PESAWARAN (TB) – Persatuan Guru Honorer Murni (PGHM) Yayasan Aulima Nusantara mengadakan kegiatan silaturrahmi dan diskusi di Dusun Dam C Desa Wiyono Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran, Kamis (15/12/2022) Pukul 12.30 WIB

Hadir dalam acara silaturahmi tersebut Kepala Yayasan Masduki, M.M, Kepala Madrasah Teguh Matien, Spd.i, Ustad Sufi, Ustad Tamimi, Saiful Anwar, Sodik, Nurdin, Purnomo Sidi, Siti Rivngatin, M.Pd, Septa, Sella, Nur Asiah, Yunani, Wiwit beserta dewan guru lainnya.

Dikatakan Kepala Yayasan Aulima Nusantara, kegiatan silaturahmi dan diskusi ini suatu kegiatan rutin yang dilaksanakan per tri wulan atau tiga bulan sekali.

” Kegiatan ini selalu kami adakan tiga bulan sekali giliran di setiap dewan guru honorer yang ada di Yayasan Aulima,” Kata Masduki kepada media Tugasbangsa.com.

Diapun berharap agar Yayasan Aulima Nusantara memiliki tenaga guru yang baik dan profesional.

” Kalau semua dewan guru memberikan pendidikan yang baik kepada siswa-siswinya, InsyaAlloh Wali murid yang ada di Kabupaten Pesawaran khususnya Kecamatan Gedongtataan akan berbondong bondong mendaftarkan anak anaknya untuk masuk ke yayasan Aulima Nusantara,” Ujarnya.

Ditempat yang sama Septa Purnomo, mengucapkan terima kasih karna ditunjuk menjadi tuan rumah kegiatan tersebut.

” Terima kasih kepada yayasan dan dewan guru yang sudah hadir dirumah saya semoga Aulima Nusantara jaya selalu,” Pungkasnya. (Oby / Rif)

TULANG BAWANG BARAT, (TB) – Team Inafis Polres Tulang Bawang Barat Polda Lampung telah melakukan Olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) peristiwa tewasnya seorang warga yang diduga meninggal dunia akibat bunuh diri dengan sebilah pisau di Tiyuh Gunung Menanti Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat, pada hari Selasa (13/12/2022) Siang.

Kapolres Tulang Bawang Barat AKBP Sunhot P. Silalahi, S.I.K, M.M, melalui kasat Reskrim Iptu Dailami, S.H mengatakan setelah mendapatkan informasi terkait adanya peristiwa ada warga meninggal dunia akibat bunuh diri pihaknya langsung bergerak cepat menuju ke lokasi kejadian ,”Ujarnya pada Rabu (14/12/2022).

” Menurut keterangan dari pihak keluarga istri korban kejadian terjadi pada selasa (13/12/2022) sekira pukul 12.00 WIB ,korban Atas nama Edi Hartoni (31 Th) warga Tiyuh Gunung Menanti RT. 012 RW. 004 Kecamatan Tumijajar,”tuturnya.

Kasat Reskrim Polres tubaba menceritakan kronologis kejadian menurut saksi Sekira pukul 12.00 WIB Korban An. Edi Hartoni pulang kerumah dari kerja harian sebagai buruh disalah satu perusahaan nanas. Sesampainya dirumah menyuruh istri keluar rumah untuk membeli ikat pinggang sekolah anaknya. Kemudian Ayuni istri korban dan anaknya berangkat untuk membeli ikat pinggang di kios/warung di tiyuh setempat.

“Setelah selesai membeli Ikat pinggang, istri korban dan anaknya kembali kerumah dan sesampainya dirumah pintu depan dan belakang dalam keadaan terbuka setelah masuk kedalam rumah di dapati suami telah meninggal dalam keadaan tengkurap bersimbah darah dan leher tersayat/tergorok dengan sebilah pisau berada di dekat korban. Ujarnya” kasat.

Kasat Reskrim menerangkan Selanjutnya istri korban memberitahukan kejadian kepada kepalo Tiyuh Gunung Menanti setelah mendapat laporan Kepalo Tiyuh Gunung Menanti langsung datang ke rumah korban.

“Setelah mengecek kebenaran atas kejadian tersebut Kepalo Tiyuh Gunung Menanti melaporkan kejadian ke pihak Polsek Tumijajar dan koramil setempat dan memberitahu pihak kami Polres Tulang Bawang Barat, di lokasi kejadian diamankan barang bukti sebilah pisau dapur, Celana pendek warna merah yang dipakai korban,” Ungkapnya.

Kasat Reskrim polres Tulang Bawang Barat, menambahkan untuk motif belum diketahui karena istri korban masih dalam keadaan syok menurut keterangan dari istri Korban, korban An. Edi Hartoni sudah 3 hari banyak melamun.

”Jenazah Korban dibawa oleh tim Kesehatan Polres Tulang Bawang Barat ke RS. Asyifa Daya Asri untuk di lakukan pembersihan dan pemeriksaan guna mengecek adanya luka lain sebagai penyebab meninggalnya korban.

Dugaan sementara korban murni meninggal dunia karena bunuh diri namun tetap kita lakukan pendalaman apakah ada peristiwa yang lain,”Pungkasnya. (Dr/Rls )

JASINGA, (TB) –  Kepala Sekolah SDN Cikopomayak 03 Subrata S.Pd.MM membantah keras dan tidak merasa tekait adanya pungutan liar yang di ada di SDN Cikopomayak 03. Pernyataan yang di sampaikan nya terkait maraknya pemberitaan yang telah beredar luas.

“Saya tidak merasa melakukan pungli. karena itu semua melalui konsep musyawarah dengan wali murid dan waktu itu kami pihak sekolah menawarkan untuk renovasi pagar sekolah. Dimana saat ini usia pagar tersebut memang sudah tua dan sangat membahayakan saat sedang ada kegiatan siswa/i sering naik pagar,” Terang Subrata kepada wartawan, Rabu (14/12/2022).

Karena pagar tersebut sudah membahayakan maka kami pihak sekolah melalui komite mengadakan rapat dan menyampaikan informasi kepada wali murid keinginan sekolah yang di tindak lanjuti oleh ketua Komite, ujarnya.

Masih Subrata, dalam hasil rapat musyawarah dengan wali murid itu, semua wali murid menyetujui hal tersebut.

“Hasil kesepakatan bersama wali murid semua wali murid merasa tidak keberatan. Karena kami dari pihak sekolah memberikan hak bicara kepada wali murid bagi yang tidak setujui dengan apa yang telah disampaikan Ketua Komite SDN Cikopomayak 03 Odih Mochtar,” Paparnya

“Saya berharap semoga nama baik saya bisa kembali lagi, karena telah beredarnya pemberitaan yang telah menjelekan nama baik saya,” tegasnya.

Ditempat yang sama salah satu wali murid kelas 2 SDN Cikopomayak 03 Yulinar juga mengatakan dirinya tidak merasa keberatan dengan hasil musyawarah bersama komite SDN Cikopomayak 03.

“Saya tidak merasa keberatan dengan apa yang telah disampaikan oleh ketua komite, awalnya saya ngasih seratus ribu dan kedua kalinya saya ngasih lima puluh ribu, karena itu semua telah di rapatkan dan di musyawarahkan bersama kami wali murid dan kami pun sudah sepakat untuk menandatangani. Menurut saya itu juga untuk kebaikan, keamanan dan kenyamanan anak anak kami dalam mengikuti kegiatan belajar disekolah tersebut,” Ungkap Yulinar. (Hendy)

PESAWARAN, (TB) – Tersangka AS (34) Warga Kecamatan Gedong Tataan tega memperkosa anak kandungnya yang masih duduk dibangku Kelas 1 SD, akibatnya korban mengalami trauma hingga kesakitan dialat kelaminnya.

Kapolres Pesawaran AKBP Pratomo Widodo, melalui Kasat Reserse Kriminal (Reskrim) AKP Supriyanto Husin, mengatakan bahwa kasus tersebut terungkap berdasarkan laporan Nenek korban.

” Setelah menerima laporan dari nenek korban, kemudian petugas bergerak melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan keterangan sejumlah saksi dan barang bukti di lapangan,” kata AKP Supriyanto, Rabu (14/12/22).

Hasil keterangan saksi AH dan DN serta keterangan tersangka AS, terungkap bahwa kronologis kejadian adalah bahwa pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 sekira Pukul 08.00 Wib telah terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur atau tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur,” ungkapnya.

Kemudian lanjutnya, saat korban bercerita kepada ibu korban bahwa korban diduga telah dicabuli atau disetubuhi oleh bapak kandungnya sendiri dengan cara diancam akan dibunuh bila berteriak.

“Terlapor meminta korban agar mengikuti permintaan, lalu terlapor mulai memasukan alat kelaminnya kedalam kemaluan korban, atas kejadian tersebut korban merasakan sakit dikemaluannya dan mengalami trauma,” imbuhnya.

Saat ini kasus tersebut ditangani Unit IV Satreskrim Polres Pesawaran Polda Lampung dengan dipimpin oleh Kanit IV Satreskrim Polres Pesawaran Aiptu Feri Ariyan Sori. Mendapat informasi tentang keberadaan tersangka AS, lalu petugas langsung memburu dan mengamankannya.

Jadi, pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 sekira Pukul 12.30 Wib, petugas mendapat informasi bahwa tersangka AS sedang berada di Puskesmas Gedong Tataan. Kemudian Kanit IV Satreskrim Polres Pesawaran bersama anggota langsung bergerak menuju keberadaan pelaku dan dapat mengamankannya, lalu tersangka AS dibawa ke Mapolres Pesawaran guna dilakukan pemeriksaan oleh penyidik,” terang dia.

Tersangka AS terbukti melanggar sejumlah pasal yakni tentang tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur atau tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur dimaksud dalam Pasal 81 atau pasal 82 UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

“Pasal 81 UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, (pelaku) dijerat maksimal 15 tahun. Karena ayat khusus yang menyatakan kalau tersangka merupakan wali atau orang tua, ini akan ditambahkan sepertiga dari ancaman hukuman maksimal,” tegasnya.

Menanggapinya, Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Kabupaten Pesawaran Edi Waluyo mengapresiasi kinerja Polres Pesawaran Polda Lampung yang langsung segera menangkap pelaku pemerkosaan terhadap anak dibawah umur.

“Kami sangat mengapresiasi Polres Pesawaran yang dengan cepat dan fokus langsung mengungkap kasus persetubuhan pada anak kandung, LPAI akan mengawal dan jangan sampai ada damai, pelaku harus diproses hukum dengan hukuman maksimal,” kata dia. Oby/Rif)

BOGOR, (TB) – Demi bersiap menghadapi krisis pangan dan resesi global Pemkab Bogor telah melakukan pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) yang anggarannya bersumber dari Badan Pangan Nasional melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).

Plt. Bupati Bogor, Iwan Setiawan berkesempatan meresmikan 4 Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) yang dipusatkan di Desa Cibatu Tiga Kecamatan Cariu, Selasa (13/12).

Selain Cariu, di beberapa kecamatan lain pun telah juga dibangun Lumbung Pangan Masyarakat  (LPM). Diantaranya di Kecamatan, Pamijahan, Tanjungsari dan Kecamatan Jonggol.

Untuk diketahui, di tengah ancaman resesi dan krisis pangan, lumbung pangan ini memang sangat penting dan dibutuhkan oleh masyarakat petani sebagai sarana tunda bila harga sedang kurang bagus dipasaran dan menyimpan cadangan pangan. Pembangunan lumbung dan juga leuit, terus diupayakan Pemerintah Kabupaten Bogor realisasinya baik melalui APBD kabupaten, provinsi maupun APBN.

” Kita harus bersyukur pada hari ini Kecamatan Cariu, Tanjungsari, Jonggol dan Pamijahan dibangun Lumbung Pangan Masyarakat, jadi tahun ini ada empat yang dibangun,” ucap Iwan Setiawan.

Dalam kesempatan itu, Iwan juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala Badan Pangan Nasional, atas Dana Alokasi Khusus yang diberikan untuk pembangunan lumbung di Kabupaten Bogor, juga terima kasih sebesar-besarnya kepada Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

“Mudah-mudahan dengan dibangunnya lumbung pangan ini kita bisa bersiap dan bisa memproduksi pangan dalam situasi cuaca apapun. Ini penting, makanya di sini ada pengeringan, ada penyimpanan, ada alat yang lain,” kata Iwan.

Iwan mengungkapkan, perang yang berkecamuk antara Rusia dan Ukraina berdampak pada terjadinya resesi dan krisis pangan global. Beruntung, Indonesia tidak makan gandum, kalau makan pokoknya gandum, dampaknya hari ini pasti sudah terasa. Alhamdulillah kita mayoritas makanan pokoknya beras, jadi tidak terdampak langsung dengan adanya perang disana.

“Namun tetap berdasarkan kajian, pemerintah pusat menginstruksikan kepada kita semua, menghadapi tahun 2023 yang diprediksi kurang baik, khususnya di bidang ketahanan pangan. Jadi apa yang memang harus dipersiapkan, harus dilakukan salah satunya menjaga ketahanan pangan di masing-masing wilayah,” ungkap Iwan.

Ia menambahkan, Alhamdulillah produksi beras kita dan beras nasional masih aman. Sekarang diperkuat dengan adanya lumbung, seandainya kita menghadapi situasi ekstrim susah beras, susah padi, susah makanan, Cariu, Jonggol, Pamijahan dan Tanjungsari sudah siap menghadapi.

“Kami terus berupaya kedepan, lumbung pangan ini dibangun di setiap kecamatan. Jadi minimal ada satu, minimal yang menjadi sentra pertanian,” tandasnya.

Iwan meminta kepada masyarakat melalui kelompok tani untuk menjaga lumbung pangan tersebut, agar terus bermanfaat untuk masyarakat sekitar khususnya di Kecamatan Cariu. Mudah-mudahan dengan adanya lumbung ini, Kabupaten Bogor bisa menangkal paceklik pangan, sehingga menyongsong tahun 2023, keadaan cadangan pangan itu tetap aman dan terkendali.

Sementara itu Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bogor, Sigit Wibowo mengatakan, hari ini kita resmikan Lumbung Pangan Masyarakat dengan tujuan meningkatkan peran serta lumbung pangan masyarakat desa sebagai salah satu komponen cadangan pangan masyarakat. Kedua, adalah ledakan volume stok cadangan pangan serta meningkatkan kemampuan pengurus dan anggota Gapoktan dalam pengelolaan cadangan pangan.

“Meningkatkan fungsi kelembagaan cadangan pangan masyarakat dalam penyediaan pangan secara optimal dan berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan anggota Gapoktan, memberikan kontribusi terhadap pergerakan pangan sehingga lembaga sosial ekonomi masyarakat mampu menjadi lembaga penggerak ekonomi,” kata Sigit.

Hadir pada peresmian tersebut, Kepala Badan Pangan Nasional, perwakilan Kementerian Pertanian RI, anggota DPRD Kabupaten Bogor, jajaran Kepala Dinas, para Camat dan Kepala Desa, para ketua kelompok tani dan Gapoktan di Kabupaten Bogor. (Red)

BOGOR, (TB) – Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bogor Irfan Firmansyah mengungkapkan, rapat koordinasi dengan sejumlah partai peserta pemilu dan ormas serta wartawan bertujuan untuk memberikan wacana perubahan Daerah Pemilihan (Dapil).

“Isu wacana perubahan Dapil pada pemilu mendatang untuk disosialisasi kepada masyarakat agar memberikan masukan untuk diusulkan ke KPU pusat Jakarta, ” kata Ketua Bawaslu Kabupaten Bogor, Irfan Firmansyah, di hadapan rapat koordinasi untuk berikan masukan isu perubahan Dapil di Kabupaten Bogor di Hotel M-One, Rabu (14/12/22).

Karena itu, ia menekankan kepada peserta rapat koordinasi berjumlah 50 dari unsur partai, ormas dan media bisa memberikan masukan untuk diusulkan ke KPU pusat.

“Usulan atau aspiransi dari partai peserta pemilu, ormas, media, dan masyarakat terkait perubahab Dapil sepenuhnya keputusan KPU pusat, ” jelasnya.

Sementara, KPU Kabupaten Bogor devisi sosialisasi pemilu, kang Yana panggilan akrab, menyebutkan, bahwa keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 488 Tahun 2022 sebagai pedoman teknis penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota Dewan Pemerintah Kabupaten Bogor.

Ia menjelaskan, apa itu Dapil (Daerah Pemilihan) anggota DPRD Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Dapil adalah kecamatan atau gabungan kecamatan atau bagian kecamatan yang dibentuk sebagai kesatuan wilayah/daerah berdasarkan jumlah Penduduk.

Hal itu, menurutnya, untuk menentukan alokasi kursi sebagai dasar pengajuan calon oleh pimpinan partai politik dan penetapan calon terpilih anggota pilih anggota DPRD Kabupaten/Kota. (PKPU 6TAHUN 2022).

Perubahan itu lanjut kang Yana, harua melalui prinsip-prinsip penataan daerah pemilihan yakni, kesetaraan suara, ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional, coterminus , kohesivitas, integralitas wilayah, dan kesinambungan.

Hal itu juga atas dasar Undang-Undang No, 7 Tahun 2017 soal pemilu, tentang perubahan Dapil, namun tidak menambah jumlah kursi tetap calon legislatif 55 anggota dewan. Seperti di wilayah Kabupaten Bogor.

Wacana perubahan Dapil di Kabupaten Bogor, sebagian besar peserta rapat tidak menyetujui, dengan dalih selama ini mereka telah berupaya melakukan pendekatan di masing-masing wilayah Dapil. Sudah lama dibina bina dan pendekatan dengan masyarakat, tentu memerlukan waktu, dana, dan berbagai fasilitas lainnya. (Sto)

BANDAR LAMPUNG, (TB) – Berlarut-larutnya tanggapan atas surat yang dilayangkan serta disertai dengan pemaparan secara langsung oleh Masyarakat Adat 5 Keturunan Bandardewa kepada pihak perwakilan BPN Kanwil Lampung pada Tanggal 22 September 2022 terkait sengketa tanah ulayat 5 Keturunan Bandardewa Kabupaten Tulangbawang Barat Provinsi Lampung dengan PT Huma Indah Mekar (HIM), membuat geram petinggi Masyarakat Adat 5 Keturunan Bandardewa Benson Wertha SH. Rabu (14/12).

Benson bahkan menyebut jika Kakanwil BPN Provinsi Lampung berkinerja tidak becus alias Mandul dalam bertugas.

“Cerminan buruk para pejabat negara yang lalai akan tanggung jawab selaku Kepala Kanwil BPN, jangankan mau menyelesaikan permasalahan sengketa tanah yang ada di Provinsi Lampung, surat kami 5 Keturunan Bandardewa terkait sengketa lahan Antara Lima Keturunan dan PT HIM yang katanya sekarang sudah Pindah tangan kepemilikannya semakin tidak Jelas!. Semangat Reformasi yang digaungkan Menteri ATR sepertinya hanya dianggap Angin lalu,” kata Benson kepada media ini.

Terkait persoalan ini, Benson meminta kepada pemerintah pusat melalui kementerian ATR/BPN untuk menindak tegas dengan mencopot Kepala Kanwil BPN Provinsi Lampung Dadat Dariatna.

“Tidak ada follow up sama sekali, oleh karenanya melalui pemberitaan ini kami minta kepada bapak Menteri ATR/BPN bertindak tegas untuk mencopot kepala Kanwil BPN Lampung yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik,” tegasnya.

“Berbulan-bulan surat kami tidak ada tanggapan!,” tutup mantan Anggota DPRD Kota Bandarlampung yang juga Pengacara tersebut.

Untuk diketahui, Pada hari Jumat, 30 September 2022 Kuasa Ahli Waris 5 Keturunan Bandardewa telah bertemu dan berdiskusi dengan Saudara (Penata Kadastral Muda) Amir Hamzah yang ditugaskan untuk menangani permasalahan ini.

Melalui Amir Hamzah, pihak 5 keturunan Bandardewa meminta kepada kepala Kanwil BPN Provinsi Lampung untuk mengusulkan dan merekomendasikan beberapa hal terkait sengketa lahan Ulayat masyarakat Adat 5 Keturunan Bandardewa dengan PT HIM ke Kementerian ATR/ BPN RI.

Namun sejauh ini pihak 5 Keturunan belum mendapatkan informasi lebih lanjut perkembangan hasil (progress) penanganan masalah tersebut secara resmi dari pihak Kanwil Agraria dan Tata Ruang/ BPN Provinsi Lampung.

Terakhir, pada Rabu 14 Desember 2022 dengan alasan sedang berada di Palembang Sumatera Selatan dalam rangka menghadiri pemakaman mertua. Amir Hamzah menyarankan agar pihak 5 Keturunan Bandardewa langsung menemui kepala Bidang terkait yakni Kepala Bidang 5 Penanganan dan Pengendalian Sengketa di BPN Lampung.

“Saya sedang di Palembang bapak mertua meninggal. Langsung saja ke Bidang Penanganan masalah Pertanahan,” kata Amir Hamzah via pesan WhatsApp. Rabu (14/12).

Singkat, di Kanwil BPN Provinsi Lampung Pihak 5 Keturunan disambut oleh Mardalena SH MH selaku Koordinator Pengendalian Pertanahan pada Bidang 5 Penanganan dan Pengendalian Sengketa Kanwil BPN Provinsi Lampung. Mardalena menyampaikan bahwa Kepala Kanwil BPN Provinsi Lampung Dadat Dariatna dan Kabid 5 tidak sedang berada di tempat.

Dalam kesempatan tersebut, meski terkesan berbelit-belit, Mardalena juga menyampaikan alasan mengapa pihaknya hingga hari ini masih belum juga membalas surat dari Masyarakat Adat 5 Keturunan Bandardewa.

“Bidang 5 tidak bisa menjawab karena bukan kewenangannya, jadi kita koordinasikan dengan Bidang 1. Dari Bidang 1 kemarin baru ngasih konsep ke kita, jadi kita kombinasikan karena permintaan bapak (pihak 5 Keturunan Bandardewa) itu sebagian dari Bidang 1 dan sebagian lagi dari bidang 5. Kebetulan kemarin saya baru dapat konsepnya dari Bidang 1 dan ini baru naik ke pak Kabid 5,” katanya. ( Dr )

CIBINONG, (TB) – Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Aspemkesra), Hadijana mewakili Plt. Bupati Bogor, Iwan Setiawan, melaksanakan Wisuda Tahfidz Al-Qur’an angkatan II tahun 2022 sebanyak 350 hafidz, di Auditorium Sekretariat Daerah, Cibinong, Selasa (13/12).

Hadir perwakilan Forkopimda Kabupaten Bogor, perwakilan Lanud Atang Sendjaya, Ketua BAZNAS Kabupaten Bogor, Kementerian Agama Kabupaten Bogor, MUI Kabupaten Bogor, Pimpinan Bank BJB Cabang Cibinong, beserta jajaran Pemkab Bogor.

Aspemkesra Kabupaten Bogor, Hadijana mengatakan, program mulia ini bertujuan mencetak 1.000 orang hafidz Al-Quran untuk memelihara, menjaga, dan melestarikan Al-Quran serta mengajak masyarakat untuk semangat menghafal, mencintai, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari dan bermasyarakat.

“Pemerintah Kabupaten Bogor terus berupaya menciptakan situasi yang kondusif bagi peningkatan dakwah syiar Islam melalui berbagai program kegiatan Karsa Bogor Berkeadaban demi terciptanya kesalehan sosial di masyarakat, serta terwujudnya visi Kabupaten Bogor, termaju, nyaman dan berkeadaban,” kata Hadijana.

Ia melanjutkan, kami mengucapkan selamat dan mengapresiasi kepada 350 peserta yang telah selesai mengikuti proses pembelajaran dan pembinaan tahfidz Al-Quran. Artinya dari tahun 2021 hingga sekarang kita sudah mewisuda 650 hafidz, semoga tahun 2023 tercapai hingga genap 1.000 hafidz Al-Quran.

“Untuk para pembina hafidz Al-Quran yang telah melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik, kami atas nama Pemerintah Kabupaten Bogor mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dedikasi yang diberikan,” tutur Hadijana.

Ia berharap, semoga dengan semakin banyaknya penghafal Al-Quran, diharapkan tercipta generasi Qurani yang mampu membaca dan menghafal Al-Quran secara benar, disertai komitmen untuk mengamalkannya, sehingga kelak menjadi pemimpin-pemimpin adil dan bijaksana, memakmurkan agama dan menyejahterakan ummat. (/Red)

PESAWARAN, (TB) – Bupati Pesawaran H. Dendi Ramadhona menghadiri Peresmian Sat Polairud Polres Pesawaran di Dermaga 04 Ketapang, Desa Batu Menyan, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, Selasa (13/12/2022).

Bupati Pesawaran H. Dendi Ramadhona dalam sambutanya mengatakan, atas nama Pemerintah Kabupaten Pesawaran mengucapkan selamat atas diresmikannya Sat polairud Polres Pesawaran. Semoga dapat memberikan dampak secara langsung yang dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Pesawaran serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat perairan.

“Seperti kita maklumi, keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan,” ucapnya.

Hal ini ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat, khususnya masyarakat perairan.

Dendi Ramadhona menerangkan, wilayah Kabupaten Pesawaran memiliki potensi kelautan dan perikanan yang mempunyai prospek ekonomi yang tinggi, serta terdapat 37 gugus pulau-pulau dan yang dikelilingi garis pantai sepanjang 96 km.

Sebagian penduduk wilayah Kabupaten Pesawaran menempati daerah pesisir pantai dengan sumber daya kelautan dan perikanan merupakan tumpuan harapan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Pesawaran di masa depan. Karenanya, diperlukan pengawasan dan patroli oleh Kepolisian Perairan untuk mengurangi kebiasaan masyarakat perairan yang sering melakukan penangkapan ikan dengan cara instant seperti menggunakan bahan peledak yang mengakibatkan hancurnya ekosistem dalam laut.

Untuk itu kedepannya diperlukan kerjasama antara kepolisian dengan TNI AL dan Instansi terkait untuk bersama-sama mengawasi dan menjaga ekosistem laut di Wilayah Kabupaten Pesawaran.

” Sat Polairud Polres Pesawaran sangat penting dan strategis dimana Sat Pol Air adalah unsur pelaksana tugas pokok yang berada langsung dibawah kapolres dengan fungsi kepolisian perairan meliputi patroli, penegakan hukum, dan pembinaan masyarakat di masyarakat pantai dan perairan serta pencarian dan penyelamatan apabila terjadi kecelakaan di wilayah perairan. Untuk itu saya berharap, Sat Polairud Polres Pesawaran dapat menjaga dan mengawasi wilayah perairan dari gangguan dan ancaman yang berpotensi merusak, mencemari, ataupun mengeksploitasi secara illegal,” Pungkas Bupati.

Kegiatan Peresmian Sat Polairud Polres Pesawaran Tahun 2022 sebagai bentuk upaya fungsi kepolisian untuk menjaga dan mengawasi wilayah perairan dari gangguan dan ancaman yang berpotensi merusak, mencemari, ataupun mengeksploitasi secara illegal di wilayah Hukum Polres Pesawaran.

Pada saat peresmian Sat Polairud Polres Pesawaran dilakukan pemotongan pita oleh Bupati Pesawaran yang didampingi Kapolres Pesawaran dan dilanjutkan Pengecekan Ruang Kerja Satpolair.

Hadir dalam Acara tersebut Dir Polairud Polda Lampung diwakili Kasubdit Patroli Polairud AKBP Suparman, Danlanal Lampung diwakili oleh PJS Dandenpomal Kapten Laut (PM) Suharwan, Kajari Kabupaten Pesawaran Diana Wahyu Widiyanti, S.H., M.H, Dan Yon 7 diwakili oleh Pasi Pers Yon 7 Brigif Lettu Mar Nawari, Ketua DPRD Kabupaten Pesawaran Suprapto, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pesawaran Zoni Arizono,  Kepala Dinas Perhubungan Kab. Pesawaran Ahmad Syafei, Kepala Dinas Pariwisata Kab. Pesawaran Ketut Pertayasa, Ka SOP Kelas I Panjang diwakili Kasi Penjagaan & Penyidik Joko Tri Mulyono, Ketua HSNI Provinsi Lampung Evi Susina, serta para Camat dan Kades Wilayah Pesisir Barat Kabupaten Pesawaran.

(Oby/Rif)

PESAWARAN, (TB) –  Kapolres Pesawaran AKBP Pratomo Widodo, S.I.K., M.Si (Han) meresmikan Satuan Kepolisian Perairan dan Udara (Satpolairud) Polres Pesawaran Polda Lampung, Selasa (13/12/22).

Peresmian yang dilaksanakan di Dermaga 04 Ketapang, Desa Batu Menyan, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran dihadiri oleh Bupati Pesawaran H. Dendi Ramadhona K, S.T., M.Tr., I.P dan jajaran Forkopimda Kabupaten Pesawaran.

AKBP Pratomo mengatakan, diresmikannya Satpolairud merupakan program Polri untuk meningkatkan pelayanan Kepolisian kepada masyarakat pesisir Kabupaten Pesawaran.

Pratomo mengungkapkan, alasan penting berdirinya Polairud di Pesawaran dikarenakan melihat wilayah pesisir dan perairannya yang strategis.

“Karena letak wilayah perairan di Pesawaran strategis dengan banyaknya akses dermaga, maka kebutuhan keamanan pada masyarakat menjadi usulan kami untuk pembentukan Satpolairud tersebut,” ungkap Pratomo.

Lanjut Pratomo, maka usulan berdirinya Satpolairud Polres Pesawaran telah disetujui oleh Kapolri, Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. pada tanggal 08 Agustus 2022.

Pratomo menerangkan, saat ini Satpolairud memiliki jumlah personel sebanyak tujuh (7) orang.

“Tiga (3) personel dari Polres Pesawaran dan empat (4) personel dari Bawah Kendali Operasi (BKO) Ditpolairud Polda Lampung,” terangnya.

Kemudian lanjut Pratomo, personel yang akan bertugas di Satpolairud tersebut akan dilengkapi oleh satu (1) unit tipe kapal C3.

“Dan kemudian bertahap kami akan melakukan penambahan jumlah personel tugas dan melengkapi sarana dan prasarana,” ujar dia.

Pratomo mengatakan, Satpolairud akan langsung melakukan penugasan sesuai dengan fungsinya.

Tugas Satpolairud tersebut meliputi, Penegakan hukum perairan dan udara, Pembinaan masyarakat perairan, Bantuan penyelamatan di perairan, Pemeliharaan dan Perbaikan kapal, serta Dukungan logistik pesawat udara.

Pratomo berharap dengan berdirinya Satpolairud Polres Pesawaran dapat meningkatkan pelayanan masyarakat di kawasan pesisir.

Mengingat kebutuhan masyarakat akan pelayanan aparat Kepolisian yang menaungi permasalahan kawasan perairan sangat dibutuhkan.

Ia melanjutkan, dengan fungsi tersebut diharapkan akan mendapat dukungan masyarakat sehingga dapat bekerjasama.

“Kami akan memberikan pelayanan terbaik dengan kinerja yang maksimal,” Pungkasnya. (Oby/ Rif)