BOGOR, (TB) – SMK Citra Pariwisata mengadakan Uji Kompetensi Keahlian bersama Lembaga Sertifikasi Profesi atau LSP dari tanggal 27 Mei sampai 4 Juni 2022 dengan jumlah Asesi atau peserta 310 orang dari kompetensi keahlian perhotelan dan 58 orang dari kompetensi keahlian Multimedia.

Kepala Sekolah SMK Citra Pariwisata Sonny Arfan ST mengatakan, Uji Kompetensi Keahlian bagi lulusan kami tahun ini menggunakan skema okupasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) agar kompetensi lulusan diakui secara nasional dan bahkan tingkat ASEAN, sebutnya.

Baca juga: JJS Bogor Kolaborasi dengan SMK Citra Pariwisata Gelar Pameran Kopi Nusantara

Dan kegiatan ini menjadi feedback dan input bagi kami sebagai lembaga pendidikan, dimana standarisasi kompetensi yang ada di negara kita berkembang dari KKNI menjadi ASEAN Toolboxes.  “Insyaallah SMK Citra Pariwisata bisa menjadi pencetak lulusan yang kompeten dan siap kerja. ” Ujarnya

Tambah Sonny, tahun ini kami memiliki Ruang Praktik Siswa (RPS) dari program SMK Pusat Keunggulan tahun 2021 dari Kemendikbudristek yang diberikan lisensi Tempat Uji Kompetensi (TUK). Sehingga kami percaya diri untuk bekerjasama dengan 3 LSP dengan kualifikasi P3 Industri yaitu LSP Pariwisata Nusantara dan LSP Mutu Pesona Wisata untuk kompetensi perhotelan dengan skema okupasi housekeeping yaitu room attendant dan public area, kemudian food and beverage dengan skema okupasi adalah waiters.

“Untuk front office skema okupasinya adalah receptionist dan porter. Serta kami juga bekerjasama dengan LSP Teknologi Digital Undonesia untuk kompetensi multimedia dengan skema okupasi content creator,” kata Sony.

Sementara itu Ketua LSP Pariwisata Nusantara Diyan Putranto, SE MM menyampaikan, “Ini suatu kegiatan yang merupakan suatu keharusan untuk peningkatan sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi. Dan ini sejalan sesuai visi misi SMK Citra Pariwisata dimana menghasilkan SDM yang berkualitas dan mempunyai kompetensi. Dan ini merupakan program pemerintah,” terangnya.

Lanjutnya, kita bisa lihat, bahwa tidak hanya skill dan knowledge, tapi kita juga memperhatikan etika atau sikap kerja dari SDM yang dihasilkan disini, kata Dia.

Lanjut Diyan, peningkatan ini SDM sendiri tidak hanya untuk SMK, akan tetapi juga Industri. Hal itu merupakan program pemerintah dalam peningkatan SDM. “Dengan program sertifikasi ini lulusan SMK Citra Pariwisata tahun ini berlabel kompeten setara dengan mahasiswa.” ungkapnya (Didin.S)

GOWA, (TB) – Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, menghadiri kick off bimbingan teknis pembentukan desa antikorupsi 2022 yang digelar Komisi Anti Korupsi (KPK) di Desa Pakatto, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, Selasa (7/6/2022).

Kehadiran Gubernur Arinal dalam kegiatan tersebut terkait ditetapkannya Desa Hanura Kecamatan, Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, Lampung, oleh KPK sebagai salah satu dari 10 calon desa antikorupsi se Indonesia yang bakal dijadikan percontohan untuk daerah lainnya.

Kegiatan tersebut mengusung tema ‘Berawal dari Desa Kita Wujudkan Indonesia Bebas dari Korupsi’.

Hadir secara langsung, Ketua KPK RI, Firli Bahuri dan pejabat lainnya, turut hadir pula sejumlah pejabat, seperti Menteri Desa PDTT A Halim Iskandar, Dirjen Bina Pemerintahan Kemendagri Yusharto Huntoyungo, Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawan Deputi Pencegahan BNN Sufyan Syarif.

Adapun tujuan Program Desa Antikorupsi ialah untuk menyebarluaskan pentingnya membangun integritas dan nilai-nilai antikorupsi kepada pemerintah dan masyarakat desa serta memperbaiki tata laksana pemerintahan desa yang berintegritas, dan memberikan pemahaman serta peningkatan peran serta masyarakat desa dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi.

Ketua KPK Firli Bahuri, berharap dengan “kick off” desa antikorupsi ini akan menjadi inspirasi bagi desa-desa lainnya untuk menjadikan desanya menjadi desa yang bersih dari praktik korupsi.

“Harapannya, budaya antikorupsi lahir dari level masyarakat desa dan terus menyebar hingga ke tingkat pemerintahan yang lebih tinggi,” ucap Firli.

Pada tahun 2022, Desa Hanura, Kabupaten Pesawaran, Lampung dijadikan calon desa percontohan program desa antikorupsi, bersama 9 desa lainnya yakni, Desa Pakatto yang berada di wilayah Gowa, Sulsel, Desa Kamang Hilla, Kabupaten Agam, Sumatera Barat; ; Desa Mungguk, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat; Desa Cibiru Wetan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat; Desa Banyubiru, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah; Desa Sukojati, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur; Desa Kutuh, Kabupaten Badung, Bali; Desa Kumbang, Kabupaten. Lombok Timur – NTB; dan Desa Batusoko Barat, Kabupaten Ende, NTT.

Pemilihan 10 desa tersebut telah dimulai sejak awal Februari 2022 dengan empat tahapan.

Pertama, tahap observasi. Tim KPK melakukan observasi terhadap 23 desa di 10 provinsi yang menjadi target untuk menilai kesiapannya menjadi percontohan desa antikorupsi. Kemudian didapatkan 10 desa terpilih di 10 provinsi.

Tahapan kedua, adalah pelaksanaan “kick off” yang dimulai hari Selasa ini dan dilanjutkan dengan bimbingan teknis mulai 8 – 21 Juni 2022 kepada seluruh elemen masyarakat dengan memberikan pengetahuan dan pemahaman terkait upaya dan langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka pemenuhan komponen dan indikator desa antikorupsi.

Tahapan ketiga, dilakukan penilaian oleh KPK, Kementerian Desa PDTT, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, konsultan dan beberapa pemerhati. Dan tahapan keempat, peresmian Desa Antikorupsi terpilih yang dilakukan pada November 2022 mendatang. (Dr / hms)

PESAWARAN, (TB) – Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat, Garis Depan Pemuda Peduli Pembagunan dan Ekonomi Rakyat (LSM-GARDA P3ER) Kabupaten Pesawaran Sabtu Rizal angkat bicara terkait pembagunan Tower Base Transceiver Station (BTS) di Desa Cipadang, Kecamatan Gedongtataan Kabupaten Pesawaran, Selasa (7/6/2022).

Dikatakan Rizal, terkait pembagunan tower BTS yang lagi ramai di bicarakan oleh masyarakat Pesawaran itu menurutnya sangat aneh, Kok bisa mereka melakukan pembangunan padahal ijinnya belum keluar, ujarnya.

Baca juga: Pembangunan Tower BTS di Cipadang Perlu Ditinjau Kembali

” Ini sangat aneh, Pembagunan tower sudah hampir selesai berdiri dengan megah tapi belum mendapat izin dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Pesawaran,” kata Sabtu Rizal.

Dia menjelaskan, bahwa Ketua lsm Garda p3er pesawaran juga selaku tokoh masyarakat di Desa Cipadang,

” Ketua Lsm Garda P3ER dan juga selaku tokoh masyarakat di Desa Cipadang, Saya minta kepada dinas terkait agar bisa meninjau ulang pembagunan tower tersebut. Kalau dilihat dari lokasi itu tidak layak diberi izin dikarenakan dekat dengan aliran sungai,” ujarnya.

Baca Juga: Terkait Ijin Menara BTS di Desa Cipadang, DPMPTSP : Teknisnya Ada di Dinas PUPR

Maka dari itu, kami minta aparat Penegak Perda (Satpol PP Kabupaten Pesawaran-Red) segera menindaklanjutinya. Stop kegiatan pembangunan menara BTS tersebut sampai proses ijinnya keluar, tegas Rizal.

Untuk diketahui, pada pemberitaan sebelumnya proyek pembangunan menara atau tower BTS di Desa Cipadang Gedongtataan tersebut diduga belum memiliki ijin lengkap.

Hal itu diamini oleh Dinas DPMPTSP Pesawaran, yang menyatakan bahwa terkait perijinan tower BTS itu masih dalam proses.

” posisinya perizinan tower itu lagi dalam proses, ” Ucap Doni Faliandra mewakili Kepala Dinas DPMPTSP Pesawaran Singgih Pebrianto kepada media ini, Senin 06 Juni 2022. (Oby / Rif)

KOTA BOGOR, (TB) –  Keberlangsungan UMKM untuk mampu mengadaptasi perkembangan digital di era post normal terus diuji, tak lain karena pesatnya tren di dunia digital yang silih berganti. Dalam hal penyerapan tenaga kerja, UMKM menyerap lebih dari 96 persen dari total 170 juta tenaga kerja di Indonesia. Kondisi ini mendorong para stakeholders untuk mampu terus mendukung kegiatan UMKM di sekitarnya, tak terkecuali JNE Bogor.

Tahun ini JNE Bogor kembali menghadirkan JNE Ngajak Online 2022, perhelatan virtual yang mengumpulkan 167 pegiat UMKM Bogor. Melalui acara ini, JNE berupaya untuk meningkatkan daya saing serta mengembangkan kapasitas UMKM khususnya di bidang pemasaran digital.

Sebastian selaku Branch Manager JNE Bogor membuka gelaran ini mengatakan, “Melalui webinar ini, semoga Bogor bisa menjadi kota terdepan agar UMKM serta perekonomiannya lebih maju”, ujar Sebastian pada JNE Goll.Aborasi Bisnis Online, Jumat (3/6).

Dari pelaku UMKM, turut hadir Georgian Marcello selaku Owner Handayani Geulis Batik Bogor. Kemampuan Georgian mengatasi hal-hal tidak terduga dengan mengadaptasi rencana fleksibel terbukti telah membuat usahanya bertahan di masa krisis.

“Penjualan kami dikala pandemi terdampak 80 persen. Mengatasi hal itu seiring dengan sosialisasi pemerintah yaitu gerakan membeli masker kain, kami memperdagangkan masker kain batik. Tak disangka, produk tersebut diminati masyarakat dan mampu mengembalikan omzet yang sempat menurun”. Ucapnya.

Peppy Megawati selaku Owner Pepari Leather yang turut hadir pada acara tersebut membeberkan beberapa tips bagi UMKM untuk bermedia sosial.

“Agar lebih efisien dan hemat biaya, foto produk bisa dilakukan sendiri tanpa fotografer dan ke studio. Pegiat bisnis perlu memiliki inovasi misalnya menjadikan admin sebagai model.” ujar Peppy

Selain itu, Peppy juga menegaskan bahwa informasi soal produk perlu dideskripsikan dengan jelas di media sosial tak lain agar konsumen mampu menangkap apa kelebihan produk serta timbul rasa yakin untuk membeli. Menanggapi tren di media sosial saat ini.

Peppy juga menyampaikan, “Selain memanfaatkan Instagram Reels, kami secara rutin melaksanakan live shopping dan mengulas produk sehingga penonton seolah-olah berada di galeri kami ”

Untuk diketahui, Peppy dan Georgian juga menekuni berdagang melalui marketplace dan memasarkan produk melalui Google Business agar mampu dijangkau oleh pasar yang lebih luas.

Bicara soal keberlangsungan UMKM, fakta menarik disampaikan oleh Nadia Rahmadani selaku Financial Fitness Trainer OCBC NISP yang turut hadir sebagai narasumber. “82 persen bisnis gagal karena ketidakmampuan pemiliknya mengatur cashflow.”

Untuk mencapai sehat finansial, kata Nadia hal konkrit yang bisa diterapkan pegiat UMKM diantaranya adalah, memisahkan uang pribadi dan keuangan bisnis, membiasakan menulis pemasukan dan pengeluaran baik bisnis atau personal, membedakan aset dan utang untuk usaha dan personal, dan memiliki perencanaan keuangan yang baik.

“As an owner, kamu harus punya perencanaan keuangan personal yang baik, supaya keuangan bisnis kamu juga akan baik”. ujar Nadia. (Sto)

PESAWARAN, (TB) – Polres Pesawaran mengelar serah terima jabatan (Sertijab) Kapolsek Tegineneng yang digelar pagi tadi di Aula Pamor Persada Polres Pesawaran dengan dipimpin langsung oleh Kapolres Pesawaran AKBP Pratomo Widodo, S.Ik,. M.Si,. (Han), Senin (06/06/22).

Serah terima jabatan ini sesuai Surat Keputusan Kapolda Lampung Nomor Kep/358/V/2022 tertanggal 25 Mei 2022 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Kepolisian Daerah Lampung Polres Pesawaran.

Giat Sertijab tersebut dihadiri oleh Pejabat Utama Polres Pesawaran yang diantaranya Para Kabag, Kasat, Kasi, Kapolsek Jajaran, Perwira dan Bintara Polres Pesawaran.

Pada awal pelaksanaan upacara Sertijab, Kapolres Pesawaran membacakan sumpah jabatan yang diikuti oleh Pejabat baru dengan didampingi rohaniawan, dalam sumpah tersebut yang berisi tentang janji dan kesiapan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab selaku Pelindung, Pengayom dan Pelayan masyarakat untuk tidak terlibat KKN, dan senantiasa mengutamakan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, golongan dan jabatan.

Dalam amanatnya, Kapolres Pesawaran menyampaikan, baru saja bersama-sama kita saksikan Sertijab Kapolsek Tegineneng Polres Pesawaran, sebagai tindak lanjut dari kebijakan pimpinan dan kebutuhan organisasi dilingkungan Polres Pesawaran.

Pergantian jabatan ini dilakukan selain untuk pengembangan karier, juga untuk kepentingan organisasi, yaitu dalam rangka menjawab tantangan tugas ke depan yang kita hadapi.

Kepada pejabat lama AKP Abdul Roni, S.H. Saya mengucapkan terimakasih atas dedikasi dalam mengemban tugas sebagai Kapolsek Tegineneng selama 2 Tahun 3 Bulan dan Selamat bertugas ditempat yang baru untuk meraih kesuksesan dan selalu dalam lindungan Allah SWT Aamiin.

Kepada pejabat baru AKP Timur Irawan, S.H. Selamat atas pengangkatan saudara pada jabatan yang baru, selamat datang dan semoga dapat beradaptasi dengan tempat tugasnya di Pesawaran. Saya yakin saudara dipercaya oleh pimpinan untuk mendapat Promosi jabatan yang baru, bukan merupakan hadiah tetapi merupakan wujud kepercayaan pimpinan Polri yang harus saudara emban dengan penuh rasa tanggung jawab karena tugas kita semakin hari semakin kompleks dan beragam.

Untuk itu laksanakan tugas sebaik mungkin, pahami dan laksanakan kebijakan program kerja Kapolri maupun Kapolda Lampung serta Kapolres Pesawaran.

Jangan ragu-ragu dalam bertindak, yang terpenting Profesional dan Proposional, lakukan inovasi, terobosan-terobosan kreatif yang positif untuk menciptakan situasi aman dan tertib baik dilingkungan masyarakat maupun dilingkungan kesatuan.

Saya berharap saudara dapat segera menyesuaikan diri dengan lingkungan, jalin hubungan harmonis dan sejuk dengan instansi-instansi serta para Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, dengan tujuan untuk mengeliminir permasalahan yang akan timbul dimasyarakat.

Tentunya diawali dengan kekompakan anggota dan kerjasama yang solid. Lakukan pembinaan dan Waskat serta tumbuhkan etos kerja kepada anggota sehingga dalam pelaksanaan tugas sehari-hari terjalin hubungan tata cara kerja yang baik. Diharapkan sebagai pimpinan hendaknya dapat mengatasi problem solving situasi Kamtibmas di Satuan terdepan Polsek. (Oby/Rif)

PESAWARAN, (TB) – Terkait pembagunan Tower Base Transceiver Station (BTS) di Desa Cipadang Dusun Cidadi Kecamatan Gedongtataan, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pesawaran mengatakan jika surat izinnya sedang dalam proses.

” Terkait Menara BTS di Cipadang itu memang sudah mengajukan permohonan izin. Kemudian sesuai dengan permendagri 138 kami pun 2017 menerbitkan izin atau rekomendasi itu. Jadi sebenarnya disini itu cuman administrasi aja Bang. Semua jenis teknisnya ada di Dinas PUPR,” Kata Doni Faliandra mewakili Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pesawaran, Singgih Pebrianto kepada tugasbangsa.com, Senin 06 Juni 2022.

Lanjut Doni lagi,  sesuai dengan PP 16 juga tahun 2021 turun dari UU cipta kerja semua prosesnya ada di dinas PUPR. Kami ini hanya legalitas saja kalau sudah di ujung pena, kalau sudah dapat direkomendasi dan sampai bayar itu baru kesini top Ok terbit Izin. Kami enggak tau kalau proses tehnisnya, imbuhnya.

” Bahwa surat perizinan sedang dalam proses, secara garis besar berkas itu sudah diketahui oleh lingkungan (warga) diketahui oleh lurah dan direkomendasikan oleh camat. Unsur tiga ini tidak bisa dipisahkan.
jadi posisinya perizinan tower itu lagi dalam proses,” Pungkasnya.

Patut dipertanyakan, kok bisa ijinnya belum ada (masih berproses-red) tapi pembangunan sudah dilaksanakan.

Sementara hingga berita ini diterbitkan, pihak Dinas PUPR bidang cipta karya dan Dinas Lingkungan hidup serta dinas Kominfo belum dimintai keterangan.

(Oby / Rif)

PESAWARAN, (TB) – Wakil ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Amanah Nasional (DPD PAN) Sulistiyono didampingi A.Karnain Penasehat Partai Amanat Nasional Kabupaten Pesawaran, mengadakan musyawarah kepengurusan tingkat ranting, Sabtu (4/6/2022)

Sulistiyono mengatakan,
” Dalam jangka waktu 20 hari ke depan tiap Ranting telah memantapkan struktur kepengurusan tingkat Desa Sekabupaten Pesawaran dan semua saksi PAN sesuai dengan jumlahnya TPS, hal itu disampaikan oleh Ketua DPD PAN Kabupaten Pesawaran,” Kata Sulistiyono, didepan seluruh pengurus ranting se kecamatan negeri katon.

Dalam rangka pemantapan pengurus ranting dan para saksi di tingkat cabang Kecamatan Negeri katon uang bertempat di sekretariat DPC Negeri katon di Desa Halangan ratu Negeri katon.

Dijelaskan oleh Wakil ketua,
” bahwa pemantapan ini bertujuan untuk persiapan pelaksanaan Pilek 2024 mendatang” Ujarnya.

Ditegaskan oleh ketua bahwa,
” Nantinya Para Saksi PAN bukan hanya berlaku di pemilihan tingkat Kabupaten Pesawaran saja tetapi untuk semua pemilihan sampai pemilihan Presiden, oleh sebab itu seluruh saksi PAN harus terdaftar jika telah selesai akan di adakan pelatihan” Ungkapnya.

Ditambahkan oleh Penasehat diharapkan,
” Semua pengurus harus kerja keras agar kita dapat mencapai target kita, memenangkan pemilu dan mengajukan Paisaludin, SH” Tutupnya.

Dalam musyawarah tersebut di hadiri seluruh pengurus ranting PAN se- Kecamatan Negeri katon dibawah Pimpinan DPC Umardani. ( Oby/Rif )

JAKARTA, (TB) – Tim Penyidik KPK, kembali menemukan alat bukti baru terkait perkara suap tersangka Bupati Bogor Nonaktif Ade Munawaroh Yasin (AY) dan kawan-kawan.

Bukti baru tersebut didapat dari hasil penggeledahan paksa yang dilakukan dalam 2 hari berturut-turut di beberapa lokasi di wilayah Jawa Barat, sebut Plt Juru bicara KPK Ali Fikri melalui pesan tertulisnya kepada tugasbangsa.com Senin 06 Juni 2022.

” Dari 4 lokasi yang KPK lakukan penggeledahan, ditemukan dan diamankan berbagai bukti diantaranya sejumlah dokumen dan alat bukti eletronik yang diduga menjadi materi obyek audit yang dilakukan oleh tersangka ATM dan kawan-kawan untuk mengondisikan hasil laporan pemeriksaan keuangan Pemkab Bogor sebagaimana permintaan tersangka AY,” terang Ali Fikri.

Baca juga : Kasus Suap WTP Bupati Bogor Terus Melebar, KPK Periksa Pengusaha Hingga Mahasiswa

Penggeledahan yang dimaksud lanjut Ali yakni di lakukan di wilayah Kota Bandung, pada Kamis (2/6 ) di Kantor BPK Perwakilan Jawa Barat dan rumah kediaman dari salah satu Tersangka.

Kemudian pada hari Jum’at (03/06) dilakukan pula penggeledahan di wilayah Kabupaten Bogor yaitu di Kantor Inspektorat Pemkab Bogor dan rumah kediaman dari salah satu Tersangka.

Selanjutnya, kata Ali, terkait bukti-bukti tersebut, KPK akan segera melakukan pendalaman dan analisa dari isi bukti-bukti itu untuk kemudian disita dan dikonfirmasi lebih lanjut kepada saksi-saksi dan para Tersangka.

Seperti diketahui terkait perkara suap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Barat yang melibatkan Bupati Bogor Ade Yasin beserta tiga orang pejabat Pemkab Bogor itu, KPK terus melakukan pendalaman dengan melakukan penggeledahan serta memanggil saksi-saksi untuk dimintai keterangannya. Mulai dari para pejabat (ASN) di lingkungan Pemkab Bogor, para pengusaha atau kontraktor rekanan Pemkab Bogor hingga Mahasiswa.

Baca juga: Terkait Kasus Suap Ade Yasin, KPK Hari Ini Periksa 10 Kontraktor

CIBINONG, (TB) – Oknum ketua RW 07, Kelurahan Nanggewer Mekar, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, diduga melakukan pelecehan terhadap keprofesian wartawan dengan mengatakan ” Wartawan itu Bodoh”.

Hal itu disampaikan Almuhdar yang merupakan redaktur aktif dari koran sebuah koran mingguan di bogor pada media ini, Minggu 05 Juni 2022.

Baca juga: Diduga Belum Miliki IPAL Produsen Kosmetik di Cibinong Tetap Berproduksi

Dirinya mengaku tidak terima dengan pernyataan oknum ketua RW 07 Mubasir yang diucapkannya kepada salah satu pejabat Kelurahan Nanggewer Mekar dan ucapannya itu kembali diulangi lagi pada saat pertemuan di sebuah forum warga tingkat RW 07.

Pelecehan terhadap profesi pekerja jurnalis itu bermula, saat ketika kakak kandung saudara Almuhdar berinisial SB selalu pemilik media koran Tugas Bangsa mempersoalkan terkait adanya kesewenang-wenangan oleh ketua RW 07 bernama Mubasir yang mematok sebidang lahan bahwa tanah tersebut Fasilitas Umum (Fasum) milik RW 07.

Sementara, kata Almuhdar, apabila sebuah lahan yang memang betul adalah tanah Fasum milik kelurahan atau Rukun Warga setempat harus diiringi adanya serah terima serta perijinan yang telah ditempuh dari instansi terkait.

“Ini bermula dari info ya, mereka (Pengurus RW 07, red) tiba-tiba pasang papan plang di lahan tersebut. Nah kakak saya ngomong, hei ini kenapa main pasang plang-plang di tanah itu, nggak ada nomor registernya kok dan tidak melalui perijinan main pasang plang saja, dan itu disampaikan langsung ke oknum ketua RW 07,” kata Almuhdar kepada beritasatoe.com, Minggu (5/6/22).

Ia melanjutkan, akibat komplain yang dilayangkan oleh kakak kandungnya terhadap oknum ketua RW itu, ternyata tersampaikan ke pihak kelurahan setempat. Sehingga adanya pemanggilan terhadap oknum ketua RW 07 Mubasir pada pekan lalu.

“Jadi karena tembus ke kelurahan, maka panggil lah oleh pihak kelurahan Nanggewer mekar kepada oknum ketua RW ini. Tapi anehnya, hasil dari pemanggilan dan klarifikasi si oknum Ketua RW kepada kelurahan dijabarkan kembali saat rapat pertemuan tingkat RW 07 pada Sabtu (04/6) malam kemarin,” bebernya.

“Jadi kata si oknum ketua RW 07 ini saat rapat warga kemarin malam, pihak kelurahan menanyakan bahwa ada laporan ke kelurahan jika pihak RW pasang plang berisikan tulisan Fasum RW 07 Kelurahan Nanggewer Mekar, tapi didalamnya pusat kuliner, itu bagaimana?,” tambahnya.

Lebih lanjut Almuhdar memaparkan, hasil penuturan ketua RW saat ketika dipanggil oleh pihak kelurahan lalu dia (oknum, red) sampaikan kembali di rapat malam tadi. Bahwa si oknum ketua RW 07 itu menyebut, bila pihak Kelurahan dapat informasi dari mana perihal itu.

“Kata pihak kelurahan mengaku informasinya dari wartawan, lalu si oknum ketua RW 07 ini menebak-nebak jika sumber yang melapor ke pihak kelurahan adalah oknum mantan wartawan Bodoh. Dan kata-katanya si oknum ketua RW 07 itu diulang kembali ketika rapat malam tadi, dan dalam rapat itu si RW ini tidak menyebut mantan wartawan, tapi langsung bahwa wartawan itu Bodoh. Dan bahasa itu juga persis apa yang disampaikan oknum ketua RW ini saat dipanggil pihak kelurahan pada pekan lalu,” tegasnya.

Menurut dia, terkait pernyataan yang dilayangkan oleh seorang abdi masyarakat atau pejabat setingkat ketua Rukun Warga (RW) sudah sangat melukai seluruh orang yang berprofesi sebagai jurnalis di negeri ini.

“Dan hal ini mesti harus ditindak oknum ketua RW 07 itu, jangan dibiarkan karena sudah melecehkan salah satu keprofesian kewartawanan di dunia, yang mana profesi wartawan ini juga sebagai pilar ke 4 di negeri ini,” ucapnya.

Sementara itu, ketika oknum ketua RW 07 Mubasir dikonfirmasi melalui sambungan telfon via WhatsApp terkesan menghindar.

“Ohh dari wartawan, maaf-maaf pak saya lagi dijalan. Sorry ya, saya lagi dijalan dulu,” ketusnya.

Hingga berita ini ditayangkan  Lurah Nanggewer Mekar belum berhasil dikonfirmasi untuk dimintai tanggapannya.