Masyarakat Adat Sai Bhatin Marga Way Lima, Tanah Lokasi Pasar Baru Kedondong Masih Hak Miliknya

PESAWARAN, (TB) – Masyarakat Adat Sai Bhatin Marga Way Lima, menyatakan bahwa tanah lokasi Pasar Baru Kedondong adalah masih milik dari Masyarakat Adat Sai Bhatin Marga Way Lima, Rabu (18/1/2023)

Dikatakan Aipda. M. Husni Tamrin Bin M. Zuhri Rais adalah Cucu garis lurus dari H.M. Rais Bin H. Rojali, selaku Ahli Waris dari Kesebhatinan “Sampurna Jaya”

” Tabik Pun…
Tanah yang saat ini menjadi lokasi Pasar Baru di Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran adalah masih milik dari Masyarakat Adat Sai Bhatin Marga Way Lima” Kata Aipda. Husni Tamrin.

Dilanjutkan Aipda. M.Husni Tamrin,
” Sudah Puluhan tahun Pemerintah Daerah mengambil pajak dari Pedagang Pasar baik dari jual beli bangunan, pajak bangunan, uang salar dan retribusi lainnya tanpa berbagi dengan Masyarakat Adat Sai Bhatin Marga Way Lima” Ujar Aipda Husni Tamrin.

” Inikah yang di namakan “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” yang akhirnya kami Masyarakat Adat Sai Bhatin menjadi “Tamu” di rumah sendiri” Ucapnya.

” Saya Aipda. M.Husni Tamrin Bin M.Zuhri Rais adalah Cucu garis lurus dari H. M. Rais Bin H. Rojali, selaku Ahli Waris dari Kesebhatinan “Sampurna Jaya” Pun.

Oleh sebab itu jika Pemerintah Kabupaten Pesawaran tidak bisa berbuat Adil kepada kami selaku Masyarakat Adat Sai Batin Marga Way Lima maka Tanah kami akan kami ambil kembali…. Tabik Pun… ” Pungkas Aipda Husni Tamrin. ( Oby )




Walikota Depok Resmikan 11 Kantor Pemerintahan Yang Selesai di Rehabilitasi

DEPOK, (TB) – Wali Kota Depok, Mohammad Idris meresmikan 11 gedung pemerintahan tingkat Kecamatan dan Kelurahan yang telah rampung direhabilitasi pada akhir tahun 2022.

Peresmian kantor-kantor pemerintahan tersebut dilaksanakan bersamaan dengan acara pengukuhan Ketua dan Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) se-Kota Depok di Alun-Alun Kota Depok.

Wali Kota Depok, Mohammad Idris mengatakan, guna meningkatkan pelayanan yang lebih prima, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok terus berupaya melakukan rehabilitasi kantor pemerintahan di wilayah, yang pada tahun 2022 sudah rampung direhab sebanyak 11 gedung.

“Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, dengan Rahmat Allah Tuhan Yang Maha Esa gedung kantor Kecamatan Beji dan 10 kantor Kelurahan di Kota Depok dengan ini saya resmikan,” kata Kiai Idris yang dilanjutkan dengan pembubuhan tanda tangan di batu prasasti.

Adapun 11 kantor pemerintah yang telah diresmikan di antaranya, kantor Kecamatan Beji, Kelurahan Pondok Petir, Grogol, Bojong Pondok Terong. Kemudian, kantor Jatimulya, Cilangkap, Leuwinanggung, Cimpaeun, Sukamaju Baru, Pasir Gunung Selatan, dan Kukusan

Kiai Idris menuturkan, tahun ini (2023) rencananya juga akan direhab total 10 kantor kelurahan lainnya.

“Tahun 2024 juga akan kami lengkapi seluruh kantor kelurahan di Kota Depok direnovasi, sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya

“Terima kasih kepada seluruh dinas yang telah banyak memberikan kontribusi dan partisipasinya, bekerja sama dan tentunya tidak lepas dari kerja-kerja LPM utk bisa melancarkan pembangunan kami di kelurahan,” tutup Kiai Idris. (Hetti)




Tuntas Realisasikan Program Samisade, Ini Harapan Kades Hambalang

CITEUREUP, (TB) – Realisasi Program Samisade (Satu Miliar Satu Desa) di Desa Hambalang,Kecamatan Citeureup tuntas dilaksanakan.

Untuk Tahun Anggaran 2022, Bantuan Keuangan dari Pemkab Bogor yang diterima Desa Hambalang senilai 1 (satu) Miliar itu sepenuhnya direalisasikan untuk pembangunan infrastruktur.

Kepala Desa Hambalang H. Wawang Sudarman mengatakan jika untuk Samisade tersebut pihaknya telah melaksanakan kegiatan betonisasi Jalan Desa di Kp. Tajur Tapos RT. 019 RW.006 dengan volume panjang 1.380 M x lebar 3 M x dengan ketebalan 0.12 M.

” Selain di Kp. Tajur, kita juga melaksanakan pembangunan jalan di Kp. Cikalahang RT.015 RW.005 dengan volume 100 M x 3 M x 0.12 M,” jelas Awang saat dikonfirmasi di kantornya, Selasa 17 Januari 2023.

” Total realisasi pembangunan samisade desa hambalang 1.480 M dengan anggaran 1 miliar,” tambah Awang.

Kami selaku Pemerintah Desa berharap dengan terbangunnya infrastruktur jalan yang memadai tentunya bisa berdampak pada kelangsungan aktivitas warga dalam menjalankan kegiatan kesehariannya. Sehingga bisa berdampak juga pada peningkatan perekonomian dan pendapatan warga kami.

“Harapan kamu juga, semoga program Samisade ini terus berlanjut hingga tahun-tahun berikutnya. Mengingat di wilayah desa kami masih banyak infrastruktur jalan yang perlu di perbaiki,” tandasnya. (Sto)




Subdit BPKB Korlantas Polri Gelar Supervisi di Polres Majalengka

MAJALENGKA (TB) – Subdit BPKB Korlantas Polri yang dipimpin oleh Kombes Pol Purwadi W Anggoro melaksanakan kegiatan Supervisi  dalam rangka mendorong progresivitas pengembangan pelayanan BPKB berbasis digital di Polres Majalengka Polda Jabar, Selasa (17/1/2023).

Disaat dikonfirmasi, Kapolres Majalengka AKBP Edwin Affandi melalui Wakapolres Majalengka Kompol Firman Taufik mengatakan, Ya tadi kami menyambut Tim Supervisi dari Subdit BPKB Korlantas Polri di Polres Majalengka.

” Ini suatu progres baik bagaimana BPKB terus berbenah dan membuat yang sebaik-baiknya. Apapun itu kalau bicara tentang BPKB itulah Polri seutuhnya ada disitu”ucapnya.

Ia juga menuturkan di majalengka bisa mendapatkan kesempatan membangun Gedung pelayanan BPKB prototype. Pengembangan gedung BPKB digital menjadi bagian dari strategi Korlantas untuk membangun kemandirian diantaranya profesionalisme di bidang regident.”ungkapnya.

Jadi kalau Masyarakat bikin SIM, BPKB disitu ada ERI nya, nanti ada tes fisik digitalnya, dan arsip digitalnya, dan seterusnya terus berkembang seperti itu. Sehingga Polri Utuh memiliki dari mulai Gedung, sampai infrastrukturnya itu kita ada.” imbuhnya.

Polri ke depan akan berinovasi bahwa kita tidak tergantung buku lagi, buku itu ada tetapi dunia digital saat ini kita perlu data chip. Jadi selain disimpan didalam buku, di simpan di chip,”tutup Kompol Firman Taufik.




Presiden Jokowi Minta Daerah Selesaikan Dua Masalah Besar Ini 

BOGOR, (TB) – Presiden Joko Widodo kembali menekankan pentingnya investasi sebagai salah satu kunci bagi pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2023. Oleh karena itu, Presiden meminta kepada para kepala daerah se-Indonesia untuk memberikan perhatian lebih terhadap investasi.

“Terus saya sampaikan agar investasi ini menjadi perhatian kita semuanya. Jangan lagi yang namanya izin masih berbulan-bulan,” ujar Presiden saat menyampaikan arahan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Se-Indonesia di Sentul International Convention Centre (SICC), Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Selasa, 17 Januari 2023.

Menurut Presiden, saat ini ada dua masalah besar yang berkaitan dengan investasi yang dihadapi daerah, salah satunya adalah masalah mengenai tata ruang atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR). Menurut Presiden, hampir separuh daerah di Indonesia belum menyelesaikan KKPR-nya.

“Saya minta di sini ada Ketua DPRD agar dengan Pemda segera menyelesaikan urusan ini,” tutur Presiden.

Masalah lainnya adalah terkait Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang saat ini diganti dengan istilah baru yaitu Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Presiden Jokowi menekankan bahwa penyelesaian izin yang cepat lebih penting daripada pergantian nama.

“Namanya itu sudah gonta-ganti dan ini yang ruwet kita itu. Nama itu dua kata itu cukuplah. Izin Gedung, begitu saja sudah. Yang paling penting kan bukan namanya, penyelesaiannya yang cepat begitu lho,” ucap Presiden.

Presiden pun menegaskan kepada para kepala daerah se-Indonesia untuk segera menyelesaikan dua masalah tersebut. Apalagi saat ini telah terjadi pemerataan investasi dimana 53 persen investasi pada tahun 2022 berada di luar Pulau Jawa dan investasi tahun 2022 berhasil mencapai Rp1.207 triliun dari target sebesar Rp1.200 triliun.

“Saya minta gubernur, bupati, wali kota, DPRD segera menyelesaikan yang belum. Jangan ditunda-tunda,” tandasnya. (/Red)




UIN Bandung Ikuti Giat Jalan Sehat Kerukunan dan Deklarasi Damai Kemenag RI

BANDUNG, (TB) – Rektor Prof Mahmud MSi CSEE, beserta para pimpinan di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung mengikuti Jalan Sehat Kerukunan dan Deklarasi Damai Umat Beragama di halaman kantor pusat Kementerian Agama, Jakarta, Sabtu (14/1/2023).

Kegiatan ini digelar dalam rangka memeriahkan Hari Amal Bhakti (HAB) ke-77 Kementerian Agama.
Dalam sambutannya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas mengajak keluarga besar Kementerian Agama bersama para tokoh agama dan pemuda untuk terus merawat kerukunan, menghargai perbedaan, dan menghindari perpecahan.

Ikut mendampingi, Wamenag Zainut Tauhid Saadi, Sekjen Kemenag Nizar Ali, serta pejabat Eselon I dan II Kementerian Agama.

Selain ribuan ASN Kementerian Agama, Jalan Sehat Kerukunan ini diikuti masyarakat dan para tokoh agama yang secara bergantian membacakan doa, yaitu KH Aunullah A’la Habib (Islam), Pendeta Jimi MI Sormin (Kristen), Romo Agustinus Heri Wibowo (Katolik), Wisnu Bawa Tenaya (Hindu), Asun Gautama (Buddha), dan Xs. Budi Santoso Tanuwibowo (Khonghucu).

Hadir juga para tokoh penghayat kepercayaan, serta tokoh pemuda dan perempuan dari berbagai agama, antara lain Alissa Wahid, Sunanto (Ketua Pemuda Muhammadiyah), tokoh pemuda Katolik, Kristen, Konghucu, Buddha, dan Hindu. Dari kalangan influencer, hadir antara lain Habib Husein Jafar (Islam), Frans Nicholas (Kristen), Olga Lydia (Katolik), dan Cecilia (Khonghucu).

Dalam kesempatan ini, dibacakan Deklarasi Damai Umat Beragama oleh pendakwah yang juga influencer Indonesia, Habib Husein Jafar Al Hadar. Dalam deklarasi tersebut, para tokoh agama bersama ASN Kemenag yang hadir menegaskan komitmen mereka untuk tidak menggunakan rumah ibadah sebagai tempat kampanye dan aktivitas politik praktis.  (Damanik)




Evi Susina Bersama KWT Desa Sungai Langka Gelar Panen Rampai

PESAWARAN, (TB) – Evi Susina ketua komisi II DPRD Kabupaten Pesawaran dari Fraksi Gerindra mengadakan panen rampai bersama Kelompok Wanita Tani (KWT) Jaya Bakti di Desa Sungai Langka Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, Senin (16/1/2023)

Evi Susina, SH yang akrab disapa dengan Bunda Evi selaku pembina KWT Jaya Bakti Desa Sungai Langka mengatakan,

” Ibu-ibu jangan henti-henti berkarya, dibalik kesibukan mengurus pekerjaan rumah tangga sehari-hari” Kata Bunda Evi.

Menurutnya, Wanita itu harus punya kesibukan biar tidak jenuh, di samping Mengurus suami dan Anak kita juga harus berkarya, karya itu tidak harus berbisnis membentuk kelompok tani juga sudah berkarya,” Ujarnya.

Dilanjutkannya, memang tidaklah mudah untuk mencapai kesuksesan butuh waktu yang cukup lama, perjuangan tanpa pengorbanan tidak akan ada hasilnya, dan perjuangan juga harus kita sertai do’a, jadi pada intinya kita para perempuan harus kuat dan semangat,” Ucapnya.

” Saya berpesan kepada ibu-ibu semua yang disini kelompok Jaya Bakti Sungai Langka, sesibuk apapun kita tolong jangan sampai lupa kewajiban kita di rumah mengurus suami dan anak, karna surganya kita wanita ada pada suami, kalau kita durhaka terhadap suami jangan harap bisa mencium bau surga,” Tambah Bunda Evi Susina dari partai Gerindra Pesawaran.

Ketua KWT Jaya Bakti Desa Sungai Langka mengucapkan terima kasih selama ini dibina oleh wanita hebat dari partai Gerindra Kabupaten Pesawaran,

” Terima kasih kami ucapkan sama Bunda Evi, yang selama ini telah membina kaum hawa supaya bisa berkarya dan bercocok tanam seperti hari ini, kami bisa panen rampai, ini semua berkat binaan Bunda Evi, Bunda Evi Oke,” Pungkasnya. (Oby/Rif)




Berikut Inpres yang Diterbitkan Presiden Untuk Selesaikan Rekomendasi Tim PPHAM

JAKARTA, (TB) – Presiden Joko Widodo menerima sejumlah menteri untuk membahas secara khusus tentang hasil temuan Tim Penyelesaian Non-yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu (PPHAM) di Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 16 Januari 2023.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud Md, dalam keterangannya selepas pertemuan menyampaikan bahwa Presiden Jokowi telah melaksanakan rekomendasi utama yaitu menyatakan pengakuan terjadinya pelanggaran HAM berat di masa lalu.

“Presiden atas nama Kepala Negara sudah menyatakan menyesal bahwa itu sudah terjadi di masa lalu, dan Presiden berjanji untuk berusaha sedapat mungkin agar hal-hal seperti itu tidak terjadi lagi di masa depan,” ujar Mahfud.

Selanjutnya, Mahfud menyebut langkah-langkah rekomendasi lainnya yaitu ada 12 jenis tindakan lainnya yang dilakukan oleh Presiden. Untuk itu, Presiden telah membagi tugas kepada jajarannya dan dalam waktu dekat juga akan mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) terkait penugasan tersebut.

“Hal lain yang lebih mengerucut tadi bahwa dalam waktu dekat Presiden akan mengeluarkan Inpres khusus untuk menugaskan kepada 17 lembaga/kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian, plus koordinasi dengan lembaga independen di luar eksekutif untuk menyelesaikan seluruh rekomendasi Tim PPHAM ini,” imbuh Mahfud.

Selain mengeluarkan Inpres untuk membagi tugas kepada 17 kementerian/lembaga non-kementerian, Presiden juga akan membentuk satgas baru yang akan mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan dari setiap rekomendasi ini.

“Ini semuanya masih dirancang mungkin tidak akan lewat dari akhir Januari ini nanti sudah diumumkan oleh Presiden,” ucapnya.

Mahfud menuturkan bahwa pemerintah bersungguh-sungguh dalam penyelesaian persoalan HAM ini. Untuk itu, Presiden Jokowi akan berkunjung ke sejumlah daerah seperti Aceh dan Talangsari dalam waktu dekat. Selain itu, untuk di luar negeri, Presiden Jokowi telah menugaskan Menko Polhukam, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) untuk menyiapkannya.

“Di luar negeri kami akan mengumpulkan korban-korban pelanggaran HAM berat di masa lalu karena mereka banyak sekali terutama di Eropa Timur untuk memberi jaminan kepada mereka bahwa mereka adalah warga negara Indonesia dan mempunyai hak-hak yang sama.

Nanti mungkin akan dikumpulkan di Jenewa, atau di Amsterdam, atau di Rusia atau di mana Pak Menkumham dan Menlu bersama saya ditugaskan untuk menyiapkan itu, sehingga nanti pesannya juga ada di luar negeri tim ini tidak main-main,” jelasnya.

Khusus penyelesaian yudisial, Mahfud mengatakan bahwa Presiden akan tetap memberi perhatian penuh dan meminta Kejaksaan Agung berkoordinasi dengan Komnas HAM.

Menurutnya, penyelesaian yudisial memiliki jalur tersendiri dan berbeda dengan penyelesaian non-yudisial yang sifatnya lebih kepada sisi kemanusiaan dengan memperhatikan korban.

“Yudisial itu mencari pelakunya. Jadi antara korban dan pelaku kita bedakan, yang pelaku ya ke pengadilan sejauh itu bisa dibuktikan tinggal buktinya seberapa banyak bisa kita kumpulkan,” tandasnya. (/Red)




Aipda Ruspanuddin Sambangi Sekretariat DPD KO-WAPPI Pesawaran, Ini yang Disampaikan

PESAWARAN, (TB) – Untuk menjaga situasi kamtibmas yang kondusif Bhabinkamtibmas Desa Kebagusan Kecamatan Gedung Tataan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung AIPDA Ruspanuddin menyambangi Sekretariat DPD KOWAPPI Kabupaten Pesawaran, Senen (16/01/2023) Pukul 10.30 WIB sampai dengan selesai.

Kegiatan sambang ke Desa adalah salah satu tugas yang rutin dilaksanakan oleh bhabinkamtibmas guna menjalin tali silaturahmi antara warga binaan juga kepada Insan Wartawan,

” Ini suatu kegiatan dan tugas Bhabinkamtibmas untuk menyerap informasi yang berkembang di masyarakat serta menyampaikan pesan-pesan kamtibmas untuk menciptakan situasi kamtibmas yang aman” Kata Aipda Ruspanuddin melalui Kapolsek Gedong Tataan Kompol Hapran, SH. Kapolres Pesawaran AKBP Pratomo Widodo.

Pada kesempatan Bhabinkamtibmas Ruspanuddin mengingat,
” Saling memberikan informasi tentang adanya gangguan-gangguan Masyarakat di Desa Kebagusan khusus wilayah Kabupaten Pesawaran agar bisa tercipta keamanan, Antisipasi terhadap kejahatan C3, curas, curat dan curanmor,” Ucapnya.

Ia juga menyampaikan mengajak Organisasi Wartawan KO-WAPPI agar selalu bekerja sama dengan pihak Kepolisian, ” Dalam hal ini Polres Pesawaran, Polsek Gedong tataan terutama dalam menjaga kondusifitas wilayah, menjaga persatuan dan kesatuan, Gunakan program Lapor Pak Kapolres dan Lapor Pak Kapolsek serta telepon Bhabinkamtibmas, apabila terjadi gangguan kamtibmas di wilayah hukum kita,” Tambah Ruspanuddin.

Ditempat yang sama Ketua DPD KO-WAPPI Kabupaten Pesawaran Dahron Sungkai, Bendahara Siti Rivngatin, M.Pd.i dan Gusnawan, mengucapkan terima kasih atas kunjungan dan silaturahmi dari kemitraan Kepolisian resort Polsek Tataan Polres Pesawaran,

” Kami sagat berterima kasih atas kunjungan dan silaturahmi Bhabinkamtibmas dari Desa Kebagusan Polsek Gedong Tataan Polres Pesawaran, yang mana telah memberikan pencerahan kepada Wartawan agar bisa selalu membantu dan saling memberikan informasi agar tercipta keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat Kabupaten Pesawaran” Pungkasnya. (Oby/Rif)




Bocah Enam Tahun Yang Tenggelam Di Pantai Pulau Mahitam Teluk Pandan Akhirnya Ditemukan

PESAWARAN, (TB) – Faisal Riando Bin Subandrio Bocah berusia enam tahun pengunjung wisata dari Palembang Sumatera Selatan, ditemukan meninggal dunia setelah tenggelam di Pantai Pulau Mahitam, Desa Batu Menyan, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, Minggu (15/1/2023). Pukul 13.30 WIB.

Korban tenggelam pada saat sedang bermain bola bersama teman-temannya di Pantai Pulau Mahitam, Desa Batu Menyan, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran.

Dikatakan Kapolres Pesawaran AKBP Pratomo Widodo, Faisal Riando ditemukan tim gabungan sekira pukul 14.35 WIB, disamping KM Doa Ibu 01, tidak jauh dari lokasi kejadian, setelah melalui proses pencarian oleh Tim dari Satpolairud Polres Pesawaran, Anggota Posmat Ketapang Lanal Lampung, bersama-sama warga sekitar.

” Korban tadi ditemukan sekira pukul 14,35 WIB, setelah melalui proses pencarian oleh tim dari Satpolairud Polres Pesawaran, dan anggota Posmat Ketapang Lanal Lampung di samping KM Doa Ibu 01, dan selanjutnya dibawa ke Dermaga 2 Ketapang,” Kata Kapolres.

Kapolres Pesawaran menjelaskan,
” Dilanjutkan Evakuasi oleh Satpolairud Polres Pesawaran, anggota Polsek Padang Cermin, dan anggota Posmat Ketapang Lanal Lampung, menuju Puskesmas Hanura, dan tiba di Puskesmas Hanura sekira pukul 15.00 WIB, dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas puskesmas, korban dinyatakan telah meninggal dunia,”Jelasnya.

“Korban merupakan pengunjung wisata yang berasal dari Palembang, Sumatera Selatan, yang berkunjung berlibur bersama keluarganya. Dan setelah dinyatakan meninggal dunia, Keluarga menolak untuk dilakukan otopsi, dan menerima dengan ikhlas bahwa peristiwa tersebut adalah musibah,” Tambahnya.

” Telah dilakukan serah terima jenazah (Korban) dari camat Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, kepada pihak keluarga korban, untuk selanjutnya rencana korban akan dibawa ke rumah duka di Palembang untuk dikebumikan,” Pungkas Kapolres.

(Oby/Rif)