DEPOK, (TB) – Komedian Daus Mini, membantah tegas melakukan penggelapan mobil mewah, dirinya mengklaim bahwa rumor yang beredar tidaklah benar, Rabu Malam, (2/11/2022).

Sebelumnya, beredarnya rumor miring mengenai sangkutan antara komedian dengan salah satu pihak leasing dengan cepat menyebar di salah satu media online. Hal itu lantaran seseorang oknum dengan inisial YPK yang mengatasnamakan kuasa pihak leasing mengatakan pihaknya telah melakukan penelusuran terkait unit mobil mewah tersebut. Serta dikatakannya, telah dijual dan dipindahtangankan kepada pihak lainnya.

Tak hanya itu, Tuduhannya langsung mengarah kepada Ahmad Firdaus yang kerap disapa Daus Mini. Dari kejadian tersebut, Daus Mini menggandeng Bam’s Lawfirm & Patners untuk melakukan pembelaan secara hukum dan melaporkannya ke Polres Metro Depok terkait dugaan pencemaran nama baik yang dialaminya.

Setelah usai proses pelaporan, Daus Mini, mengklarifikasi isu liar hasil pemberitaan yang sempat beredar atas tuduhan yang menimpanya.

“itu tidak benar adanya, yang namanya unit mobil tetep masih ada, jadi pemberitaan yang ada hoax” sangkalnya dengan didampingi tim kuasa hukum dan kerabatnya.

Terkait sangkutan dengan leasing, Daus membeberkan bahwa dirinya tidaklah menghindar dari tanggungannya, tetapi masih dalam proses tahap negosiasi dikarenakan dampak pandemi yang berimbas kepada pekerjaannya.

” iya jadi ini buat pembelajaran juga buat yang di posisi Daus. Bukan artian kita tidak bisa membayar, kita lagi tahap negosiasi dan kita juga mengalami dampak yang namanya Covid, dimana semua pekerjaan itu di entertainment memang susah. Dan disini makanya pak bambang mau menegosiasi dengan pihak leasing.” Bebernya.

Disisi lain, Kuasa hukum Daus Mini, Bambang Dwi Hendrolukito ST. SH., menjelaskan perbuatan oknum sudah melakukan tindak pidana sehingga perlunya langkah upaya hukum atas pemberitaan yang disebarkan oleh oknum sehingga mencemarkan nama baik Daus Mini.

” saya katakan oknum karena disini mereka tidak mempunyai kapasitas wewenang memberitakan hal tersebut, saya sebagai kuasa hukum dari Daus Mini, disini akan mengambil upaya langkah hukum kedepannya yang sudah jelas-jelas mencemarkan nama baik klien saya dan kita disini diatur dalam Undang-undang ITE pasal 27 dengan mencemarkan nama baik tersebut sudah jelas kena hukum pidananya” jelasnya.

“jadi disini kami tidak akan main-main, yang akan kita laporkan disini adalah pencemaran nama baik yang dilakukan oleh oknum tersebut, mungkin akan melibatkan dari PT. Adira nya karena apa ? Tidak semata-mata oknum itu melakukan kalau tidak dikeluarkan SK dari Adira, karena kami sendiri sedang melakukan upaya negosiasi untuk melakukan pelunasan dengan PT. Adira, tapi kenapa dari PT. Adira selalu mengeluarkan SK dan mengintimidasi klien saya jadi pada intinya kami sebagai kuasa hukum akan mengambil langkah seadil-adilnya untuk klien saya.” Tambahnya.

Tidak hanya itu, Bambang juga menegaskan bahwa Daus Mini tidak bisa dikatakan melakukan penggelapan dikarenakan dalam sudut pandang hukum kendaraan tersebut adalah milik kliennya.

“dalam hal ini klien saya, saya garis bawahi tidak menggelapkan kendaraan. Karena kendaraan tersebut adalah sah secara hukum adalah milik klien saya, dan disini tidak ada namanya penggelapan. Kalau saya garis bawahi penggelapan tersebut itu sudah suatu statement yang salah, karena mobil sudah jelas mobil atas nama klien saya, BPKB atas nama klien saya, dimana letak penggelapan nya ? Itu yang harus di garis bawahi.” Tegasnya. (*Sto)

Tenjo Bogor, (TB) – Pelaksanaan program bantuan keuangan pembangunan infrastruktur desa yang populer disebut program Samisade, mampu memberdayakan masyarakat desa terutama yang tinggal di sekitar lokasi kegiatan program tersebut.

Kapolsek Tenjo,Iptu Suyadi menghadiri Launcing Program Samisade Desa Singabraja Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor, yang dipusatkan pembangunannya di Kp.Nangewer RT/RW. 04/03 . Rabu (02/11/2022)

“Kehadiran kami selaku Kepolisian Sektor Kecamatan Tenjo adalah sebagai bentuk tanggungjawab kami dalam hal pengawasan seauai tupoksi dan menjaga serta mengawal kebijakan pemerintah daerah kabupaten Bogor juga membantu pelayanan dibidang Kamtibmas jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan” Ucap Kapolsek

Lebih lanjut Iptu Suyadi menerangkan bahwa “Program Samisade berasal dari APBD Kabupaten Bogor dan harus sesuai arahan teknis dari dinas terkait. Samisade bertujuan untuk mendongkrak perekonomian masyarakat desa dan sangat bermanfaat bagi masyarakat dari semua sisi dan aspek. Dari pelaksanaan program tersebut,selain terasa adanya manfaat fisik terbangunnya infrastruktur desa juga berdampak pada perputaran ekonomi.

“Kalau jalan bisa terbangun dan bagus atau memadai jelas ini akan mengurangi waktu tempuh. Terlebih di Kp. Nangewer ini,dimana ini adalah batas desa sekaligus batas kabupaten dan batas provinsi antara Jawa barat dan Banten, antara kabupaten Bogor dan Kabupaten Tangerang. Hasil pertanian nantinya akan lebih mudah diangkut ke pasar dengan dibangunnya jalan di Kp Nangewer,sehingga perputaran ekonomi dapat dipacu dan lebih meningkat

(Hendrik)

CITEUREUP, (TB) – Pemerintahan Desa Hambalang Kecamatan Citeureup mulai merealisasikan Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Pemkab Bogor yakni dana Satu Miliar Satu Desa (Samisade) yang baru digulirkan menjelang akhir tahun 2022 ini.

” Untuk tahap 1 sebesar 60 persen dari total pengajuan 1 Miliar atau senilai Rp 600 juta, kami realisasikan untuk pembangunan infrastruktur atau betonisasi jalan desa di wilayah Dusun II yang mencakup wilayah RW 06, 07, 08 sepanjang 1.480m x 3m x 0,15m,” Kata H.Wawang Sudarman saat dikonfirmasi di kantornya, Rabu 02 November 2022.

“Untuk pelaksana di lapangan, semua diserahkan kepada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) bersama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau LPM,” kata Awang

Desa kami, Desa Hambalang lanjut Awang, memang masih sangat membutuhkan pembangunan infrastruktur yang layak. Mengingat di wilayah kami untuk jalan desa dan jalan lingkungan, banyak yang masih belum tersentuh pembangunan.

Untuk itu lanjutnya, selain berharap dari dana bantuan pemerintah, kami juga sangat berharap peran swasta dalam agar bisa mengalokasikan dana bantuan CSR nya guna memenuhi kebutuhan akses jalan yang layak di wilayah desa kami.

Selain kebutuhan infrastruktur yang memadai, warga desa kami sebut Awang, juga sangat membutuhkan sarana prasarana air bersih.

” Di desa Hambalang ini, hampir dipastikan tidak ada sumur. Sementara untuk kebutuhan air bersih, warga masih bergantung pada air gunung yang ditampung atau dialirkan ke rumah-rumah,” ungkap Awang.

Kebutuhan akan air bersih di desa kami ini untuk aktivitas sehari-hari warga sangat diperlukan. Untuk itu kami berharap pemerintah bisa melalui dinas terkait bisa membantu kami mengatasi kesulitan ini, ujarnya.

” Alhamdulillah tahun ini melalui dinas PUPR Kabupaten Bogor, telah dibangun satu unit Sistem SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) di Desa kami. Tapi kami masih membutuhkan lebih banyak lagi. Minimal harapan kami bisa terbangun lagi SPAM air itu dua titik lagi,” tandasnya. (Sto)

BOGOR, (TB) – Undang – Undang tentang pers 4o tahun 1099 yang melindungi tugas pokok dan fungsi tugas media untuk melindungi wartawan dilanggar oleh oknum anggota Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Desa Cigombong berinisial F.

Insiden berawal ketika awak media mendatangi kantor desa untuk melakukan peliputan. Ketika awak media memasuki ruangan oknum anggota IPSM berinisial F itu bersikap arogan. Sehingga memancing emosi awak media, karena sebelumnya oknum tersebut bersama oknum staf desa Cigombong lainya telah melakukan pembohongan publik.

Saat awak media hendak menemui Kepala Desa Cigombong Heri Hendrawan yang berada di ruangan atas, oleh kedua oknum tersebut menyatakan kades tidak masuk kantor.

Paska insiden, oknum anggota IPSM Desa Cigombong bukanya menyelesaikan masalah, dia malah meninggalkan tempat tanpa pamit.

Menyikapi kondisi itu, Ketua Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI) Diana Papilaya menegaskan bahwa pihaknya akan menempuh jalur hukum. Karena dalam hal itu telah terjadi pelanggaran terhadap undang-undang pers dan pelecehan profesi media.

“Kami akan proses hukum. Karena pers merupakan pilar keempat negara dan tugas kami dilindungi undang-undang, apalagi ini pelecehan terhadap profesi yang menjadi bagian dari harga diri kami. Kalau perlu AWPI akan menggelar aksi massa besar di area kantor Desa Cigombong wa “, tandasnya.

Seperti biasa, Kades Cigombong, Hery Hendrawan saat akan dikonfirmasi tentang hal tersebut tidak berada ditempat. Ketika dihubungi melalui nomor pesawat genggamnya diketahui tidak aktif.

Sementara itu Adi selaku sekdes banyak terdiam ketika dikonfirmasi hal tersebut. (Rdn/Sto)

*Pemerintah akan Anugerahkan Gelar Pahlawan Nasional kepada Lima Tokoh*

BOGOR, (TB) – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md selaku Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan dalam  mengatakan bahwa pemerintah akan menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada lima tokoh yang dipilih berdasarkan usulan masyarakat dan telah melalui sejumlah proses seleksi.

Hak itu disampaikannya usai menghadap Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Kamis, 3 November 2022.

“Hari ini Bapak Presiden sesudah berdiskusi dengan kami, dengan Dewan Gelar dan Tanda-Tanda Kehormatan, itu memutuskan tahun ini memberikan lima (gelar pahlawan nasional) kepada tokoh-tokoh bangsa yang telah ikut berjuang mendirikan negara Republik Indonesia melalui perjuangan kemerdekaan dan mengisinya dengan pembangunan-pembangunan sehingga kita eksis sampai sekarang sebagai negara yang berdaulat,” ujar Mahfud Md.

Pertama, pemerintah akan menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada almarhum DR. dr. H. R. Soeharto dari Jawa Tengah yang dinilai telah berjuang bersama Presiden Soekarno dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Bahkan setelah kemerdekaan, almarhum DR. dr. H. R. Soeharto ikut serta dalam pembangunan sejumlah infrastruktur di Tanah Air.

“Ikut pembangunan _department store_ syariah dan pembangunan Monumen Nasional serta Masjid Istiqlal dan pembangunan Rumah Sakit Jakarta serta salah seorang pendiri berdirinya IDI (Ikatan Dokter Indonesia),” ungkap Mahfud.

Kedua, pemerintah akan menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada almarhum KGPAA Paku Alam VIII yang merupakan Raja Paku Alam dari tahun 1937-1989. Beberapa jasa yang telah diberikan almarhum KGPAA Paku Alam VIII antara lain bersama Sultan Hamengkubowono IX dari Keraton Yogyakarta mengintegrasikan diri pada awal kemerdekaan Republik Indonesia sehingga Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi utuh hingga saat ini.

“Sehari sesudah (kemerdekaan) itu beliau menyatakan bergabung ke Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kemudian Yogyakarta menjadi ibu kota yang kedua dari Republik ketika terjadi agresi Belanda pada tahun 1946,” tutur Mahfud.

Ketiga, pemerintah akan menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada almarhum dr. Raden Rubini Natawisastra, dari Kalimantan Barat. Menurut Mahfud, almarhum dr. Raden Rubini Natawisastra telah menjalankan misi kemanusiaan sebagai dokter keliling pada saat kemerdekaan. Bahkan, almarhum bersama istrinya dijatuhi hukuman mati oleh Jepang karena perjuangannya yang gigih untuk kemerdekaan Republik Indonesia.

Keempat, pemerintah akan menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada almarhum H. Salahuddin bin Talibuddin dari Maluku Utara. Selama 32 tahun, almarhum H. Salahuddin bin Talibuddin dinilai telah berjuang dan ikut membangun Indonesia berdasarkan Pancasila. “Beliau pernah dibuang ke Boven Digul tahun 1942 dan juga dibuang ke Sawahlunto tahun 1918-1923,” ucap Mahfud.

Kelima, pemerintah akan menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada almarhum K.H. Ahmad Sanusi dari Jawa Barat. Mahfud menjelaskan bahwa almarhum Kyai Ahmad Sanusi merupakan salah satu anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang belum mendapat gelar pahlawan nasional. Beliau juga tokoh Islam yang memperjuangkan dasar negara yang menghasilkan kompromi lahirnya negara Pancasila.

“Dari semula ada sisi kanan ingin menjadikan negara Islam, sisi kiri menjadikan negara sekuler, kemudian diambil jalan tengah lahirlah ideologi Pancasila sesudah menyetujui pencoretan tujuh kata di Piagam Jakarta,” ujar Mahfud.

Mahfud pun mengimbau kepada daerah-daerah yang merupakan asal dari para tokoh penerima gelar pahlawan nasional untuk mempersiapkan diri hadir pada peringatan Hari Pahlawan 10 November, yang rencananya akan digelar pada Senin, 7 November 2022 mendatang di Istana Negara Jakarta.

“Kami sarankan kepada daerah-daerah tadi yang sudah mempunyai usul-usul dan disetujui oleh pemerintah supaya segera menyiapkan diri untuk hadir dan melakukan penyambutan-penyambutan, baik upacara adat, upacara daerah, atau apapun yang bisa dilakukan untuk menyongsong anugerah ini,” ucap Mahfud. (*/Red)

BANDAR LAMPUNG, (TB) – Oknum ASN pegawai Dinas Sosial Kota Bandar Lampung diduga lindungi oknum pelaku penggelapan uang bantuan PKH, bahkan berdebat dengan awak media.

Sebelumnya, menyeruak pemberitaan seorang KPM berinisial SR warga Kelurahan Sumur Putri, Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung yang menjadi korban penggelapan bantuan PKH oleh ketua kelompoknya sendiri yang bernama Sulyana, dengan nominal sebesar Rp 8 juta, Ironisnya ada 32 orang KPM yang bernasib sama dengan SR.

Dikonfirmasi di kantornya Santoso, selaku sekretaris Dinas Sosial mengatakan, belum ada laporan dari pendamping bantuan sosial terkait kasus yang menimpa SR, Saya baru tau ini malahan ” Ujar Santoso kepada awak media, Rabu (2/11/2022).

Ditempat yang sama, Feri selaku Kepala Bidang Bantuan Jaminan Sosial (Banjamsos) justru memberikan jawaban berbeda, Feri mengatakan, sudah ada laporan terkait hal tersebut, namun sedang dalam musyawarah kekeluargaan,” Ungkap Feri

Ia juga mengatakan, ” Yang memilih ketua kelompok merupakan pendamping sehingga Dinas Sosial tidak terlibat jika ada kesalahan” Ujarnya.

Pihak Banjamsos akan memanggil Sulyana, pendamping bernama Ari dan Sigit, yang diduga ikut terlibat dan seharusnya bertanggung jawab atas carut marut bantuan sosial yang terjadi di lapangan.

Namun yang aneh, Feri menolak saat akan di foto dan disebutkan namanya dalam pemberitaan,
” Baik secara pegawai maupun, pribadi saya enggan di foto dan enggan nama saya disebut, ini hak saya,” Tegas Feri selaku Kabid Banjamsos kepada awak media, Rabu, (2/11/2022)

Perlakuan tak bersahabat itupun mendapat tanggapan dari Dahron Sungkai selaku Ketua Organisasi Wartawan, Komite Wartawan Pelacak Profesional Indonesia (KO-WAPPI) Kabupaten Pesawaran Lampung.

Dahron menyayangkan hal tidak menyenangkan yang dilakukan oleh abdi negara tersebut, ia mengatakan seharusnya para pelayan publik itu patuh terhadap Undang – Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik.
” Harusnya sebagai ASN itu beramah tamah dan jangan ada yang ditutup – tutupi,” Kata Dahron Sungkai, Rabu (2/11/2022). (Dr )

BOGOR, (TB) – Keterlambatan pekerjaan proyek APBD Kabupaten Bogor tahun 2022, disoroti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Getar Pasundan. Salah satunya, Proyek jalan SPN Lido – Srogol, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Ketua LSM Getar Pasundan Diana Papilaya menyatakan, lambatnya pekerjaan proyek jalan yang dikerjakan oleh PT. Nuansa Jaya Perkasa membuktikan bahwa perusahaan penyedia jasa itu tidak profesional.

“Ke depan, pemerintah daerah harus lebih selektif memilih perusahaan penyedia jasa kontruksi. Pertama harus profesional dan ahli di bidangnya, kedua yang paling utama perusahaan itu harus punya modal. Kan sudah jelas tertulis di papan informasi kegiatan tentang masa pekerjaan. Jadi ketentuan itu harus dipenuhi tepat waktu. Jangan kayak sekarang, Banyak sekali proyek-proyek yang mangkrak dan mengandalkan addendum atas keterlambatan pekerjaanya”, imbuhnya.

Baca juga: Proyek Jalan SPN Lido – Srogol Batal Dicor, Pelaksana Proyek : Kendala Ada Di Konsultan Pengawas

lebih lanjut Diana mengatakan, di kondisi itu masyarakat juga harus kritis ketika ada kejanggalan dan ketidak sesuaian dalam pelaksanaan pekerjaan. Karena menurutnya, masyarakat juga memiliki hak sebagai kontrol sosial yang dilindungi undang-undang.

“Masyarakat harus kritis kalau ada kejanggalan dalam proyek yang menggunakan dana pemerintah. Kalau perlu buat pengaduan masyarakat. Kalaupun merasa takut lapor ke kami, kami kawal. Apalagi kami sudah pernah beberapa kali turun ke lokasi proyek. Kualitas betonnya jelek, retak-retak dimana-mana. Pake kualitas beton berapa itu?”, tegasnya.

Diana menambahkan, dalam hal informasi atas pelanggaran dan penyelewengan dana pada proyek-proyek pemerintah, aparat penegak hukum harus menyikapinya dengan tegas dan profesional sesuai dengan tupoksinya.

“Jika terbukti adanya pelanggaran atau penyelewengan pada proyek-proyek pemerintah, aparat penegak hukum harus tegas dalam menjalankan tugasnya. Jangan sampai masuk angin dan kasus selesai begitu saja”, tandasnya. (Rdn/Sto)

PESAWARAN, (TB) – Bentuk sinergitas atas instruksi pemerintah pusat dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Pesawaran menggelar ujian Asesmen Nasional Berbasis Komputer (ANBK) kepada seluruh Sekolah Dasar (SD) yang ada di Kabupaten Pesawaran.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Disdikbud Kabupaten Pesawaran Anca Martha Utama, Rabu 2 November 2022 melalui sambungan suara.

“Sesuai dengan tujuan utamanya ujian ANBK, hal itu guna meningkatkan kemampuan siswa baik literasi, numerasi maupun karakter siswa,” ungkapnya.

Ujian yang digelar merupakan Program pemerintah dalam skala nasional sebagai tolok ukur keberhasilan siswa dalam peningkatan mutu pendidikan.

“Hasil ANBK ini sebagai tolok ukurnya, jadi 100% sekolah yang ada di Kabupaten Pesawaran selesai menggelar ANBK Kamis (3 November 2022 – red) dan kita tinggal melihat hasilnya,” tambah Anca.

“DARI hasil pelaksanaan ANBK kita juga memeroleh data jumlah sekolah yang belum memiliki ketersediaan komputer bagi siswa, target saya dalam 2 tahun kedepannya 100% sekolah di Pesawaran sudah lengkap, bahkan kita sekarang lgi susun sistem informasinya manajemen sekolah,” timpalnya.

Terpisah, Kepala SDN 11 Way Khilau Husen Arifin dalam keterangannya menuturkan, bahwa pelaksanaan ujian ANBK berjalan dengan maksimal karena terjadi sinergitas antara sekolah dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Pesawaran.

Menurut Husen, ANBK merupakan Program khusus dimana siswa peserta menjadi indikator penentu penilaian kualitas sekolah.

“Bisa dikatakan ujian ini merupakan tantangan bagi tenaga pendidik untuk mewujudkan kualitas pendidikan karena di ujian ini siswa yang menilai kinerja guru maupun sekolah, karenanya hasil ANBK ini menjadi tolok ukur,” terang Husen.

Dikatakan Husen, Disdikbud Kabupaten Pesawaran dirasa memiliki tanggung jawab besar dalam suksesnya pelaksanaan ANBK karena responsif dalam menjawab keluhan sekolah dalam menjalankan program ANBK.

“Sebagai contoh, kami pihak sekolah jika ada keluhan dapat bertanya kepada Disdikbud Pesawaran secara langsung karena pihak Dinas membuka Hotline 24 jam,” kata dia.

“Saya optimis hasil yang didapatkan maksimal karena semua pihak sudah bekerja keras, dan hasilnya akan menjadi parameter kami dalam menunjang kualitas pendidikan di Kabupaten Pesawaran, ” Pungkasnya.(Oby/Rif)

BOGOR (TB) – Saat ini, anak negeri sudah bisa produksi benang bedah sendiri. Bahkan, menjadi salah satu produk yang mengantungi sertifikasi halal.

Benang bedah merupakan salah satu alat kesehatan yang penting, apalagi Indonesia selama ini masih mengandalkan impor untuk memenuhi kebutuhan ini,demikian diungkap pakar bidang bencana,DR,dr Nurdin Perdana saat jumpa wartawan,Rabu(2/11) di Cibinong .

Asumsi kebutuhan benang bedah di Indonesia tinggi lanjutnya, mengingat seringnya terjadi kecelakaan lalu lintas .

Di sisi lain, saat krisis politik terjadi, pada tahun 1998.Menyebabkan terjadinya kekacauan dan kerusuhan, banyak pasien dengan luka trauma mengalami peningkatan signifikan.

Hal ini, menyebabkan para tenaga kesehatan harus segera mencari jalan keluar darurat untuk mengatasinya ,termasuk menggunakan benang pancing untuk menjahit luka.
Namun akibat kelangkaan ketersediaan alat kesehatan dan tingginya harga alat alat kesehatan, memaksa petugas kesehatan menggunakan alat kesehatan secara berulang.

Kondisi ini mendorong para praktisi alat kesehatan, untuk mewujudkan kemandirian alat kesehatan termasuk benang bedah produk nasional yang memenuhi aspek keamanan,bermutu dan bermanfaat.

Berlatar belakang kondisi tersebut menjadi pencetus pendirian pabrik PT Triton Manufactures yang dirintis sejak tahun 2011,kemudian diresmikan sebagai pabrik benang bedah nasional pertama di Indonesia oleh Menteri Kesehatan Prof,Dr,dr, Nila Djuwita Faried Anfasa Moeloek pada tahun 2015.

Sementara itu,Mario Apriliansyah, selaku Direktur Institutional Relation Director menambahkan, Indonesia masih sangat bergantung pada penggunaan alat kesehatan dari luar negeri, dimana produk alat kesehatan luar negeri yang beredar di Indonesia hampir 80%, sedangkan produk alat kesehatan dalam negeri hanya berkisar 20%.

Untuk mengurangi ketergantungan produk luar negeri, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan dalam rangka percepatan peningkatan Penggunaan produk dalam negeri. Pemerintah mendorong masyarakat industri untuk meningkatkan produk alat kesehatan dalam negeri agar dapat bersaing di skala nasional dan global. “Dengan beroperasinya pabrik alat kesehatan PT. Triton Manufactures yang memproduksi benang bedah, surgical mesh dan skin marker akan mendorong tumbuhnya pabrik alat kesehatan yang lainnya sehingga Indonesia tidak bergantung lagi dengan produk alat kesehatan luar negeri,”ujar Mario. (Sto)

BANDAR LAMPUNG, (TB) – Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana yang di dampingi PLT Camat Enggal Rina Nuriwaty membagikan Insentif Kepada Guru Ngaji di Kecamatan Enggal Kota Bandar Lampung, Selasa (1/11/2022)

Hal ini mendapat apresiasi dan juga respon besar dari para Guru Ngaji yang antusias hadir pada acara tersebut.

Seorang guru ngaji yang bernama Hidayat mengaku bahwa, dirinya cukup senang karena bisa mendapat Insentif dari Wali Kota Bandar Lampung tersebut,
” Karena selama ini para guru ngaji tidak pernah mendapatkan bantuan atau apapun itu ” Katanya.

Hidayat menambahkan,
” Pada saat-saat sulit seperti ini bantuan sekecil apapun akan sangat bermakna dan benar-benar besar manfaatnya serta sangat membantu bagi para guru ngaji seperti kami ” Jelasnya.

Setelah selesai membagikan insentif tersebut Walikota Eva Dwiana tersenyum dan sangat gembira karena dapat membantu para Guru Ngaji tersebut.

” Saya sagat bahagia karena bisa membantu para Guru Ngaji di saat-saat memang sagat di butuhkan oleh para Guru Ngaji, Semoga bantuan ini dapat bermanfaat ” Pungkasnya. (Dr )