BANDUNG, (TB) – Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung memvonis terdakwa Bupati Bogor Non Aktif Ade Yasin 4 tahun penjara. Tak terima, Pendukung setia Ade Yasin “ngamuk” di karena vonis yang dijatuhkan lebih tinggi dari tuntutan jaksa.

Dalam persidangan sebelumnya, Jaksa KPK menuntut 3 tahun penjara dan denda Rp 100 juta dengan subsider 6 bulan. Para pendukung yakin Majelis Hakim akan memvonis lebih rendah dari tuntutan jaksa.

“Majelis hakim memvonis 4 tahun penjara dan Ade Yasin terbukti bersalah mengkondisikan penyuapan auditor BPK melalui Ihsan Ayatullah, Maulana Adam dan Rizky Taufik Hidayat,” ungkap Hera Kartiningsih, saat membacakan amar putusan, Jum’at (23/09)

Selain itu, majelis hakim juga mencabut hak politik Ade Yasin selama 4 tahun, satu tahun lebih rendah dari tuntutan jaksa yakni 5 tahun

“Pencabutan hak politik, majelis hakim memutuskan terdakwa Ade Yasin selama 4 tahun. Hukuman ini dijalankan setelah hukuman pidana selesai,” kata Hera Kartiningsih.

Vonis yang dibacakan ketua majelis hakim Hera Kartiningsih, berdasarkan hasil keputusan bersama dan hasil musyawarah dan mufakat ketiga hakim.

“Kepada terdakwa silahkan untuk menerima, banding atau pikir-pikir,” kata Hera Kartiningsih.

Usai dibacakan putusan oleh majelis hakim, pendukung setia Ade Yasin yang rajin datang setiap persidangan sempat histeris sebagai bentuk protes.

“Allahhuakbar, Hakim gak adil,” teriak salah satu pendukung Ade Yasin, ditempat persidangan. Selain teriakan kekecewaan, para pendukung juga melempari meja Hakim dengan botol air mineral, setelah ditinggalkan.

Usai membacakan Vonis, Hakim Ketua memberi kesempatan bagi terdakwa Ade Yasin melalui Penasehat Hukum (PH) untuk mengajukan banding, jika putusan yang dibacakan Majelis Hakim tidak terima.

“Silahkan jika ada yang tidak berkenan dengan keputusan Hakim, diajukan banding dalam 7 hari kedepan,” tegas Hera Kartiningsih.

Usai membacakan putusan Penasehat Hukum Ade Yasin, Dinalara Butar-butar, mengajukan banding, karena menilai keputusan hakim tidak berdasarkan fakta persidangan.

“Kita akan ajukan Banding,” singkatnya disambut riuh para pendukung yang tadinya berharap Ade Yasin akan divonis jauh lebih rendah dengan tuntutan jaksa.
“Silahkan jika ada yang tidak berkenan dengan keputusan Hakim, diajukan banding dalam 7 hari kedepan,” tegas Hera Kartiningsih.

Usai membacakan putusan Penasehat Hukum Ade Yasin, Dinalara Butar-butar, mengajukan banding, karena menilai keputusan hakim tidak berdasarkan fakta persidangan.

“Kita akan ajukan Banding,” singkatnya disambut riuh para pendukung yang tadinya berharap Ade Yasin akan divonis jauh lebih rendah dengan tuntutan jaksa. (*/Red)

KARAWANG, (TB) – Semakin tidak karuan moral para oknum pejabat yang memiliki moral bejad. Penyekapan yang dilakukan oknum pejabat Karawang AA dan kawan – kawannya berbuntut panjang.

Terlepas dari Motif, kekerasan pada Wartawan yang sedang menjalankan tugas sesungguhnya adalah kejahatan Negara, sehingga pelaku nya bisa dikenakan UU Pers No 40 Th 1999 dan UU KUHP.

Terkutuk lah pihak yang tidak memahami tugas para pewarta.

2 wartawan jadi korban, yang diduga dilakukan oleh oknum pejabat Pemkab Karawang. Mereka harus di proses hukum dan sangat di sayangkan prilakunya tidak punya rasa kemanusiaan dengan tega memaksa wartawan minum air kencing setelah dipukuli.

Atas peristiwa itu, ribuan jurnalis dari berbagai wilayah Jabodetabek, dan sebagian wilayah Jawa Barat dan perwakilan dari Jawa Tengah menggelar aksi di gedung DPRD Kabupaten Karawang.

Aksi mereka sebagai bentuk solidaritas sesama insan pers atas penganiayaan yang terjadi terhadap dua wartawan oleh oknum pejabat ASN kabupaten Karawang.

Selain insan pers, aksi itu juga diikuti oleh sejumlah organisasi kewartawanan diantaranya Forum Jurnalis IMN, A-PPI, FWJ Indonesia, SMSI, IWO, MOI, IWOI, MIO, FORWABI, PWRI, dan SWI.

Dalam aksinya, mereka menyuarakan tuntutan kepada oknum pejabat ASN kabupaten Karawang yang berinisial AA dan kawan – kawan agar segera diproses hukum dan menonaktifkannya sebagai ASN.

Aksi ribuan wartawan itu juga mendapat sorotan dari Kapolres Karawang Aldi Subartono. Aldi langsung mendatangi tempat aksi untuk melihat langsung dan menjaga suasana aksi.

Aldi meminta rekan – rekan wartawan untuk menahan diri, karena kasus ini telah digelar di Polda Jabar untuk menetapkan status tersangka.

“Hari ini sedang digelar perkara di Reskrimum Polda Jabar, anggota saya juga mengawal ke sana. Karena gelar perkara itu untuk menentukan status tersangka. “Kata Kapolres Karawang didepan peserta aksi, Kamis (22/9/2022).

Lebih rinci, Aldi juga mengatakan pihaknya sedang mendalami kasus yang telah diterima laporan kepolisian, Penganiayaan terhadap dua wartawan oleh oknum pejabat ASN akan ditindak tegak lurus.

“Siapapun yang terbukti bersalah akan kami proses hukum. “Kata Kapolres Karawang.

Menyikapi hal tersebut Ketua Umum Forum Wartawan Jakarta (FWJ) Indonesia, Mustofa Hadi Karya yang biasa disapa Opan mengatakan jurnalis tidak bisa dibohongi.

“Ucapan Kapolres akan kami tunggu hingga Senin depan, jika tidak diproses hukum dengan penangkapan dan penahanan terhadap oknum pejabat AA dan kawan – kawannya, maka aksi Selasa (27/9/2022) akan digelar lebih besar di Mabes Polri dan Kemendagri. “Jelas Opan.

Opan juga menyinggung petisi yang dibuat oleh rekan – rekan perwakilan yang diundang ketua DPRD Kabupaten Karawang tidak mengarah pada tuntutan Jurnalis sesuai dengan undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers.

“Korban adalah profesi wartawan dan peristiwa itu bukan terjadi pada warga biasa di Karawang. Yang namanya profesi jurnalis itu tidak bisa di sekat-sekat kayak gini. “Ungkapnya.

Sebagai aktifis jurnalis yang sudah melalang buana hampir 25 tahun ini di dunia wartawan, Opan mengultimatum dalam kurun waktu 2X24 jam tuntutan agar oknum pejabat Pemkab Karawang AA bersama 4 rekannya segera dicopot dan ditahan demi tegaknya supremasi hukum di Indonesia.

“Nanti Wartawan Indonesia Bersatu kita gelar minggu depan di Mabes Polri dan Kemendagri, jika proses hukum terhadap oknum Pejabatnya belum ditahan. Mungkin bukan hanya pelaku oknum pejabat Pemkab Karawang, kami juga mendesak Bupati Karawang, Kapolres Karawang dan Dir reskrimum Polda Jabar yang tidak mengindahkan tuntutan kami, akan kami minta dicopot. “Pungkas Opan.

Senada, Ketua Umum Forwabi Syarif Hidayat menilai aksi yang digelar hari ini di gedung DPRD Kabupaten Bekasi belum mencapai final.

“Belum final itu ya, karena kami melihat ada hal – hal yang tidak kami pahami. Artinya kasus ini tidak boleh di diamkan dan harus berlanjut sampai para pelaku ditangkap dan ditahan. “Ucap Arief sapaan akrab ketum Forwabi.

Pernyataan Ketum FWJ Indonesia untuk menggelar aksi lebih besar yang akan melibatkan rekan – rekan organisasi kewartawanan Nasional dan lokal di Jakarta adalah langkah yang sangat baik. Terlebih aksi nantinya akan melibatkan para pimpinan redaksi dan ratusan wartawan.( Ferdinal ).

PESAWARAN, (TB) – Sekertaris Jendral Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Suhajar Diantoro mengatakan, pemerintah daerah diharuskan untuk lebih memperkuat kembali di setiap struktur pemerintahan dalam segi pelayanan kepada masyarakat.

Hal itu disampaikannya saat melakukan evaluasi terkait laporan atas penyelenggaraan pemerintah daerah (LPPD) selama satu tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Pesawaran, Jum’at (23/09).

“Tadi sudah saya sampaikan kepada para ASN yang ada, apapun jabatan yang di jabat saat ini tugas pokoknya adalah memberikan pelayanan yang baik kepada rakyat, karena dalam memajukan suatu daerah banyak variabel nya, yang pertama kinerja kepemimpinan kepala daerahnya, kemudian peran serta Kepala OPD dengan kemampuan masing-masing untuk mewujudkan visi misi dari bupati,” ujarnya.

“Selain itu, partisipasi dan kontrol rakyat juga sangat diperlukan untuk memajukan suatu daerah, kalau ada yang salah dalam pemerintahan, kemudian ada infrastruktur yang harus disampaikan ya sampaikan saja, namun harus ada etika,” ujar dia.

Sementara itu Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona mengatakan, LPPD yang dilaporkan harus dapat menggambarkan kondisi nyata kinerja Pemerintah Daerah.

“Laporan ini menggambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh Pemda, seperti urusan wajib pelayanan dasar, urusan pilihan dan fungsi penunjang urusan pemerintahan, yang dijelaskan dalam Indikator Kinerja Kunci (IKK) yaitu IKK makro dan IKK output yang dilaporkan melalui sistem online SILPPD Kemendagri,” kata dia.

Dirinya juga mengatakan, Bimtek LPPD yang dilakukan pada hari ini, dalam rangka meningkatan kinerja pemerintah daerah dan dapat dilaporkan sesuai ketentuan berdasarkan Pedoman Penyusunan LPPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2022.

“Saya berharap, dengan digelarnya bimtek ini dan arahan yang diberikan oleh Sekjen Kemendagri, rekan rekan dapat mengimplementasikan dalam bekerja sehari-harinya,” katanya.(Oby/Rif)

NASIONAL, (TB) – Hakim Agung Mahkamah Agung (MA), Sudrajad Dimyati ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait suap pengurusan perkara di MA.

Ketua KPK, Firli Bahuri mengatakan Hakim Agung Sudrajad Dimyati menerima uang suap sebesar Rp.800 juta rupiah melalui Elly Tri Pangestu (ETP) selaku Hakim Yustisial/Panitera Pengganti Mahkamah Agung.

“SD (Sudrajad Dimyati) menerima sekitar sejumlah Rp 800 juta yang penerimaannya melalui ETP (Elly Tri Pangestu),” ujar Firli saat konferensi pers, Jumat (23/9/22).

Dalam kasus suap pengurusan perkara ini, KPK menetapkan 10 tersangka. Berikut ini 10 tersangkanya:

Sebagai penerima:
– Sudrajad Dimyati, Hakim Agung pada Mahkamah Agung
– Elly Tri Pangestu, Hakim Yustisial/Panitera Pengganti Mahkamah Agung
– Desy Yustria, PNS pada Kepaniteraan Mahkamah Agung
– Muhajir Habibie, PNS pada Kepaniteraan Mahkamah Agung
– Redi, PNS Mahkamah Agung
– Albasri, PNS Mahkamah Agung

Sebagai pemberi:
– Yosep Parera, pengacara
– Eko Suparno, pengacara
– Heryanto Tanaka, swasta/debitur Koperasi Simpan Pinjam ID (Intidana)
– Ivan Dwi Kusuma Sujanto, swasta/debitur Koperasi Simpan Pinjam ID (Intidana). (*/Red)

CIBINONG, (TB) – Dalam rangka mempertahankan Akreditasi Paripurna yang diraih, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cibinong hari ini Jum’at (23/09) menggelar kegiatan Akreditasi Fair Starkes.

Kegiatan yang dilaksanakan jelang penilaian akreditasi yang sesungguhnya yang akan dilaksanakan pada bulan Desember mendatang itu diikuti oleh semua Kelompok Kerja (Pokja) yang ada di RSUD Cibinong.

Pelaksana tugas (Plt) Direktur RSUD Cibinong, dr Agus Fauzi M.Kes mengatakan jika akreditasi itu sangat penting untuk menjaga mutu pelayanan kesehatan yang baik sesuai standar.

“Akreditasi ini tentunya menjadi harapan masyarakat agar mutu pelayanan menjadi lebih baik jika sudah sesuai standar. Untuk itu akreditasi ini menjadi sangat penting,” kata dr.Agus.

” Dan acara Akreditasi Fair Starkes ini, karena diikuti oleh seluruh pokja yang ada, sesuai komitmen kita sepakati adalah bagian kegiatan dari kita untuk kita, ujarnya.

Ditempat yang sama, Ketua Akreditasi RSUD Cibinong, dr.Kartika Widya Rukmi, Sp.PA saat dimintai keterangannya mengatakan jika kegiatan tersebut adalah sosialisasi kembali kepada seluruh karyawan terkait pelayanan.

” Kegiatan ini adalah dalam rangka sosialisasi kembali kepada seluruh karyawan rumah sakit, karena beberapa tahun belakangan ini kita tidak bisa melakukan hal itu dikarenakan Pandemi Covid-19,” ungkap dr. Kartika.

Adapun tujuan akreditasi itu, kata dr.Kartika adalah suatu ketetapan dari kementrian kesehatan terkait standar fasilitas pelayanan kesehatan bagi semua rumah sakit di seluruh Indonesia supaya standarnya sama.

” Jadi, orang mau berobat ke rumah sakit manapun di Indonesia ini, standarnya sama,” jelasnya.

Nah kenapa kegiatan ini diikuti oleh seluruh pokja yang ada, karena 20 Pokja yang ada di RSUD Cibinong itu adalah mencakup sendi-sendi bidang pelayanan yang ada.

” Kelayakan Sumber Daya Manusia (SDM), kelayakan sarana prasarana dan sistem yang benar dan bersih menjadi hal yang penting dalam akreditasi. Hinga sejauhmana rumah sakit turut mensosialisasikan program-program Nasional, seperti Keluarga Berencana (KB), Stunting, Kesehatan Ibu dan Anak, serta penyakit HIV-AIDS,” papar dr.Kartika

Point pentingnya dalam akreditasi itu adalah bagaimana rumah sakit (RSUD Cibinong-red) bisa menjaga mutu pelayanan kesehatannya agar tetap sesuai standar yang ditetapkan Kementerian Kesehatan.
Seperti diketahui RSUD Cibinong pernah mendapatkan Akreditasi Paripurna atau Bintang Lima dalam Akreditasi yang dilakukan pada tahun 2019 lalu.

” Maka dari itu, tadi kita semua bersama Direksi RSUD Cibinong menandatangani kesepakatan bersama untuk tetap mempertahankan Akreditasi Paripurna tersebut,” tandas dr.Kartika. (Sto)

BOGOR, (TB) – Plt. Bupati Bogor Iwan Setiawan menghadiri langsung Upacara Peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) Tahun 2022 Tingkat Kabupaten Bogor dan Dishub Fest yang digelar pada Kamis (22/09/2022) di Lapangan Tegar Beriman, Kabupaten Bogor.

Dalam sambutannya, Iwan Setiawan  menyampaikan pentingnya sektor transportasi dalam mendukung struktur dan pertumbuhan ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing, melihat kondisi wilayah Kabupaten Bogor dengan luas ±2.986km2 yang meliputi 40 kecamatan, 416 desa dan 9 kelurahan.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Bogor terus meningkatkan kapasitas infrastruktur jalan dan transportasi serta meningkatkan kinerja pelayanan transportasi agar semakin berkualitas.

Iwan juga menyatakan, terkait rencana pemerintah pusat untuk mengkonversi kendaraan berbahan bakar minyak menjadi kendaraan listrik, pemkab bogor mendukung rencana tersebut.

” Ya, kalau memang memungkinkan, tahun depan pengadaan kendaraan operasional dinas akan kita fasilitasi. Nanti kita tes dahulu,” ujarnya.

Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor, Agus Ridho mengungkapkan bahwa kegiatan Peringatan Harhubnas Tahun 2022 Tingkat Kabupaten Bogor dan Dishub Fest tidak hanya sekedar seremonial, namun juga bertujuan untuk merespon arahan Presiden RI sekaligus memperkenalkan pada masyarakat akan teknologi transportasi yang ramah lingkungan.

“Ini adalah salah satu display yang kita siapkan sekaligus memperkenalkan dan mengedukasi masyarakat.  Ini juga adalah bagian dari bagaimana kita merespon terhadap instruksi presiden, bahwa lembaga pemerintahan sudah saatnya menggunakan kendaraan listrik,” Ungkapnya.

Lanjut Agus, “Tadi bersama Plt. Bupati dan jajaran kita melihat display kendaraan listrik dan mencoba menaiki beberapa kendaraan listrik, ternyata busnya cukup nyaman, suaranya hening kemudian tidak ada polusi. Yang paling penting adalah irit. Mudah-mudahan kedepannya Kabupaten Bogor bisa memiliki kendaraan seperti ini sehingga berkendara di Kabupaten Bogor di masa yang akan datang akan ramah lingkungan,” Ucap Agus.

Untuk diketahui di acara peringatan Harhubnas dan Dishub Fest tersebut, selain pelaksanaan upacara bersama  diisi pula dengan pameran yang diisi oleh tiap-tiap bidang di Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor, Produsen kendaraan listrik dan produsen peralatan perhubungan darat. Lalu berakhir di panggung seni yang diisi oleh Albutro Band

Upacara peringatan Harhubnas dan Dishub Fest tingkat kabupaten bogor tersebut juga dimeriahkan oleh penampilan menawan dari Marching Band Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD), Gita Jata Wiratama. (*/Red)

JAKARTA, (TB) – Presiden Joko Widodo menerima kedatangan Badan Pengurus Pusat (BPP) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 22 September 2022. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi yang didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno menerima laporan terkait persiapan penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) XVII Hipmi, sekaligus pemilihan ketua umum.

“Kita audiensi karena beliau juga sebagai senior Hipmi. Arahan dari Bapak Presiden, tadi masing-masing calon ketua umum (caketum) diperkenalkan. Calon ketua umum Anggawira, calon ketua umum Akbar Buchari, dan calon ketua umum Bagas Adhadirga,” ujar Ketua Panitia Pengarah Munas Hipmi, Dedi Indra Permana dalam keterangannya selepas pertemuan.

Lebih jauh Dedi menjelaskan bahwa Munas XVII Hipmi akan digelar pada bulan Desember 2022. Menurutnya, Presiden Jokowi menyampaikan akan hadir pada munas tersebut dan memberikan pesan agar para calon ketua umum dapat bersaing secara baik dan sehat.

“Pesan dari Bapak Presiden tadi para calon ketua umum berkompetisi, anak muda harus bisa bersaing menghadapi semua tantangan yang ada sehingga nanti kita masing-masing dari SC _(steering committee)_ akan menyiapkan penyelenggaraan munas sebaik-baiknya dan senetral-netralnya,” imbuhnya.

Sebelumnya, tiga kandidat yang dinyatakan telah lolos verifikasi untuk menjadi calon ketua umum adalah Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan BPP Hipmi Anggawira, Wakil Ketua Umum BPP Hipmi Akbar Himawan Buchari, dan Sekretaris Jenderal BPP HIPMI Bagas Adhadirgha. Menurut Dede, ketiganya merupakan kader terbaik Hipmi.

“Pak Anggawira, Pak Akbar Buchari, dan Bagas Adhadirga. Tiga caketum. Semua masing-masing kader terbaik Hipmi dan semua berjenjang mulai di kepengurusan Hipmi yang dari tingkatan bawah sampai sekarang ini menjadi pengurus harian,” ungkapnya.

Nantinya para calon ketua umum tersebut akan menyampaikan kuliah umum dan memaparkan visi misi terbaiknya untuk kepentingan ekonomi bangsa Indonesia ke depannya. Dede berharap calon ketua umum yang terpilih nantinya dapat membantu pemerintah dalam menghadapi berbagai tantangan di bidang perekonomian.

“Tentunya calon ketua umum ini bisa membantu pemerintah untuk menopang perekonomian yang ada dan khususnya sekarang ini dengan menghadapi tantangan ekonomi yang secara global menurun, calon ketua umum ini bagaimana bisa menggairahkan perekonomian bangsa Indonesia,” tandasnya. (**)

JAKARTA, (TB) – Presiden Joko Widodo menerima Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis, 22 September 2022.

Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf dalam keterangannya selepas pertemuan mengatakan bahwa pihaknya melaporkan kepada Presiden Jokowi terkait rangkaian kegiatan menuju puncak peringatan 1 abad lahirnya Nahdlatul Ulama yang akan jatuh pada tanggal 16 Rajab 1444 Hijriah, bertepatan dengan 7 Februari 2023.

“Menuju puncak peringatan tersebut, ada rangkaian kegiatan, ada 9 klaster kegiatan yang di antaranya adalah kegiatan NU Women, kegiatan NU Technology, kegiatan festival seni tradisional Islam nusantara, dan juga ada beberapa kegiatan internasional,” ujar Yahya.

Salah satu kegiatan internasional yang akan digelar yaitu forum pemimpin-pemimpin agama dunia yang juga akan menjadi salah satu kegiatan dalam rangkaian forum G20, yaitu R20 atau Religion20. Menurut Yahya, forum tersebut rencananya akan diselenggarakan dua pekan sebelum KTT G20, tepatnya pada 2-3 November 2022 di Nusa Dua, Bali.

“Kami tadi memohon kesediaan Presiden untuk hadir memberikan arahan dan membuka secara resmi forum R20 tersebut,” imbuhnya.

Lebih lanjut, Yahya menjelaskan bahwa forum R20 tersebut akan dihadiri oleh sejumlah pemuka agama dunia, antara lain Sekretaris Jenderal Rabithah Alam Islami atau Liga Muslim Dunia Dr. Muhammad bin Abdul Karim Al Issa, Presiden Pontifical Council for Interreligious Dialogue dari Vatikan Kardinal Miguel Ayuso, hingga Sekretaris Jenderal World Evangelical Alliance Pendeta Thomas Schirrmacher.

“Bapak Presiden mengatakan berkenan untuk hadir. Insyaallah kami juga akan mengundang beberapa tokoh yang di samping merupakan tokoh agama, juga pemimpin negara, seperti misalnya Raja Norodom Sihamoni dari Kamboja. Insyaallah nanti beliau akan hadir dalam kapasitas sebagai salah seorang pemimpin agama Buddha, tokoh agama Buddha,” jelasnya.

Yahya berharap nantinya forum R20 akan menghasilkan sejumlah kesepakatan para pemimpin agama tentang cara pandang bersama sehingga agama bisa menjadi bagian dari solusi berbagai masalah global. Apalagi saat ini masih banyak masalah di berbagai belahan dunia yang berakar dari agama.

“Mudah-mudahan ini akan menjadi inspirasi bagi kehidupan antaragama secara global karena topik utama dari forum R20 ini adalah bagaimana upaya para pemimpin-pemimpin agama ini untuk menjadikan agama berhenti sebagai bagian dari masalah dan mulai menjadi bagian dari solusi. Bagaimana agama bisa menyediakan inspirasi spiritual untuk mencari jalan keluar dari berbagai masalah global. Ini yang akan menjadi topik utama dari forum R20,” tandasnya.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri BUMN Erick Thohir. (**)

BANDAR LAMPUNG, (TB) – Seorang anak balita berusia 4 tahun tumbuh dengan cacat fisik dan ditinggalkan Ibu kandung,
Mereka kini tinggal di Jalan Minak Pengantin No: 101, Kelurahan Sukarame 2, Kota Bandar Lampung, Kamis (22/9/2022).

Balita tersebut bernama ‘Arfiansyah’, yang kini berusia 4 tahun, cacat pertumbuhan tersebut berawal saat Arfiansyah berusia 6 bulan.

Ironisnya, Arfiansyah dirawat oleh neneknya yang bernama Ratna, bahkan ratna juga merawat Jumai, bibik dari Arfiansyah yang mengalami lumpuh kaki.

Dikatakan Ratna,
” Ayah dari Arfiansyah yang bernama Kandar hanya seorang buruh serabutan yang berpenghasilan tak menentu, harus menghidupi 3 orang dan tidak sanggup membawa sang balita ke rumah sakit” Kata Ratna, Selasa (20/9)

Mereka tinggal di Jalan Minak Pengantin, Kelurahan Sukarame 2, Kota Bandar Lampung.

Selain kondisi tempat tinggal yang sudah rusak, para anggota keluarga tersebut tidak ada yang produktif, sehingga kesulitan memenuhi kebutuhan perekonomian Keluarga

Saat ini Ratna berharap agar pemerintah terkait dapat membantu kesejahteraan keluarganya. ( Dr )

PESAWARAN, (TB) – Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia (RAPI) Wilayah II Kabupaten Pesawaran mulai berbenah dan segera menggelar musyawarah wilayah (muswil) guna membentuk kepengurusan yang baru kedepan.

Kegiatan tersebut dilangsungkan setelah Pengurus Daerah RAPI Provinsi Lampung mengeluarkan Surat Keputusan Pengurus Daerah RAPI Provinsi Lampung dengan nomor : 048.09.08.0822 tentang pengesahan pengurus sementara wilayah II RAPI Kabupaten Pesawaran.

“Diantara tugas yang harus dilaksanakan oleh pengemban mandat tersebut adalah untuk menertibkan administrasi organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia di wilayah Kabupaten Pesawaran, ” kata Ketua RAPI Daerah Provinsi Lampung Maryati/JZ08CDF, Kamis (22/09/2022).

Selain itu, lanjutnya, pengurus sementara wilayah II Radio Antar Penduduk Indonesia wilayah II Kabupaten Pesawaran harus melaksanakan dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah wilayah Radio Antar Penduduk Indonesia di wilayah II Kabupaten Pesawaran.

“Sebelum digelar muswil, pengurus tersebut mesti membentuk pengurus lokal terlebih dahulu. Dan, administrasi seluruh anggota RAPI juga harus diperhatikan. Bagi yang memegang kartu namun sudah habis masa berlakunya ya segera diperpanjang, ” ujar dia.

Dalam Surat Keputusan Pengurus Daerah RAPI Provinsi Lampung dengan nomor : 048.09.08.0822 tentang pengesahan pengurus sementara wilayah II RAPI Kabupaten Pesawaran, ada empat nama yang tercatat pemegang mandat.

Pertama adalah Neni Puryanti/JZ08ANI sebagai Ketua Pengurus RAPI sementara, Fadilah Somad/JZ08LFS sebagai Wakil Ketua, Yuli Herwanto/JZ08LYH selaku Sekretaris dan Linda Widiastuti/JZ08LIN selaku Bendaharanya.

Menanggapinya, Ketua Pengurus Wilayah sementara RAPI Kabupaten Pesawaran Neni Puryanti mengatakan bahwa pihaknya mendapat mandat dengan waktu tiga bulan untuk segera menyelesaikan hingga digelarnya Muswil.

“Kita sudah langsung konsolidasi ke lapangan, dibeberapa tempat juga telah kita gelar rapat guna membahas segala sesuatunya baik soal penertiban kartu anggota, kepengurusan lokal dan lain sebagainya, ” kata dia.

Menurutnya, Muswil yang nantinya menentukan kepengurusan definitif akan digelar setelah pihaknya menyelesaikan pembentukan pengurus lokal dan kecamatan.

“Untuk kepengurusan lokal baru terbentuk satu yaitu lokal 3 yang melingkupi Kecamatan Teluk Pandan, Padang Cermin, Way Ratai, Marga Punduh dan Kecamatan Punduh Pidada. Terpilih sebagai Ketua Lokal adalah Edi Chaniago dengan Callsign JZ 08 AMB. Dan, insha Allah akhir tahun 2022 sudah terbentuk pengurus wilayahnya,” ujar dia.

Ditegaskan, mengingat kegiatan RAPI merupakan hal yang sifatnya sosial yang biayanya harus ditanggung sendiri maka pembentukan pengurus lokal dilakukan ketika adanya waktu luang.

“Mengumpulkan orang lumayan sulit, karena ini kan sosial ya. Jadi, kita harus mencari persamaan waktu luang agar semua dapat berkumpul guna menggelar rapat dan pembentukan kepengurusan disetiap lokal. Dalam waktu dekat ini kita akan gelar pembentukan lokal Kedondong, Way Lima dan Way Ratai, ” tegas dia.

Ia juga menghimbau kepada seluruh masyarakat yang memiliki aktifitas dengan menggunakan perangkat radio amatir untuk dapat segera bergabung melalui RAPI.

“Bagi rekan rekan yang kartunya mungkin masa berlakunya sudah habis ya segera diperpanjang dan bagi masyarakat yang memiliki perangkat radio amatir ya kami himbau dapat bergabung, sehingga segala bentuk aktifitas di udara dapat dipertanggungjawabkan dan meminimalisir potensi mengganggu radio komunikasi milik TNI dan Polri serta Bandara ataupun yang lainnya, ” pintanya.

Pembenahan organisasi RAPI tersebut mendapat perhatian dari Tokoh Masyarakat Kabupaten Pesawaran Erland Syofandi, yang memang aktif pada kegiatan radio komunikasi baik ditingkat nasional maupun internasional.

“Kalau nantinya sudah dibenahi, RAPI kedepannya harus lebih aktif sehingga keberadaannya memiliki manfaat bagi masyarakat dan dapat membantu kinerja pemerintah maupun TNI-Polri khususnya soal komunikasi udara, ” kata Erland yang akrab dipanggil Datuk Erland.

( Oby/Rif)