BOGOR, (TB) – Dirut RSUD Kota Bogor putar otak. Pasien BPJS yang menunggak, beres pakai zakat. Demikian salah satu strategi Dr. Ilham Chaidir, M.Kes dalam menuntaskan maraknya pasien BPJS yang menunggak dan ingin berobat ke RSUD Kota Bogor.

“Saya meminta seluruh struktural di RSUD Kota Bogor untuk menzakatkan sebagian pendapatan. Dari zakat yang terkumpul itu, nantinya akan digunakan untuk menuntaskan pasien yang memiliki tunggakan BPJS,” paparnya dalam kegiatan kunjungan kerja Tim RSUD dr. Adnaan WD Payakumbuh, belum lama ini.

RSUD merupakan badan layanan umum daerah (BLUD). Dimana pelayanan kesehatan lebih diutamakan ketimbang profit. “Ini selaras dengan tujuan kami yang ingin membahagiakan orang-orang kecil,” sebut Dr. Ilham yang juga menjabat sebagai Ketua IDI Kota Bogor.

Lebih lanjut, Dr. Ilham mengungkapkan, bila management RSUD Kota Bogor telah merangkul Baznas guna memperkuat alokasi dana kesehatan. Mengingat, penggunaan anggaran Jamkesda yang selalu over budged dan habis sebelum waktunya.

Atas dasar itu, pentingnya kolaborasi antar instansi dan stakeholder terkait. Pasalnya, persoalan tersebut tidak bisa dibebankan kepada pemerintah saja. “Saya yakin akan selalu ada jalan untuk kegiatan yang baik,” ucapnya.

Jauh sebelumnya, RSUD Kota Bogor juga telah menjalin kerjasama dengan kita-bisa.com guna mengakomodir kepentingan pasien yang membutuhkan uluran tangan.

Pada awal tahun lalu, RSUD bersama kita-bisa.com berhasil membantu pasien kurang mampu yang mengalami masalah persalinan. Pasien tersebut melahirkan tiga bayi kembar dan membutuhkan perawatan khusus di ruang NICU.

Ketiga bayi dirawat selama 29 hari di NICU dengan total biaya yang harus dikeluarkan 159 juta. Sementara pasien mengaku tidak sanggup membayarnya dan berencana ingin menggadaikan STNK. Kondisi ini terdengar sampai ke istana dan mengundang perhatian Presiden Jokowi.

“Namun dana yang berhasil RSUD galang bersama kita-bisa.com berhasil terkumpul 146 juta. Sisa pembayarannya Pak Kapolri yang menyelesaikan,” sebutnya. (*/Sto)

MESUJI, (TB) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mesuji sepakat untuk mengusulkan kepada Pemerintah Kabupaten Mesuji agar melakukan pergantian Sekretaris Dewan yang sudah terbilang cukup lama tidak dilakukan peremajaan selama 4 tahun terakhir. Hal itu disampaikan pada kesempatan silaturahmi pimpinan dan anggota DPRD Mesuji dengan Penjabat Bupati Mesuji.

Seperti diungkapkan beberapa anggota dewan salah satunya Muhammad Jodi Saputra anggota DPRD Fraksi Partai Nasdem, terkait pentingnya dilakukan pergantian pejabat sekretaris dewan di lembaga DPRD Mesuji. Alasannya untuk menjaga kondusifitas hubungan kelembagaan antara eksekutif dan legislatif, khususnya menjelang pembahasan APBD tahun 2023.

“Mengapa menurut kami penting harus dilakukan pergantian Sekwan, dengan waktu ideal maksimal setiap 3 tahun sekali. Sebab, posisi Sekwan adalah salah satu jembatan penghubung antara Eksekutif dan Legislatif yang mestinya harus ada evaluasi kinerja setiap 1 tahun sekali. Apalagi menjelang pembahasan APBD tahun 2023 yang hanya tinggal menghitung hari, supaya bisa berjalan kondusif dan sesuai harapan bersama,”kata Jodi, Kamis (27/10/2022).

Hal senada diungkapkan politisi Partai Demokrat Budi Susanto, yang mendukung usulan tersebut. Sebab, jika tidak segera dilakukan pergantian Sekwan oleh Pj Bupati dalam waktu dekat maka pihaknya memastikan bakal tidak akan terjadi pembahasan APBD tahun 2023. Pasalnya, dia menilai, kurun waktu 4 tahun berjalan pejabat Sekwan yang saat ini dijabat oleh Ismail Tajuddin dianggap kinerjanya mulai menurun, bahkan sering melakukan hal-hal yang menghambat kinerja dewan dengan sering terlambatnya melakukan pembayaran uang kegiatan dewan.

Dia mencontohkan seperti kasus kegiatan Reses belum lama ini, yang tidak terkondisi dengan. Sehingga, sempat terjadi penundaan agenda rutin para wakil rakyat itu turun menjaring aspirasi masyarakat. Padahal, agenda reses dewan itu sudah dijadwalkan melalui rapat paripurna oleh Badan Musyawarah DPRD Mesuji jauh-jauh hari sebelumnya.

Hal itu yang menjadi salah satu alasan kami mendesak Pemerintah Kabupaten Mesuji dalam hal ini Penjabat Bupati, untuk segera mengganti Sekwan yang kinerjanya dalam mengelola serta memanagerial segala kegiatan di Sekretariat DPRD Mesuji sudah mulai menurun.

“Kami meminta kepada Penjabat Bupati Mesuji agar segera melakukan peremajaan pada jabatan Sekwan. Sebab, menurut kami, salah satu faktor yang membuat kami mendesak pihak eksekutif untuk mengganti Sekwan, karena seringnya terjadi keterlambatan dalam membayar kegiatan dewan. Sehingga, butuh penyegaran agar ada sistem baru dalam pengelolaan keuangan dan kegiatan di Sekretariat DPRD ini,”tegas pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Mesuji.

Lebih lanjut Budi menuturkan bahwa, usulan pergantian Sekwan itu sudah beberapa kali dilakukan dimulai sejak tahun 2020 lalu, kepada pihak Eksekutif. Dimana kala itu, seluruh anggota dan tiga pimpinan DPRD sudah berulang kali meminta kepada Bupati untuk melakukan pergantian Sekwan baik secara lisan dan tertulis. Namun hingga saya ini tidak juga di realisasikan.

“Kami sudah berulangkali meminta pergantian Sekwan kepada pihak Eksekutif, Akan tetapi sampai sekarang tidak juga dilakukan apa yang menjadi keinginan kami itu. Padahal, jabatan Sekwan ini merupakan kebutuhan anggota dan pimpinan DPRD guna menjaga komunikasi dan hubungan baik antara dua lembaga yang kewenangan untuk menggantinya ada di tangan Bupati,”tutupnya. (*/Red)

LAMPUNG SELATAN, (TB) – Tim Sar Gabungan melaksanakan evakuasi warga Desa Suak Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan, Kamis (27/10/2022)

Bencana banjir melanda wilayah Desa Suak, Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan, beberapa warga dievakuasi menuju tempat yang aman.
Basarnas Lampung menggerakkan personil dari Pos Sar Bakauheni untuk melaksanakan evakuasi.

Kepala Kantor SAR Lampung Deden Ridwansah mengatakan, Basarnas menerima informasi dari kalak BPBD Lamsel Pukul 07.45 WIB, setelah menerima informasi tersebut, kira langsung menggerakkan personil dari Pos SAR Bakauheni.

” Pukul 09.10 WIB Tim Pos SAR Bakauheni tiba di lokasi Banjir di Desa Suak Kecamatan Sidomulyo dan Berkoordinasi dengan Potensi SAR yang terdiri dari Kodim Lamsel, Polres Lamsel, BPBD Lamsel, PMI Lamsel, Damkar Lamsel, Tagana Lamsel, Forum Rescue Relawan Lampung dan warga sekitar” Katanya.

Berdasarkan hasil Assesment kondisi di lokasi sudah terkendali dan Tim melanjutkan pergerakan ke lokasi lain yang terdampak Banjir.

Pukul 09.45 WIB Tim Rescue Pos SAR Bakauheni tiba di Desa Purwodadi Kecamatan Sidomulyo, selanjutnya tim melaksanakan evakuasi warga menuju ke tempat yang lebih aman.

” Pukul 11.15 WIB Tim SAR Gabungan berhasil mengevakuasi 10 warga, kondisi di lokasi air sudah mulai surut selanjutnya Tim SAR Gabungan standby pemantauan, Pukul 12.16 WIB tim sar gabungan menerima info bahwa 2 Orang warga Dusun Tasik I Desa Banyumas Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan atas nama Madarif (laki-laki/57 th) dan Royani (laki-laki/49 th) hanyut terbawa arus banjir” Tambahnya.

Sampai berita ini diturunkan kedua korban masih dalam pencarian tim SAR Gabungan. (Dr/Rls)

SUKABUMI, (TB) – Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaman ajak seluruh stakeholder ikhtiar bersama untuk mengendalikan Inflasi di Kabupaten Sukabumi. Hal itu disampaikannya usai mengikuti rapat kordinasi pengendalian Inflasi daerah jawa barat secara Virtual di pendopo sukabumi,Rabu (26/10/2022).

“Terjadinya peningkatan inflasi merupakan tanggung jawab bersama,maka dari itu seluruh stakeholder terkait untuk terus berikhtiar melakukan langkah dalam menangani inflasi di daerah kabupaten sukabumi,” ujarnya.

Sementara Asda 2 jabar Taufik budi santoso mengatakan bahwa pengendalian inflasi di jawa barat harus bisa dilakukan dengan baik. Maka dari itu kita bisa bekerjasama dengan daerah kota/ kab se-Jawa Barat untuk bisa menekan inflasi dan mengendalikan laju inflasi,dan jawa barat sudah menyiapkan langkah strategi pengendalian inflasi tersebut.

” Ada 13 langkah salah satunya adalah dengan mengadakan operasi pasar di setiap kota/ kab di jabar dan penegakkan hukum bagi yang menyalah gunakan BBM Subsidi”. ungkapnya. (Ds)

CIBINONG, (TB) – Wartawan harus memiliki sikap Independen, akurat,profesional dan berimbang dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.

” Wartawan Indonesian harus menguji dan meneliti dan kroscek terhadap setiap informasi yang diterima, ” tegas Ketua PWI Kab Bogor Subagiyo dihadapan peserta safari Jurnalistik PWI Kabupaten Bogor yang digelar di Aula Kantor Kecamatan Cibinong, Selasa (26/10).

Dalam acara yang diikuti oleh para lurah se-kecamatan Cibinong, dan para pejabat setingkat kepala seksi pada instansi terkait itu Subagio menegaskan bahwa keberadaan UU Pokok Pers, Kode Etik Jurnalistik, merupakan rambu rambu hukum yang patut ditaati para insan pers.

Sebab dengan rambu rambu ini, wartawan tidak bisa bertindak seenaknya dalam menjalankan tugas atau profesinya.

“Dengan kata lain, wartawan bukan mahkluk yang kebal hukum. Mereka bisa ditindak sesuai dengan tingkat permasalahan yang mereka buat,”jelasnya.

Wartawan dalam menjalankan tugas peliputan, menggali dan mengumpulkan informasi, konfirmasi atau pun klarifikasi haruslah mengedepankan Kode Etik Jurnalistik. Dalam memuat berita juga, wartawan tidak boleh menjustifikasi. Selalu mengedepankan azaz praduga tidak bersalah,” tutur Bagiyo.

Apalagi tambah Bagiyo, sekarang ada UU ITE yang bisa mengancam wartawan jika dalam menulis atau memuat beritanya tidak akurat atau bahkan berita bohong (HOAX) sehingga menyebabkan pencemaran nama baik seseorang yang bisa berujung pada tuntutan pidana, tukasnya.

Sementara pemateri lainnya, Saeful Kurniana (Wakil Ketua III) dan Untung Bachtiar (Penasehat PWI) dalam pemaparannya menekankan bahwa profesi wartawan harus betul-betul memahami dan menjalankan Kode Etik Jurnalistiknya, untuk menghindari delik hukum yang bisa menyeret pribadi wartawan tersebut ke ranah Pidana.

Ditempat yang sama Camat Cibinong Dr. Rusliandy, mengapresiasi dan menyambut baik kegiatan yang di prakarsai oleh PWI tersebut.

” Kami selaku pelayan masyarakat tidak bisa menghindar dan bertemu dengan para awak media,karena selaku sosial kontrol dan menjalankan UU dan mari kita saling bersinergi, ” jelas Rusliandy. (Sto)

BOGOR, (TB) – Ketua DPC Hiswana Migas Kota Bogor, Cecep Fazar menanggapi soal masih terjadinya antrean panjang untuk membeli bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite di sejumlah SPBU milik Pertamina setiap harinya.

Diakui Cecep, antrean kendaraan sendiri sudah terjadi sejak pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM pada 3 September 2022.

“Mungkin nanti dari pengelola SPBU akan menambah flow untuk antriannya,” kata Cecep kepada wartawan pada Rabu (26/10).

Menurutnya, keluhan yang disampaikan masyarakat terkait dengan antrean panjang yang terjadi di SPBU akan ditampung untuk disampaikan kepada masing-masing pengelola.

Cecep tak menampik bahwa penyebab antran panjang di sejumlah SPBU dikarenakan penggunaan QR code di aplikasi Mypertamina.

“Karena memang saat kenaikan harga BBM ditambah ada sistem barcode baru, jadi (masyarakat) ada yang belum paham,” ucapnya.

Namun kedepannya, kondisi antrean yang menjadi keluhan para pengguna BBM Pertamina tersebut akan dibenahi agar tak terjadi penumpukan.

“Ke depan Insya Allah akan lancar, (karena sekarang) belum merata saja,” ungkapnya.

Cecep juga menjelaskan, persoalan lainnya yang ditemui di lapangan adalah masih ada masyarakat yang belum melek teknologi. Selain itu, pada saat pendaftaran pada aplikasi Mypertamina juga terkendala karena gagal saat mencoba untuk mendaftar.

“Makanya di SPBU ada semacam helpdesk untuk masyarakat yang tidak menggunakan smartphone dan lainnya, bisa tetap terlayani,” paparnya.

Namun demikian, penggunaan QR code di SPBU masih berlanjut dan tetap berjalan proses pendaftarannya.

“Karena mereka sendiri (pengguna) belum siap barcode nya, seharusnya kan tinggal scan saja. Itu yang bikin lama,” akunya.

Untuk mempercepat proses layanan, Cecep juga mengimbau agar kepada masyarakat agar segera mengunduh aplikasi Mypertamina. Kedepan, dilanjutkan Cecep satu QR Code hanya berlaku satu kendaraan.

“Kalau misalnya punya banyak kendaraan, ya mereka mendaftarkan satu-satu dengan satu aplikasi itu,” terangnya.

“Jadi sepanjang barcode-nya dibawa, barcode bisa saja ditaruh di bagasi. Jadi setiap mau ke SPBU disiapkan barcode nya,” tukasnya. (*/Sto)

BANDAR LAMPUNG, (TB) – Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama meminta Pertamina melibatkan mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam OKP-OKP dalam mengawasi distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi agar tepat sasaran. Jangan sampai BBM bersubsidi hanya dinikmati kalangan atas apalagi industri.

Demikian ditegaskan Haris Pertama saat menjadi pemateri pada Seminar Nasional bertajuk ‘Membangun Konsep Tata Kelola BBM Bersubsidi Berkeadilan’ di Ballroom Hotel Horison, Selasa, 25 Oktober 2022.

Seminar nasional ini menghadirkan narasumber yakni Ketua Umum DPP KNPI, Haris Pertama, Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Region Sumatera Bagian Selatan Aji Anom Purwasakti, Pengamat Ekonomi dari Universitas Lampung Dr Ayi Ahadiat,  dan Plt. Kepala Dinas ESDM Provinsi Lampung Drs Hery Sadli MH. Adapun peserta yang hadir pada seminar ini sekitar 300 orang berasal dari perwakilan OKP Cipayung Plus, BEM Universitas se Lampung, dan organisasi pelajar.

Menurut Haris Pratama, Pertamina bisa memanfaatkan dana CRS (Corporate social responsibility) dengan baik, bisa digunakan untuk pengawasan distribusi BBM Bersubsidi dengan cara melibatkan organisasi kepemudaan

“Selian itu juga penting untuk membangun SPBU di beberapa tempat yang memang layak diberikan subsidi, seperti kampung nelayan, di perdesaan dan di dekat pasar,” jelasnya.

Dengan adanya Seminar dan Dialog ini, Haris Pertama, berharap DPD KNPI Lampung dapat memberikan sebuah rekomendasi kepada pemerintah bahwa jangan sampai dengan kenaikan BBM menyebabkan inflasi, lonjakan harga komoditas mempengaruhi daya beli dan juga pendapatan masyarakat.

“Jangan sampai mempengaruhi kenaikan harga-harga sembako,” tegas Haris Pertama.

Disamping itu, Executive General Manager PT Pertamina Patra Niaga Region Sumatera Bagian Selatan Aji Anom Purwasakti menuturkan pihaknya hanya pelaksana dari kebijakan pemerintah pusat. Ia menjelaskan kenaikan harga BBM bersubsidi tidak dapat dielakkan karena alokasi subsidi membengkak dan amat membebani APBN. Sebagai pelaksana, Pertamina memastikan distribusi BBM bersubsidi tepat sasaran. Pihaknya juga telah menyiapkan aplikasi My Pertamina dalam rangka menyalurkan BBM bersubsidi tepat sasaran dan tepat kuota.

“Menyalurkan BBM subsidi merupakan salah satu amanah yang diberikan kepada Pertamina Patra Niaga, Sub Holding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) dalam rangka memenuhi kebutuhan energi yang terjangkau bagi masyarakat. Sebagai BBM bersubdisi, menyalurkan penugasan Pertalite dan Solar ini diatur oleh regulasi, antara lain Peraturan Presiden No. 191/2014 dan Surat Keputusan (SK) BPH Migas No. 4/2020.” jelasnya

Kemudian Ketua DPD KNPI Provinsi Lampung, Iqbal Ardiansyah mengatakan bahwa pemuda harus bisa mengisi diri dengan hal-hal yang positif dan ilmu-ilmu yang bermanfaat.

“Dengan adanya seminar ini, harapannya kita bisa pulang membawa ilmu dan wawasan yang positif. Melalui seminar ini pula diharapkan akan menghasilkan rekomendasi-rekomendasi penting kepada pemerintah agar tata kelola distribusi BBM bersubsidi yang berkeadilan,” tuturnya. ( Dr )

PESAWARAN, (TB) – Aceng Anwar warga Desa Mada Jaya, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran dikabarkan menggugat secara ke Pengadilan Negeri (PN) Gedong Tataan tetangganya Fikri terkait sengketa tukar guling lahan dengan kendaraan roda 4 Mitsubishi Pajero dengan kerugian mencapai ratusan juta rupiah.

Aceng Anwar menjelaskan, masalah bermula di tahun 2020 Fikri mendatanginya dengan tujuan menggadaikan sawah karena sedang membutuhkan uang senilai Rp.170.000.000,- (seratus juta rupiah), namun saat itu dirinya tidak memiliki uang sebesar itu.

Setelah itu kedua belah pihak sepakat membarter (tukar guling) sawah tersebut dengan mobil Mitsubishi Pajero milik Aceng Anwar.

“Akhirnya kami sepakat tukar guling, mobil Pajero saya dengan sawah dia (Fikri -red), ya sistem saling percaya aja pak, karena dia kan Ustad, saya tidak menaruh curiga, jadi mobil saya dibawa dan saya menerima surat tanah,” ungkap Aceng Anwar, Rabu (26/10/2022) via sambungan telepon.

Ditambahkan, setelah beberapa waktu dirinya mengaku terkejut, karena saat hendak mengecek sawah yang ditransaksikan ternyata sawah sedang digarap oleh orang lain.

“Saya dilarang cek apalagi mengukur, karena sawah sedang digarap, yang melarang Pak Muldani, ternyata sawah yang ditukar mobil saya punya Pak Muldani itu, bukan milik Fikri,” tambahnya.

Hal itu membuat Aceng Anwar mengambil sikap untuk mempertanyakan ke Fikri terkait kepemilikan sebidang sawah tersebut. Dirinya bertambah bingung setelah Muldani memberitahunya bahwa sawah tidak jadi di jual, dan terkait Mobil Pajero Muldani meminta Aceng tanyakan langsung ke Fikri.

“Jadi nasib mobil saya bagaimana, kok jadi beribet urusannya, pak Muldani juga bilang bahwa tanah itu bukan punya Fikri melainkan milik Muldani, saya tanya ke Fikri jawabannya nyambung,” sesalnya.

“Pernah suatu waktu saya butuh uang, Fikri transfer 25 juta, tapi setelah itu tidak ada kabar beritanya,” timpal Aceng.

Karenanya dia menggugat perkara ini ke PN Gedong Tataan dengan dugaan PMH (Perbuatan melawan hukum) nomor perkara : 10/Pdt.G/2022/PN.Gdt.

Terpisah, Kuasa hukum Aceng Anwar Iip Nurul Topani saat dikonfrontir mengatakan, pihaknya melayangkan gugatan untuk mengembalikan hak dari kliennya yang merasa dirugikan ratusan juta rupiah dari perkara ini.

“Ya, permintaan kami atas gugatan ini untuk mengembalikan hak Aceng Anwar secara materil dan imateril, karena dalam transaksi tukar guling mobil dengan lahan kami melihat banyak kejanggalan,” kata dia.

Sedangkan Iip berujar, proses gugatan sudah akan masuk ke tahap putusan, dan sudah melewati beberapa proses persidangan.

“Minggu depan akan diputuskan, kami berharap majelis hakim mengabulkan semua tuntutan kami untuk mengembalikan hak klien kami,” ujarnya.

Tidak menutup kemungkinan perkara ini akan dibawa ke ranah pidana karena dinilai ada dugaan unsur penipuan dari transaksi antara kliennya dan Fikri.

“Yang jelas kami akan berjuang sampai manapun dan di tingkat apapun, karena itu merupakan hak dari klien kami,” tukasnya.

Saat di konfirmasi, Fikri tidak menampilkan adanya gugatan yang melaporkan dirinya, dan Fikri mengaku pasrah dan menyerahkan ke Pengadilan.

“Saya hanya mengikuti saja pak, saya serahkan ke Pengadilan, terkait dugaan biar kebenaran yang membuktikannya,” tulis Fikri via WhatsApp.

“Mereka bilang saya penipu, melanggar hukum silahkan saja, saya manusia biasa ada salahnya, tapi sekarang mereka bawa ke Pengadilan ya tidak apa-apa,” Pungkasnya. (Oby/Rif)

SUKABUMI, (TB) – Kepengurusan Forum Komunikasi Wartawan Sukabumi Bersatu (FKWSB) melaksanakan Program Kegiatan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1444 H, bersama warga masyarakat sekitar, Rabu (26/10/2022).

Acara yang mengambil tema ” Mempererat Tali Silaturahmi Masyarakat dan Wartawan”. Dihadiri oleh warga masyarakat di wilayah sekitar Bojongkokosan Dihadiri kurang lebih 250 peserta yang hadir mengikuti rangkaian acara mulai dari anak-anak hingga orang dewasa.

Acara dimulai dengan pembukaan yang dibawakan oleh Ketua FKWSB. Hadi Haryono di hadiri pula oleh pimpinan Ponpes. KH. Ahmad Muhammad
Sambutan demi sambutan disampaikan oleh Ketua Panitia, dan Ketua FKWSB. “Semoga dengan di adakan nya acara maulid nabi pada hari ini bisa menjadikan kita lebih mencintai nabi kita Muhammad SAW,” ucapnya.

Kemudian acara dilanjutkan dengan santunan Anak Yatim yang di sampaikan langsung oleh Hadi Haryono. “Semoga bantuan ini bermanfaat untuk anak-anak yatim dan, serta saya ucapkan terimakasih kepada seluruh donatur yang sudah menyisihkan sebagian rejekinya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kita semuanya, aamiin,” tuturnya.

Pembacaan maulid Nabi Muhammad SAW yang di pimpin oleh KH. Ahmad Muhammad dan yang kemudian diikuti oleh seluruh masyarakat yang hadir terlihat begitu ramai dan bergembira mengikuti lantunan salawat pada acara maulid Nabi Muhammad SAW.
Tiba di acara puncak yaitu Mauidho Hasanah yang disampaikan oleh KH. Ahmad Muhammad, yang menjelaskan kisah lahirnya nabi Muhammad SAW ke dunia ini.

“Kita berharap para pemimpin negara, pemimpin rumah tangga, maupun pemimpin lainnya bisa meniru cara kepemimpinan nabi muhammad SAW,” ucap Habib Abu Bakar, yang kemudian ditutup dengan do’a bersama diikuti para jamaah yang hadir pada acara. Pungkasnya.(Ds)

KOTA BOGOR, (TB) – Pemerintah Kota Bogor bersama Polres Bogor Kota dan Kodim 0606 yang tergabung dalam satuan tugas (Satgas) sapu bersih (Saber) Pungli unit pelayanan pungutan liar (UPP) Kota Bogor mengoptimalkan pengawasan di sentra-sentra pelayanan publik di kota hujan, salah satunya di RSUD Kota Bogor. Pengawasan dilakukan untuk menciptakan Kota Bogor yang bebas pungli.

Kegiatan inspeksi mendadak di RSUD Kota Bogor dipimpin langsung Wakapolresta AKBP Ferdy Irawan dan Kepala Inspektorat Kota Bogor Pupung W Purnama dan diterima oleh Wadirum RSUD Kota Bogor Ahmad Yani.

“Kegiatan ini untuk memastikan tidak adanya pungli di sentra pelayanan masyarakat,” singkat Kepala Inspektorat Kota Bogor, Pupung W Purnama saat ditanya Humas RSUD, Rabu (26/10/22).

Ia melanjutkan, dari hasil sidak di RSUD Kota Bogor tidak ditemukan adanya pelanggaran. Selanjutnya, tim Saber Pungli pun menyerahkan dan memasang standing banner yang bertuliskan “Ada Pungli pada proses perijinan dan layanan publik, silahkan lapor ke Satgas Saber Pungli Kota Bogor”.

Wadirum RSUD Kota Bogor, Ahmad Yani mengatakan bahwa pungutan liar berdampak negatif pada kualitas pelayanan. Maka dari itu pihaknya terus mengingatkan kepada para pegawai dan turut mengawasi agar hal tersebut tidak terjadi.

Ia juga mengatakan bila pelayanan mulai dari pendaftaran sampai pengarsipan di RSUD Kota Bogor sudah sesuai SOP. Meski demikian, dirinya meminta agar seluruh pegawai untuk tidak cepat berpuas diri dan terus meningkatkan pelayanan.

“Memang belum sempurna, tetapi para pegawai sudah berupaya seoptimal mungkin untuk melayani masyarakat dengan baik. Terus tingkatkan kualitas pelayanan agar tercipta rasa percaya dan nyaman dari masyarakat,” tegasnya (*/Sto)