PARUNGPANJANG, (TB) – Sesuai anjuran Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor,  Sekolah Dasar Negeri (SDN)  01 Cikuda Parungpanjang baru – baru ini telah  melaksanakan kegiatan vaksinasi tahap ke 2, usia 6 sampai 12 tahun bertempat di halaman sekolah, pada jumat 11/02/2022.

Hasan Spd. MM selaku Kepala sekolah SD. Negeri cikuda 01, saat ditemui Awak media tugas bangsa dirinya mengatakan alhamdulilah pada hari ini kami telah  melaksanakan kegiatan vaksinasi untuk siswa dan siswi anak didik kami , vaksinasi pada tahap ke 2 ini yang berjumlah ada 400 siswa dan siswi disekolah dasar negeri (SDN) cikuda 01, dan pada vaksinasi tahap pertama hanya 300 siswa dan siswi yang telah  melaksanakan vaksinasi, Karena pada tahap vaksinasi yang pertama anak anak pada takut untuk vaksin dan mereka langsung pulang.  ujar Hasan selaku kepala kepala sekolah dasar negeri cikuda 01.

Harapan kami untuk Vaksinasi tahap yang ke 2 ini, anak anak didik kami bisa dapat tervaksin semua,karena pada waktu tahap pertama ada sebagian anak anak yang belum melaksanakan Vaksinasi.
Selanjut kami hugs mengucapkan terimakasih kepada pemerintah daerah kabupaten bogor, dan pemerintah dinas kesehatan, karena kegiatan ini dapat terselenggara berjalan dengan baik, khususnya  untuk program Vaksinasi usia 6 sampai 12 tahun. Ungkapnya

Turut Hadir juga kapolsek parungpanjang Kompol Wagiman, kepala sekolah SD Negeri cikuda 01, para guru SD negeri cikuda 01, dan para medis dari dinas kesehatan puskemas  parungpanjang. pungkasnya.(Hendrik)

KOTA BOGOR, (TB) – Pemerintah Kota Bogor bersama TNI/Polri terus mengakselerasi pemberian vaksin lanjutan dosis ketiga atau booster. Hingga Jumat (11/2/2022) siang, Kementerian Kesehatan RI mencatat vaksinasi booster di kota hujan sudah mencapai 10,43 persen atau 85.496 sudah tervaksin.

Di Jawa Barat, pemberian vaksin dosis ketiga Kota Bogor masih menjadi yang tercepat. Disusul Kota Bandung dengan capaian 8,37 persen, Kota Cirebon 6,24 persen dan Kota Cimahi 6 persen. Sementara kota/kabupaten lainnya masih di bawah 5 persen.

Wali Kota Bogor Bima Arya mengajak masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan untuk segera dilengkapi vaksinnya. “Tolong sampaikan kepada semua, yang belum dosis kedua segera, yang belum di booster segera, karena kalau sudah lengkap vaksinnya, walaupun terpapar si omicron maka gejalanya akan ringan saja. Ini bukan asumsi, ini berdasarkan data,” ungkap Bima Arya saat meninjau pelaksanaan vaksin di Gereja Kristus, Jalan Siliwangi, Bogor Timur, Jumat (11/2/2022).

Ia menambahkan, meski omicron gejalanya ringan, namun apabila lansia dan memiliki komorbid dan belum divaksin, ini merupakan golongan yang rentan. “Data-data menunjukan, yang parah, yang meninggal lebih dari 60 persen belum divaksin. Makanya kemudian kita genjot, kita percepat vaksinasi,” ujarnya.

Angka vaksinasi di Kota Bogor, lanjut Bima, termasuk salah satu yang tertinggi akselerasinya. Dosis satu sudah 103 persen, dosis dua 90 persen, booster 90 persen. “Untuk lansia dosis satu 81 persen, dosis dua 72 persen dan 24 persen lansia yang sudah di booster. Remaja sudah 114 persen dosis satu, dosis dua 101 persen, dosis booster sedang berlangsung. Untuk anak 6-11 tahun dosis satu 96 persen, dosis dua 78 persen,” terang Bima.

Sementara itu, Komandan Kodim 0606/Kota Bogor Kolonel Inf. Roby Bulan mengatakan percepatan vaksinasi di Kota Bogor sangat diapresiasi oleh pimpinan, baik dari angkatan darat maupun pemerintah pusat.

“Vaksinasi ini penting, kita mendapatkan arahan dari pimpinan, khususnya lansia dan anak-anak seperti yang dilaksanakan hari ini. Kita percepat, ajak saudara, rekan untuk segera di vaksin booster. Sentra-sentra sudah diperbanyak, ada di kecamatan, ada di puskesmas, pusat perbelanjaan, gedung serba guna dan sekolahan,” ajak Dandim.

“Dengan vaksin ini salah satu upaya mencegah dan memutus mata rantai penyebaran Covid, kemudian meminimalisir dampak apabila terpapar covid. Sehingga kalau pun kena, ringan saja. Cepat sembuhnya. Jadi tidak banyak yang masuk rumah sakit. Alhamdulillah selama gelombang omicron ini, yang meninggal masih nol. Kita wajib bersyukur,” pungkasnya (Sto)

LAMPUNG TIMUR, (TB) – Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, memantau secara daring pelaksanaan Vaksinasi Massal Lanjutan Booster COVID-19, di seluruh Indonesia termasuk di Wilayah Kabupaten Lampung Timur, pada Hari Kamis (10/2/2022).

Pelaksanaan Vaksinasi Massal COVID-19, di Kabupaten Lampung Timur, yang dipusatkan di Balai Desa Taman Bogo, Kecamatan Purbolinggo, dipantau oleh Kapolda Lampung yang diwakili oleh Irwasda Kombes Pol Drs. Eddy Hermanto, M.M, M.H., didampingi Dir Lantas Kombes Pol Raden Romdhon Natakusuma, S.H., S.I.K. dan Auditor Madya TK III Itwasda Kombes Pol Bramono purnomo Nugroho.

Kapolres Lampung Timur AKBP Zaky Alkazar Nasution, S.H., S.I.K., M.H., didampingi Komandan Kodim 0429 Letkol Czi Indra Puji Triwanto, dan Ketua DPRD Lampung Timur H. Ali Johan Arif menyambut dan mendampingi langsung proses pemantauan Vaksinasi Massal Lanjutan Booster COVID-19, di Balai Desa Taman Bogo, Kecamatan Purbolinggo, oleh Irwasda Polda Lampung Kombes Pol Drs. Eddy Hermanto, M.M, M.H., dan jajarannya.

Pada kesempatan tersebut Irwasda Polda Lampung Kombes Pol Drs. Eddy Hermanto, M.M, M.H., terus menghimbau kepada masyarakat, untuk melakukan Vaksinasi COVID-19 baik tahap 1, 2, dan 3 (Booster), demi mengantisipasi terpaparnya COVID-19.

“Kami mengharapkan kepada masyarakat agar tetap melaksanakan pola hidup sehat, memakai masker, meminimalisir kegiatan berkerumun, rajin mencuci tangan, agar terhindar dari COVID-19,” kata Kombes Pol Drs. Eddy Hermanto, M.M, M.H.

Sementara Kapolres Lampung Timur AKBP Zaky Alkazar Nasution, S.H., S.I.K., M.H. menyampaikan bahwa, kegiatan Vaksinasi Massal Lanjutan Booster COVID-19 kali ini, dilaksanakan dengan melibatkan Instansi terkait, dan menyediakan 700 Dosis Vaksin, untuk dosis 1, 2, dan 3 (Booster), bagi warga masyarakat.

“Kabupaten Lampung Timur saat ini berada dalam status PPKM Level 2, oleh karena itu kami mengharapkan masyarakat terus mematuhi Protokol Kesehatan, untuk menghindari penyebaran COVID-19,” kata Kapolres Lampung Timur AKBP Zaky Alkazar Nasution. (Damanik)

MAJALENGKA, (TB) – Dalam rangka mempercepat program vaksinasi khususnya bagi anak usia 6-11 Tahun Kapolres Majalengka AKBP Edwin Affandi meninjau langsung alur dan proses jalannya vaksinasi anak usia 6-11 Tahun di SDN 1 Cicenang Majalengka dan mengikuti Vicon Kapolri Jenderal Polisi Drs.Listyo Sigit Prabowo terkait Vaksinasi Serentak Indonesia di Mandalika Lombok NTB.Jumat (11/02/2022).

Turut hadir mendampingi Kapolres Majalengka AKBP Edwin Affandi dalam kwgiatan tersebut diantaranya Kabag Ops Polres Majalengka Kompol Firman Taufik, Waka Polsek Cigasong Iptu Adam Malik, Kanit PIDM Sie humas Polres Majalengka Ipda Hendra, Kepala Sekolah SDN 1 Cicenang H.Eman dan Muspika Kecamatan Cigasong.

Kapolres Majalengka AKBP Edwin Affandi dalam kesempatan tersebut mengucapkan terimakasih dan mengapresiasi kepada tim Vaksinator dari Dokes Polres Majalengka, Polsek Cigasong bersama Steakholder terkait atas pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Percepatan Vaksinasi Covid -19 bag Anak Anak usia 6-11 tahun Dosis Dua,”pungkasnya.

Percepatan Vaksinasi Covid 19 ini dilaksanakan untuk mengantisipasi Kasus Covid 19 Varian baru Omicron, Selain itu, Ia juga berharap media turut aktif menyampaikan edukasi kepada masyarakat untuk segera melaksanakan vaksinasi, dan penerapan disiplin prokes, karena covid-19 saat ini menjadi perhatian utama bersama sehingga dengan percepatan vaksinasi nasional dan vaksinasi terhadap Lansia, anak dan Vaksinasi Lanjutan (Booster) dapat membantu pemerintah dalam upaya mencegah dan memutus mata rantai penyebaran covid-19,”tuturnya.

“Kami tetap menghimbau kepada seluruh warga masyarakat yang sudah melaksanakan vaksin, jangan lupa agar tetap menerapkan protokol kesehatan dalam aktifitasnya, sehingga memutus mata rantai penyebaran virus covid -19,” tutup Kapolres Majalengka AKBP Edwin Affandi. (Damanik)

LAMPUNG TIMUR, (TB) – Program Bedah Rumah ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam rangka HUT Brigade Infanteri 4 Marinir/BS ke 18 yang diresmikan secara langsung oleh Komandan Brigade Infanteri 4 Marinir/BS Kolonel Marinir Harry Indarto, S.E., M.M. bertempat di rumah Kopka Marinir Khusnadi anggota Batalyon Infanteri 7 Marinir, Desa Sukaraja Tiga, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur . Kamis (10/02/2022).

Pelaksanaan bedah rumah dilakukan oleh Prajurit  Kompi Markas Yonif 7 Marinir yang dipimpin oleh Letda Mar Marsudi selaku Katim pembangunan. Proses pembangunan mulai tanggal 4 Januari sampai dengan selesai pada tanggal 2 Februari 2022.

Peresmian program bedah rumah ditandai dengan penekanan tombol sirine dan pemotongan pita oleh Komandan Brigade Infanteri 4 Marinir/BS, dan dilanjutkan penyerahan cinderamata kepada Kopka Mar Khusnadi berupa 1(satu) unit sebuah sepeda motor Honda Suprafit baru langsung dari dealer.

Dalam kesempatan ini Komandan Batalyon Infanteri 7 Marinir Letkol Marinir Mario Steven, M.Tr.Opsla., menyampaikan,

” Bahwa program bedah rumah ini merupakan bentuk kepedulian dari Komandan Brigade Infanteri 4 Marinir/BS kepada seluruh anggotanya, khususnya anggota Batalyon Infanteri 7 Marinir” Katanya.

” Saya harapkan untuk anggota yang menerima program bedah rumah agar merawat rumah dengan sebaik mungkin sehingga nyaman dan sehat di jadikan sebagai tempat tinggal bersama keluarga” Ujar Danyonif 7 Marinir.

Peresmian bedah rumah ini, dihadiri oleh Danbrigif 4 Marinir/BS Kolonel Marinir Harry Indarto S.E.,M.M., beserta staf, Komandan Batalyon Infanteri 7 Marinir Letkol Marinir Mario Steven, M.Tr.Opsla., Komandan Batalyon Infanteri 9 Marinir Letkol Marinir Bondan Prakoso, Dankima Brigif 4 Marinir/BS Mayor Marinir Halilintar, pengurus Jalasenastri Cabang 7, Ketua Rating A beserta pengurus dan Tokoh Masyarakat Desa Sukaraja Tiga.

( Dr / Rls )

Oleh: Arieyanto Wertha, SH MH.

TUGASBANGSA.COM, – Untuk menyelesaikan kasus sengketa tanah antara Masyarakat Adat 5 Keturunan Kampung Bandardewa, Kabupaten Tulangbawang Barat, Provinsi Lampung dengan PT Huma Indah Mekar (PT HIM), tampaknya Presiden dan Kapolri perlu turun tangan langsung sebagai wujud dan implementasi atas Instruksi yang disampaikan untuk memberantas mafia tanah yang menggurita di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Keterlibatan oknum pejabat pemerintah dan oknum aparat penegak hukum begitu terstruktur sistematis dan masif (TSM), melindungi dan bekerjasama dengan oligarki dengan cara melawan hukum, menyerobot, merampas, menguasai tanah-tanah rakyat tanpa alas hak yang dapat di pertanggung jawabkan.

Masyarakat Adat 5 Keturunan Kampung Bandardewa sejak tahun 1982 artinya sudah melampaui 40 tahun memperjuangkan hak mereka atas tanah seluas 1.470 Ha sesuai dengan Soerat Kekoeasaan Tanah Hoekoem Adat Nomor : 79/Kampoeng/1922 yang diterbitkan oleh Kepala Kampung Bandar Dewa dan telah pula didaftarkan di Pesirah Marga Tegamoan pada tahun 1936, yang saat ini patut diduga telah diserobot oleh PT. HIM anak perusahaan PT Bakrie Sumatera Plantations (Bakrie Group) dengan cara melawan hukum.

Berbagai upaya telah dilakukan. Sejak tahun 1982 sampai dengan saat ini tiada hentinya ahli waris 5 Keturunan melakukan upaya-upaya dengan melibatkan berbagai elemen dan lembaga negara. Mulai dari tingkat Kampung, Kecamatan, Kabupaten, DPRD, Gubernur, DPR RI, Lembaga Peradilan dan bahkan sampai ke KOMNAS HAM.

Saat ini, ahli waris 5 Keturunan bersandar kepada Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Tulangbawang Barat, agar dapat menyelesaikan sengketa tanah antara 5 Keturunan dengan PT. HIM. Sebagaimana rekomendasi Komisi I DPRD Kabupaten Tulangbawang Barat kepada Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Tulangbawang Barat atas hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang melibatkan Gugus Tugas Reforma Agraria, PT. HIM dan ahli waris 5 Keturunan pada tanggal 19 Januari 2022, yang merekomendasikan kepada Gugus Tugas Reforma Agraria dan Pemerintah Kabupaten Tulangbawang Barat untuk melakukan pengukuran ulang terhadap luasan HGU PT. HIM dan sekaligus menertibkan perusahaan milik Aburizal Bakrie tersebut.

Sedikitnya ada sembilan poin penghambat penyelesaian kasus ini yang perlu menjadi perhatian negara melalui pemerintah, diantaranya:

1. Indikasi adanya manipulasi luas HGU yang tentunya berimplikasi terhadap penerimaan negara dari sektor pajak PBB perkebunan,

2. Tumpang tindih HGU dalam areal tanah Ulayat 5 keturunan Bandardewa HGU No 16, 27 dan No.81 padahal lahan tersebut belum dibebaskan kepada ahli waris 5 keturunan Bandardewa yang berhak beralaskan Soerat Keterangan Hak Kekoeasaan Tanah Hoekoem Adat No 79/Kampoeng/1922.

3. Penjegalan ukur ulang HGU PT HIM tahun 2008 dan Tahun 2009 yang telah diprogramkan pembiayaannya dalam APBD kabupaten Tulang Bawang yang telah direkomendasikan Komisi II DPR RI.

4. Diterbitkannya secara rahasia, keputusan kepala BPN No 35/HGU/BPN RI/2013 tanggal 14 Mei 2013 yang memberikan perpanjangan jangka waktu hak dari tahun 2019 menjadi 2044, ketika kasus sengketa ini sedang dimediasi Komnasham.

5. Tidak menindaklanjuti rekomendasi Tim Terpadu penyelesaian konflik perkebunan Provinsi Lampung, agar PT HIM menyelesaikan perijinan HGU sesuai dengan ketentuan peraturan per UU-an.

6. Bupati Tulangbawang Barat tidak segera merespons dan peka terhadap rekomendasi Komisi I DPRD kabupaten Tulangbawang Barat untuk menertibkan dan menata dengan melakukan ukur ulang luas areal PT HIM agar batas bidang tanahnya tidak menyerobot hak-hak tanah ulayat 5 keturunan Bandardewa di Pal 133 sampai Pal 139.

7. Instruksi Kapolri untuk memberantas mafia tanah di seluruh Indonesia sebagai amanah Presiden RI cenderung diabaikan oleh Pemerintah Daerah dan kepolisian setempat.

8. Situasi kondusifitas di areal kebun PT HIM 1 bulan terakhir yang berpotensi menimbulkan konflik akibat lambannya Gugus Tugas Reforma Agraria dalam menangani sengketa yang telah berlangsung 40 tahun.

9. Pada sisi lain, pihak PT HIM seakan-akan tutup mata dan tidak punya niat untuk menyelesaikan masalah ini, justeru malah membuat percontohan penanaman padi Gogo di areal PT HIM yang sebagian arealnya bermasalah dengan masyarakat disekitarnya.

(Dr)

JAKARTA, (TB) – Kepala Dinas Penelitian dan Pengembangan TNI AD (Kadislitbangad) Brigjen TNI Terry Tresna Purnama, S.I.Kom., M.M., melaksanakan kegiatan pencanangan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Dislitbangad, bertempat di Madislitbangad, Jakarta, Kamis (10/2/2022).

Dalam keterangan tertulis Dislitbangad, Kadislitbangad dalam sambutannya mengatakan bahwa Pembangunan Zona Integritas mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 sebagai perubahan dari Permenpan RB Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM). Sedangkan di Kementerian Keuangan diatur berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426/KMK.01/2017 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, saat ini pelaksanaan Reformasi Birokrasi telah memasuki periode kedua dan akan menuju periode ketiga atau periode terakhir masa berlaku Road Map. Pada periode pertama hingga periode kedua telah tercapai banyak kondisi yang mendukung sasaran Reformasi Birokrasi, yaitu birokrasi yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi, kemudian birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang mempunyai pelayanan publik yang berkualitas.

Lebih lanjut disampaikan Kadislitbangad, pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan WBBM di lingkungan Dislitbangad adalah komitmen Dislitbangad dalam mengukuhkan diri sebagai bagian dari TNI AD untuk mencegah terjadinya korupsi yang disertai upaya mewujudkan wilayah bebas korupsi dan WBBM serta berjalannya reformasi birokrasi yang akuntabel di seluruh satker Dislitbangad.

Kadislitbangad menambahkan bahwa pemberantasan korupsi di lingkungan Dislitbangad adalah bagian dari program reformasi birokrasi Dislitbangad yang mana target telah ditetapkan diantaranya dengan penerapan zona bebas korupsi dan WBBM yang merupakan pencanangan ulang setelah sebelumnya pernah dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2018 yang lalu.

Dengan pencanangan pembangunan zona integritas ini diharapkan dapat mendorong perbaikan nyata Dislitbangad untuk membangun sebuah landasan yang kokoh dalam mewujudkan wilayah bebas korupsi dan WBBM.
“Saya mendorong agar setiap prajurit dan PNS Dislitbangad setelah pencanangan pembangunan zona integritas ini dapat segera mewujudkan wilayah bebas korupsi yang akan tetap terus dijaga kelestariannya dan diwariskan kepada penerus,” katanya.

Hadir dalam kegiatan diantaranya Waasrena Kasad Bidang Jemen dan RB Brigjen TNI Bagus Suryadi Tayo, Dandim 0505/Jakarta Timur, Kolonel Inf Persada Alam Kapolres Jakarta Timur, Kombes Pol Budi Sartono, S.I.K., M.SI Pemkot Jakarta Timur, Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kejaksaan Negeri Jakarta Timur serta para tokoh agama dan tokoh masyarakat. (Damanik)

Oleh: Benson Wertha, SH. MH.

(Salah satu ahli waris Masyarakat Adat 5 (lima) Keturunan Bandardewa pilar Pangeran Goeroe Alam)

Diamnya Pemkab Tulangbawang Barat dalam merespon persoalan lahan Ulayat 5 keturunan Bandardewa, sungguh sangat disesalkan. Pemkab yang dinahkodai Bupati Umar Ahmad itu seolah mati suri!

Rekomendasi dari DPRD Tulangbawang Barat, yang menindaklanjuti hasil kesepakatan bersama untuk agar Tim Gugus Tugas Reforma Agraria kabupaten Tulangbawang Barat segera mendesak PT HIM melakukan Ukur ulang, mandek.

Nampaknya polemik Pertanahan berskala nasional ini kurang mendapat respon dari Bupati Tulangbawang Barat selaku ketua Tim Gugus tugas Reforma Agraria kabupaten Tulangbawang Barat, ini terbukti sampai dengan hari ini tidak ada tanda-tanda perintah tugas ataupun pergerakan yang dilakukan oleh saudara Bupati Tulangbawang Barat!

Ini sangat disayangkan, sementara di lahan nampaknya masyarakat sudah tidak dapat lagi dibendung untuk mengambil kembali hak haknya yang sudah dirampas PT HIM selama 40 tahun.

Benson menyayangkan lambannya Tim Reforma Agraria merespon hal ini.

Apakah menunggu ada korban dulu baru akan mengambil sikap?

Atau karena kuatnya pengaruh Pemilik Modal yang keberatan dilakukannya ukur ulang Lahan tersebut, sehingga Bupati selaku ketua gugus tugas keberatan melakukannya?

Ini ada apa?
Kami meminta Bupati segera merespon apa yang sudah menjadi kesepakatan rekomendasi hasil rapat dengar pendapat yang dilakukan DPRD Tubaba (Komisi I), Tolong kita sepakat sama-sama menjaga Kamtibmas yang ada di Tulangbawang Barat
Jangan benturkan masyarakat Lima Keturunan Bandardewa dengan para buruh pabrik.

Sekarang, bukannya sigap menyelesaikan urusan yang sebenarnya remeh temeh ketika dirinya sedang memiliki kewenangan, Bupati Umar Ahmad malah terkesan saling lempar tanggung jawab dengan kepala Kantor Pertanahan Tulangbawang Barat. Ironis!

Jangan membenturkan masyarakat Lima Keturunan Bandardewa dengan Pihak keamanan pabrik ataupun dengan Aparat kepolisian!

Sudah 40 tahun kami masyarakat Lima keturunan teraniaya, tunjukkan anda selaku kepala daerah yang bertanggung jawab atas nasib rakyat Anda!

Segera selesaikan keinginan masyarakat Lima keturunan untuk mendapatkan haknya selama ini yang telah dirampas PT HIM berdasarkan alas hak Soerat Keterangan Tanah Hoekoem Adat Kampoeng Bandardewa No.79/Kampoeng/1922 terdaftar pada Pesirah Marga Tegamoan tanggal 27 April 1936. (Dr)

PESAWARAN, (TB) – Tim Satres Narkoba Polres Pesawaran kembali berhasil  mengamankan pelaku penyalahgunaan narkotika jenis sabu, dalam sebuah kegiatan patroli yang digelar diwilayah hukum Polres Pesawaran, Rabu ( 09/2/2022 ).

Kapolres Pesawaran AKBP Pratomo Widodo mengatakan, dalam sebuah giat Patroli anggotanya mendapati pengendara sepeda motor yang mencurigakan dan ketika dilakukan penggeledahan ditemukan narkoba jenis sabu yang disimpan dalam saku celana,

” Anggota yang sedang patroli di wilayah Gedong tataan melihat dua orang laki-laki yang sedang mengendarai sepeda motor, namun ketika distop salah satunya kabur, hingga tinggal rekannya yakni Heru (42) Warga Desa Begelen, dan saat digeledah ditemukan ada 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal yang diduga sabu ” Katanya.

Setelah diamankan, pria tersebut mengaku mendapatkan Sabu dari seorang Kurir yaitu Nur ( 37) Wanita asal Desa Karang Anyar Kecamatan Gedong Tataan,

” Berdasarkan pengakuan dari saudara Heru, anggota kemudian melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga sebagai Kurir yaitu Nur warga Desa Karang Anyar, dan diperoleh barang bukti alat hisap saja karena dari pengakuan yang bersangkutan hanya sebagai perantara sehingga kini Bandarnya masih dalam pengejaran ” Ucapnya.

Kapolres menambahkan saat ini kedua terduga tersangka telah ditahan di Polres Pesawaran untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut

” keduanya telah ditahan di Polres Pesawaran guna pengembangan Lebih Lanjut, dengan BB : 0,23 Gram Sabu dan alat hisap ” Tutup Kapolres.

Pelaku melanggar UU RI  nomor 35 tahun 2009 tetang Narkotika

( Oby / Rif )

PESAWARAN, (TB) – Dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2022, Rabu (9/2/2022), Dewan Pimpinan Komite Wartawan Pelacak Profesional Indonesia (DPD KO-WAPPI) Kabupaten Pesawaran melaksanakan Bhakti Sosial.

Dalam Bhakti Sosial ini, DPD KO-WAPPI memberi bantuan di dua titik lokasi. Bantuan pertama diberikan kepada Sekolah Aulima Nusantara Desa Kebagusan, Kecamatan Gedong Tataan. Bantuan kedua ditujukan kepada korban kebakaran di Desa Gayau, Kecamatan Padang Cermin.

Di Sekolah Aulima Nusantara, bantuan yang diberikan berupa semen Lima sak dan uang tunai Rp.500 ribu yang diserahkan Ketua DPD KO-WAPPI Pesawaran Dahron, didampingi Sekretaris Anton Kurniawan, M.M., Bendahara Siti Rifngatin, S.Pd.I. dan para anggota.

Bantuan tersebut diterima langsung Kepala Sekolah Aulima Nusantara Teguh Matien didampingi Wakil Kepala Sekolah Sodiq, S.Pd.I. dan dihadiri Kepala Desa Kebagusan yang diwakili Sekretaris Desa, Budi.

Dalam kesempatan ini, Teguh Matien mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan DPD KO-WAPPI Pesawaran.

“Terima kasih atas bantuan yang diberikan oleh DPD KO-WAPPI Pesawaran. Semoga bantuan ini menjadi amal ibadah bapak dan ibu sekalian,” ucap Teguh Matien.

Selanjutnya, rombongan DPD KO-WAPPI Pesawaran langsung menuju Desa Gayau, Kecamatan Padang Cermin untuk memberikan bantuan kepada salah satu warga bernama Sutopo (45) yang rumahnya ludes terbakar beberapa waktu lalu.

Bantuan yang diberikan berupa paket sembako dan uang tunai Rp500 ribu. Bantuan tersebut diterima langsung oleh Sutopo di lokasi rumah yang habis terbakar dan kini sedang dibangun kembali. Tampak Sutopo menerima bantuan tersebut penuh rasa haru dan mata berkaca-kaca.

“Saya mengucapkan terima kasih atas bantuan ini. Saya tidak tahu harus bicara apa,” katanya tersendat dengan mata berkaca-kaca.

Pada kesempatan ini Ketua DPD KO-WAPPI Pesawaran Dahron, mengatakan bantuan ini diberikan dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional Tahun 2022.

Selain itu, Dahron juga berharap bantuan tersebut bisa bermanfaat untuk meringankan beban bagi penerima yang mengalami musibah kebakaran rumah.

“Bantuan ini adalah dalam rangka Hari Pers Nasional (HPN). Ini harinya wartawan. Semoga bantuan ini bisa sedikit meringankan beban Pak Sutopo dan keluarga. Mudah-mudahan pembangunan rumah ini segera selesai dan langsung bisa ditempati,” ucap Dahron.

Sementara itu, Sekretaris DPD KO-WAPPI Anton Kurniawan menambahkan DPD KO-WAPPI Pesawaran mengucapkan turut prihatin atas musibah yang terjadi.

“DPD KO-WAPPI Pesawaran turut prihatin atas musibah kebakaran yang terjadi, semoga ini ujian bagi Pak Sutopo dan keluarga sekaligus cara Tuhan untuk meningkatkan derajatnya,” ucap Anton. (Oby )