Sulam Jelujur Kain Tenunan Khas Pesawaran, Bakal Tampil di Panggung New York Indonesia Fashion Week

PESAWARAN, (TB) – Sulam Jelujur kain tenunan khas Kabupaten Pesawaran, hasil kerajinan tangan besutan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang ada di Bumi Andan Jejama, akan meramaikan panggung New York Indonesia Fashion Week yang akan digelar pada 11 September mendatang.

Arismansyah selaku desainer asal Lampung mengatakan, sulam jelujur merupakan bagian dari sebuah peristiwa sejarah transmigrasi pertama di Indonesia pada tahun 1905 di Kabupaten Pesawaran. Dimana pada waktu itu meninggalkan rekam jejak dan warisan sastra lampung yaitu kain tenun dengan teknik jelujur yang membentuk keragaman motif serta gambaran peristiwa yang terjadi pada sejarah transmigrasi tersebut.

“Pada masa itu, sulam jelujur hanya digunakan untuk pajangan saja, akan tetapi seiring perkembangan zaman dan adanya peluang masyarakat dalam meningkatnya ekonomi kreatif di sekitar Desa Sungai Langka, sulam jelujur kemudian dimodifikasi dalam bentuk seni kriya yang berupa fashion, interior, aksesoris dan produk unggulan lainnya, untuk meningkatkan perekonomian,” ujarnya.

Dirinya mengatakan, berkat kreatifitas pengrajin sulam jelujur yang ada di Pesawaran, membuka peluang memasuki pasar internasional bermula pada tahun 2018, melalui kerjasama dengan Negara Belanda sulam jelujur dapat dipajang di bandara Netherland, kemudian pada tahun 2019 museum textile Netherland mendapatkan kesempatan dari Kedubes Afrika Selatan untuk mengikuti pameran dan fashion show di pasar Indonesia-Afrika Selatan.

“Dan pada tahun ini tepatnya tanggal 11 September 2022 mendatang ini, dari kedutaan New York dan para Travel Agent di New York, memberikan kesempatan kepada kita untuk memamerkan keindahan sulam jelujur melalui acara New York Indonesia Fashion Week,” ujar dia.

“Nantinya pada acara tersebut, sulam jelujur diperkenalkan dengan cara Fashion Show dan lewat brosur, serta menampilkan hasil karya desainer terutama desainer dari Indonesia sekaligus pengenalan budaya dan berbagai destinasi wisata yang ada di Indonesia, hal ini juga berguna untuk mempromosikan kerajinan khas Pesawaran Lampung yaitu Sulam Jelujur,” kata dia.

Sebelum dipilih untuk mengikuti kegiatan tersebut, lanjutnya, pihak penyelenggara mengamati media sosial sulam jelujur di Sekura Art terlebih dahulu, sampai akhirnya mereka menilai sulam jelujur layak untuk diikut sertakan dalam pameran tersebut.

“Sebelumnya kan dilakukan pengamatan terlebih dahulu, layak atau tidaknya, kemudian mereka menilai sulam jelujur sangat layak diikut sertakan dalam event NYIFW di Amerika Serikat, dikarenakan sulam jelujur sebuah warisan budaya dan sejarah transmigrasi pertama di Indonesia serta dalam kiprah sulam jelujur mengangkat perekonomian para pengrajin setempat,” katanya. (Oby/Rif)




Bahas Langkah Pengendalian Inflasi Pasca Kenaikan Harga BBM, Pemkab Bogor Ikuti Rapat Dengan TPID

BOGOR, (TB) – Dalam rangka mengantisipasi kenaikan BBM dan pangan di Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jawa Barat dan TPID Kabupaten/Kota se-Jawa Barat secara virtual di Ruang Rapat I, Sekretariat Daerah, Cibinong, Rabu (7/9).

Rakor TPID dibuka oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Jawa Barat dan diisi pengarahan dari Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Setiawan Wangsaatmaja. Beberapa hal yang dibahas diantaranya, strategi upaya pengendalian inflasi serta implementasi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan di Jawa Barat, perkembangan inflasi di Provinsi Jawa Barat dan 27 kabupaten/kota se-Jawa Barat, pengamanan dan pengawalan pelaksanaan program perlindungan sosial pemerintah pusat di Jawa Barat.

Pelaksanaan pemberian bantuan langsung tunai yang sudah berjalan di Jawa Barat dan akan terus diupdate jumlah sasaran dan perkembangannya, bantuan subsidi upah di Jawa Barat, penggunaan dana desa untuk kepentingan pengendalian inflasi yang sudah terbit peraturan menterinya dan sudah bisa dilaksanakan.

Sekda Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, ini adalah upaya untuk menyinergikan langkah-langkah kita untuk mengendalikan inflasi dan menangani dampak dari kenaikan BBM yang sudah diumumkan pemerintah pada hari Sabtu, 3 September 2022 yang lalu.

“Untuk menyelesaikan masalah ini, kita butuh sinergi, kita harus mengendalikan inflasi dan memitigasi dampaknya. Salah satunya dengan meningkatkan koordinasi secara intensif antara TPID Provinsi dengan TPID Kabupaten/kota dan Forkopimda se-Jawa Barat,” kata Setiawan.

Setiawan menambahkan, kami berharap para bupati dan walikota menginisiasi kerjasama antar daerah, dan melakukan operasi pasar murah untuk memastikan ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga pangan. Selanjutnya, kita perlu menyusun neraca komoditas pangan strategis serta mengeluarkan data pangan melalui integrasi sistem oleh seluruh pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Barat.

“Jika seluruh kabupaten/kota menginput data ini, kita akan mendapatkan data yang aktual dan bisa kita implementasikan untuk merespon kebutuhan pangan,” tambahnya.

Ia juga mengungkapkan, kita harus mengintensifkan jaring pengaman sosial untuk memitigasi dampak inflasi daerah. Yakni melalui penyaluran bantuan langsung, bantuan subsidi upah, dan dana bergulir masyarakat pada masyarakat miskin atau miskin ekstrim yang belum mendapatkan bantuan sosial lainnya, serta pemanfaatan dana desa. (Hms)




Tegaskan Kedaulatan Ruang Udara Indonesia, Presiden Jokowi Tandatangani Perpres Tentang FIR

JAKARTA, (TB) – Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pengesahan Persetujuan Flight Information Region (FIR) Indonesia dan Singapura. Menurut Kepala Negara, kesepakatan ini merupakan langkah maju atas pengakuan internasional terhadap ruang udara Indonesia.

“Alhamdulilah, saya telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pengesahan Perjanjian FIR Indonesia dan Singapura. Kesepakatan ini merupakan langkah maju atas pengakuan internasional terhadap ruang udara Indonesia,” ujar Presiden dalam pernyataannya sebagaimana ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden pada Kamis, 8 September 2022.

Lebih lanjut, Presiden mengatakan bahwa ruang udara Indonesia yang berada di atas Kepulauan Riau dan Natuna telah lama dikelola oleh Singapura. Berkat kerja sama semua pihak, saat ini pengelolaan ruang udara di atas Kepulauan Riau dan Natuna kembali kepada NKRI.

“Ini menambah luasan FlIght Information Region (FIR) Jakarta menjadi 249.575 kilometer persegi,” imbuhnya.

Dengan adanya kesepakatan pengelolaan FIR tersebut, selain menegaskan kedaulatan ruang udara Indonesia, Presiden juga menyampaikan sejumlah manfaat lainnya, antara lain meningkatkan jaminan keselamatan dan keamanan penerbangan. Selain itu, hal ini juga bisa meningkatkan pendapatan negara bukan pajak.

“Hal ini bisa menjadi momentum untuk modernisasi peralatan navigasi penerbangan dan pengembangan SDM Indonesia,” lanjutnya.

Untuk diketahui, Perpres yang ditandatangi Presiden Jokowi adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2022 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Penyesuaian Batas antara Flight Information Region Jakarta dan Flight Information Region Singapura. Perpres tersebut telah diundangkan pada 5 September 2022.

Turut mendampingi Presiden saat menyampaikan pernyataan yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. (Red)




Upayakan Percepatan Penanganan dan Penyelesaian Konflik Pertanahan, Kementerian ATR/BPN Jalin Sinergitas dengan Civitas Akademika

JAKARTA, (TB) – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus bersinergi dengan semua pihak terkait dalam upaya percepatan penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan.

Melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (PSKP), Kementerian ATR/BPN melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama dengan Fakultas Hukum, Universitas Trisakti bertempat di Borobudur Hotel Jakarta, pada Rabu (07/09/2022).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto mengatakan, melalui kolaborasi Kementerian ATR/BPN dengan Fakultas Hukum, Universitas Trisakti ini dapat menciptakan pengembangan kajian-kajian terkait hukum dan advokasi. “Tak hanya itu, kolaborasi ini untuk program penanganan kompetensi sumber daya manusia (SDM), terdapat pertukaran ilmu antara dua belah pihak. Sehingga, kami menyambut baik kolaborasi ini untuk terus dijalankan,” ujarnya saat memberi sambutan di kegiatan penandatanganan tersebut.

Himawan Arief Sugoto juga membahas terkait capaian pendaftaran tanah di Indonesia yang telah dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN. Saat ini, Kementerian ATR/BPN telah menerbitkan sekitar 80 juta bidang tanah, dengan total tanah di Indonesia sebanyak 126 juta bidang. “Oleh karena itu, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo meminta kita menyelesaikan seluruh pendaftaran tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL),” terangnya.

Ia menjelaskan, PTSL adalah salah satu Program Strategis Nasional (PSN) dari pemerintah dalam hal pendaftaran bidang tanah di seluruh Indonesia. “Dalam kurun waktu tujuh tahun, Presiden Joko Widodo mencanangkan program PTSL. Kita menyisir desa demi desa, lalu berlanjut ke kecamatan, hingga (menjadi) Kabupaten/Kota Lengkap,” tutur Sekjen Kementerian ATR/BPN.

Lebih lanjut, Himawan Arief Sugoto menyampaikan, hal ini sebagai upaya Kementerian ATR/BPN beserta jajaran untuk lebih proaktif dalam menyelesaikan pendaftaran tanah. “Target kita sebelum 2015 hanya menghasilkan sekitar 800 ribu sertipikat per tahun. Lalu, Pak Jokowi minta target pertama sebanyak 5 juta sertipikat, bisa kita lampaui. Lalu, target capaian meningkat dari 7 juta, naik hingga 9 juta dan 11 juga, bisa kita capai,” ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Rektor Universitas Trisakti, Kadarsah Suryadi berujar, penandatanganan Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk menyinergikan tugas dan fungsi Kementerian ATR/BPN dan Universitas Trisakti dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian, serta peningkatan kapasitas SDM. “Tindak lanjutnya, Perjanjian Kerja Sama antara Ditjen PSKP dan Fakultas Hukum Universitas Trisakti bertujuan untuk penyusunan kebijakan dalam rangka pencegahan dan percepatan kasus pertanahan,” jelas Rektor Universitas Trisakti.

Dalam kegiatan ini, penandatanganan Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama diwakili oleh Sekjen Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto dan Rektor Universitas Trisakti, Kadarsah Suryadi. Turut mendampingi dalam penandatanganan ini, Direktur Jenderal (Dirjen) PSKP, R.B. Agus Widjayanto beserta seluruh jajaran Ditjen PSKP. (Red)




Todong Karyawati Minimarket, Perampok Bawa Kabur Rp 52 Juta

PESAWARAN, (TB) – Dua karyawati Minimarket Alfamart ditodong dengan gunting lalu diikat, uang Rp 52 juta berhasil dibawa kabur oleh pelaku perampokan di Desa Wates, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran, Selasa (06/09/2022) sekitar pukul 22.30 Wib.

Kapolres Pesawaran AKBP Pratomo Widodo, S.Ik., M.Si, (Han) didampingi Kapolsek Padang Cermin Iptu Apri Sampanuju, S.H mengatakan bahwa kejadian yang dimaksud diketahui setelah pihaknya menerima laporan Kepolisian tanggal 07 September 2022.

“Ya, kejadian tersebut terjadi pada Selasa tanggal 06 September 2022 sekira jam 22.30 Wib di Toko Alfamart Way Ratai Wates II di Desa Wates, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran dan pelaku membawa kabur uang Rp 52juta,” kata dia, Kamis (8/9/2022).

Diterangkan, menurut keterangan pelapor, pelaku melakukan pencurian dengan menodongkan Gunting kepada saksi pelapor atas nama Pujiani dan Santi pada saat akan memasukan uang ke brankas dilantai dua (2) Toko Alfamart Way Ratai Wates II.

“Setelah pelaku berhasil mengikat saksi pelapor, selanjutnya pelaku mengambil uang milik PT. Sumber Alfaria Tbk dan Handphone milik pelapor lalu pergi melalui pintu depan, namun kendaraan sepeda motornya dibiarkan ditinggal dilokasi tersebut,” terang dia.

Dua pelapor tersebut adalah Pujiani (26) warga Dusun Lebak Sari, Desa Mulyo Sari, Kecamatan Way Ratai dan Santi (18) warga Desa Tambangan, Kecamatan Padang Cermin, kemudian pelapor dan sejumlah saksi juga telah dimintai keterangan oleh petugas Kepolisian setempat guna mengungkap kasusnya.

“Petugas sudah melakukan olah TKP dan meminta keterangan kepada saksi-saksi dilokasi tersebut, mudah-mudahan pelakunya segera diungkap karena petugas terus mengejar pelaku dilapangan, dan kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat membantu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dilingkungannya,” Tutur dia.

Kapolres AKBP Pratomo Widodo juga meminta kepada seluruh masyarakat yang beraktifitas pada malam hari hendaknya lebih hati-hati dan jangan sungkan meminta bantuan kepada Polri ketika diperlukan.

“Kalau memang dibutuhkan, jangan sungkan meminta bantuan kepada anggota (Polri) karena memang kita selalu melayani masyarakat 24 jam, terlebih ketika membawa barang berharga atau uang dalam jumlah banyak,” tegas dia.

Melalui sambungan selularnya, Tri warga sekitar mengaku bahwa kejadian tersebut dapat menjadi pelajaran bagi seluruh karyawan minimarket dan toko yang tutupnya pada malam hari untuk lebih waspada.

“Mestinya ketika menghitung uang dalam toko ataupun minimarket, kondisi pintu rolling door harus tertutup dikunci sehingga tidak memancing orang untuk melakukan kejahatan, ini sepertinya tidak ada niat namun ada kesempatan ya terjadilah, karena selain ada niat kejahatan itu bisa timbul karena ada kesempatan,” kata dia. (Oby/Rif)




Bima Arya: Pendidikan dan Kesehatan Hak Semua Warga

BOGOR KOTA, (TB) – Wali Kota Bogor, Bima Arya menegaskan, UUD menjamin hak seluruh warga negara untuk mendapatkan pendidikan dan layanan kesehatan tanpa terkecuali. Hal itu diungkapkan Bima saat melakukan pelantikan Kepala Sekolah dan pejabat fungsional, P3K. Selasa (6/9/2022).

Pelantikan, rotasi, mutasi, Kepala Sekolah SD Negeri dan SMP Negeri di Kota Bogor itu dilaksanakan di SDN Otista, Jalan we Otto Iskandardinata, Kota Bogor. Sementara untuk pelantikan pejabat fungsional dan P3K dilaksanakan di Dinas Kesehatan secara daring.

Bima Arya menegaskan, UUD menjamin hak seluruh warga negara untuk mendapatkan pendidikan dan layanan kesehatan tanpa terkecuali.Ketika tahun lalu ia mendapatkan laporan ruang kelas di SDN Otista roboh di siang hari, ini merupakan satu hal serius yang harus diperbaiki sama-sama.

“Saya minta kepada Kepsek dan Disdik untuk selalu memprioritaskan kelayakan fisik sarana prasarana sekolah. Tahun ini SDN Otista dianggarkan Rp 3,5 Miliar termasuk ada penambahan tiga ruang baru,” sebutnya.

Tahun ini secara total Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menganggarkan Rp 26 Miliar dari APBD untuk Sarpras Pendidikan dan tahun depan anggaran akan lebih banyak yakni Rp 67 Miliar. Hal ini bukan tanpa alasan, pasalnya pendidikan merupakan hal yang utama dan pondasi.

“Saya minta disdik, camat, lurah dan kepsek memastikan jangan ada yang diabaikan kalau sudah terkait dengan fisik, ini untuk keselamatan dan kenyamanan anak-anak kita. Saya gak mau ada laporan sekolah roboh, apalagi sampai ada korban jiwa,” tegasnya.

Tak hanya itu, ia juga meminta kepada kepsek tidak saja mengejar kompetensi tapi pembinaan karakter. Anak-anak harus dikawal, dijaga, dididik, diberikan motivasi dan inspirasi agar anak-anak jadi generasi yang pancasilais, tidak miring ke kanan atau ke kiri, tidak bisa dijebak aliran sesat, tidak bisa diintrik aliran politik dan jangan sampai jadi anak julid yang karakternya dibangun di media sosial yang penuh fitnah.

“Bimbing anak-anak kita jadi generasi yang religius, nasionalis, cinta NKRI dan cinta pada kotanya. SD SMP itu pondasi untuk pembangunan karakter, saya yakin bapak ibu bisa jadi teladan bagi anak-anak didiknya,” terangnya.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor, Hanafi mengatakan, ada 21 Kepala Sekolah SDN yang dilantik dan 8 Kepala Sekolah SMPN yang dilantik. Mutasi ini untuk pengisian jabatan kosong karena 14 kepala sekolah SDN sudah pensiun dan dua kepala sekolah SMP pensiun.

“Kenapa jadi ada 21 orang, karena ada sekolah kecil dan besar, 14 kepsek baru ini ditempatkan di sekolah kecil untuk uji coba dan yang berpengalaman di sekolah besar. Di SMP kami rotasi karena ada SMP yang memang membutuhkan kepsek berpengalaman,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Mutasi, Pengangkatan dan Evaluasi Kinerja BKPSDM Kota Bogor, Elyis Sontikasyah mengatakan, total yang dilantik hari ini berjumlah 507 orang yang terdiri dari pengangkatan pertama jabatan fungsional 149 orang, perpindahan dari jabatan lain 12 orang, kepala sekolah SDN 21 orang, kepala sekolah SMPN delapan orang dan pengangkatan P3K 317 orang.

“Pelaksanaan pelantikan dilaksanakan daring dan luring. Di Dinkes pengangkatan pertama jabatan fungsional (CPNS yang diangkat menjadi PNS), di SDN Otista kepala sekolah dan P3K yang posisinya banyak di isi guru dilaksanakan secara zoom,” katanya. (**)




Plt. Bupati Bogor Berikan Apresiasi “Kadeudeuh” Kepada Peserta MTQ XXXVII Berprestasi

BOGOR, (TB) – Plt. Bupati Bogor, Iwan Setiawan berikan Apresiasi Kadeudeuh kepada peserta berprestasi pada MTQ XXXVII Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2022, yang berlangsung di Gedung Serbaguna 1 Setda, Cibinong Selasa (6/9/10)

Plt. Bupati Bogor menegaskan bahwa kegiatan MTQ bukan hanya sekedar kompetisi melainkan syiar Islam, untuk menggemakan Al-Qur’an dalam kehidupan sehari-hari.

“Serta mampu membangun ukhuwah Islamiyyah, agar tercipta kesalehan sosial dan masyarakat berkeadaban,” tutur Plt. Bupati Bogor.

Sebagai informasi bahwa Kabupaten Bogor mendapatkan 14 penghargaan dari 7 cabang yaitu, terbaik 1 sebanyak 3 orang dari cabang tilawah dewasa putra/putri dan cabang Tahfidz 1 juz serta tilawah putra.

Kemudian terbaik ke dua sebanyak 2 orang dari cabang tahfidz 30 juz putra dan cabang tilawah tuna netra pria. Lalu terbaik tiga sebanyak 4 orang dari cabang murrotal putri, cabang tahfidz 5 juz dan tilawah putri, cabang tahfidz 20 juz putra dan cabang tafsir Bahasa Inggris putri.
Terdapat juga harapan satu dari cabang grup Fahmil Qur’an putri, sementara harapan dua dari cabang kaligrafi dekorasi putri serta harapan tiga sebanyak tiga orang dari cabang qiro’at sab’ah mujawwad pria, cabang tafsir Bahasa Arab putra dan cabang kaligrafi kontemporer putra.

Plt. Bupati Bogor Iwan Setiawan menyatakan, apresiasi kepada para kafilah MTQ, pendamping, pembina, official baik dari Kemenag, LPTQ Kabupaten Bogor dan Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor, atas perjuangan, dedikasi dan prestasi yang diraih dalam MTQ ke-37 tingkat Provinsi Jawa Barat, yang telah dilaksanakan pada 18 sampai 25 Juni 2022 lalu.

“Terima kasih, saudara semua adalah duta terbaik yang telah mengharumkan nama Kabupaten Bogor. Semoga penghargaan ini dapat menambah semangat dan meningkatkan prestasi MTQ Kabupaten Bogor di masa yang akan datang,” puji Iwan Setiawan.

Menurutnya, pencapaian yang telah diraih berkat kerja keras dan kesungguhan dalam menjalani rangkaian kegiatan yang panjang, mulai dari seleksi kecamatan, seleksi Kabupaten serta pembinaan dan pemusatan latihan yang sangat menguras energi dan pikiran.

“Mari kita sama-sama mengevaluasi hasil MTQ tahun ini untuk terus melakukan perbaikan dan meningkatkan kinerja yang lebih baik lagi. Dengan prestasi yang dirah. Maka kita harus siap untuk merebut gelar juara umum pada gelaran MTQ ke 38 tingkat provinsi Jabar,” tegas Plt Bupati Bogor.

Selanjutnya, Ketua LPTQ Kabupaten Bogor, Hadijana mengatakan bahwa kegiatan itu merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah sekaligus memberikan motivasi pada mereka yang terus berkarya.

“Menjadi berprestasi dan termotivasi untuk menjadi yang terbaik pada level yang lebih tinggi guna mendukung Pancakarsa Bogor Berkeadaban,” tambahnya. (Hms)




Ketua Komisi Informasi Pusat: Badan publik Berkewajiban Menyediakan Informasi Yang Akurat, Benar dan Tidak Menyesatkan

BANDUNG, (TB) – Ketua Komisi Informasi (KI) Pusat, Dr. Donny Yoesgiantoro mengatakan, Badan publik, berkewajiban menyediakan informasi yang akurat, benar dan tidak menyesatkan. Menyebarluaskan informasi publik dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

Perguruan Tinggi Negeri menurutnya merupakan salah satu lembaga publik, hendaknya berkomitmen untuk membangun budaya keterbukaan informasi publik.

“Ini sangat penting, untuk semakin meningkatkan kepercayaan publik.
Mulailah dengan transfaransi dan saya sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan UIN Bandung ini dengan penguatan kelembagaan dan fasilitasi layanan yang prima,” tegas Donny saat memberikan pembinaan pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan meresmikan kantor layanan informasi publik Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Bandung, di Kampus 1 Jalan A.H. Nasution No. 105 Cibiru, Bandung, Selasa (6/9/2022).

Acara tersebut dihadiri Rektor, para Wakil Rektor, Kepala Biro, para Dekan, Kepala SPI, para Ketua Lembaga, seluruh Koordinator di lingkungan universitas dan Fakultas, para Kepala Pusat juga PPID Pelaksana. Dalam kesempatan tersebut, Ketua KI Pusat mengingatkan bahwa hak atas informasi merupakan hak asasi manusia dan hal tersebut diatur dalam Pasal 28 F Undang Undang Dasar 1945.

Dimana disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

“Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi,” tegasnya.

Komitmen UIN Bandung
Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung Prof Mahmud mengapresiasi kehadiran Ketua Komisi Informasi Pusat dalam memberikan pembinaan kepada PPID. “Kami semua sangat berterimakasih, pak ketua di tengah kesibukannya berkenan hadir memberikan pembinaan. Hal ini memberikan semangat kepada PPID. Bagi kami tentu merupakan salah satu bentuk komitmen, agar terus menjadi lebih baik. Belum lengkap rasanya jika predikat sebagai lembaga informatif belum diraih. Tahun 2022 ini harus diraih dan kami yakin dengan segala sumber daya dan apa yang telah dilakukan selama ini, hal ini adalah mungkin,” tegasnya.

UIN SGD Bandung, lanjut Rektor, berkomitmen menjadi lembaga publik informatif dan meminta semua pimpinan untuk mendukung penuh. “Siapkan segera data dukung untuk e-monev tahun 2022. Terbuka saja, jangan ada yang ditutupi, kecuali memang itu informasi yang dikecualikan,” tegasnya.

Ketua PPID Prof Tedi Priatna menjelaskan, menindaklanjuti arahan Atasan PPID (Rektor), pihaknya berkomitmen untuk memastikan terbangunnya layanan publik yang efektif, efisien, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif dan adaptif. “Kami sudah memiliki website khusus PPID. Mereka yang memerlukan informasi publik, tidak harus ke kantor, walau kantor layanan publik secara khusus ada, namun bisa mengajukan secara online. Bahkan ada aplikasi mobile, yang mana layanan PPID bisa diakses melalui handphone. Ini bagian dari upaya memastikan layanan yang lebih baik,” jelasnya.

Selain itu, PPID UIN Bandung juga mendapatkan pendampingan dari Komisi Informasi Jawa Barat.
“Kami belajar ke PPID perguruan tinggi lain yang telah membawa lembaga mereka informatif, melakukan kerjasama dengan menandatangani nota kesepahaman dengan KI Jabar dan KI Pusat, menyiapkan semua dokumen pendukung seperti Pedoman, SOP, Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Yang Dikecualikan hasil Uji Konsekuensi dan fasilitas kantor yang mendukung layanan prima,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, dilakukan pula peresmian Kantor Layanan Informasi Publik (PPID) yang berada di gedung rektorat kampus satu. Secara simbolik dengan melakukan gunting pita oleh Ketua KI Pusat dan Rektor. Selain itu ditandatangani pula nota kesepahaman antara UIN SGD Bandung dengan Komisi Informasi Pusat. (damanik)




UIN Jakarta Buka Pendaftaran Peserta Seleksi Calon Rektor, Ini Jadwalnya

JAKARTA, (TB) – Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta membuka pendaftaran peserta seleksi calon Rektor periode 2023-2027. Seleksi dibuka kembali karena masa tugas Amany Lubis sebagai Rektor UIN Jakarta periode 2019-2023 akan segera berakhir.

“Panitia Penjaringan Bakal Calon Rektor UIN Jakarta menerima pendaftaran Bakal Calon Rektor UIN Jakarta periode 2023-2024,” ujar Ketua Panitia Penjaringan Bakal Calon Rektor UIN Jakarta, Afwan Faizin, sebagaimana dikutip dari laman resmi kampus, Rabu (7/9/2022).

Menurut Afwan, pendaftaran bakal calon Rektor UIN Jakarta dibuka mulai 7 – 21 September 2022. Verifikasi berkas pendaftar akan dilakukan oleh panitia pada 22-27 September 2022. Bakal calon yang lolos ke tahap penjaringan akan diumumkan pada 28 September 2022. Berkas yang lolos diserahkan ke pihak Senat Universitas pada 29 September 2022.

“Bakal calon Rektor yang dinyatakan lolos tahap penjaringan nantinya menyerahkan dokumen visi, misi, dan program kerja untuk dipaparkan di hadapan Sidang Pleno Senat Universitas. Untuk mendapatkan pertimbangan,” terang Afwan.

Tahapan berikutnya, kata Afwan, pemberian pertimbangan kualitatif oleh Senat Universitas pada 30 September hingga 10 Oktober 2022. Terakhir, berkas calon Rektor dikirimkan ke Menteri Agama RI pada 11 Oktober 2022.

Untuk mendaftar, lanjut Afwan, peserta bisa mengakses formulir pendaftaran, jadwal penjaringan, dan format pernyataan melalui laman https://www.uinjkt.ac.id/pengumuman-penjaringan-balon-rektor-uin-jakarta-periode-2023-2027/. Dokumen pendaftaran bisa diserahkan langsung pada Sekretariat Panitia Penjaringan atau dikirim pos dengan ditujukan pada Panitia Penjaringan Bakal Calon Rektor UIN Jakarta 2023-2027 Bagian Organisasi, Kepegawaian, dan Peraturan Perundang-Undangan Biro AUK di Gedung Pusat Pelayanan Administrasi Terpadu UIN Jakarta lantai 2, Jl. Ir. H. Juanda Nomor 95 Ciputat 15412.

“Pendaftaran melalui pos paling lambat diterima panitia tanggal 21 September 2022,” tutup Afwan. (Red)




Pelaku Penyalahgunaan BBM Bersubsidi Diamankan Polisi di Jalan Lintas Krui

KRUI, (TB) – Unit Tipidter Satreskrim Polres Lampung Barat mengamankan pelaku penyalahgunaan BBM Bersubsidi jenis Solar berikut barang buktinya di jalan lintas Krui tepatnya di Pekon Bangun Negara, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, Selasa 06 September 2022.

Kasat Reskrim AKP M. Ari Satriawan, mendampingi Kapolres Lampung Barat AKBP Heri Sugeng priyantho,mengatakan bahwa benar pada hari Selasa (06/09) SatReskrim Polres Lampung Barat telah berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak ( BBM) subsidi Pemerintah atau melakukan niaga BBM tanpa ijin usaha yang dilakukan oleh terduga pelaku EL ( 46)warga Kecamatan Pesisir selatan Kabupaten Pesisir Barat.

Modus yang dilakukan oleh terduga pelaku adalah dengan cara memodifikasi tanki dari mobil yang digunakan dengan menambahkan 1 buah bak/ tangki penampungan kapasitas 1000 (seribu) liter, berikut pompa mesin yang dipasang di mobil.

Sebelum diamankan terduga pelaku (EL) melakukan pengisian Bbm atau mengecor jenis solar secara berulang-ulang di SPBU jalan lintas Krui Pesisir selatan sebanyak 2( dua) kali berikut hasil pengisian atau pengecoran BBM jesin solar sebanyak 300( tiga ratus) liter,”  Jelas Ari.

Ari menuturkan Kanit Tipidter Sat Reskrim Polres Lampung Barat yang dipimpin oleh Ipda Kasyono,selanjutnya melakukan pengembangan terhadap terduga pelaku dengan mendatangi gudang miliknya dan ditemukan 25 jerigen kosong yang telah digunakan sebagai wadah penampungan hasil pengisian bbm jenis solar serta menemukan 15 jerigen berisi BBM jenis solar hasil pengecoran.

“Selanjutnya terduga pelaku ( EL ) dan barang bukti dibawa ke polres Lampung Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,” ujar Ari.

Adapun barang bukti yang ikut disita terdiri dari 1 (satu) buah kendaraan roda 4 jenis Mitsubishi L300 dengn Nomor polisi BE 8480 XD warna hitam a.n Nurkholis, 1 (satu) buah bak / tangki modifikasi dengan kapasitas 1000 Liter dan telah terisi solar sebanyak lebih kurang 300 liter, 25 (dua puluh lima) jerigen kosong, 15 (lima belas) jerigen berisi BBM jenis solar, 1 (satu) buah Mesin Pompa modifikasi, 1 (satu) Unit Handphone Merek Samsung warna hitam, 1 (satu) unit handphone milik pelaku. (Red)