JAKARTA, (TB) – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) menggelar rapat koordinasi bersama jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) guna mematangkan persiapan Peringatan Hari Pers Nasional 2023,  di lantai 4 Sekretariat PWI Pusat Jakarta, Senin, (19/9).

Rakor PWI Pusat bersama Pemrov Sumatera Utara ini kembali melakukan koordinasi membahas kesiapan Sumut sebagai tuan rumah, termasuk penyampaian progres panitia pusat untuk menyukseskan agenda tahunan wartawan seluruh Indonesia ini.

Hadir dalam rakor ini Ketua Umum PWI Pusat Atal S. Depari selaku Penanggung Jawab Hari Pers Nasional, Sekjen PWI Pusat Mirza Zulhadi yang juga merupakan Ketua Umum Panita HPN 2023, Ketua Bidang Organisasi Zulkifli Gani Otto, Ketua Bidang Kerja Sama Abdul Aziz, Ketua Bidang Pendidikan Nurjaman Mochtar, Bendahara Umum PWI Pusat Muhamad Ihsan, dan Humas PWI Pusat Mercys Charles Loho.

Sementara itu mewakili Pemrov Sumut dan juga sebagai panitia lokal, Plt Kepala Dinas Kominfo Ilyas Sitorus,Staf Khusus Gubernur Bidang Komunikasi Eddy Sofyan, Ketua PWI Sumut Farianda Putra Sinik, dan anggota Banggar DPRD Sumut dr Tuahman Purba.

Dalam kesempatan tersebut Kadis Kominfo, Ilyas Sitorus mengatakan Sumut sudah sangat siap untuk menjadi tuan rumah HPN 2023. kami telah melakukan koordinasi dengan semua pihak untuk event Nasional ini. Sumut telah memiliki pengalaman dalan penyelenggaraan kegiatan nasional.

“Kami sudah sering menjadi tuan rumah kegiatan nasional, tentu dengan pengalaman itu kita bisa menyukseskan penyelenggaraan HPN 2023 di Medan Sumatera Utara,” ucap Ilyas Sitorus.

Kami juga datang ke PWI Pusat untuk berkoordinasi terkait Tema dan Maskot HPN 2023,serta menawarkan beberapa kegiatan yang bisa masuk nanti dalam seminar seminar yang dilaksanakan dalam rangkaian kegiatan HPN nanti.

Ketua Umum PWI Pusat Atal Depari menyambut gembira mendengar paparan dan semangat panitia daerah dengan persiapan yang sudah mulai dilakukan, kami berharap kegiatan HPN 2023 dapat memberi manfaat bagi daerah Sumatera Utara, Apalagi Sumatera Utara sudah cukup lama belum dapat giliran menjadi tuan rumah HPN.

“Kami juga berharap dengan kondisi pandemi yang semakin berangsur pulih, kegiatan HPN 2023 dapat diselenggarakan dengan baik dan tentu kita berharap Bapak Presiden Joko Widodo, bisa hadir secara langsung ,” kata Ketua Umum PWI Pusat.

Berbagai kegiatan akan digelar menjelang acara puncak pada 9 Februari 2023 Seperti pameran media dari zaman ke zaman, literasi media di kampus-kampus, anugerah kebudayaan, anugerah Adinegoro bagi insan pers, seminar ekonomi, pariwisata halal dan forum investasi serta konvensi media.(*/Red)

MESUJI, (TB) – Jajaran Mapolres Mesuji melepas 31 Polisi Cilik (Pocil) binaan Satlantas Polres Mesuji, di halaman Polres Mesuji, Senin (19/9/2022).

Kapolres Mesuji AKBP. Yuli Haryudo mengatakan, pihak Polres Mesuji hari ini melepas 31 Polisi Cilik (Pocil) binaan Satlantas Polres Mesuji yang akan mengikuti ajang lomba Pocil seluruh jajaran Polres, Polda Lampung.

“Besok, 31 Pocil Polres Mesuji akan mengikuti lomba di Gedung Pramuka di Bandar Lampung. Lomba Pocil ini dalam rangkaian kegiatan Hari Ulang Tahun Lalulintas Bhayangkara yang ke – 67,” kata Kapolres

Kapolres menjelaskan, dirinya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak dan jajaran Satlantas Polres Mesuji, pembina dan para guru yang telah berpartisipasi dalam pembinaan Polisi Cilik Polres Mesuji.

“Saya mengucapkan terimakasih kepada para orang tua yang telah memberikan kesempatan dan mendukung putra – putrinya ikut sebagai Polisi Cilik. Semoga lomba ini akan menghasilkan yang memuaskan,” ujarnya

Kapolres juga berpesan, agar para Polisi Cilik (Pocil ) ini dapat terus meningkatkan performance dan disiplin.

“Terus semangat berlatih, jangan lelah untuk berinovasi dan semoga selalu sukses kedepannya,” paparnya

Kasatlantas IPTU. Wahyu Dwi Kristianto menambahkan, Polisi Cilik (Pocil) ini adalah salah satu program keamanan dan keselamatan lalulintas yang bertujuan mendidik agar anak anak bisa menjadi polisi bagi diri sendiri serta sarana membina karakter tertib berlalu lintas anak sejak usia dini.

“Pocil binaan Polres Mesuji ini terdiri dari 31 siswa – siswi hasil seleksi dari sejumlah sekolah dasar sederajat yang ada di Kabupaten Mesuji dan telah dilatih mulai pelatihan fisik, baris berbaris, kedisiplinan, kedewasaan dan mengenal polisi,” ujarnya (**)

JAKARTA, (TB) – Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa neraca produktivitas kedelai, cabai, dan bawang merah secara umum sampai dengan akhir Desember 2022 masih terjaga. Presiden menginstruksikan Kementerian Pertanian untuk terus melakukan penanaman komoditas tersebut agar neraca produktivitas pangan dapat tetap terjaga.

Demikian disampaikan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dalam keterangannya usai melakukan rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 19 September 2022.

“Bapak Presiden memutuskan tadi neraca ini betul-betul dijaga, bahkan saya diperintahkan untuk terus melakukan penanaman tambahan baik jagung, kedelai, cabai, maupun bawang dan kemudian menjadi kesimpulan yang ada adalah mengharapkan BUMN dapat membeli semua produktivitas yang ada sehingga negara betul-betul bisa menjamin tidak membiarkan begitu saja,” ucap Syahrul.

Selanjutnya, Syahrul menuturkan bahwa Presiden Jokowi meminta agar sistem logistik dan transportasi dapat terus ditingkatkan agar stabilitas harga pangan dapat tetap terkendali.

“Sistem logistik dan transportasi yang terus di-_exercise_ sehingga stabilitasi harganya juga bisa dikendalikan dengan semaksimal mungkin oleh pemerintah. Artinya, kita berharap produktivitasnya cukup tetapi harganya pun dapat tetap dijaga untuk bisa dikendalikan dengan baik,” tuturnya.

Selain itu, Syahrul mengatakan bahwa intervensi Kementerian Pertanian bersama Badan Pangan Nasional juga dibutuhkan dalam pengendalian ketersediaan komoditas pangan dari daerah produsen yang surplus ke daerah yang kekurangan.

“Intinya baik bupati dan gubernur ikut terlibat dalam mengendalikan harga yang ada karena produksinya cukup. Kemudian tentu saja Kementan bersama Badan Pangan Nasional yang mengatur neraca-neraca antara daerah bisa bekerja sama dengan daerah untuk mengintervensi pada daerah-daerah _shorted_ yang ada, memetakannya dengan baik,” jelas Syahrul.

Syahrul menjelaskan, Presiden Jokowi juga menginstruksikan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk membeli semua produk yang ada agar harga beli komoditas tersebut dapat terjamin. Selain itu, Presiden juga berharap agar produksi sektor pertanian dapat terus meningkat.

“Saya kira ini menjadi sesuatu yang sangat berarti bagi petani kita, bahkan tadi Bapak Presiden perintahkan kepada kami khususnya Kementan apapun semaksimal mungkin bisa pertanian ini di-_back up,_ baik menggunakan KUR atau menggunakan berbagai biaya-biaya yang dibutuhkan untuk meningkatkan produksi yang ada,” ucap Syahrul. (**)

BOGOR, (TB) – Berdasarkan
hasil laporan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Provinsi Jawa Barat Nomor : 23A/LHP/XVIII.BDG/05/2021 tanggal 17 Mei 2021.

Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020. Terdapat 6 paket di RSUD Leuwiliang ditemukan kekurangan volume fisik pada masing-masing pekerjaan.

Hasil perhitungan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat terhadap enam proyek tersebut sebesar
Rp.49.439.733,00.

Menurut dokumen kontrak dan fisik di lapangan diantaranya Pembangunan ATM Centre yang mana dikerjakan oleh CV. JA berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 027/2159.19/SPK-RSUDL/VI/2020 tanggal 8 Juni 2020 sebesar Rp144.929.175,00.

Jangka waktu pelaksanaan selama 45 hari kalender terhitung sejak 8 Juni s.d. 22 Juli 2020. Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat kekurangan volume fisik pada item pekerjaan dinding bata, sloof, dan plat beton sebesar Rp3.108.080,00.

Selanjutnya, pekerjaan Pemasangan Paving Block Lobby A dilaksanakan oleh CV. JA berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 027/292.32/SPK-RSUDL/X/2020 tanggal 27 Oktober 2020 sebesar Rp272.057.870,00.

Jangka waktu pelaksanaan selama 25 hari kalender terhitung sejak 27 Oktober s.d. 20 November 2020. Ditemukan kekurangan volume fisik sebesar Rp10.191.961,00. Pada item pekerjaan pemasangan paving block dan pengecatan dinding.

Tak hanya itu, pekerjaan Renovasi Bank BJB yang dilaksanakan oleh CV. JA berdasarkan Surat Perintah
Kerja Nomor 027/191.29/SPK-RSUDL/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 sebesar Rp175.547.718,00. Jangka waktu pelaksanaan selama 36 hari kalender terhitung sejak 10 Juli s.d. 14 Agustus 2020.

Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat kekurangan volume fisik pada item pekerjaan dinding bata, plafond, dan plat beton sebesar Rp5.267.047,00.

Selain itu, pekerjaan Renovasi Isolasi IGD Ponek yang dikerjakan oleh penyedia jasa CV. TS berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 027/180.71/SPK-RSUDL/VII/2020 tanggal 29 Juni 2020
sebesar Rp352.580.954,00. Jangka waktu pelaksanaan selama 60 hari kalender terhitung sejak 29 Juni s.d. 27 Agustus 2020. Pemeriksaan fisik di lapangan dilakukan secara uji petik atas beberapa item pekerjaan seperti pekerjaan pemasangan kaca dan kusen alumunium.

Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat kekurangan volume fisik pekerjaan sebesar Rp14.985.623,00.

Sementara, Pekerjaan Renovasi Poliklinik dilaksanakan oleh CV WL berdasarkan Surat Perintah
Kerja Nomor 027/182.75/SPK-RSUDL/VII/2020 tanggal 1 Juli 2020 sebesar Rp329.030.800,00. Jangka waktu pelaksanaan selama 112 hari kalender terhitung sejak 1 Juli s.d. 20 Oktober 2020. Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat kekurangan volume fisik pada item pekerjaan dinding partisi, dinding kedap suara, dan pengecatan plafond sebesar Rp7.630.195,00.

Terakhir, Pekerjaan Renovasi Ruang OK dilaksanakan oleh CV IBS berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 027/285.26/SPK-RSUDL/X/2020 tanggal 12 Oktober 2020 sebesar
Rp990.356.265,00.

Jangka waktu pelaksanaan selama 75 hari kalender terhitung sejak 12 Oktober s.d. 25 Desember 2020. Pemeriksaan fisik di lapangan dilakukan secara uji petik atas beberapa item pekerjaan seperti pemasangan balok, plat bondek, plint vinil, vinil lantai anti bakteri, pemasangan granit, dan pekerjaan water proofing dak.

Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat kekurangan volume fisik pekerjaan sebesar Rp8.256.827,00.

Terpisah, saat dikonfirmasi kepada Kasie Sarana Prasarana Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor Koko Sugiarto tidak mengetahui terkait temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat.

“Yang ini saya tidak tahu Om,” singkat Koko Sugiarto kepada wartawan melalui pesan singkat elektronik, Senin (19/8/2022). (Red)

DEPOK, (TB) – PT Tirta Asasta mengajak masyarakat Depok untuk beralih dari penggunaan air tanah ke air permukaan. Tirta Asasta terus mengembangkan layanan agar menjangkau semakin banyak warga.

Untuk meningkatkan layanan, PT. Tirta Asasta Depok (Perseroda) mendapat penyertaan modal Rp 100 miliar per tahun dari pemerintah Kota Depok,hal tersebut di sampaikan Olik disela-sela seminar bahayanya penggunaan air tanah di Hotel Bumi Wiyata,Depok Jawa Barat.

Disampaikan Direktur Utama PT Tirta Asasta Depok (Perseroda) Muhammad Olik mengatakan seminar ini digelar untuk mensosialisasikan dampak penggunaan air tanah berlebihan bagi lingkungan.

“Sasaran dari kegiatan ini adalah mengajak masyarakat untuk beralih dari penggunaan air tanah ke air permukaan,” kata Olik di Hotel Bumi Wiyata Depok, Kamis (8/9/2022).

Beliau menambahkan air tanah bisa disimpan untuk generasi mendatang sehingga kita bisa memaksimalkan air permukaan.

“Air tanah itu bisa disimpan ratusan tahun untuk konservasi. Kita bisa menggunakan air permukaan yang sumbernya ada di atas tanah,” ucapnya.

Olik menjelaskan penggunaan air tanah berlebihan bisa menyebabkan muka air tanah turun.

“Ini akan berdampak pada turunnya permukaan tanah, Intrusi air laut ke dalam tanah membuat air yang dikonsumsi bukan air tanah lagi, tetapi air laut,” papar Holik.

Sebagai penyangga ibukota, Depok harus mencegah terjadinya dampak penurunan muka air tanah ini.

“Kita harus mencegah mulai dari sekarang. Kalau bukan sekarang, kapan lagi,” tuturnya. (Heti)

CIBINONG, (TB) – Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia tidak lepas dari peran penting fasilitas kesehatan.

Sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan yang langsung memberikan layanan kepada masyarakat tentu harus diikuti dengan layanan yang berkualitas sepenuh hati.

Dalam hal ini, BPJS Kesehatan terus mendorong fasilitas kesehatan untuk berkomitmen meningkatkan mutu layanan sesuai indikator pelayanan kesehatan.

Usaha tidak pernah mengkhianati hasil dirasakan oleh salah satu rumah sakit di wilayah Kabupaten Bogor. Sebagai salah satu mitra BPJS Kesehatan yang melayani sebagian besar peserta JKN di rumah sakit tersebut mendapat prestasi dalam kategori video rumah sakit pelayanan prima.

Memperkenalkan slogan dalam tema video “ayo gunakan BPJS, jangan takut didiskriminasi, pasti dilayani,” ini memenangkan juara dua nasional mewakili rumah sakit di Kabupaten Bogor.

“Alhamdulillah kami sangat apresiasi dan bangga RSUD Leuwiliang menjadi perwakilan rumah sakit di wilayah Kabupaten Bogor yang dapat berkibar di acara nasional. Media publikasi saat ini menjadi hal utama menyampaikan program dan layanan pada masyarakat, harapannya bukan hanya saat terekam kamera melainkan diikuti juga dengan peningkatan mutu layanan kepada peserta JKN. Prestasi ini dapat sebagai acuan motivasi menggali ide kreatifitas dan inovasi dalam meningkatkan mutu layanan,” ujar Kepala BPJS Kesehatan Cabang Cibinong Ondrio Nas, Kamis (08/09)

Komitmen yang dipegang rumah sakit untuk memberikan layanan prima terekam dalam pembuatan video, hal tersebut yang dianggap membawa prestasi dalam katagori lomba nasional. Dinilai memiliki konten yang natural, ide dari tim kreatif rumah sakit membuat suasana sealami mungkin sesuai kondisi layanan di rumah sakit.

Memenangkan lomba pada era pimpinan sebelumnya, Direktur RSUD Leuwiliang Vitrie Winastri mengungkapkan testimoni spontan dari pasien menjadi kunci sekaligus tantangan untuk terus memberikan pelayanan prima.

“Menjadi salah satu prestasi RSUD Leuwiliang yang menjadi poin tambahan dalam citra pelayanan di rumah sakit, hal ini dijadikan motivasi para pemberi layanan agar lebih meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Dalam standar pelayanan kesehatan salah satunya adalah kepuasan peserta, bukan hanya target angka tapi kepuasan peserta menjadi hal yang sangat penting. Terlebih lagi sekarang pada era digital di mana efisiensi waktu dan efektifitas layanan mempengaruhi kepuasan pasien,” ujar Vitrie menegaskan.

Apresiasi diberikan kepada fasilitas kesehatan demi memberikan pengakuan dan penghargaan atas prestasi upaya fasilitas kesehatan memberikan pelayanan prima kepada peserta JKN.

Hal ini dapat sebagai bentuk dorongan pemberi pelayanan dan tenaga medis untuk terus meningkatkan kualitas layanan. RSUD Leuwiliang menjadikan penghargaan ini sebagai tantangan untuk kedepannya agar terus meningkatkan mutu layanan dan memberikan pelayanan sepenuh hati. (**)

PESAWARAN, (TB) – Dewan Pimpinan Daerah Komite Wartawan Pelacak Profesional Indonesia (DPD KO-WAPPI) Kabupaten Pesawaran Lampung sampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya Ketua Dewan Pers Azyumardi Azra.

Ketua KO-WAPPI Pesawaran sampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya Ketua Dewan Pers Azyumardi Azra, ucapan belasungkawa atas meninggalnya Ketua Dewan Pers Azyumardi Azra pada hari minggu, 18 September 2022.

” Kami semua atas nama Organisasi KO-WAPPI Pesawaran mengucapkan turut berduka cita atas wafatnya Ketua Dewan Pers Bapak Azyumardi Azra, Semoga segala amal ibadah Beliau diterima Allah SWT, jika mungkin ada kekhilafan Beliau, diampuni Allah SWT dan mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah SWT, Aamiin,” Kata Dahron Sungkai dikantornya Jalan A. Yani no 39 Desa Kebagusan, Gedongtataan,  Pesawaran (18/9)

Dikutip dari berita Antara, Minggu (18/9/2022) siang, Azyumardi Azra dikabarkan meninggal dunia setelah sebelumnya sempat menjalani perawatan di rumah sakit di Selangor, Malaysia.

Dikabarkan sebelumnya, Azyumardi Azra terkena serangan jantung dalam perjalanan penerbangan menuju Kuala Lumpur, Malaysia, pada Sabtu (17/9/2022) kemarin.

Menurut Dubes RI untuk Malaysia, Hermono, Azyumardi Azra terkena serangan jantung. Hingga kemudian, yang bersangkutan langsung dilarikan ke rumah sakit dan dirawat di Rumah Sakit Serdang, Selangor, Malaysia.(Oby/Rif)

PESAWARAN, (TB) – Dalam rangka memperingati Hari Lahir (Harlah) Desa Hanura yang ke-56, berbagai macam kegiatan di adakan oleh panitia Desa setempat, Minggu (18/09/2022).

Kegiatan tersebut diantaranya Lomba jalan sehat yang di ikuti oleh berbagai elemen Masyarakat baik dari Desa Hanura khususnya umumnya Masyarakat Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran.

Hadir dalam acara tersebut Kepala Desa Hanura Rio Remota tokoh masyarakat, tokoh pemuda serta ikut hadir Pimpinan Kecamatan (PK) Partai Golkar Sobirin beserta jajaran pengurus kecamatan dan kepengurusan Desa.

Sobirin selaku ketua PK Kecamatan Teluk Pandan, pada kesempatan ini mengucapkan selamat ulang tahun kepada Desa Hanura yang ke-56, semoga Desa Hanura semakin maju dan jaya,

” Saya mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-56 Desa Hanura, Semoga Desa Hanura semakin maju dan Jaya ” Kata Sobirin. (Oby/Rif)

CIBINONG, (TB) – Tingginya tarif parkir di RSUD Cibinong yang diterapkan oleh pengelola parkir PT. Baraya Hiraya terus menuai polemik dan menjadi perhatian serius wakil rakyat di DPRD Kabupaten Bogor.

Setelah Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bogor Sastra Wardana menyatakan akan segera melakukan pengecekan dan mempertanyakan hal tersebut ke pihak RSUD. Kini giliran wakil rakyat dari Komisi IV ikut bersuara.

Usep Syaefulloh politikus dari Partai Amanat Nasional atau PAN merasa prihatin jika hal itu benar terjadi.

” PT mana yg mengelolanya? berapa nilai kontraknya ? isi kontraknya seperti apa? selama berapa tahun? Dari situ kita akan mengetahui secara jelas,” ucapnya.

Lebih lanjut Usep mengatakan, terkait tingginya tarif parkir itu tentu sangat memprihatinkan. Kami Komisi 4 DPRD Kabupaten Bogor akan segera memanggil pihak RSUD Cibinong untuk meminta penjelasan, tegas Usep kepada tugasbangsa.com, Sabtu (17/09).

Tanggapan juga datang dari pemerhati kebijakan pemerintah yang juga Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Masyarakat Pejuang Bogor Atiek Yulis Setyowati.

Dalam keterangan tertulisnya Atiek dengan tegas menyatakan bahwa kebijakan perparkiran di beberapa RSUD untuk memakai pihak ketiga (Secure Parking) penting untuk dikaji ulang.

” Saya kira kebijakan perparkiran yang ada di semua Rumah Sakit milik Pemerintah Kabupaten Bogor harus dikaji dan dievaluasi kembali. Seyogyanya parkir yang ada di semua RSUD harus diberikan kebijakan gratis, untuk meringankan beban keluarga pasien dan pengunjung,” cetusnya.

Menurut Atiek, kebijakan parkir gratis tersebut untuk payung hukumnya bisa dibuatkan melalui Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Bupati (Perbub). Ini demi keamanan dan kenyamanan bersama,” tandasnya.

Untuk diketahui, sebelumnya warga masyarakat pengunjung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cibinong mengeluhkan tingginya tarif jasa parkir yang ditetapkan oleh pengelola jasa parkir di tempat tersebut.

” Saya heran di tempat pelayanan umum yang notabene milik pemerintah itu, tarif parkirnya kok jauh lebih mahal dari tarif parkir di tempat umum milik swasta,” keluh salah satu pengunjung RSUD yang enggan dipublikasikan identitasnya, kepada wartawan, Jum’at (16/09/2022).

Bayangkan untuk kendaraan jenis roda dua/motor pengelola parkir menerapkan tarif Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per jamnya degan maksimal 5 Jam atau paling banyak Rp. 10.000,-. (Sto)