ada. Politisasi agama makin sering dilakukan untuk meraih efek elektoral. Politisasi tempat ibadah sebagai ajang kampanye, sudah mulai terjadi.

“Penggunaan politik identitas menjelang Pemilu harus diantisipasi dan dimitigasi agar kerukunan umat tidak ternodai. Kita semua mesti belajar pada apa yang terjadi pada pesta demokrasi sebelumnya, di mana masyarakat terbelah yang hingga kini masih bisa dirasakan, terutama di media sosial,” tandasnya.

Keluarga besar Kementerian Agama, bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat harus terdepan dalam membina dan membangun suasana rukun dan damai agar perjalanan dan tahapan Pemilu dapat dinikmati sebagai pesta demokrasi dalam pengertian yang sesungguhnya.

“Untuk itu, semangat merawat kerukunan umat harus digelorakan seluruh ASN Kementerian Agama. Saya minta tidak ada ASN Kementerian Agama yang partisan, apalagi ikut melakukan provokasi di tengah keragaman pilihan. ASN Kementerian Agama harus menjadi simpul kerukunan dan persaudaraan. Dan yakinlah bahwa kerukunan umat akan mengantarkan pada Indonesia hebat,” pesannya. (Damanik)

TUGASBANGSA.COM, – Pemerintah Kota Bekasi di tahun 2021 melaksanakan proyek bantuan sosial kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 diantaranya bantuan kepada 100 kelompok petani berupa pembagian kambing Jawa randu atau domba Priangan beserta kandang kambing masing-masing satu kandang.

CBA banyak menemukan kejanggalan terkait Proyek bantuan Covid-19 Pemkot Bekasi, contohnya dalam proyek pembuatan kandang kambing untuk masyarakat, berikut penjelasannya.

Pertama, dalam penetapan pagu dan Harga Perkiraan Sendiri HPS oleh Pokja ULP sangat janggal karena nilainya terlalu tinggi dan sama persis di angka Rp 2,3 miliar.

Khususnya dalam penetapan HPS Pemkot Bekasi terkesan asal tulis dan tidak mampu menetapkan biaya terendah, hal ini berakibat meroketnya nilai proyek dan menguntungkan pihak swasta dalam proses pengajuan harga tawaran.

Kedua, dalam tender Kandang Kambing, Pemkot Bekasi memenangkan CV Hendry Putra Andalan yang beralamat di JL. Raya Centex No.23B Rt.011. Rw.003 Ciracas Jakarta Timur. Nilai proyek yang disepakati kedua belah pihak sebesar Rp1.907.315.630. Angka ini sangat mahal, satu kandang kambing setara Rp 19 juta lebih.

Terakhir, dalam pelaksanaan proyek kandang kambing ditemukan dugaan Mark up dengan total temuan sebesar Rp 140,9 juta.

Dalam pekerjaan penunjang, pekerjaan kandang, pekerjaan tempat makan, pekerjaan tempat penampungan limbah, terdapat kekurangan volume pekerjaan namun Pemkot Bekasi tetap membayar CV HPA dengan bayaran penuh.

” Berdasarkan catatan di atas, CBA meminta Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan penyelidikan terkait proyek bantuan sosial terkait Covid-19 Kota Bekasi khususnya pembuatan kandang kambing di tahun 2021,” sebut Koordinator CBA Jajang Nurjaman.

Sangat di sayangkan di tengah kesulitan masyarakat, oknum Pemkot Bekasi malah memanfaatkannya untuk bermain proyek.

” KPK harus segera panggil dan periksa pejabat terkait, serta walikota Bekasi Tri Adhianto untuk dimintai keterangan,” tegas Jajang. (/Red)

PESAWARAN, (TB) – Dewan Pimpinan Daerah Komite Wartawan Pelacak Profesional Indonesia (DPD, KO-WAPPI) Kabupaten Pesawaran, menyalurkan bantuan kepada warga korban terdampak bencana alam gempa bumi di Desa Jambudipa Rw 03 Kecamatan Warung Kondang Kabupaten Cianjur Jawa Barat, Jum’at (6/1/2023).

Bantuan berupa sejumlah uang tersebut disalurkan untuk kebutuhan beberapa hari ke depan, karna warga beberapa minggu ini kesulitan untuk membeli kebutuhan sehari hari tingkat kesulitan ialah untuk membeli kebutuhan warga di Cianjur.

Relawan Cianjur, Sugiono yang melepas pengiriman bantuan kemanusiaan itu mengatakan, semoga bantuan tersebut dapat meringankan beban korban terdampak bencana.

” Saya doakan semoga DPD KO-WAPPI Kabupaten Pesawaran selalu diberi kemudahan dalam menjalankan tugas sebagai jurnalis,” Kata Sugiono, jum’at (6/1).

Sementara itu, ketua panitia penggalangan dana Andi junaidi mengatakan, bantuan yang disalurkan kepada korban terdampak bencana merupakan wujud nyata dan tanggung jawab sosial para wartawan terhadap sesama.

” Alhamdulillah dana ini terkumpul sejumlah Rp. 1.750.000 dari teman-teman Jurnalis di Pesawaran dan donatur lainnya yang ada di kabupeten pesawaran provinsi Lampung, Sebenarnya masih ada bantuan berupa pakaian layak pakai dan alat-alat rumah tangga seperti sendok, garpu, panci dan lain-lain, tapi tidak bisa kami kirimkan karna terbatas oleh armada angkut ” Kata Andi Junaidi mewakili ketua DPD KOWAPPI Pesawaran Dahron Sungkai.

” Mudah-mudahan bantuan ini bisa meringankan beban saudara-saudara kita yang terkena musibah,” Pungkasnya. (Oby/Rif )

BOGOR, (TB) – KH Tubagus Muhammad Falak Abbas yang dikenal dengan Abah Falak atau Mama Falak dinilai layak menjadi Pahlawan Nasional. Hal itu disampaikan oleh Rommi Prasetya, Wakil Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kota Bogor, pada Jumat (6/1/2023).

Selama ini tokoh ulama kelahiran Banten tersebut menjadi salah satu penggerak roda Islam di bumi Nusantara yang mendirikan pondok pesantren di kawasan Pagentongan, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor.

Dalam pernyataannya, Rommy Prasetya mengaku terinspirasi oleh sosok Mama Falak yang sudah berjuang menegakkan Panji Islam sejak zaman penjajahan Belanda dan Jepang.

Sudah banyak perjuangan yang diberikan oleh Mama Falak kepada Bangsa Indonesia sehingga sebagai penerus bangsa seharusnya memberikan apresiasi terhadap ketokohan Mama Falak dengan gelar Pahlawan Nasional.

“Mama Falak telah terbukti memberikan dampak luar biasa bagi perjalanan Bangsa Indonesia. Dari zaman Penjajahan, sehingga Bangsa ini merdeka” ujar Ketua GP Ansor Kota Bogor 2015-2019 itu.

Apresiasi kepada Mama Falak terlihat juga dengan adanya nama Jalan di kecamatan Bogor Barat, ini bukti Pemkot Bogor tidak melupakan jasa-jasa Mama Falak.

Dengan momentum haul Akbar ke 51 tahun 2023 sudah saatnya kita bersama sama menyatukan niat sebagai bentuk kecintaan kita kepada Mama Falak, Selanjutnya Rommy Prasetya juga akan memohon izin dan ridho dari dzuriyyah (keturunan) atau keluarga besar Bani Falak untuk memperjuangkan Mama Falak menjadi Pahlawan Nasional.

Selain itu, sesuai dengan UU No. 20 tahun 2009 kiprah Mama Falak sudah memenuhi syarat untuk diajukan menjadi Pahlawan Nasional, dan kami akan mendorong Pemkot untuk ikut memperjuangkan tujuan tersebut.

Rommy menambahkan, sebagaimana dalam manakib dan kesaksian ulama” besar kiprah Abah Falak dalam memperjuangkan kemerdekaan Bangsa ini sudah tidak diragukan lagi. Bahkan, Presiden Soekarno saja sering berkunjung ke Abah Falak meminta saran dan doa dalam perjuangan melawan penjajah, belum lagi Abah Falak banyak melahirkan ulama ulama Besar di Nusantara.

Karena itu Rommy menyatakan, langkah pertama akan meminta izin kepada Dzuriyyah (keturunan) atau keluarga besar Bani Falak, kedua menyiapkan naskah akademik tentang kiprah Abah Falak dalam perjuangan kemerdekaan, ketiga mendorong Pemkot untuk memperjuangkan Mama Falak menjadi Pahlawan Nasional. (Red)

LAMPUNG, (TB) – Gubernur Arinal Djunaidi mengikuti Rapat Koordinasi Pencabutan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) secara daring di Mahan Agung, Senin (2/1/2023).

Rapat Koordinasi ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri yang diwakili Wakil Menteri Dalam Negeri bersama Menko Maritim dan Investasi, Menteri Kesehatan serta Sekretaris Menko Perekonomian dan diikuti oleh seluruh Kepala Daerah seluruh Indonesia.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo menyatakan, walau kebijakan PPKM telah dihentikan pemerintah, namun kebijakan tersebut tidak sebagai pernyataan bahwa Pandemi Covid-19 telah selesai, karena selesainya status pandemi dinyatakan oleh WHO.

Wamendagri juga menjelaskan bahwa Menteri Dalam Negeri pada tanggal tanggal 30 Desember 2022 telah mengeluarkan Inmendagri Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disesase 2019 Pada Masa Transisi Menuju Endemi.

Beberapa poin penting didalamnya antara lain mendorong masyarakat tetap menggunakan masker, mencuci tangan dan mengingatkan masyarakat bahwa risiko penularan Covid-19 masih bisa terjadi serta mendorong implementasi penggunaan aplikasi PeduliLindungi.

Kemudian, mendorong masyarakat untuk tetap melakukan pemeriksaan bagi yang bergejala Covid-19, mendorong masyarakat untuk tetap melakukan vaksinasi dosis primer dan dosis lanjutan (booster).

Selanjutnya, Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut B. Pandjaitan menyebutkan, meski kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat telah dihentikan, namun masyarakat tetap harus waspada karena pandemi belum sepenuhnya berakhir.

Menko Marves meminta agar monitoring kasus harus tetap dilaksanakan dan vaksinasi booster harus tetap didorong. Selain itu, peran masyarakat dalam menjaga protokol kesehatan harus tetap dijaga.

Kepada kepala daerah, Menko Marves meminta agar program bansos, bantuan vitamin dan obat-obatan untuk tetap dilanjutkan. Luhut juga meminta agar Satgas Covid Pusat dan Daerah untuk tetap dipertahankan.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam kesempatannya menegaskan kembali bahwa Pencabutan PPKM hanya salah satu program pemerintah dari keseluruhan strategi transisi pandemi menjadi endemi.

Menkes menjelaskan, di dalam proses transisi pandemi menjadi endemi tersebut dilakukan secara bertahap, dengan menurunkan intervensi pemerintah dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

“Kekuatan modal sosial masyarakat untuk menjaga kesehatan dalam bentuk gerakan masyarakat secara inklusif, jauh lebih powerful dibandingkan dengan intervensi terus menerus dari pemerintah,” kata Menteri Kesehatan.

Menkes juga mengingatkan bahwa status kedaruratan kesehatan masyarakat dan bencana nasional Covid-19 yang tertuang dalam Kepres Nomor 11 Tahun 2020 dan Kepres Nonor 12 Tahun 2020 masih tetap berlaku.

Seusai mengikuti Rapat Koordinasi, Gubernur Arinal Djunaidi mengungkapkan bahwa semua kebijakan pemerintah pusat wajib hukumnya untuk dilaksanakan.

Gubernur juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk tetap menjaga kondusivitas serta mengimbau masyarakat untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan dan tetap waspada terhadap berbagai varian Covid-19.

“Apresiasi kepada masyarakat Lampung karena (Pemerintah) sudah melakukan pencabutan, tapi itu (Covid-19) bukan berarti sudah selesai,” tegas Gubernur Arinal.

Gubernur juga mendorong masyarakat untuk melaksanakan vaksinasi Covid-19 dosis lengkap serta booster, khususnya bagi masyarakat yang berusia lanjut.

(Dr/ Rls)

PESAWARAN, (TB) – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pesawaran, akan menegur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melakukan pemutusan koran pada tahun 2023.

“Untuk anggaran belanja media atau langganan koran yang ada di OPD tidak ada pemutusan, saya tegaskan tidak ada pemutusan atau pemberhentian mungkin hanya miskomunikasi saja dengan OPD,” kata Wildan saat di hubungi melalui telpon selulernya, Kamis (5/1/2023).

Dirinya juga menjelaskan, media adalah mitra pemerintahan kerena segala sesuatu informasi pembangunan ini berasal dari media, sehingga pemerintah harus kerja sama dengan media.

“Apabila ada OPD yang memutuskan atau menolak langganan koran, saya akan tegur kerena media mitranya pemerintah,” tegasnya.

Sementara itu Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Kabupaten Pesawaran saat di hubungi melalui telpon selulernya mengatakan, apabila OPD yang yang ada di Kabupaten Pesawaran ini menolak langganan koran itu sangat salah.

“Peran media dalam suatu daerah sangatlah penting, dalam rangka publikasi pencapaian program di masing-masing dinas, kerena masyarakat tau kinerja OPD melalui media, kalau OPD tidak bekerja sama dengan media, bagaimana masyarakat tau hasil kinerja OPD tersebut,” ujarnya.

Ia juga menambahkan, pada tahun 2023 memang adanya efesiensi anggaran di setiap OPD. Namun tidak serta merta menghapus anggaran publikasi.

“Kami bersama dengan pak Sekda sudah melakukan pengecekan di setiap OPD, dan anggaran publikasi memang sudah ada, mungkin informasi tersebut belum diinformasikan pada jajaran yang ada dibawah,” pungkasnya.

“Kami juga berharap, kawan kawan media harus bersikap sportif sesuai dengan MoU, kalau dia media harian ya dikirim setiap hari, jangan media harian ngantarnya seminggu sekali, bagaimana kami membayarnya,” katanya.

( Oby/Rif )

JAKARTA, (TB) – Kerajinan Sulam Jelujur dari Kabupaten Pesawaran memukau tim juri Anugerah Kebudayaan (AK) PWI Pusat 2023, dalam rangka peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2023 di Medan Sumatera Utara pada 9 Februari 2023 mendatang.

Pada kesempatan itu, tim juri bahkan meminta langsung kepada Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona agar kerajinan Sulam Jelujur bisa diperkenalkan kepada siswa sekolah agar bisa terus dilestarikan dan dipertahankan keberadaannya.

“Saya rasa kerajinan Sulam Jelujur sangat luar biasa, selain mempertahankan sisi budaya juga bisa berdampak langsung pada perekonomian, tentunya saya berpesan agar Kerajinan Sulam Jelujur ini dimasukkan ke sekolah-sekolah, agar anak-anak sejak dini mengenal kebudayaan kerajinan ini dan bahkan bisa dikembangkan tanpa merusak nilai budaya dan sejarahnya,” ungkap Nungki Kusumastuti selaku dewan juri pada Anugerah Kebudayaan PWI Pusat tahun 2023, Rabu 4 Januari 2023.

Sementara itu, Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona menyampaikan jika Sulam Jelujur kedepannya akan diproyeksikan menyasar fashion seluruh kalangan masyarakat. “Kami memang fokus dalam pengembangan kerajinan Sulam Jelujur ini, utamanya agar menjadi salah satu fashion yang bisa diterima semua golongan masyarakat, termasuk generasi muda, jika hal itu bisa diterima tentunya tak sulit untuk meningkatkan kecintaan generasi muda terhadap kerajinan Sulam Jelujur,” ucap Dendi.

Menurutnya, saat ini kerajinan Sulam Jelujur sudah bisa diterima masyarakat, bahkan hingga Internasional. “Awalnya Pada tahun 2018 kerajinan Sulam Jelujur bekerjasama dengan pihak Negara Netherland dan dipajang di Bandara Internasional Netherland, Museum Textile Netherland dan Stasiun Metrohal Netherland, Kemudian Pada 2019 tampil di Dubes Afrika Selatan pada pameran dan Fashion Show di Afrika Selatan, selanjutnya pada tahun 2021 ikut serta dalam beberapa pameran yakni Lampung Craft, Innacraft, Bali TTI Expo dan pada tahun 2022 mengikuti Kriya Nusa Tahun 2022 dan yang baru-baru ini tampil di New York Indonesia Fashion Week dan di Ocean City Gift Expo di Washington DC serta tampil di Dubai Fashion Week,” ujar Dendi.

“Karena bisa diterima dengan baik, saat ini permintaan kerajinan Sulam Jelujur juga terus naik, dan tentunya bisa meningkatkan perekonomian masyarakat,” timpal dia.

Dendi juga sedikit menjelaskan tentang sejarah yang tergambar dalam kerajinan Sulam Jelujur ini, dimana Kerajinan Sulam Jelujur merupakan warisan yang dibawa para transmigrasi pertama di Indonesia pada 1905 di Pesawaran.

“Pada awalnya Kerajinan Sulam Jelujur hanya digunakan sebagai pajangan atau hiasan rumah yang kemudian Pemerintah Kabupaten Pesawaran melakukan pembinaan dan pengembangan produk hingga diversifikasi produk dari Kerajinan Sulam Jelujur ini,” jelas dia.

Bahkan, sambung Dendi, pada tahun 2021 lalu Kabupaten Pesawaran resmi
meluncurkan Sulam Jelujur sebagai Kerajinan Khas Pesawaran yang diresmikan langsung oleh Ketua Dekranasda Provinsi Lampung, Ibu Riana Sari Arinal.

“Kerajinan Sulam Jelujur mendapatkan dukungan Pemerintah Provinsi Lampung, sehingga Yayasan Cinta Tenun Indonesia (CTI) mendukung pengembangan produk dari Kerajinan Sulam Jelujur di Kabupaten Pesawaran, dengan memberikan pembinaan-pembinaan yang intensif,” sambungnya.

( Oby/Rif )

RIAU, (TB) – Pembangunan infrastruktur di Tanah Air harus tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan menjamin keberlangsungan hidup satwa liar. Demikian disampaikan Presiden Joko Widodo setelah melihat perlintasan gajah di KM 12 ruas tol Pekanbaru-Dumai, pada Kamis, 5 Januari 2023.

“Saya terus mengingatkan mengenai pentingnya juga memperhatikan lingkungan, seperti yang kita bangun Jalan Tol Pekanbaru-Dumai misalnya, ada terowongan untuk lintasan gajah sebanyak enam tempat,” ucap Presiden dalam keterangannya.

Sehingga, lanjut Presiden, pembangunan jalan tol ini tidak mengganggu perlintasan salah satu satwa yang dilindungi yaitu gajah Sumatra. Tidak hanya di Riau, Presiden menuturkan bahwa upaya pelestarian tersebut juga akan dilakukan di tempat lain agar pembangunan infrastruktur tidak mengganggu kelestarian satwa liar.

“Saya kira beberapa tempat memang kita membangun terowongan-terowongan, lintasan untuk hewan-hewan yang dilindungi tersebut,” tutur Presiden.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Riau Genman S. Hasibuan juga menambahkan bahwa terowongan gajah ini merupakan langkah adaptasi atas pembangunan ruas jalan tol Pekanbaru-Dumai yang telah membelah habitat gajah di dua kota dan dua kabupaten dengan total populasi gajah sebanyak 76 ekor.

“Sebagai adaptasi dari pembangunan jalan tol ini terhadap keberadaan gajah di lokasi ini, maka kami dari Balai Besar KSDA Riau bekerja sama bersama Hutama Karya untuk membuat terowongan gajah sehingga gajah itu pergerakannya tidak terganggu,” ungkapnya.

Setelah melihat langsung perlintasan gajah tersebut, Presiden dan rombongan kemudian melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Rokan Hilir.

Turut mendampingi Presiden dalam peninjauan ini, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Erick Thohir, Gubernur Riau Syamsuar, dan Ketua DPRD Riau Yulisman.

PESAWARAN, (TB) – Semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Pesawaran dengan serentak menolak berlangganan media cetak atau koran pada tahun 2023. Hal ini membuat galau dan menjerit para loper koran.

Salah seorang loper koran Maruzi (40) menyatakan, bahwa seluruh OPD/ Dinas yang ada di Kabupaten Pesawaran menolak berlangganan koran terhitung bulan Januari hingga Desember 2023.

“Jadi Saya bingung, saat ini sudah tidak bisa diharapkan menambah pendapatan untuk membiayai hidup kami (Loper) ini akibat menurunnya secara drastis para langganan koran yang ada di OPD Kabupaten Pesawaran,” ujarnya, Rabu (4/1/2023)

Ia juga menceritakan, pemberhentian koran yang ada di OPD ini hanya terjadi di Kabupaten Pesawaran, Kabupaten lain pada tahun 2023 masih langganan koran seperti biasa.

“Jadi saya heran, ko semua OPD/Dinas yang ada di Kabupaten Pesawaran secara serentak tolak berlangganan koran, ini ada apa..?. Saya meminta, Bupati Pesawaran agar memikirkan nasib kami ini sebagi seorang loper, untuk kebijakan, dan OPD kembali berlangganan koran ,” Ujarnya.

Dirinya juga meminta kepada seluruh perwakilan biro dan dan wartawan yang ada di Kabupaten Pesawaran agar bisa mempertanyakan tentang adanya ditampung dalam mata anggaran tentang bahan bacaan setiap OPD. Kenapa seluruh OPD yang ada di Kabupaten Pesawaran menolak langganan koran.

“Kiranya para biro dan wartawan dapat melakukan diskusi dengan Pemkab Pesawaran mengenai, seluruh OPD atau dinas yang menolak berlangganan koran 2023,” ujarnya.

Sementara itu kepala dinas Perumahan Rakyat dan kawasan pemukiman Firman Rusli melalui bendahara pembayaran koran Edi Kabupaten Pesawaran saat di mintai keterangan mengatakan, pada tahun 2023 dinas Perkim tidak bisa langganan koran lagi.

“Tahun 2023 untuk tidak bisa langganan koran lagi, di karenakan tidak ada lagi anggaran buat pembelanjaan surat kabar koran maupun tabloid,” ucapnya.

( Oby/Rif )