JAWA TENGAH, (TB) – Ibu Riana Sari Arinal mengikuti acara Parade Kebaya bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo, dalam rangka merayakan Hari Batik Nasional 2022, di Kota Solo, Jawa Tengah, Minggu (2/9/2022).

Tampil mengenakan kebaya bermotif kutu baru dipadukan dengan rok lilit kain wiron, Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung itu tampil apik di acara parade yang dilaksanakan di Jalan Slamet Riyadi, Solo itu.

Selain Ibu Negara, sejumlah tokoh perempuan yang mendampingi Ibu Negara Iriana, diantaranya istri Wakil Presiden Wury Maruf Amin, Ketua DPR RI Puan Maharani, ibu-ibu anggota Organisasi Aksi Solidaritas Kabinet Kerja (Oase) Kabinet Kerja Indonesia Maju, seluruh istri Gubernur se-Indonesia dan sejumlah tokoh perempuan.

Pada acara tersebut, Ibu Negara berjalan dari Loji Gandrung, rumah dinas Walikota Solo menuju Ndalem Wuryaningratan di Jalan Slamet Riyadi Solo, bersama sejumlah tokoh perempuan, 35 perempuan mandiri terpilih dan juga diikuti oleh ribuan anggota Himpunan Ratna Busana (HRB) Solo.

Adapun 35 perempuan berkebaya tersebut dicari dan dipilih secara khusus dari berbagai profesi. Seperti profesi penjual jamu gendong, pesinden ngamen, pedagang pasar, dan profesi lainnya.

Dalam kesempatan itu, seluruh perempuan berkebaya pilihan tersebut diberikan penghargaan karena mendedikasikan hidupnya dengan mengenakan kebaya dalam bekerja.

Pada event ini juga dilakukan penandatanganan dukungan menjadikan kebaya sebagai busana tradisional Indonesia yang diakui oleh UNESCO. Tepatnya, mengusulkan kebaya sebagai warisan budaya tak benda sekaligus menetapkan Hari Kebaya Nasional.

Ada banyak motif kebaya di Indonesia, tapi ada tiga motif kebaya yang kita daftarkan, yakni Kebaya kutu baru, kebaya Kartini dan kebaya krancang. (**)

KOTA BOGOR, (TB) – Walikota Bogor Bima Arya mengapresiasi kegiatan Panitia Festival Merah Putih (FMP) 2022 FMP yang berjalan dari tahun ke tahun dan terus berkembang. Bahkan, kata Bima, kegiatan yang diawali dari Bogor ini juga diadopsi oleh beberapa kota.

“Ini unik dan beda, karena bukan hanya ceremony 17-an saja. Tapi pesannya itu adalah menjalin kebersamaan dalam perbedaan dengan nasionalisme dari semua kalangan,” kata Bima saat menerima silaturahmi Panitia Festival Merah Putih (FMP) 2022 sekaligus penyerahan plakat kepada organisasi masyarakat di Paseban Sri Bima, Balai Kota Bogor, Jumat (30/9/2022).

Ia berharap kegiatan ini bisa menyatukan perilaku, pikiran dan ucapan untuk menjaga kebersamaan dalam perbedaan.”Saya berterima kasih kepada panitia yang merajut merangkul semua golongan semua organisasi sehingga terlibat dan memiliki semangat yang sama. Satu bulan itu efeknya panjang untuk ke depan,” katanya.

Pada kesempatan itu juga Bima mengajak organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan, dunia pendidikan dan sebagainya mengajak untuk menjaga kebersamaan dan kondusifitas di Kota Bogor.

“Kita harus menjaga kebersamaan. Jadi penting untuk kita untuk terus menjaga silaturahmi. Mudah-mudahan kita bisa ikhtiar terus mencari persamaan di atas segala perbedaan,” katanya.

Di lokasi yang sama, Ketua Panitia FMP Tahun 2022, Irwan S. Widjaja menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Wali Kota Bogor, Bima Arya dan Pemkot Bogor serta semua yang terlibat dalam kegiatan sehingga kegiatan FMP berlangsung sukses selama satu bulan.

Dari tahun ke tahun kata Irwan, kekuatan FMP terus berkembang maju dan selalu ada hal baru untuk terus menjaga kebersamaan.”Karena tagline kita Bogor untuk Indonesia antara lain kita ingin memberikan inspirasi apa yang bisa kita lakukan dari warga suatu kota bagi kota itu dan bisa berdampak secara nasional,” katanya. (*/Red)

BOGOR, (TB) – Ketua DPD Pemuda LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) Yogi Ariananda pembangunan yang menggunakan APBD ataupun APBN terkesan menjadi lumbung Korupsi Kolusi dan Nepotisme alias KKN.

Hal itu dikatakannya menanggapi U-ditch pada peningkatan jalan Kapten Yusuf Kota Bogor yang terkesan tidak mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sebab tak ada logo (merk red) asal dari precest mana.

Apalagi dengan mengatakan tidak ada logo (merk red) dalam U-ditch itu sangat fatal dan patut dipertanyakan produk tersebut, ujarnya kepada wartawan di Bogor, Sabtu (1/10/22).

” Kualitas U-dith pada peningkatan jalan Kapten Yusuf Kota Bogor patut dipertanyakan. Pasalnya, dari pantauan media di lapangan tak terlihat merk (logo-red) dari mana asal precast tersebut,” cetusnya.

Sebelumnya diberitakan, Mahesa selaku penyedia jasa dari PT Rizki Mandiri Konstruksi, U-dith sudah sesuai spesifikasi karena sudah mengantongi sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

“U-dith pabrikasi dan sudah melewati uji mutu serta memiliki sertifikat TKDN,” kata Mahesa.

Ketika disinggung logo (merk-red) di badan u-dith, Mahesa mengatakan, kurang tahu kenapa nggak dikasih logo.

“Cuma sertifikasinya sudah memenuhi, sehingga kita datangkan dari Cilegon, Banten,” kata Mahesa.

Ia menjelaskan, untuk panjang 400 meter per u-dith 1 meter lantai kerja menggunakan pasir.

Hal berbeda dikatakan oleh Awang sebagai mandor saat ditanyakan soal lantai kerja.

“Jujur ya, saya yang udah dipasang tidak menggunakan pasir,” singkatnya kepada wartawan, Jumat (23/9/2022). (*/Red)

JAKARTA, (TB) – Para Advokat yang tergabung sebagai kuasa hukum Koalisi Wartawan Indonesia Bersatoe berikan apresiasi untuk Kapolda Jabar, Irjen Pol Suntana atas penetapan para tersangka penganiayaan, pengancaman dan kriminalisasi terhadap 2 wartawan Karawang.

Kuasa hukum Koalisi Wartawan Indonesia Bersatoe yang terdiri Eggi Sudjana, Julianta Sembiring, Daniel Minggu, Agustian Effendi, Elke Luntungan, Heru Herlangga, Khairunnas, dan Richard William masih tetap meminta Kapolri untuk statuskan Kepala Dinas BKPSDM Karawang Asep Aang Rachmatullah sebagai tersangka utama dan segera ditahan.

“Kita apresiasikan atas kinerja Polda Jabar yang telah menetapkan 3 pelaku sebagai tersangka dan sudah dilakukan 1 orang penahanan dari ASN, namun dalangnya yang berinisial AA sampai hari ini masih berkeliaran dan belum ditetapkan sebagai tersangka utama. “Kata Richard William melalui keterangan Pers nya, Sabtu (1/10/2022).

Richard menyampaikan apa yang telah ditempuh Polda Jabar salah satu bukti keseriusan penanganan hukum terhadap para pelaku, sayangnya, pelaku utama oknum ASN Pemkab Karawang yang berinisial AA masih berkeliaran.

Dia menilai, penahanan yang telah dilakukan terhadap 1 orang ASN merupakan tumbal dari atasannya yang berinisial AA, “kita menduga dan menilai hal itu, karena oknum ASN yang kami duga kuat sebagai otak dari penganiayaan kedua wartawan Gusti Sevta Gumilar alias Junot dan Jaenal Mustofa adalah AA. “Jelasnya.

Sementara Daniel Minggu yang juga kuasa hukum Koalisi Wartawan Indonesia Bersatoe saat di konfirmasi wartawan menyebut peristiwa penganiayaan terhadap 2 wartawan Karawang oleh oknum ASN bukan perkara ringan. Disini Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana juga harus diperiksa.

“Kami meyakini Bupatinya itu juga terlibat, karena ada pengakuan dari korban bahwa Bupati akan menyuap 100 juta rupiah. Bahkan Bupati juga mengatakan melalui video Call dengan Junot melalui HP orangnya bupati di kamar Novotel Karawang kamar 915. bahwa uang itu uang pribadi Bupati. Dia meminta ke Junot sambil menangis – nangis iba. “Ungkap Daniel Minggu.

Terpisah, Agustian Effendi juga memberikan ulasan hukumnya terkait belum adanya sikap Bupati Karawang untuk menonaktifkan Oknum ASN yang berinisial AA yang diketahui sebagai Kepala Dinas BKPSDM Karawang.

“Ada dugaan kuat kami, Bupati Karawang tidak ingin terseret dalam kasus ini, namun dengan adanya pengakuan korban, bahwa Bupati akan menyuapnya sambil nangis – nangis, maka disini terlihat jelas perkara hukumnya. “Ucap Agustian saat dikonfirmasi wartawan, Sabtu pagi (1/10/2022).

Selain itu, Agustian juga menuding Kapolres Karawang dengan sengaja mengulur – ulur waktu sejak dirinya berjanji pada saat aksi di Pemkab Karawang, Kamis (22/9/2022).

“Saya hadir saat aksi di Pemkab Karawang, disitu Kapolres Aldi jelas bicara bahwa laporan korban sedang gelar perkara di Polda Jabar dan akan menetapkan status tersangka si AA, namun hingga detik ini, oknum AA belum ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. “Beber Agustian.

Lebih rinci, kemaren hari Kamis kata Agustian, Koalisi Wartawan Indonesia Bersatoe menggelar aksi di Kemendagri dan Mabes Polri.

Aksi itu, dijelaskannya meminta Mendagri memanggil Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana untuk diperiksa, “Inspektorat dan Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah (FKKPD) Cheka Virgowansyah Kemendagri berjanji hari Senin, tanggal 3 Oktober 2022 akan memanggil Bupati Karawang. “Ulasnya.

Bahkan Agustian juga merinci beberapa hal tuntutan Koalisi Wartawan Indonesia Bersatoe untuk Bupati segera Menonaktifkan dan mencopot Oknum ASN AA. Kemudian pihaknya juga meminta Mendagri segera mencopot dan menonaktifkan Bupati Karawang karena diduga kuat melakukan persengkongkolan dengan oknum ASN berinisial AA.

“Untuk tuntutan di Mabes Polri juga sudah dijelaskan kemaren, bahwa kasus ini kita minta ditarik ke Mabes Polri, alasannya pertama ada 2 laporan dengan pasal yang berbeda, sehingga sampai sejauh ini baik Polres Karawang maupun Polda Jabar belum menetapkan status tersangka dan penahanan terhadap oknum ASN Kadis BKPSDM Karawang. “Pungkas Agustian.

Sebagai Aktifis Jurnalis yang juga Ketua Investigasi Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI) DKI Jakarta, Mustofa Hadi Karya yang biasa disapa Opan mengkritik kinerja Bupati dan Kapolres Karawang.

Dia menduga kuat adanya skenario mafia hukum di Pemkab Karawang. Persoalan itu, kata Opan proses hukum seperti dibuat mengambang dan dicari celahnya.

“Kita terus mengamati dan mengawal perkara itu, pertama ada indikasi suap yang dilakukan Bupati Karawang ke korban, lalu di framing perdamaian, dan sampai adanya laporan balik dari oknum AA Kadis BKPSDM Karawang terhadap Junot. “Rincinya.

Terlebih dikatakan Opan bahwa celah hukumnya diambil dengan lambatnya penetapan tersangka terhadap oknum ASN Pemkab Karawang si AA, sehingga Kepolisian menerima laporan balik atas dugaan keonaran dan UU ITE oleh pengacara oknum Kadis BKPSDM Karawang terhadap Gusti Sevta Gumilar alias Junot.

“Kejanggalan – kejanggalan itu menjadi menarik untuk kita cermati, bahwa masih ada mafia hukum untuk memutar balikan kebenaran. Guna mengungkap kasus ini, kami akan membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dari berbagai organisasi, lembaga independen dan advokat. “Imbuhnya.

Opan menduga ada skandal antara Bupati Karawang dengan Oknum Kadis BKPSDM yang berinisial AA. Salah satu skandal yang terlihat jelas diuraikannya terkait dugaan adanya jual beli kursi jabatan di Pemkab Karawang.

Sebelumnya dikabarkan bahwa Polda Jabar telah mengungkap perkembangan kasus penganiayaan wartawan yang diduga dilakukan oknum ASN Pemkab Karawang dan warga sipil.

Polda Jabar juga telah mengultimatum terduga pelaku yang mangkir dari panggilan penyidik agar segera penuhi panggilan penyidik.

Hal itu disampaikan Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Ibrahim Tompo di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno Hatta, Jumat (30/9/2022).

Dia mengatakan 12 orang saksi yang telah diperiksa, maka tiga orang telah ditetapkan sebagai tersangka dan satu berstatus terlapor.

Dari tiga tersangka, Ibrahim menyebut satu di antaranya sudah ditahan, sementara dua lainnya mangkir dari panggilan penyidik Polres Karawang.

Satu tersangka yang sudah ditahan kata Ibrahim adalah ASN Pemkab Karawang yang berinisial R, sementara dua tersangka lainnya adalah pihak swasta atau warga sipil berinisial D dan RR alias L.

Untuk dua orang yang mangkir dari pemeriksaan penyidik yakni terlapor yang merupakan oknum ASN berinisial AA dan satu lainnya warga sipil yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.

“Dua yang belum penuhi panggilan satu ASN bersatus terlapor dan satu swasta (tersangka),” ujarnya.

Ibrahim mengimbau jika dua orang tersebut masih mangkir dari pemanggilan pihaknya akan dilakukan pengamanan secara paksa ( Ferdinal ).

CIBINONG, (TB) – Pengacara atau Kuasa Hukum Ade Yasin Dinalara Dermawanti Butar-butar mengaku optimis kliennya yang telah diputus vonis hukuman 4 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung masih berpotensi bebas.

” Saat ini kami sedang menyiapkan memori bandingnya. Tentunya kami berharap di peradilan banding nantinya dapat membebaskan Ade Yasin dari jeratan hukum,” ucap Dinalara saat dimintai keterangannya di acara peresmian kantor advokat Viktor Harianja,SH di Cibinong, Sabtu (01/10/22).

Sambung Dina, kami optimis Pengadilan Tinggi Bandung bisa obyektif dalam menilai memori banding kita, imbuhnya.

Namun jika nanti pengadilan tinggi tetap menolak banding kami, kami akan melakukan langkah lainnya hingga klien kami mendapatkan keadilan sesuai harapannya.

“Jika banding kami ditolak, kami akan tetap melakukan upaya hukum hingga titik akhir yaitu kasasi,” tegas Dina.

Mantan pengacara almarhum Irianto (Sekdis DPKPP Kabupaten Bogor-red) itu, juga menyebutkan bahwa selain sedang menyiapkan materi untuk proses banding, tim kuasa hukum Ade Yasin juga akan melaporkan majelis hakim yang menjatuhkan vonis melebihi putusan Jaksa tersebut.

“Kami tim hukum juga siap melaporkan hakim yang menangani perkara klien kami Ade Yasin. Karena menurut kami pada persidangan kasus dugaan suap yang melibatkan klien kami itu, hakim telah mengabaikan fakta keterangan saksi-saksi dipersidangan yang meringankan klien kami. Tapi malahan hasil Berita Acara Perkara (BAP) yang dijadikan pertimbangan oleh hakim.

” Sangat disayangkan Hakim hanya menjadikan BAP sebagai bahan pertimbangan. BAP itukan dibuat oleh sepihak saja yaitu penyidik. Banyak fakta-fakta persidangan yang tidak dimuat atau dikesampingkan dalam putusan,” terang Dinalara.

“Nah hal itu yang akan kita jadikan salah satu materi banding kita nanti. Bahwa banyak fakta persidangan yang selama ini dikesampingkan dan tidak dimuat didalam pertimbangan majelis hakim,” tukasnya. (Sto)

CIBINONG, (TB) – BHPRD yang dibagikan tahun 2022 adalah yang tertinggi. Bappenda telah melakukan evaluasi dengan penghitungan ulang secara keseluruhan yang totalnya mencapai Rp222,4 miliar atau meningkat Rp56,2 miliar dari tahun 2021.

Kepala Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengawasan Pendapatan Daerah pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor, Gandi Putra Siregar mengatakan, BHPRD bersumber dari 10 komponen pajak daerah dan retribusi persetujuan bangunan gedung (PBG).

Menurutnya, BHPRD dihitung dengan mempertimbangkan hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang terdapat pada masing-masing desa. Artinya, penerimaan BHPRD oleh desa sangat dipengaruhi oleh penerimaan pajak daerah dan retribusi PBG di desa terkait.

“Sehingga penerimaan BPHRD tidak akan selalu sama untuk setiap tahun, bisa bertambah atau berkurang dibanding penerimaan tahun sebelumnya,” ujar Gandi,

Gandi menjelaskan, BHPRD dihitung berdasarkan penerimaan pajak dan retribusi di tahun sebelumnya sebesar 10 persen dari realisasi penerimaan pajak dan retribusi setelah dikurangi biaya insentif 5 persen dalam hal tercapai target. Komposisinya, 60 persen dibagi secara merata kepada seluruh desa dan 40 persen dibagi secara proporsional.

“Jadi ditetapkannya Perbup Nomor 70 tahun 2022 adalah agar setiap desa mendapatkan BHPRD sesuai haknya berdasarkan potensi di masing-masing desa, sehingga tidak ada desa yang dirugikan. Setelah dievaluasi memang ada yang perlu dikoreksi. Pemda tetap berkomitmen pendistribusian BPHRD ini sesuai haknya, sehingga tidak ada yang dirugikan,” tegasnya.

Ke depan, Bappenda juga bakal membuat aplikasi perhitungan BHPRD sehingga desa bisa mengakses dengan mudah. Sementara untuk meningkatkan pendapatan daerah, desa juga diharapkan ikut aktif mengenal potensi pajak dan retribusi daerah.

BOGOR, (TB) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi Program Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) di Desa Ciomas, Kecamatan Tenjo demi berjalan optimal. Rakor dilaksanakan di Ruang Rapat I, Sekretariat Daerah, Cibinong, Kamis (29/9). Sebelumnya Pemkab Bogor sudah lakukan 2 kali rechecking di lokasi P2WKSS.

Hadir pada Rakor tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Bogor, Nurhayati, Kepala Desa Ciomas Kecamatan Tenjo, dan seluruh jajaran Pemkab Bogor.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Aspemkesra) Kabupaten Bogor, Hadijana mengatakan, selain menjadi kerja kolaborasi antar seluruh perangkat daerah se-Kabupaten Bogor, yang utama adalah terwujudnya swadaya masyarakat di lokasi P2WKSS.

“Semua SKPD harus membantu memfasilitasi, perlu ada berbagai inovasi-inovasi yang diselenggarakan di P2WKSS. Maka siap tidak siap, kita harus siap, artinya harus dipersiapkan fisik dan mental termasuk sumberdaya yang ada di Desa Tenjo,” terang .

Untuk diketahui, P2WKSS diselenggarakan setiap tahunnya sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Bogor bersama masyarakat, untuk menanggulangi kemiskinan melalui peningkatan peranan perempuan dalam pembangunan, dengan pemanfaatan sumber daya alam serta lingkungan, untuk mewujudkan keluarga sehat sejahtera dan bahagia.

Hadijana berharap, semoga apa yang kita kerjakan bersama ini, antara Pemkab Bogor, para stakeholder terkait, dan partisipasi aktif masyarakat dapat dijaga dan berkesinambungan.

“Sehingga mendapatkan hasil yang optimal untuk kebaikan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan sekedar untuk penilaian menjadi yang terbaik di tingkat Jawa Barat,” ujar Hadijana.

BOGOR, (TB) – Pemerintah Kabupaten Bogor terus melakukan berbagai upaya mitigasi bencana di Kabupaten Bogor, mengingat kondisi cuaca yang tak menentu.

Salah satunya dengan memantapkan kesiapsiagaan personil dan materil dalam mengantisipasi bencana alam di Kabupaten Bogor dan mitigasi bencana alam di Kabupaten Bogor, melalui Apel Siaga Bencana yang berlangsung di Lapangan Tegar Beriman, Kabupaten Bogor, Kamis (29/9/22). Apel Siaga Bencana dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Burhanudin.

“Ini kami lakukan untuk memantapkan kesiapsiagaan personil dan materil, dalam mengantisipasi bencana alam, sehubungan meningkatnya intensitas hujan dan angin kencang di wilayah Kabupaten Bogor,” ungkap Burhanudin.

Perlu diketahui bahwa, wilayah Kabupaten Bogor secara geografis dan topografis cukup labil dan rawan longsor, angin puting beliung dan banjir.

Berdasarkan data BPBD sampai dengan agustus tahun 2022, terdapat 524 kejadian bencana di Kabupaten Bogor, dengan rincian tanah longsor 228 kejadian, angin kencang 165 kejadian dan banjir 71 kejadian termasuk kejadian pergerakan tanah di desa Bojong Koneng pada tanggal 14 September lalu  yang mengakibatkan sejumlah rumah warga dan akses jalan kampung terdampak, dan kejadian pergerakan tanah di kampung Cibugis desa Banyuwangi Kecamatan Cigudeg pada tanggal 17 September yang mengakibatkan beberapa titik jalan terputus dan sebanyak 20 kepala keluarga atau 50 jiwa harus di evakuasi.

Lanjut Burhanudin meminta kepada seluruh personil gabungan agar memaksimalkan konsolidasi penanggulangan bencana, meningkatkan kesiapsiagaan, pengawasan dan sinergi dalam mengantisipasi bencana untuk meminimalisir resiko dan dampaknya.

“Kami apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya pada seluruh jajaran personil gabungan yang terlibat dalam upaya menghadapi ancaman dan penanggulangan bencana alam pada tahun 2022 di Wilayah Kabupaten Bogor,” jelas Sekda.

Selanjutnya, Kepala BPBD Kabupaten Bogor, Yani Hasan menuturkan, Pemkab Bogor senantiasa bergerak cepat dalam menangani berbagai peristiwa bencana alam di Kabupaten Bogor.

“Kita sudah belajar melalui berbagai peristiwa, berkat kebersamaan aparat Alhamdulilah kita bisa menangani bencana alam di Kabupaten Bogor dengan baik. Melalui apel siaga hari ini kita mantapkan kesiapan, mengingat curah hujan yang tinggi di Oktober dan November ini,” tandasnya. (*/Red