Hendra Susanto: Strategi Pemeriksaan BPK Harus Yang Berkualitas dan Bermanfaat

0
Spread the love
image_pdfimage_print

JAKARTA, (TB) – Anggota VII Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII, Hendra Susanto mengatakan, Suatu audit dikatakan berkualitas jika audit tersebut dilakukan oleh pemeriksa yang memenuhi nilai-nilai dasar BPK yaitu independen, integritas dan profesionalisme, serta audit yang memiliki strategi yang komprehensif.

Hal tersebut diungkapkan Hendra Susanto, saat memberikan pengarahan kepada para pemeriksa dalam rapat persiapan pemeriksaan tahun 2023 di lingkungan AKN VII, yang dilaksanakan auditorium kantor pusat BPK, Jumat (30/1).

“Auditor dapat memenuhi nilai-nilai dasar BPK jika jumlah pemeriksa yang cukup, memiliki kompetensi kolektif secara tim, dan dapat menyusin rekomendasi yang SMART (specific-measurable-achievable-realistic-timely), serta dapat menerbitkan laporan hasil pemeriksaan secara tepat waktu,” tegasnya.

“Sementara strategi yang komprehensif dapat dilakukan melalui kolaborasi dengan satuan pengawas internal (SPI) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait pemeriksaan subsidi. Dengan langkah ini diharapkan dapat mengurangi beban pemeriksaan yang bersifat verifikasi, dan pemeriksaan dapat fokus pada pendapatan biaya investasi (PBI) yang merupakan proses bisnis yang signifikan pada BUMN yang diperiksa, dan hal ini dapat memberikan solusi atas permasalahan BUMN yang sistemik,” imbuhnya

Anggota VII BPK menjelaskan bahwa berdasarkan data tahun anggaran 2021, BUMN memiliki aset sebesar Rp8.978 triliun atau lebih dari 60% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Aset ini tentunya harus dikelola dengan baik oleh BUMN.

Untuk dapat meningkatkan pelayanan BUMN kepada publik, AKN VII akan melakukan pemeriksaan terkait Penanaman Modal Negara (PMN). Pemeriksaan atas PMN ini dilaksanakan untuk memastikan PMN tersebut telah dikelola dengan tepat guna, sehingga BUMN dapat mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam rangka pencapaian target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

“Sedangkan untuk menjaga kesinambungan BUMN, maka BPK akan melaksanakan pemeriksaan untuk memastikan implementasi good corporate governance, mereview pelaksanaan manajemen risiko dan menguji implementasi business judgement rules untuk mencegah terjadinya kerugian negara,” tandasnya.

Anggota VII BPK mengharapkan agar pemeriksaan BPK tahun 2023 di lingkungan AKN VII ini dapat mendorong peningkatan kinerja BUMN melalui pemberian rekomendasi-rekomendasi pemeriksaan yang difokuskan dalam rangka peningkatan kinerja operasional dan mengatasi hambatan yang dihadapi oleh BUMN.

Selain Anggota VII BPK, hadir dalam pengarahan ini Auditor Utama Keuangan Negara VII, Novy G.A. Pelenkahu, para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan para pemeriksa di lingkungan AKN VII. (/Red)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *