PESAWARAN , (TB) – Dinilai Sukses melaksanakan programnya Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Pesawaran, Paisaludin,  mendukung penuh kegiatan Puan PAN Pesawaran.

Dijelaskannya, meski baru terbentuk awal tahun 2022, sayap organisasi Partai berlambang matahari terbit ini sudah mampu melengkapi kepengurusannya di 11 Kecamatan,

Ini yang saya harapkan, bahwa pengurus organisasi Perempuan PAN yang ada di Pesawaran mampu merebut hati masyarakat khususnya kaum Perempuan.

“Ya dengan cara salah satu kegiatan seperti senam aerobik yang dilaksanakan Puan PAN,” ujarnya Jum’at (10/6/2022)

Lebih lanjut pria yang juga merupakan bidang Wakil Ketua I DPRD Pesawaran ini mengatakan, selain program senam aerobik, program yang akan dilaksanakan yaitu di bidang Pendidikan dan Kesehatan,

“Ya para pengurus Puan PAN selalu berkordinasi dengan saya terkait kegiatan yang akan dilaksanakan. Rencananya Puan Pan melaksnakan kegiatan Perpustakaan keliling, klo di bidang kesehatan donor darah,vaksin. Pastinya dukungan penuh akan kita berikan,”terangnya

Banyaknya anggota organisasi Puan PAN yang telah terdaftar, Paisaludin berharap, ada perwakilan Perempuan dari Partai PAN di DPRD Pesawaran di Pemilihan Legislatif 2024 nanti.

Sementara itu, Ketua Puan PAN Pesawaran Norma Trimadi menyatakan, selain kegiatan senam aerobik Puan PAN yang rutin dilaksanakan di Sekretariat Rumah PAN, kegiatan itu juga dilaksanakan di tiga kecamatan lainnya.

“Untuk Desa-desa juga,  salah satunya Desa bagelen Desa Kutoarjo. Kita punya komunitas aerobik dan banyak di pesawaran khususnya perempuan yang punya hobi senam aerobik,”Katanya,

” Dan dengan melaksanakan senam aerobik ini, kita pun selalu merasa sehat dan aktif untuk melaksanakan kegiatan bakti sosial,”tuturnya.

Menurut Norma Trimadi, Keberhasilan Pengurus Organisasi Perempuan Partai PAN menjaring calon anggota-anggota baru,tidak lepas berkat dukungan Penuh Para Pengurus DPD PAN Pesawaran,

“Ini berkat dukungan penuh dari Ketua serta Pengurus DPD PAN Pesawaran.Dan ini motivasi Bagi Kami di Pileg 2024 salah satu baik pengurus atau anggota bisa menjadi Dewan.” Pungkasnya . (Oby)

PESAWARAN, (TB) – Terkait lahan garapan unit usaha PTPN VII Way Berulu yang terletak di Desa Taman Sari areal Tanjung Kemala, Pihak PTPN VII unit usaha Way Berulu memberikan penjelasan terkait lahan tersebut, Jum’at (10/6/2022)

Saat dikonfirmasi oleh awak media, pihak PTPN VII unit usaha Way Berulu yang di wakili oleh Retno Widyastuti selaku asisten personalia, Made Asisten Afdeling 2 dan Hendra asisten kepala tanaman.

Mereka berdalih tidak memiliki kapasitas untuk memberikan informasi terkait aset dan pertanahan. Retno Widyastuti, asisten personalia menuturkan,” Karena keterbatasan kami tidak memiliki hak untuk menjawab pertanyaan dari rekan rekan media, dan sebaiknya rekan rekan media silahkan bertanya kepada kantor direksi PTPN VII,” Katanya.

Hal senada juga disampaikan oleh Made selaku asisten afdeling 2 (dua) di kantor unit usaha Way Berulu bahwa mereka memiliki keterbatasan wewenang dalam memberikan informasi.

” Karena keterbatasan kewenangan kami tidak bisa memberikan penjelasan tentang apa yang di tanyakan oleh rekan rekan media. Sebaiknya rekan rekan media langsung bertanya kepada kantor direksi PTPN VII ” Pungkasnya.

Perlu diketahui kedatangan awak media mempertanyakan,

Hak Guna Usaha (HGU) 04 beserta peta lahan tanah, dan salah satu bidang lahan kebun karet yang disebut Tanjung Kemala 2 terletak di Desa Taman Sari dengan luasan -+329 ha diakui PTPN7 Way Berulu diduga tidak bersurat.( Dr )

JAKARTA, (TB) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil 9 orang saksi terkait kasus suap Bupati Bogor Nonaktif Ade Yasin dan anak buahnya.

” Betul hari ini KPK akan melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi terkait kasus Tindak Pidana Korupsi (TPK) suap pengurusan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2021 untuk tersangka AY,” jelas Plt.Juru bicara KPK Ali Fikri melalui pesan tertulisnya, Jum’at 10 Juni 2022.

” Ada 9 orang saksi yang kita panggil. Semuanya berasal dari ASN Pemkab Bogor. Pemeriksaan akan dilakukan di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi,” tambah Ali.

Baca juga: Geledah Paksa 4 Lokasi, KPK Temukan Bukti Baru Kasus Suap Ade Yasin

Adapun ke 9 orang saksi yang akan diperiksa tersebut diantaranya :

1. Hanny Lesmanawaty Sub Koordinator Pelaporan Dinas BPKAD Kab. Bogor
2. Andri Hadian Sekretaris BPKAD Pemkab Bogor
3. Mika Rosadi Kepala UPT Pajak Daerah Kelas A Jonggol Pemkab. Bogor
4. Solihin PNS RSUD Cibinong Kab. Bogor
5. Temsy Nurdin Irban V Inspektorat Kab. Bogor
6. Ade Jaya Munadi Inspektur Kab. Bogor/ Mantan Kepala BPKAD Kab. Bogor
7. Teuku Mulya, ST, MT Kepala BPKAD Kab. Bogor
8. Ruli Fathurahman Kasubbag Penatausahaan Keuangan Setda Kab. Bogor
9. Arif Rahman Kepala Bappenda Kab. Bogor.

Sebelum pemanggilan para saksi diatas,  KPK juga telah melakukan penggeledahan paksa di dua tempat berbeda yakni di Kota Bandung dan di Pemkab Bogor. Yakni di Kantor BPK Perwakilan Jawa barat, Kantor Inspektorat Kabupaten Bogor dan di  rumah kediaman salah satu Tersangka.

Dalam penggeledahan itu, KPK menemukan dan mengamankan berbagai bukti diantaranya sejumlah dokumen dan alat bukti eletronik yang diduga menjadi materi obyek audit yang dilakukan oleh tersangka ATM dan kawan-kawan untuk mengondisikan hasil laporan pemeriksaan keuangan Pemkab Bogor sebagaimana permintaan tersangka AY, terang Ali Fikri. (Sto)

Baca juga: Tersangka Kasus Suap Bupati Bogor Nonaktif Ade Yasin, Diduga “Palak” Kontraktor Untuk Suap BPK

JAKARTA, (TB) – Kementerian Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal Suhajar Diantoro, memastikan regulasi dan kebijakan Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan anggaran pendidikan bagi madrasah sudah selesai dan tidak ada lagi masalah.

Penegasan ini disampaikan Suhajar Diantoro, saat berbicara pada Pertemuaan Koordinasi Lembaga dan Kementerian yang diselenggarakan Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah, Kamis (9/6/2022), di Serpong, Kabupaten Tangerang.

Dalam pertemuan tersebut, Sekjen Kemendagri berdialog dan mendengarkan aspirasi dari peserta yang terdiri dari Kepala Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia (MAN IC) dari sejumlah provinsi, Kepala Madrasah Aliyah Kejuruan Negeri (MAKN), Kepala Madrasah Aliyah Negeri Program Kegamaan (MAN PK) dan Kepala Madrasah Aliyah Negeri unggulan lainnya.

Sekjen Kemendagri menyampaikan bahwa  dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2022 (Butir E.45), ditegaskan Pemerintah Daerah dapat menyediakan alokasi anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2022. Alokasi anggaran itu antara lain untuk pendidikan agama dan keagamaan di bawah binaan Kementerian Agama sebagai bagian integral pendidikan nasional dan pengembangan budaya keagamaan dalam rangka peningkatan akses, mutu, daya saing, dan relevansi sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam bentuk belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Sudah tidak ada masalah dalam regulasi. Tidak mungkin Bupati dan Gubernur membantu tanpa adanya dasar hukum. Jadi, kebijakan dan regulasi yang dibuat Kemendagri itu sudah clear. Bantuan dari Pemerintah Daerah kepada Madrasah itu memang sudah ada,” ujar Sekjen Kemendagri.

Suhajar Diantoro mengakui bahwa sebelumnya memang masih ada perdebatan mengenai boleh tidaknya Pemda membantu pendidikan madrasah. Sebab, ada enam urusan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, sebagaimana tertera pada pasal 9 sampai dengan pasal 26 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Keenam urusan itu adalah politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama.

“Di sinilah timbul perdebatan. Madrasah ini urusan agama atau pendidikan? Awalnya, karena di bawah Kementerian Agama, maka dianggap sebagai urusan pemerintah pusat. Tapi, sekarang kita tafsirkan bahwa madrasah masuk dalam urusan pendidikannya. Jadi, pendidikan agama seperti madrasah bisa dibantu oleh Pemda,” jelas Suhajar Diantoro disusul tepuk tangan peserta.

BOGOR KOTA, (TB) – Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia, Ma’ruf Amin kunjungi kelompok pengrajin batik di Kampung Batik, Cibuluh, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Rabu (8/6/2022).

Di kesempatan itu Wapres menyerahkan bantuan berupa modal usaha masing-masing sebesar Rp 5 juta kepada delapan orang kelompok pengrajin batik.

“Saya merasa bersyukur hari ini bisa berkunjung ke Kampung Batik Cibuluh Bogor. Saya apresiasi, perajin bisa mengembangkan batik dengan menggunakan atau memanfaatkan kearifan lokal dengan tetap mempertahankan ciri khasnya dan ramah lingkungan,” ujar Ma’ruf Amin.

Bantuan modal usaha kepada para pengrajin batik yang merupakan binaan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) ini merupakan bagian dari Program Pemberdayaan Masyarakat dengan target yang awalnya Mustahiq (penerima zakat) menjadi Muzakki (pemberi zakat).

Program ini pun sangat diapresiasi Wapres dan memberi penghargaan kepada Baznas karena dinilai berhasil mengembangkan dan membina Kampung Batik Cibuluh, sehingga mampu mengangkat perekonomian masyarakat setempat.

Wapres mengatakan, pembinaan dan kepedulian Baznas ini patut diapresiasi. Ia pun ingin agar hal ini terus didorong untuk memperluas cakupan pendampingan dan bantuannya demi perekonomian mustahiq yang lebih baik.

Selain itu ia berharap Kampung Cibuluh ini tak hanya menghasilkan batik, namun menjadi destinasi wisata industri dan batiknya bisa menembus pasar internasional.

“Saya harap nanti produk-produk dari Kampung Cibuluh bisa diekspor ke luar negeri, karena itu harus ada kreasi dan inovasi dan nanti bukan dikunjungi oleh pecinta batik dalam negeri saja, tapi juga dari luar negeri,” harapnya.

Di tempat yang sama, Ketua Baznas, Noor Achmad mengucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan Wapres Ma’ruf Amin. Ini sangat berarti dan menjadi pemompa semangat Baznas agar terus hadir di tengah masyarakat, seperti yang selama ini dilakukan.

“Alhamdulillah Wapres sangat peduli dan mengapresiasi pemberdayaan yang Baznas lakukan. Kampung Batik Cibuluh merupakan salah satu titik binaan Baznas sejak 2018 dan diresmikan Wali Kota Kota Bogor pada 2019,” katanya

Ia menuturkan, pembinaan ini diawali dengan misi membantu kesulitan yang dihadapi perajin usaha batik di Kampung Cibuluh. Baznas pun ambil bagian dalam melestarikan warisan budaya dan menjadikan Kampung Batik Cibuluh sebagai role model pemberdayaan Batik di Indonesia.

“Ini menjadi daya tarik bagi OPD lainnya untuk turut bersinergi dalam proses pengembangan Kampung Batik Cibuluh, agar hasil produksi batik Kampung Cibuluh dapat menyebar luas bukan hanya nasional tetapi juga internasional,” jelasnya.

Menurut dia, berkat pemberian modal, pelatihan dan pendampingan intensif yang dilakukan Baznas, kini Kampung Batik Cibuluh telah berkembang sangat pesat dan menjadi salah satu titik pemberdayaan Baznas yang berhasil.

Saat ini terdapat delapan kelompok pembatik yang terdiri dari Batik Sadulur, Batik Gaziseri, Batik Pancawati, Batik Melinda, Batik Melangit, Batik Bumiku, Batik Cherry dan Batik Panineungan.

“Melalui pemberdayaan UMKM ini juga Baznas berharap semakin banyak mustahiq yang terbantu dan bertransformasi menjadi muzakki di kemudian hari. Hasil ini pun tak lepas dari peran aktif muzakki yang telah berdonasi dan mendukung berbagai program pengentasan kemiskinan Baznas,” katanya. (sto/red)

CITEUREUP, (TB) – Kepala Desa Tangkil, Kecamatan Citeureup Fikriana mengaku sudah mengantongi nama oknum yang diduga mencatut dan melakukan pemalsuan tanda tangan pribadinya.

“Saya menduga Ini pasti ulah para biong-biong (Mafia Tanah) yang ada di desa Tangkil ini, dan saya sudah tau siapa-siapa saja pelakunya.” Sebutnya.

Saat ini kata Fikri, “Kami sedang mengumpulkan bukti-bukti terkait pemalsuan tanda tangan dan stempel Desa tersebut untuk kemudian melaporkannya ke pihak Polisi,” tambah Fikri.

Baca juga: Kades Tangkil Geram Ancam Laporkan Mafia Tanah Yang Palsukan Tanda Tangannya

Dan sambil mengumpulkan bukti sebanyak mungkin, selaku Kepala Desa Tangkil, Saya menghimbau kepada para pembeli yang merasa tertipu dengan ulah para Mafia Tanah (Biong) agar segera mengkonfirmasi keabsahan surat Akte Jual Beli (AJB) yang mereka miliki.

“Bagi siapapun orangnya yang merasa pernah membeli tanah di wilayah Desa Tangkil melalui perantara atau Biong diharapkan bisa hadir di kantor desa untuk mengecek apakah AJB yang mereka miliki ada tanda tangan Kades yang dipalsukan,” pintanya.

Sebelumnya, Kades Tangkil Fikriana sangat geram dengan ditemukannya beberapa Akte Jual Beli atau AJB yang didalamnya terdapat tanda tangan dirinya yang sudah dipalsukan.

” Bagaimana saya tidak geram dan kesal, bukan cuma satu kali AJB saja, tapi sudah banyak bukti dan laporan yang masuk ke saya terkait pemalsuan tanda tangan dan stempel Desa tersebut,” jelas Fikri.

Hal ini tidak bisa di ditolerir dan dibiarkan lagi kata Fikri. Saya selaku Kepala Desa Tangkil merasa sangat dirugikan atas ulah pelaku (pemalsu tanda tangan-red).

” Saat ini saya sedang mengumpulkan bukti-bukti dan menunggu para pembeli tanah atau lahan yang Akte Jual Beli (AJB) nya ada tanda tangan saya yang dipalsukan,” kata Fikri.

Dan jika sudah cukup bukti, tentu saya akan mengambil langkah tegas untuk melaporkan para oknum-oknum pemalsu dokumen negara itu ke pihak berwenang.

Sementara itu menanggapi terkait pemalsuan dan dugaan mafia tanah di Desa Tangkil itu, Kepala Seksie (Kasie) Intel Kejaksaan Negeri Cibinong Juanda,SH menyarankan untuk melaporkan hal itu ke pihak Kepolisian.

“Klo pemalsuan ttd (tanda tangan) dan kades ny yakin, bisa di laporkan ke polisi kang,” tulis Juanda  saat dikonfirmasi media ini melalui pesan singkat WhatsApp pribadinya, Kamis 09 Juni 2022.

Berdasarkan keterangan Kepala Desa Tangkil, pemalsuan tanda tangan dirinya tersebut terjadi atas 4 Akte Jual Beli (AJB) beberapa bidang tanah di wilayah desa Tangkil.
Salah satunya Akte Jual Beli atas tanah di RT 05 RW 02 3.439.000 meter persegi atas nama penjual atas nama Oding dengan pembeli atas nama Siti Nurul Hikmah. (Sto)

Baca juga: BPN Kab.Bogor Diduga Bermain di Kasus Mafia Tanah

PESAWARAN, (TB) – Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona bersama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pesawaran menyerahkan langsung Bantuan Bedah Rumah Layak Sehat (BERKAT) terhadap dua orang yaitu Sahir Hidayat dan Sumarti warga Desa Sukadadi, Kecamatan Gedong Tataan.

Dalam kesempatan itu, Dendi meminta kepada para penerima bantuan untuk bisa menggunakan bantuan tersebut dengan sebaik-baiknya. “Bantuan ini berupa uang tunai sebanyak Rp16 juta, saya yakin tidak akan cukup, maka dari itu saya berpesan kepada masyarakat untuk saling membantu, setidaknya bantuan tenaga, agar bisa sedikit mengurangi beban tetangga kita yang membutuhkan,” ungkap Dendi saat menyerahkan bantuan Berkat bersama BAZNAS Kabupaten Pesawaran, di Desa Sukadadi, Kecamatan Gedong, Kamis 9 Juni 2022.

Dijelaskannya, BAZNAS selama ini selalu hadir ditengah masyarakat dalam rangka membantu masyarakat. “Saya disini hanya mewakili saja, karena sebenarnya uang ini adalah hasil infaq dan sedekah dari seluruh ASN di Kabupaten Pesawaran serta para dermawan lainnya, yang diakomodir oleh BAZNAS dan kembali diberikan untuk masyarakat,” jelas dia.

“Saya juga berterimakasih kepada BAZNAS Kabupaten Pesawaran, karena program-programnya banyak cukup membantu masyarakat kota di Pesawaran,” timpalnya.

Sementara itu, ketua BAZNAS Kabupaten Pesawaran A. Hamid meminta kepada seluruh jajaran aparatur desa untuk ikut membantu dalam hal pengawasan. “Sejauh ini kita sudah memiliki program unggulan seperti BERKAT, BENAR dan Bapa Siji untuk masyarakat yang sumber dananya merupakan infaq dan sedekah dari para dermawan dan ASN dilingkungan Pemkab Pesawaran, yang tentu saja tidak lepas dari dukungan Bupati Pesawaran,” ucap dia.

“Oleh sebab itu, tolong pak Kades beserta jajarannya untuk bisa membantu mengawasi agar bantuan yang diberikan bisa benar-benar bermanfaat,” tukas dia.

(Oby / Rif)

DEPOK, (TB) – Dua anggota Panwascam kota Depok direncanakan kembali untuk diperiksa penyidik kejaksaan negeri (Kejari) Depok, Rabu (08/06/2022). Mereka diperiksa di ruang inteljen Kejari Depok.

Berdasarkan informasi yang dihimpun tugasbangsa.com, dua orang yang diduga merupakan anggota panwascam tersebut diperiksa terkait kasus dugaan tindakan pidana korupsi dana hibah pemilihan walikota ( pilwalkot ) kota Depok tahun 2020 sebesar 15 miliar.

Dari sebelumnya diberitakan ini, sejumlah anggota panwascam kota Depok diperiksa penyidik kejaksaan negeri ( Kejari ) kota Depok ada tiga orang dari pihak panwascam yang diperiksa, Mereka adalah ketua, bendahara, dan sekertaris di salah satu panwascam kota Depok. Pemeriksaan dilakukan hari Rabu ( 08/06/2022 )

Baca juga: 416 Proyek Pengadaan di Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor Diduga Bermasalah, CBA Dorong Kejari Lakukan Penyelidikan

Ketua Bawaslu kota Depok, Luli Barlini membenarkan informasi tersebut.
Panggilan yang dilakukan menindaklanjuti pemeriksaan yang dilakukan kejaksaan negeri ( Kejari ) kota Depok yang sebelumnya.

“itu terkait sambungan pemeriksaan kemarin, meminta keterangan”, kata Luli Barlini dikonfirmasi tugasbangsa.com Rabu (08/06/2022 ).

” Iya ( pemanggilan terkait dana hibah 15 miliar pada pilkada 2020 ) untuk memita keterangan saja”, pungkasnya.

Hingga berita ini ditulis media ini masih belum menerima keterangan resmi dari kejari Depok meski telah mengkonfirmasi hal tersebut.( Ferdinal).

Baca juga: Komisi Yudisial Jangan Intervensi Kasus Suap IUP Batubara Tanah Bumbu

KAB,BANDUNG, (TB) – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berjanji, akan membangun lagi jembatan yang berada di aliran sungai Ciwidey  yang roboh akibat banjir bandang di Desa Tenjolaya  Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung.

Hal tersebut disampaikan Ridwan Kamil dalam kunjungan kerjanya yang didampingi Wabup Syahrul Gunawan dan Kepala Desa Tenjolaya Ismawanto Somantri, Rabu (8/6/2022).

Baca juga: Pengganti Almarhum Oded WaliKota Bandung Yana Mulyana Resmi Dilantik

Dalam pembangunan pihaknya akan berkordinasi dengan  Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum.

Menurutnya, bencana yang kerap terjadi si Jawa Barat berhubungan dengan air atau bencana hidro-meteorologi. Bencana yang kerap terjadi adalah penanganan genangan banjir, sementara yang longsor hingga banjir bandang yang berada di dataran miring, ungkap Gubernur.

Ditempat yang sama Kades Tenjolaya Ismawanto Somantri merasa bangga kepada Gubernur Ridwal Kamil yang lagi ditimpa musibah, namum beliau tetap tegar dan tetap peduli terhadap warga yang dipimpinnya.

Biarpun baru dikunjungi Bapak Gubernur Ridwan Kamil dan Wakil Bupti Bandung Syahrul Gunawan, tapi masyarakat merasa terobati dengan kunjungan seorang figur pimpinan yang dangat peka terhadap masyarakatnya.

Sangat berterima kasih kepada semua komponen yang telah peduli terhadap jembatan roboh yang diakibatkan banjir bandang ini.  Dan kami berharap perbaikan jembatan yang sangat dibutuhkan masyarakat ini cepat terealisasi, ungkap Kades Tenjolaya Iswanto Somantri. ( Kurniawan)