DPKPP Kabupaten Bogor Gelar Kegiatan Bertajuk “Sinergi In Harmoni” Ternyata Ini Tujuannya

BOGOR, (TB) – Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor menggelar acara sunatan massal, santunan, donor darah, Bazar ekonomi kreatif , pentas seni, soft opening warung taman, dengan berbagai door prize yang dikemas dengan Tema Sinergi in Harmoni, pada Selasa, 31 Januari 2023.

Kegiatan yang dilaksanakan di Kantor DPKPP itu merupakan acara rutin yang digelar setiap tahunnya oleh dinas tersebut.

“Tujuannya adalah selain dalam rangka peresmian ruang semi autdoor yang baru selesai dibangun, juga
untuk mempererat hubungan silaturahmi antar sesama staf dan karyawan di DPKPP baik yang masih aktif ataupun yang sudah purna tugas (pensiun),” jelas Kepala Dinas DPKPP Ajat Jatnika.

Ajat juga menjanjikan bahwa kegiatan SINERGI IN HARMONI ini, akan tetap menjadi agenda rutin tahunan DPKPP sekalipun nanti dirinya tidak lagi menjadi Kadis.

Sementara itu Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Burhanudin yang berkesempatan hadir mengatakan dirinya sangat mengapresiasi kegiatan yang digagas dinas DPKPP tersebut.

Menurut Burhanuddin kegiatan Sinergi in Harmoni menginspirasi ini sangat menginspirasi.

“Menurut saya giat ini sangat besar manfaatnya. Karena dengan kegiatan seperti ini bisa menciptakan hubungan yang harmonis antar bawahan dengan atasan, Sehingga tidak nampak jarak antara atasan dengan bawahan,” tutur Burhan.

” Patut diapresiasi juga kepemimpinan Pak Kadis Ajat Jatnika yang mengutamakan memperkuat silaturahmi antar para pejabat dan karyawan dilingkungan kantornya,” ujar Sekda.

Selain kegiatan berbagai kegiatan sosial, di penghujung acara ditampilkan pula panggung seni yang berasal dari jajaran staf DPKPP.

Untuk diketahui dalam acara tersebut turut pula hadi Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin, Dandim 0621 Kabupaten Bogor, serta para pensiunan kepala dinas DPKPP sebelumnya. (Santo).




Diduga Berikan Sejumlah Proyek ke Salah Satu Organisasi,Kadisdik Kabupaten Bogor Bakal Dilaporkan

BOGOR, – Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Juanda Dimansyah bakal dilaporkan ke Aparat Penegak Hukum atas adanya dugaan sejumlah proyek pengadaan barang dan jasa kepada salah satu organisasi.

Hal itu disampaikan Iwan (Boring) Ketua Forum Wartawan Bogor Bersatu (FWBB) kepada media ini, Selasa 31 Januari 2023 di Cibinong.

” Kami akan melaporkan Kadisdik, lantaran adanya dugaan aliran sejumlah proyek pengadaan barang dan jasa kepada salah satu organisasi,” ungkapnya.

” Menjadi pertanyaan atas dasar apa Kadisdik memberikan pekerjaan sebanyak itu kepada yang bukan pada bidangnya. Ini jelas sudah menyalahi aturan,” tegas Iwan.

Lanjut Iwan, dari informasi yang didapat diduga puluhan proyek pengadaan langsung. Yang mana, diduga ada sangkut pautnya dengan wacana di tahun lalu terkait aksi demo yang akan dilakukan di Kabupaten Bogor, namun tidak terlaksana.

“Ini sudah jelas (Abuse of Power), diduga ada tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan seorang pejabat untuk kepentingan tertentu, baik untuk kepentingan diri sendiri, orang lain atau korporasi,” tegasnya.

Dari hasil investigasi serta data yang ada nampak puluhan paket mengalir pada salah satu CV.

“Satu CV mendapatkan puluhan kegiatan dengan waktu yang hampir bersamaan, ini kan menjadi satu tanda besar, intinya pendapat saya Kepala Dinas wajib bertanggung jawab dan menjelaskan alasan pemberian proyek-proyek tersebut,” jelas Iwan.

Iwan menambahkan, diduga adanya keributan antara dua organisasi di depan SKPD tersebut beberapa waktu lalu yang berbuntut laporan polisi bukan tidak mungkin masalah proyek-proyek itu pemicunya. (Sto/Red)




Resmikan Gedung Baru Polres Pringsewu, Kapolda Lampung Berharap Pelayanan ke Masyarakat Lebih Maksimal

LAMPUNG, (TB) – Kapolda Lampung Irjen Polisi Akhmad Wiyagus resmikan gedung baru Mako Polres Pringsewu yang terletak di Komplek Perkantoran Pemkab Pringsewu, Selasa (31/1/2023).

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wakapolda Lampung Brigjen Polisi Umar Efendi beserta pejabat utama Polda Lampung, Ketua Bhayangkari Lampung, Pj.Bupati Pringsewu Adi Erlansyah dan Ketua DPRD Suherman beserta jajaran pemerintah daerah dan forkopimda, para Kapolres se-Lampung dan tokoh masyarakat, adat dan agama.

Peresmian gedung Mako Polres Pringsewu ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pengguntingan pita di depan pintu masuk gedung mako Polres Pringsewu.

Kapolda Lampung Irjen Polisi Akhmad Wiyagus dalam sambutannya mengatakan, dengan diresmikannya gedung Mako Polres Pringsewu yang baru, pelayanan masyarakat akan lebih optimal dan berkualitas, dan masyarakat benar-benar merasa terlindungi, terayomi serta terlayani dengan baik sebagai cerminan dari Polri yang Presisi.

“Kedepannya dapat turut menyukseskan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani guna mendukung kebijakan Kapolri, yaitu Transformasi menuju Polri yang Presisi,”Kata Kapolda Lampung.

Kapolda juga mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada Bupati Pringsewu dan pihak terkait yang telah mendukung sepenuhnya baik secara moril maupun materil, atas dibangunnya gedung Polres Pringsewu.

Sementara itu, Pj.Bupati Pringsewu Adi Erlansyah mengucapkan selamat kepada Polres Pringsewu atas diresmikan dan ditempatinya gedung baru Mako Polres Pringsewu.

“Semoga dengan gedung kantor yang representatif di atas lahan seluas lebih dari 5 hektar ini akan memperlancar pelaksanaan tugas jajaran Polres Pringsewu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, kemudian bersama-sama jajaran forkopimda dan pemerintah daerah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Kabupaten Pringsewu,” ucapnya.

Pihaknya juga berterima kasih kepada Kapolda Lampung dan jajaran, atas dukungannya kepada Pemkab Pringsewu sehingga penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan serta kegiatan-kegiatan masyarakat dapat berjalan dalam situasi yang kondusif, khususnya dalam menghadapi Pemilihan Umum, baik Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten, sampai dengan Pemilihan Kepala Daerah yang akan berlangsung pada tahun 2024 mendatang.

Pada kesempatan tersebut, Kapolres Pringsewu AKBP Rio Cahyowidi menyampaikan Polres Pringsewu hingga saat ini menginjak usia 3 tahun 2 bulan, dimana Polres Pringsewu pertama kali diresmikan pada 25 November 2019 oleh Kapolda Lampung masa itu yakni Irjen Polisi Purwadi Ariyanto.

“Selama lebih kurang 3 tahun 2 bulan Polres Pringsewu berkantor di Mapolsek Pringsewu Kota, perjuangan dalam pembangunan Mapolres Pringsewu sempat terkendala karena adanya Pandemi Covid-19, dimana terjadi Recofusing anggaran, sehingga pembangunan tidak dapat terlaksana di tahun 2020 maupun 2021, dan baru terlaksana pada 2022 serta diresmikan di 2023 ini,” ujarnya.

Dengan ditempatinya gedung baru Mako Polres Pringsewu, dengan model gedung tipe 930 berlantai dua ini, kata Rio, akan menjadi pemacu semangat bagi jajaran Polres Pringsewu untuk dapat lebih optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. (Dr / Rls)




Stabilkan Harga Beras, Perum Bulog Diminta Segera Distribusikan Stok Yang Tersedia

JAKARTA, (TB) – Terkait stabilisasi harga beras yang saat ini mengalami kenaikan, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa Perum Bulog didorong untuk segera mempercepat pendistribusian beras dengan stok yang tersedia melalui operasi pasar guna menstabilkan harga komoditas tersebut.

“Mudah mudahan Ka Bulog dan kita semua akan membanjiri dengan stok yang ada. Dengan demikian mudah-mudahan dalam waktu dekat ini harga sudah bisa kembali turun,” ucap Zulkifli dalam keterangannya usai mengikuti rapat yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 31 Januari 2023.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan bahwa stok cadangan beras pemerintah (CBP) sebanyak 315 ribu ton sudah siap didistribusikan untuk operasi pasar hingga bulan Maret.

“Pak Presiden perintahkan langsung kepada kami bertiga untuk stabilisasi harga beras, kemudian stok Bulog hari ini ada sekitar 300 ribu ton ini harap segera disalurkan. Kemudian Pasar Induk Cipinang yang hari ini 13 ribu ton harus di-_top up_ sampai 30 ribu ton,” tutur Arief.

Selanjutnya, Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso, menuturkan bahwa stok CBP tersebut berasal dari penyerapan dalam negeri maupun beras impor premium. Budi menekankan bahwa beras impor premium yang didistribusikan dijual seharga Rp8.300 per kilogram.

“Nanti yang kita turunkan ini adalah beras-beras termasuk beras impor yang kualitasnya premium. Tetapi kita tetap menjualnya Rp8.300. Jadi nanti teman-teman juga ikut mengawasi kalau ada yang mahal itu berarti ada permainan di sini. Beras ini beras premium bukan beras medium, kita jualnya Rp8.300 jadi harusnya nggak ada lagi pesaingnya, karena beras ini yang terbaik selama ini,” tutur Budi.

Lebih lanjut, Budi menyampaikan bahwa Perum Bulog sudah berkoordinasi dengan Satgas Pangan dan pihak lainnya untuk mencegah terjadinya penimbunan stok beras impor saat operasi pasar.

“Mekanismenya saya sudah bekerja sama Satgas Pangan nanti dari Food Station, dari beberapa nanti kita ikut mengawasi bareng-bareng,” ucap Budi.




Lapor Pak Bupati, Jalan Trans Swakarsa Menuju SP 4 Rusak Parah

PESISIR BARAT, (TB) – Warga masyarakat Pekon Mon meminta supaya Pemerintah Pekon Pekon Mon dan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat supaya segera merealisasikan jalan yang rusak parah menuju Trans Swakarsa menuju Satuan Pemukiman (SP) 4, yang berlokasi di Pekon Pekon Mon, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung, Selasa (31/1/2023).

Pahrurozi selaku tokoh masyarakat setempat meminta kepada pemerintahan Desa dan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat (pesibar) supaya merealisasikan pembangun jalan tersebut,
” Lapor!! Kepala Pratin Pekon Mon, lapor Pak Bupati Pesisir Barat jalan rusak parah dan sudah banyak jatuh korban yang melintasi jalan tersebut,” Katanya.

Salah seorang warga masyarakat Satuan Pemukiman (SP) 4 mengungkapkan, ” Bahwa kondisi jalan Swakarsa menghubungkan Satuan Pemukiman beberapa tahun belakangan ini rusak berat, berlubang serta tergenang air, sehingga sangat mengganggu aktifitas warga sekitarnya dalam memasarkan hasil buminya, Baik pertanian, perkebunan dan sayur mayur,” Ucapnya salah seorang tokoh masyarakat Satuan Pemukiman 4.

Hal yang sama juga dikatakan warga yang berdekatan dengan lokasi jalan tersebut menjelaskan,

” Kami sangat terganggu dengan kondisi jalan tersebut, karena susunan batu bermunculan, becek-becek dan berlobang, kendaraan roda dua maupun roda empat sangat sulit melewati jalan tersebut, bukan itu saja kami khawatir kalau jalan itu, tidak segera di perbaiki akan menimbulkan korban jiwa,” Jelas Nurton, Kepada Media tugasbangsa.com.

Sementara itu, Paratin (Kades) Pekon Mon, Arwansyah berulang kali dihubungin melalui via whatsapp 0852 7913 XXXX berdering tapi tidak diangkat untuk konfirmasi,
” Oleh karna itu kami sebagai warga Meminta kepada Bapak Bupati Pesisir Barat Dr. Agus Istliqlal supaya turun tangan untuk memperbaiki sarana jalan itu, begitu juga Ketua DPRD Pesibar di harapkan, supaya membantu mewujudkan perbaikan jalan SP 4, sehingga warga SP 4 khususnya, menjadi nyaman hilir mudik di jalur itu,” Pungkasnya. ( Dr/Mus )




Hendra Susanto: Strategi Pemeriksaan BPK Harus Yang Berkualitas dan Bermanfaat

JAKARTA, (TB) – Anggota VII Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII, Hendra Susanto mengatakan, Suatu audit dikatakan berkualitas jika audit tersebut dilakukan oleh pemeriksa yang memenuhi nilai-nilai dasar BPK yaitu independen, integritas dan profesionalisme, serta audit yang memiliki strategi yang komprehensif.

Hal tersebut diungkapkan Hendra Susanto, saat memberikan pengarahan kepada para pemeriksa dalam rapat persiapan pemeriksaan tahun 2023 di lingkungan AKN VII, yang dilaksanakan auditorium kantor pusat BPK, Jumat (30/1).

“Auditor dapat memenuhi nilai-nilai dasar BPK jika jumlah pemeriksa yang cukup, memiliki kompetensi kolektif secara tim, dan dapat menyusin rekomendasi yang SMART (specific-measurable-achievable-realistic-timely), serta dapat menerbitkan laporan hasil pemeriksaan secara tepat waktu,” tegasnya.

“Sementara strategi yang komprehensif dapat dilakukan melalui kolaborasi dengan satuan pengawas internal (SPI) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait pemeriksaan subsidi. Dengan langkah ini diharapkan dapat mengurangi beban pemeriksaan yang bersifat verifikasi, dan pemeriksaan dapat fokus pada pendapatan biaya investasi (PBI) yang merupakan proses bisnis yang signifikan pada BUMN yang diperiksa, dan hal ini dapat memberikan solusi atas permasalahan BUMN yang sistemik,” imbuhnya

Anggota VII BPK menjelaskan bahwa berdasarkan data tahun anggaran 2021, BUMN memiliki aset sebesar Rp8.978 triliun atau lebih dari 60% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Aset ini tentunya harus dikelola dengan baik oleh BUMN.

Untuk dapat meningkatkan pelayanan BUMN kepada publik, AKN VII akan melakukan pemeriksaan terkait Penanaman Modal Negara (PMN). Pemeriksaan atas PMN ini dilaksanakan untuk memastikan PMN tersebut telah dikelola dengan tepat guna, sehingga BUMN dapat mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam rangka pencapaian target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

“Sedangkan untuk menjaga kesinambungan BUMN, maka BPK akan melaksanakan pemeriksaan untuk memastikan implementasi good corporate governance, mereview pelaksanaan manajemen risiko dan menguji implementasi business judgement rules untuk mencegah terjadinya kerugian negara,” tandasnya.

Anggota VII BPK mengharapkan agar pemeriksaan BPK tahun 2023 di lingkungan AKN VII ini dapat mendorong peningkatan kinerja BUMN melalui pemberian rekomendasi-rekomendasi pemeriksaan yang difokuskan dalam rangka peningkatan kinerja operasional dan mengatasi hambatan yang dihadapi oleh BUMN.

Selain Anggota VII BPK, hadir dalam pengarahan ini Auditor Utama Keuangan Negara VII, Novy G.A. Pelenkahu, para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan para pemeriksa di lingkungan AKN VII. (/Red)




PT Triton Produsen Benang Bedah Nasional Buka Pasar di Timur Tengah Melalui Arab Health 2023

UNI EMIRAT ARAB, (TB) – Berkat komitmen yang luar biasa, PT Triton Manufactures kembali menembus pasar internasional yang mewarnai awal tahun ini. Pasalnya, Triton diberikan kehormatan untuk menjadi salah satu dari 8 Produsen alat kesehatan (Alkes) untuk mewakili Indonesia di Arab Health 2023 2023 oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI). Demikian dikatakan Institutional Relation Director PT. Triton Manufactures, Mario Apriliansyah ST, MT, MM melalui keterangan tertulisnya kepada media, Senin (30/1/2023)

“Pembukaan secara resmi Paviliun Indonesia di ARAB HEALTH pada 30 Januari 2023 dilakukan oleh Duta Besar Indonesia untuk Persatuan Emirat Arab, Husin Bagis. Menurut Institutional Relation Director PT Triton Manufactures,” ungkapnya.

Menurut Mario, event kegiatan ARAB HEALTH 2023 merupakan pintu masuk produk Alat Kesehatan Indonesia bagi pasar ekspor di Kawasan Teluk dan Timur Tengah, terutama untuk Produk Alat Kesehatan bersertifikasi halal seperti produk Triton.

“Pagelaran ini juga dihadiri oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Farmalkes Dita Novianti Sugan di Argadiredja, perwakilan dari Direktorat Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan (Farmalkes) Kemenkes RI, Konsul Jenderal RI di Dubai serta delegasi dari industry kesehatan Indonesia,” jelasnya.

Lebih lanjut Mario menjelaskan, bahwa Triton sendiri merupakan perusahaan benang bedah nasional pertama berteknologi tinggi dengan 11 jenis benang bedah yang memiliki ijin edar AKD sejak 2015 dan telah tersertifikasi tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) atau local content lebih dari 40 persen, yang menjadikannya sebagai produk dalam negeri yang wajib digunakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah, berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 66 ayat (1) dan (2).

“Paviliun Indonesia pada ARAB HEALTH 2023 dapat dikunjungi di Gedung Za’abeel 6 (Z6). Keberadaan paviliun Indonesia pada Arab Health 2023 merupakan buah kolaborasi antara Kemenkes, Kementerian Perindustrian (Kemenprin), Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) Dubai, Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia (ASPAKI) yang didukung oleh Direktorat Timur Tengah, Tim Percepatan Pemulihan Ekonomi (TPPE), KBRI Abu Dhabi dan KJRI Dubai dari Kementerian Luar Negeri (Kemlu),” ungkap Mario Apriliansyah.

Keikutsertaan Triton dalam ARAB HEALT 2023 tersebut memberikan dorongan semangat bagi Triton untuk terus membawa nama baik Indonesia ke kancah dunia sebagai produsen benang bedah halal yang berkualitas dengan Line Up produk terlengkap di Indonesia dan salah satu produsen dengan tingkat kandungan dalam negeri atau local content diatas 40 persen untuk mendukung upaya mencapai ketahanan kesehatan Indonesia melalui kemandirian Produksi alat kesehatan nasional.

“Pabrik PT. Triton Manufactures yang menempati lahan seluas 12.500 M2 di Kawasan Industri Sentul, Jawa Barat diresmikan tanggal 19 September 2015 oleh Menteri Kesehatan Prof. Dr. dr Nila Djuwita Faried Anfasa Moeloek, Sp.M (K). TRITON selalu berkomitmen untuk terus membantu pemerintah mencapai target Program Indonesia Sehat 2025, dengan mengutamakan kepuasan pelanggan dan senantiasa memberikan pelayanan terbaik,” tandasnya.

Selain itu Mario juga mengatakan, kualitas adalah prioritas utama, sehingga PT Triton Manufactures telah memperoleh ISO 13485, TKDN lebih dari 40% serta Sertifikasi Halal. Sertifikat Halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Hal ini tentunya akan memberikan rasa aman bagi asien yang harus memenuhi persyaratan kewajiban agamanya, dan hal ini menjadi solusi bagi kebutuhan Pasar Internasional, terutama negara negara di Timur Tengah dan Afrika.

“Mutum produk melalui Sertifikasi Proses Produksi, dimana Triton telah mendapatkan Sertipikasi CPAKB, yang merupakan suatu sertifikasi yang dikeluarkan dari Kemenkes RI sebagai acuan bagi sarana produksi alat kesehatan untuk dapat menerapkan system manajemen mutu dalam pembuatan alat kesehatan,” pungkasnya. (Sto)




Presiden Jokowi Apresiasi Rampungnya Peta Jalan Hilirisasi

JAKARTA, (TB) – Presiden Joko Widodo mengapresiasi jajarannya yang telah menyusun peta jalan (roadmap) hilirisasi investasi strategis dalam rangka mendorong transformasi ekonomi. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia dalam keterangannya menyampaikan bahwa peta jalan tersebut telah selesai disusun dengan total investasi hingga USD545,3 miliar sampai tahun 2040.

“Alhamdulillah pekerjaan sudah selesai dan kami sudah laporkan dibagi menjadi 8 bagian dari 21 komoditas peta hilirisasi. Jadi selama ini kita bicara hilirisasi, peta jalan roadmap besarnya itu belum ada, dan alhamdulillah tadi kami sudah laporkan dengan total investasi sampai dengan 2040 sebesar USD545,3 miliar,” ucap Bahlil usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 30 Januari 2023.

Bahlil menyampaikan bahwa prototipe hilirisasi nikel secara teknis juga akan dijadikan referensi pada sektor lainnya. Dengan hilirisasi tersebut, menurut Bahlil, Indonesia akan betul-betul fokus pada peningkatan nilai tambah.

“Tahapan-tahapannya juga sudah tadi kita bahas teknis dan nikel sudah kita lakukan dengan baik, jadi prototype nikel yang kita lakukan hilirisasi ini yang akan kita pakai juga untuk di sektor-sektor yang lain, seperti timah, bauksit, kemudian oil and gas, kemudian tembaga. Tidak hanya di sektor itu, tapi juga di sektor perkebunan, pangan, perikanan,” tutur Bahlil.

Selanjutnya, Presiden Jokowi memerintahkan Menteri Investasi untuk membuat skala prioritas dalam proses hilirisasi dan target-target yang harus dilakukan selanjutnya.

“Tadi Bapak Presiden memerintahkan kepada saya sebagai Menteri Investasi untuk melakukan skala prioritas untuk apa-apa saja yang harus kita lakukan sekarang. Katakanlah sekarang kita menyetop nikel, kemudian bauksit, ke depan apalagi? Seperti timah, atau tembaga, sebentar lagi. Jadi ini yang akan kita lakukan,” ujar Bahlil.

Lebih lanjut, Bahlil menegaskan bahwa hilirisasi merupakan salah satu hal penting yang harus dilakukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi utamanya dalam proses menjadi negara maju.

“Ingat, negara di dunia ini yang mempunyai sumber daya alam berbeda antara negara yang punya sumber daya alam yang tidak melakukan hilirisasi dengan yang melakukan hilirisasi. Kalau yang melakukan hilirisasi, percepatan pertumbuhan ekonominya dan menuju ke negara maju lebih cepat daripada yang punya sumber daya alam (tapi) tidak melakukan hilirisasi,” tandas Bahlil.




Kabupaten Bogor KLB Campak, RSUD Kota Bogor Siaga 

KOTA BOGOR, (TB) – Ditetapkannya status Kejadian Luar Biasa (KLB) campak di Kabupaten Bogor, membuat RSUD Kota Bogor bersiaga. RS plat merah ini bersiap diri apabila terjadi lonjakan kasus campak.

Hal itu dikemukakan Direktur Utama RSUD Kota Bogor, dr. Ilham Chaidir. Kesiapan itu dikarenakan, sekitar tujuh puluh persen kunjungan pasien di RSUD Kota Bogor merupakan warga Kabupaten Bogor.

“Tentu kami siap berperan untuk membantu mengatasi persoalan ini. Semua pasien campak yang kini dirawat di RSUD Kota Bogor tertangani dengan baik disini,” kata dr. Ilham Chaidir, sapaan akrabnya.

Berdasarkan data yang tercatat, sepanjang tahun 2022, RSUD Kota Bogor telah menangani 10 kasus campak. Dan kasus tertinggi terjadi pada bulan Desember, sebanyak 5 kasus.

Jumlah kasus campak mengalami lonjakan pada awal tahun 2023. Tercatat hingga 30 Januari 2023, terdapat 36 pasien kasus campak yang kini ditangani RSUD Kota Bogor. Sebanyak 14 pasien merupakan warga Kota Bogor dan 22 pasien lainnya berasal dari Kabupaten Bogor.

Sub Koordinator Perawatan Medik Rawat Inap RSUD Kota Bogor, dr. Adhari Zulkarnain mengatakan, dari 36 pasien yang dirawat, kondisinya terbilang aman dan terkendali. Para pasien itu, dirawat diruang anak Situgede.

“Dari 36 pasien yang ditangani, 11 pasien masih dirawat. Sementara 25 pasien sudah sembuh dan diperbolehkan pulang,” sebutnya.

dr. Adhari menduga, kenaikan kasus campak dikarenakan selama dua tahun terakhir banyak anak yang tidak di imunisasi, akibat terfokusnya pelayanan kesehatan pada penanganan pandemi Covid-19.

“Bagi masyarakat yang ingin melakukan imunisasi bisa dilakukan di puskesmas terdekat,” terang dokter yang mengenakan kacamata ini.

dr. Adhari juga mengatakan, bila penyakit campak disebabkan oleh virus RNA. Virus tersebut dapat ditularkan secara droplet yang keluar dari hidung, mulut atau tenggorokan orang yang terinfeksi campak pada saat bersin, batuk dan bicara.

Meski rawan penularan, virus tersebut bersifat mudah mati karena ketidak tahanan terhadap suhu panas.

Untuk diketahui, pada 28 Januari lalu, Dinkes Kota Bogor mengeluarkan press rilis terkait situasi terkini kasus campak di Kota Bogor. Dalam rilis itu, Kadinkes Kota Bogor, dr. Sri Nowo Retno bila pihaknya telah mengirimkan 87 kasus suspek campak ke Laboratorium Bio Farma Bandung dengan keterangan masih menunggu hasil.

Berdasarkan data sebaran, maka kasus campak tersebar di 24 kelurahan dari 68 kelurahan yang ada di Kota Bogor. Dimana terdapat 4 kelurahan dengan lebih 1 kasus campak. Keempat kelurahan itu, yakni Kelurahan Gunung Batu sebanyak 4 kasus, Kelurahan Loji 3 kasus, Kelurahan Pasir Jaya 3 kasus, dan Kelurahan Mulyaharja 3 kasus. (Patrick)




Reses di Sukmajaya, Turiman Jelaskan Tupoksi Anggota DPRD

DEPOK, (TB) – Dalam Reses di Kelurahan Sukmajaya,Kecamatan Sukmajaya Anggota DPRD Komis D Turiman,SE menjelaskan fungsi dan tugas dari pada anggota DPRD,dalam kesempatan tersebut pihaknya juga mengatakan bahwa dirinya hanya wakil dari masyarakat untuk itu apabila ada masalah terkait pelayanan publik maka masyarakat bisa langsung berkomunikasi dengan dirinya (anggota dprd).

Tidak hanya pelayanan publik saja tetapi masih banyak tugas dan fungsi dari pada anggota DPRD karena menurutnya dari anggaran tiga milyar terdapat skala prioritas seperti pembangunan infrastruktur, dan penerangan jalan.

“Misal nya apabila lurah di Kelurahan Sukmajaya pelayanan di nilai kurang maka bapak, ibu bisa melaporkan ke kami, dari laporan tersebut maka nanti bisa memberikan himbauan atau masukan mungkin juga teguran agar pelaksanaan tugas dapat lebih baik lagi,” katanya.

“Jadi kalau memang masih ada lingkungan yang di anggap masih kurang dalam penerangan maka silahkan saja membuat laporan ,atau mungkin semua Rt yang ada bisa di kumpulkan sehingga penerangan jalan tidak hanya dalam satu Rt tetapi bisa lebih luas karena memang masalah penerangan jalan ada di nomenklatur jadi anggaran itu memang ada,” paparnya. (Hetti)