JAKARTA, (TB) – Peningkatan jaminan kesehatan yang diiringi dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional mendapat dukungan dari berbagai Kementerian/Lembaga hingga Pemerintah Daerah. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly saat menerima kunjungan Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan), Ghufron Mukti menyambut positif dan mengatakan akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menindaklanjuti Inpres ini, Senin (04/04/2022)

“Kami akan melakukan koordinasi secara bertahap dengan Direktorat terkait untuk dapat membentuk regulasi sebagai bentuk konkrit Instruksi Presiden tersebut,” ujar Menkumham di ruang kerjanya.

Instruksi Presiden Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional merupakan bentuk kolaborasi bersama untuk memastikan bahwa seluruh penduduk Indonesia dapat terlindungi kesehatannya melalui program JKN-KIS. Kementerian Hukum dan HAM sendiri diminta untuk dapat membuat regulasi agar keanggotaan aktif JKN-KIS dijadikan sebagai syarat untuk permohonan paspor, pencatatan karya cipta, maupun pelaku badan usaha.

Menkumham berharap optimalisasi Program JKN-KIS ini juga sejalan dengan peningkatan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat, Mulai dari fasilitas, pelayanan, serta kemudahan untuk mengakses layanan kesehatan.

“Pada prinsipnya Kami mendukung semua inovasi dan optimalisasi yang dilakukan. Tetapi yang terpenting diskriminasi dalam pelayanan harus dihilangkan, agar masyarakat memiliki hak dan akses yang sama dalam mendapatkan pelayanan kesehatan,” kata Yasonna.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti menjelaskan bahwa perlunya kolaborasi, edukasi, dan sosialisasi publik agar masyarakat dapat menyadari pentingnya perlindungan akses layanan kesehatan melalui program JKN-KIS.

“Program ini sebagai bentuk komitmen Pemerintah untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat terlindungi jaminan kesehatan. Oleh sebab itu, pemerintah menginstruksikan 30 kementerian/lembaga tersebut untuk mensyaratkan JKN-KIS dalam berbagai keperluan. Sekali lagi, bukan untuk mempersulit, melainkan untuk memberikan kepastian perlindungan jaminan kesehatan bagi masyarakat,” kata Ghufron.

Dirut BPJS mengatakan saat ini 86% penduduk Indonesia telah memperoleh perlindungan jaminan kesehatan dengan menjadi peserta Program JKN-KIS. Cakupan kepesertaan ini termasuk penduduk miskin dan tidak mampu, yang dibiayai oleh pemerintah sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). Para pensiunan ASN/TNI/POLRI pun otomatis sudah menjadi peserta JKN-KIS. Tahun 2024, diharapkan 98% rakyat Indonesia bisa terlindungi JKN-KIS sesuai dengan Target Rencana Pembangunan Menengah Jangka Panjang. (Red)

JAKARTA, (TB) – Bulan Suci Ramadhan tak hanya penuh hikmah. Bulan ini juga menjadi ajang untuk berlatih menempa diri, menjalani hari dengan kesadaran beribadah dan berbenah untuk menjadi lebih baik termasuk dalam perubahan mental.

Kilasan catatan ini disampaikan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyambut datangnya Ramadhan tahun ini. Firli mengatakan, bulan suci ini idealnya disambut dengan kesadaran yang kuat bahwa umat Muslim akan memasuki arena latihan.

“Jika kesadaran itu kuat, maka kita tidak saja akan menjalani hari-hari dengan kesadaran beribadah tetapi juga kesadaran untuk berubah. Dan itulah sebabnya saya merasa Ramadhan dapat menjadi medium perubahan mental yang masif,” ungkap Firli.

Firli juga menambahkan, jika dikaitkan dengan pemberantasan korupsi, maka kesadaran utama yang dibangun oleh bulan Ramadhan adalah kesadaran tentang adanya pengawasan Tuhan. Jika puasa adalah untuk Tuhan dan Tuhan sendiri yang mengawasi semuanya, maka sikap mental terpenting yang harus lahir dari ibadah puasa adalah perasaan bahwa kita sedang diawasi.

“Mentalitas menahan haus dan lapar sambil diawasi oleh Sang Pencipta adalah kombinasi yang sempurna untuk menyadari, apa pun yang kita lakukan terutama sebagai pejabat negara mustahil menghindar dari pengawasan Tuhan,” kata Firli.

Kesadaran akan pengawasan Tuhan ini menurut  Firli juga manifestasi dari sikap mental Pancasila sila pertama yaitu Ketuhanan yang Maha Esa. Kesadaran diawasi dan pengawasan Tuhan bukanlah untuk mempersulit, tetapi dalam rangka mendewasakan dan mematangkan. Tanpa adanya kultur yang dewasa dan bertanggung jawab, tradisi kenegaraan yang baik tak akan mungkin terbangun.

Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadhan 1443 H/2022 M. Semoga arena latihan satu bulan ini akan menempa dan membentuk kesadaran yang sama dalam kita menunaikan amanah masing-masing, karena meski kita bisa luput dari hukum dan manusia namun kita tak pernah lepas dari pengawasan Tuhan. Marhaban Ya Ramadhan. (Red)

KOTA BOGOR, (TB) – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi memastikan kereta api jalur Bogor-Sukabumi sudah bisa dinikmati publik pada pekan depan.

Hal itu disampaikannya saat melakukan uji coba kereta api lintas Bogor-Sukabumi bersama Wali Kota Bogor Bima Arya, Minggu (3/4/2022).

Rombongan yang berangkat dari Stasiun Paledang, Kota Bogor pada jam 14.07 WIB dan tiba dengan lancar di Stasiun Cicurug, Kabupaten Sukabumi pada jam 14.50 WIB atau ditempuh dengan waktu sekitar 40 menit.

“Saya untuk kesekian kalinya melakukan inspeksi jalur dari Bogor ke Sukabumi. Tidak lain karena perintah Pak Presiden untuk memastikan konektivitas yang vital. Atas inspeksi ini kita bisa pastikan akhir minggu ini, masyarakatnya Pak Wali sudah bisa jalan-jalan ke Sukabumi. Dengan waktu yang lebih cepat dan kapasitas yang lebih banyak,” ujar Budi Karya.

Menurut Budi, jalur Bogor-Sukabumi adalah satu perjalanan yang penuh histori. Secara ekonomis, melayani banyak masyarakat dan barang-barang.

“Kemenhub melakukan suatu upaya rekayasa konstruksi yang mengurangi ketinggian dan membuat jalur ganda antara Bogor menuju Cicurug. Gunanya untuk agar kapasitas daripada kereta itu bertambah. Dari 5 (gerbong) menjadi 8. Dan kecepatannya meningkat, tadinya lebih dari 100 menit menjadi 80 menit,” tandasnya.

Sementara Walikota Bogor Bima Arya mengaku nyaman sekali menaiki kereta Bogor-Sukabumi tersebut. Ditambah, ada suguhan pemandangan di titik-titik tertentu.

Nyaman sekali. Tadi (uji coba) kecepatannya masih 40 km/jam tapi nanti kata Pak Menhub masih bisa ditambah. Ketika nanti sudah normal, uji coba selesai, kecepatan akan bisa bertambah. Jadi waktu tempuh akan bisa cepat lagi. Mungkin 20 menit lbh cepat “dari waktu tempuh biasa nantinya,” ungkap Bima.

Untuk menunjang itu, kata Bima, Pemkot Bogor akan berkolaborasi dengan Kemenhub dan PT KAI guna membangun fasilitas pendukung, khususnya di sekitar Stasiun Paledang yang akan dibuat skybridge atau jembatan layang terintegrasi.

“Sekarang sedang proses lelang. Akan dibangun skybridge dari Stasiun Bogor menuju Stasiun Paledang dan terhubung juga ke Alun Alun. Pak Menteri tadi menyarankan beberapa penyempurnaan untuk desain teknisnya. Insya Allah akan dibangun tahun ini dan akan selesai tahun depan atau sekitar 10 bulan,” terang Bima.

(Red)

DEPOK, (TB) – Ahmad Badri Ketua DPC Himpunan Wiraswasta Miyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Cabang Kota Depok menghimbau kepada masyarakat agar tidak panik terkait dengan rencana pemerintah yang akan menaikan harga bahan bakar minyak jenis Pertalite dan Gas Elpiji 3 Kg.

Di katakan Ahmad Badi bahwa saat ini stok ga elpiji atau gas melon untuk Kota Depok masih terbilang aman, untuk itu pihak menghimbau masyarakat agar tidak resah dengan rencana perubahan harga tersebut.

“Itu kan rencana Pemerintah sedangkan kami belum mendapatkan info apa-apa terkait akan hal tersebut,” ungkapnya saat di hubungi awak media,Senin (04/04/2022)

Sedangkan terkait dengan stok gas di Depok pihaknya kembali menekankan bahwa sampai saat ini kebutuhan gas melon masih dalam taraf aman.

“InsyaAllah untuk menghadapi Ramadhan ini stock cukup, jika nanti dirasakan bakal ada kekurangan kita akan minta pemda dan pertamina utuk berikan dropping,” jelasnya.

Di jelaskan bahwa kebutuhan gas melon untuk saat ini kota depok mencapai angka 1.8 juta tabung perbulan dan di rasa kebutuhan tersebut aman hingga jelang ramadhan.(Hetti)

LAMPUNG, (TB) – Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, menyambut baik program Pemda Menyapa yang akan digulirkan RRI Bandar Lampung. Selain itu dengan program tersebut Gubernur berharap Pemerintah menjadi lebih dekat dengan masyarakat.

Pernyataan Gubernur Arinal tersebut, disampaikan ketika menerima audiensi Kepala RRI Bandar Lampung, di Mahan Agung, Rumah Dinas Gubernur Lampung, Senin (4/4/2022).

Gubernur juga mempersilahkan pihak RRI Bandar Lampung menjadwalkan kegiatan tersebut. Bahkan menegaskan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Lampung yang menjadi narasumber.

“Silahkan saja jadwalkan nanti yang menjadi narasumber tidak harus Gubernur, tapi bisa kepala OPD bergantian menyampaikan informasi pembangunan sesuai dengan tupoksi Dinasnya masing-masing,” Kata Gubernur Arinal.

Pada kesempatan tersebut juga Gubernur Arinal, mengucapkan selamat datang kembali ke Lampung dan selamat bertugas kepada Kepala LPP RRI Zahral Mutzaini yang baru menggantikan pejabat lama Joko Purnomo.

Sementara pada kesempatan tersebut, Zahral Mutzaini Kepala LPP RRI Bandar Lampung, yang baru menggantikan Joko Purnomo memperkenalkan diri dan menyampaikan salam Kepada Gubernur Lampung

Menurut Zahral Mutzaini tugas RRI, yang diamanatkan oleh Direksi adalah untuk membantu Pemerintah Daerah dalam menginformasikan pembangunan

“Menindaklanjuti hal tersebut, RRI Bandar Lampung merencanakan membuat program *Pemda Menyapa dimana isinya adalah penyampaian informasi pembangunan Pemerintah Daerah,” Kata Zahral Mutzaini.

Hadir juga dalam kegiatan secara langsung tersebut Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung dan Jajaran LPP RRI Bandarlampung.

( Dr / Rls )

DEPOK, (TB) – Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Depok melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pasar Sukatani di Kecamatan Tapos. Sidak ini guna memantau perkembangan harga kebutuhan pokok menjelang Ramadan 1443 Hijriah.

Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono mengungkapkan, dari hasil monitoring ditemukan beberapa jenis komoditas mengalami kenaikan harga. Kendati demikian, imbuhnya, pasar tidak sepi pembeli.

“Karena menjelang Ramadan banyak harga merangkak naik, tiap tahun ke tahun selalu terjadi (kenaikan harga),” ungkapnya kepada awak media, usai melakukan monitoring harga di Pasar Sukatani, Kecamatan Tapos, Sabtu (02/04/22).

Berdasarkan pantauan langsung di Pasar Sukatani, lanjut Imam Budi, komoditas yang mengalami kenaikan harga di antaranya minyak goreng kemasan sekitar Rp 26-27 ribu/liter, daging sapi semula Rp120 ribu/kg menjadi Rp150 ribu/kg. Kemudian, ayam broiler semua Rp 30 ribuan/kg menjadi Rp 50 ribu/kg.

Dikatakannya, Pemkot Depok akan terus memantau perkembangan harga bahan kebutuhan pokok setiap harinya di seluruh pasar selama bulan puasa. IBH juga mengimbau kepada masyarakat agar bijak dalam membeli kebutuhan bahan pokok karena stoknya aman.

“Kami memastikan ketersediaan stok barang ada, mudah-mudahan kenaikan harga tidak terjadi begitu lama. Harga stabil inflasi terjaga,” ucapnya.

Di tempat yang sama, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kota Depok, Adnan Mahyudin menambahkan, kenaikan harga hampir serentak di lima pasar tradisional yang dikelola oleh Pemkot Depok. Yaitu Pasar Agung, Pasar Musi, Pasar Tugu, Pasar Kemiri Muka, dan Pasar Cisalak.

“Kami berharap selama bulan Ramadan ini masyarakat melakukan konsumsi secara wajar, berjualan secara jujur dan bijak, berbelanja secara bijak sesuai kebutuhan, menerapkan pola hidup sederhana. Kami juga mengajak masyarakat untuk melakukan diversifikasi makanan, baik dari bahan maupun cara pengolahannya,” tandasnya.

Sementara itu baik masyarakat maupun pedagang menginginkan agar pemerintah mampu untuk menstabilkan harga-harga yang mulai merangkak naik, hal tersebut tentu bukan tanpa alasan pasalnya harga minyak goreng yang awalnya mencapai harga Rp 14.000 kini mencapai harga hampir menyentuh Rp 50.000 hal ini tentu memberatkan masyarakat.

“Tolong pak di bantu kami masyarakat kecil saat ini saja minyak curah sudah mulai langka di pasaran kalau sudah begini bagaimana apakah tidak ada solusinya,” katanya. (Hetti)

PESAWARAN, (TB) – Polres Pesawaran Satuan Reserse (Satres) Narkoba selama 14 hari melakukan Operasi Anti Narkoba (Antik)  berhasil mengungkap kasus sebanyak 19 perkara, pengembangan dua dengan total 21 perkara yang berhasil diungkap, Sabtu (2/4/2022).

Hal itu disampaikan Kapolres Pesawaran AKBP Pratomo Widodo saat menggelar Konferensi Pers di halaman Mapolres setempat,

“ Dari 21 Perkara yang diungkap ada 27 tersangka yang diamankan, 26 tersangka laki-laki dan satu perempuan, dengan dua jenis barang bukti berupa sabu dan tembakau gorila atau sinte,” Kata Kapolres.

Kapolres melanjutkan,
“ Dalam ungkap kasus itu ada beberapa kecamatan yang menjadi tempat kejadian perkara (TKP), Kecamatan Tegineneng dua TKP, Gedong Tataan empat TKP, Kedondong tiga TKP, Teluk Pandan dua TKP, Way Lima satu TKP, Way Khilau satu TKP, Way Ratai satu TKP, dan Negeri Katon lima TKP,” Ujarnya.

Menurutnya, dari barang bukti narkoba yang diamankan, bisa menyelamatkan 940 jiwa penyalahgunaan narkoba.

“ Pelaku penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Pesawaran ini masih cukup banyak, jadi kita akan berkomitmen untuk terus menekan, menanggulangi, memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkoba,” Tegasnya.

Kapolres menambahkan,
“ Jadi untuk TKP paling banyak itu ada di Kecamatan Negeri Katon, maka daerah itu akan mendapatkan atensi perhatian untuk penertiban dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba,” Tutupnya.

( Oby / Rls )

PESAWARAN, (TB) – Polres Pesawaran selama kurang lebih satu bulan mengelar Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat), Satreskrim Polres Pesawaran berhasil mengungkap sebanyak 12 kasus perkara dengan 10 tersangka, Sabtu (2/4/2022).

Kapolres Pesawaran AKBP Pratomo Widodo mengatakan, dari 12 perkara ada beberapa tersangka yang dilakukan tindakan tegas karena melawan dan berusaha untuk mencederai membahayakan petugas.

“ Pelaku yang kita lakukan tindakan tegas ini juga merupakan pelaku residivis yang sudah berulangkali melakukan kejahatan,” kata Pratomo saat menggelar Konferensi Pers di halaman Mapolres Pesawaran.

Dirinya menjelaskan, dalam operasi Pekat yang dilakukan ada beberapa kasus yang berhasil diungkap seperti kasus Curat, Curas, Curanmor, Sajam, Perjudian, tindak pidana pertambangan, pencabulan anak di bawah umur, persetubuhan anak dibawah umur, kasus yang menjerat Ketua LSM GMBI Distrik Kabupaten Pesawaran Abdul Manaf, serta penipuan dan penggelapan ada tiga perkara.

“ Kasus penipuan dan penggelapan ini ada sembilan jenis barang bukti kendaraan roda dua dengan modus operandinya adalah dengan menawarkan pembelian motor sistem COD, dan ketika motor diantarkan oleh korban lalu pelaku membawanya ketempat sepi dan di rampas,” Jelasnya.

“ Tak hanya itu saja, pelaku itu juga melakukan modus dengan mengaku-ngaku sebagai petugas leasing yang akan menarik motor milik korban,” Ujarnya.

Dirinya menyampaikan, apabila ada masyarakat yang merasa kehilangan atau memiliki kendaraan tersebut dapat datang ke Polres Pesawaran dan mengambil kendaraannya.

“ Masyarakat yang merasa memiliki bisa mengambil kendaraan di Polres Pesawaran dengan dibuktikan membawa surat-surat yang dimilikinya,” Tutup Kapolres Pesawaran.

(Oby / Rls)

KOTA BOGOR, (TB) – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor mengalokasikan lima formasi disabilitas pada pembukaan CPNS Tahun Anggaran 2021. Dari lima formasi yang terdiri dari satu formasi analis kemasyarakatan, tiga formasi apoteker dan satu formasi perekam medis, hanya ada satu peserta disabilitas tuna netra yang dinyatakan lolos seleksi.

Satu peserta ini bernama Galih Purnama, warga Kota Bandung yang lolos formasi analis kemasyarakatan yang ditugaskan di Kecamatan Bogor Selatan. Raut wajah bahagianya pun terpancar usai menerima SK CPNS di Alun-Alun Kota Bogor, Jumat (1/4/2022). “Saya tidak menyangka bisa lolos, tapi saya belajar, mempersiapkan yang terbaik dan yang terpenting ikhtiar serta doa, Alhamdulillah saya lolos,” kata Galih.

Lulusan D4 Kesejahteraan Sosial ini menceritakan, ia mengetahui informasi pembukaan CPNS dari internet dan ternyata di Pemkot Bogor ada formasi CPNS untuk disabilitas dan menjadi satu-satunya kota yang formasi disabilitasnya sesuai dengan latar pendidikannya.

“Formasi ini biasanya diisi non disabilitas, tapi di Kota Bogor formasi ini untuk disabilitas dan bisa untuk tuna netra selama memenuhi syarat pendidikan. Saya lolos seleksi administrasi, lolos SKD dan SKB dengan nilai terbaik,” ujarnya.

Galih mengaku mengikuti tes CPNS untuk kedua kalinya. Pada 2019 ia pernah mengikuti tes CPNS di Dinas Sosial (Dinsos) Pemprov Jawa Barat, namun tidak lolos seleksi. Setelah itu ia pun bertekad untuk belajar sekaligus memahami bagaimana tes seleksi bagi tuna netra.

“Motivasinya saya ingin mengabdi ke masyarakat, dimanapun saya kerja saya ingin bisa bermanfaat dan bisa mandiri. Buat teman-teman, baik disabilitas dan non disabilitas harus terus semangat belajar untuk meningkatkan kemampuan diri, tidak lupa disertai ibadah dan doa, itu juga penting karena Tuhan yang menentukan jalan hidup kita,” katanya. (Sto/Red)

JAKARTA, (TB) – Saat ini harga minyak goreng naik cukup tinggi sebagai dampak dari lonjakan harga minyak sawit di pasar internasional. Untuk meringankan beban masyarakat, Presiden Joko Widodo memutuskan bahwa pemerintah akan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng bagi masyarakat.

Demikian disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dalam keterangannya di Istana Merdeka, Jakarta, pada Jumat, 1 April 2022.

“Bantuan itu akan diberikan kepada 20,5 juta keluarga yang termasuk dalam daftar Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH), serta 2,5 juta PKL yang berjualan makanan gorengan,” ungkap Presiden.

Lebih lanjut, Presiden menuturkan bahwa bantuan akan diberikan sebesar Rp100 ribu setiap bulannya. Pemerintah memberikan bantuan tersebut untuk tiga bulan sekaligus, yaitu April, Mei, dan Juni, yang akan dibayarkan di muka pada bulan April 2022 sebesar Rp300 ribu.

“Saya minta Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, dan TNI serta Polri berkoordinasi agar pelaksanaan penyaluran bantuan ini berjalan dengan baik dan lancar,” tandasnya. (Red)

Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden