Anggota IV BPK Ingatkan Kementerian LHK dan ESDM Terkait Ini
JAKARTA, (TB) – Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara IV, Haerul Saleh menyampaikan LK KLHK dan Kementerian ESDM tahun 2021 sama-sama mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun kedua kementerian juga mendapatkan penekanan pada hal yang sama, yaitu terkait permasalahan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan Piutang.
“Pada KLHK hal yang menjadi penekanan adalah potensi pendapatan kehutanan atas kegiatan di kawasan hutan yang belum dapat diperoleh, yaitu salah satunya kegiatan pertambangan seluas 841,79 ribu hektare, sedangkan untuk Kementerian ESDM terkait PNBP Royalti dan penjualan hasil tambang (PHT) atas transaksi penjualan mineral dan batubara tahun 2018 s.d. tahun 2020,” ujar Haerul Saleh saat memimpin entry meeting pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), di kantor KLHK, Jakarta, Kamis (26/1).
Haerul juga mengungkapkan bahwa KLHK dan Kementerian ESDM memberikan sumbangsih PNBP yang signifikan. Oleh karena itu, pengelolaan PNBP dan piutang menjadi salah satu fokus utama dalam pemeriksaan LK.
“Kami juga berharap Kementerian LHK dan Kementerian ESDM dapat bersinergi untuk berbagi data melalui sistem informasi dalam rangka peningkatan tata kelola PNBP, serta bersinergi terkait pemulihan lingkungan dan reklamasi tambang,” ungkap Anggota IV BPK.
Pada kesempatan tersebut, Anggota IV BPK menjelaskan bahwa pemeriksaan atas LK KLHK dan Kementerian ESDM merupakan tugas konstitusional BPK yang bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian LK berdasarkan pada kesesuaian LK dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan informasi dalam LK, efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI), dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
“Pemeriksaan tidak dimaksudkan untuk secara khusus mengungkapkan adanya kecurangan (fraud) dalam pengelolaan keuangan. Namun, jika ditemukan maka harus diungkapkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP),” jelas Anggota IV BPK.
Turut hadir pada kegiatan tersebut diantaranya, Menteri LHK, Siti Nurbaya, Menteri ESDM, Arifin Tasrif, Auditor Utama Keuangan Negara (Tortama KN) IV, Syamsudin, serta para pejabat struktural dan fungsional di lingkungan BPK, KLHK, dan ESDM.
