Cibinong —tugasbangsa.com

Pelaksanaan pengecoran puri alam kencana 1 menurut H. Hidayat ketua LPM kelurahan Nanggewer mekar Kecamatan Cibinong, pelaksanaan inprastruktur Beton nisasi tuntas dalam 2 hari, di mulai hari kamis 02/09 hingga hari jum’at 03/09.

Dengan Panjang jalan 200m Lebar 4m tinggi 15cm, terealisasi 248m Berdasarkan Permohonan Masyarakat Rt.04/07 Pengecoran tersebut Menggunakan Beton Adimix K250 NFA yg Berjumlah 19 mollen, 1 mollen berisi 6/7 kubik permollen ujarnya H. Hidayat saat di temui Wartawan Tugas Bangsa Sabtu 04/09.

Betonisasi ini adalah Program bantuan Pemerintah Kabupaten Bogor untuk inprastruktur betonisasi di Kelurahan Nanggewer mekar, sesuai pengajuan musrembang tahun 2020 baru terlaksana tahun 2021, telah bergulir hampir merata di setiap wilayah Kelurahan Nanggewer mekar, salah satunya di wilayah Rt.03 dan Rt.04 Rw.07 Puri alam kencana 1 jelasnya.

Sementara Lurah Nanggewer mekar H. MOCH. Amin saat sosialisasi mengatakan, Alhamdulillah Pengecoran jalan perbatasan Rt.03 dan Rt.04 Rw.07 dilaksanakan besok pagi, semoga kegiatan tersebut berjalan lancar, demikian kabar gembira dari Rw.07 ujarnya.

Dalam pengawasan tim dari Kelurahan Nanggewer mekar, yang di komandani oleh lurah Nanggewer mekar melalui ketua LPM dan jajarnya, hal ini tampak dalam setiap moment pembangunan infrastruktur jalan lingkungan tersebut, selalu di hadiri lurah langsung ataupun Perwakilan nya, Beberapa contoh pada saat menjelang Pengecoran lurah H. MOCH. Amin dan beberapa jajaran nya, langsung datang ke lokasi untuk mengecek dan memantau kinerja di lapangan.

Hal ini di tegaskan oleh lurah Nanggewer mekar H. MOCH. Amin dalam meninjau lokasi Pengecoran jalan lingkungan Dalam kesempatan wawancara nya dengan Wartawan Tugas Bangsa beberapa waktu lalu, pada kesempatan itu lurah Nanggewer mekar berharap agar bantuan dari pemerintah, Melalui kelembagaan kelurahan  Nanggewer mekar Kecamatan Cibinong agar bisa di realisasikan secara merata, di lingkungan masyarakat umumnya.

Selaku lurah Nanggewer mekar, agar bisa segera di realisasikan dan tepat sasaran sesuai aturan yang ada ucap lurah, sebagai pemangku wilayah kelurahan Nanggewer mekar kami juga mengapresiasi kebijakan Bupati Bogor dalam program ini, karena dengan adanya bantuan ini tentunya sangat membantu program perbaikan infrastruktur di kelurahan Nanggewer mekar.

Kami selaku warga di lingkungan puri alam kencana 1 Rw.07 Kelurahan Nanggewer mekar mengucapkan banyak terima kasih kepada lurah Nanggewer mekar H. MOCH. Amin beserta segenap jajaranya Ketua LPM H. Hidayat dan jajaranya. ( Tatang. S & H. Almuhdar)

PUNCAK, (TB) – Bupati Bogor Ade Yasin menegaskan uji coba penerapan kebijakan Ganjil Genap selama dua pekan dilakukan sebagai upaya Pemerintah Kabupaten Bogor dalam mengurangi mobilitas masyarakat ke kawasan Puncak Kabupaten Bogor dan menurunkan penyebaran covid-19 di Kabupaten Bogor. Menurutnya saat uji coba penerapan ganjil genap tidak diberlakukan sanksi melainkan hanya putar balik dan pengecekan aplikasi Peduli Lindungi, itu diungkapkan secara live di Inews TV, Jumat (3/9).

Bupati Bogor, Ade Yasin menerangkan, tujuan menerapkan ganjil genap ini adalah untuk mengurangi dan membatasi mobilitas masyarakat ke kawasan puncak juga untuk menurunkan penyebaran covid-19 di Kabupaten Bogor.

“Sebetulnya tidak hanya membatasi mobilisasi masyarakat ke kawasan puncak tetapi juga ke sentul Kabupaten Bogor. Karena ada dua daerah wisata yang betul-betul kita pantau untuk meminimalisir timbulnya klaster baru penyeran covid-19 juga untuk mengurangi kepadatan lalu lintas,” ungkapnya.

Lanjut Ade Yasin, berdasarkan data dari Satlantas Polres Bogor kendaraan yang keluar tol Ciawi ada 33.769 unit pada Sabtu 28 Agustus 2021, sedangkan pada Minggu 29 agustus 2021 ada 39.899 unit kendaraan. Dirinya menilai dengan menerapkan ganjil genap dapat mengurangi kepadatan lalu lintas.

“Mudah-mudahan ini efektif mengurangi mobilitas dikawasan Bogor lebih tepatnya di kawasan puncak,” kata Bupati Bogor.

Bupati Bogor menjelaskan bahwa, uji coba untuk penerapan ganjil gena akan dilaksanakan selama dua minggu. Ganjil genap akan dimulai dari hari Jumat, Sabtu,dan minggu. Uji coba juga dilakukan sekaligus untuk mengedukasi dan mensosialisasikan kepada warga sekitar, karena jalur puncak bukan hanya jalur wisata tetapi juganjalur pemukiman, jalur perdagangan.

Bahkan banyak orang lewat jalur puncak bukan hanya berhenti dikawasan puncak tetapi juga ke kawasan Cianjur dan Bandung

“Kita uji coba untuk melihat respon masyarakat juga sambil sosialisasi, dengan melibatkan tokoh masyarakat untuk berdialog dan berkomunikasi. Jadi kamitidak langsung menerapkan begitu saja, tetapi kami juga melewati proses ketika memang kondisinya sudah kondusif ini akan kita teruskan sampai PPKM Level 3 ini juga turun. Jika situasi tidak kondusif kita cari jalan lain, tetapi ganjil genal ini adalah jalan terbaik,” tegasnya.

Kata Ade Yasin, di tahap uji coba kebijakan ganjil genap tersebut dirinya tidak dulu menerapkan sanksi, tetapi hanya memutar balik kendaraan yang tidak sesuai apakah ini ganjil atau genap. Jadi hari ini tanggalnya genap yang ganjil langsung diputar balikan, tidak lagi adanya tanya jawab atau komunikasi.

“Tetapi yang genap tidak begitu aja lolos tetapi harus juga diperiksa aplikasi peduli lindungi yang berwisata ke puncak selain sesuai nomor parkir, sesuai tanggal, dan harus juga melalui pemeriksaan Peduli lindungi yaitu harus sudah divaksin,” cetusnya.

Untuk penempatan petugas, tambah Ade Yasin bahwa, petugas ditempatkan di lampu merah gadog yang bertugas dari pagi sampai sore hari. Dari hasil pantauan seharian, uji coba penerapan ganjil genap juga mampu menurunkan tingkat kemacetan.

“Dengan menempatkan petugas-petugas di jalur-jalur alternatif atau jalur tikus yang banyak dimanfaatkan roda dua, jadi polisi,dishub, dan Satpol PP juga membagi tugas untuk mengawasi tugas untuk mengawasi semua lintasan- lintasan tersebut,” imbuhnya. (Red/hms)

BOGOR, (TB) – Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah (Dirjen Keuda) Mochamad Ardian soroti belanja mobil dinas serta meminta Pemerintah Kabupaten Bogor punya rasa “sense of crisis” atau kepekaan dalam menghadapi krisis saat pandemi melanda seantero negeri.

“Jadi begini, pertama kita lihat dasar hukumnya dulu ya. Memang kendaraan dinas itu ada dasar hukumnya dengan Permendagri nomor 7 tahun 2006 kemudian direvisi nomor nomor 11 tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana pemerintahan daerah,” ujarnya saat dihubungi melalui sambungan telepon, Kamis (2/9/21).

Namun, kata dia, pemerintah daerah harus paham di dalam aturan atau regulasi mengenai pengelolaan keuangan daerah khususnya di pasal 3 undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara itu disebutkan bahwa keuangan negara harus dikelolah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, harus efesien, ekonomis, transparans, bertanggungjawab, dan memperhatikan asas atau rasa keadilan kepatutan. Nah itu yang harus jadi perhatian.

Ia menjelaskan, walaupun sudah ada dasar hukumnya, namun kondisi pada saat ini kita sedang menangani Covid-19, jadi Pak Tito (Mendagri red), selalu berkali-kali mengingatkan kepada kepala daerah, tolong kepala daerah fokus kepada penanganan Covid dan dampak sosial ekonominya dalam hal penggunaan APBD.

“Jadi tolong APBD diprioritaskan untuk penanganan dampak Covid di masih-masing daerah. Penganggaran yang bersifat konsumtif, anggaran Dinas ini konsumtif nih menurut kami, terkecuali ada kaitannya dengan Covid, semisalnya beli Ambulance silahkan, boleh, mobil PCR boleh silahkan. Tapi untuk mobil dinas jabatan kami berharap pemerintah daerah (Kabupaten Bogor) punya rasa semacam sense of crisis lah,” katanya.

Ia mengatakan, belanja daerah itu harus diarahkan kepada belanja bersifat produktif yang bisa memberikan stimulus terhadap pertumbuhan ekonomi, harus seperti itu. Kalau ternyata bisa sewa kendaraan ya sewa saja biar lebih efesien atau kalau masih bisa menggunakan kendaraan dinas yang lama silahkan gunakan yang lama, kalau alasan misalnya rusak, bisa gak diperbaiki? kira-kira begitu.

“Jadi kami sangat berharap sebenarnya pemerintah daerah itu saat ini belanjanya bisa lebih fokus didalam penanganan Covid-19, dan dampak sosial, ekonominya. Kira-kira itu gambaran dari kami. Jadi tolong perhatikan rasa keadilan kepatutan di tengah pandemi Covid-19 yang saat ini sedang melanda di negeri kita,” ujar Dirjen.

Ia menegaskan, tidak ada satupun epidemiologi yang bisa memberikan kepastian kapan Covid ini selesai. Karena itu lagi-lagi penekanan kami dari Kemendagri arahan Pak Menteri tolong APBD difokuskan untuk penanganan Covid-19 dan dampak sosial ekonominya. Belanja-belanja produktif yang memberikan stimulus terhadap pertumbuhan ekonomi itu yang kita dorong.” tutupnya.

Berikut informasi belanja mobil dinas APBD Pemkab Bogor TA 2021.

1. Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah (Bappeda) terdiri dari 6 unit kendaraan roda empat jenis Mitsubishi Xpander.

2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) 1 unit kendaraan roda empat Mitsubishi Xpander.

3. Dinas Sosial 1 unit roda empat jenis Mitsubishi Pajero.

4. Inspektorat 6 unit Mitsubishi Xpander.

(Sto/Tim)

TENJO, (TB) – Program SAMISADE yang dikucurkan oleh Bupati Bogor Ade Yasin untuk pembangunan infrastruktur,kini dapat dirasakan oleh warga desa Ciomas Kecamatan Tenjo.

Jalan yang menghubungkan dua desa,antara desa Ciomas dan desa Tapos ,yang selama ini dinantikan oleh dua warga desa tersebut kini dalam tahap pembangunan yang berlokasi di kampung cinyurup Rt 001/004 pada kamis 02/09/2021

Jalan tersebut merupakan jalan tembus yang menghubungkan desa ciomas dan desa Tapos serta merupakan jalan pintas terdekat yang mengarah ke kantor Kecamatan Tenjo.

Kepala desa Ciomas Suhamdi (Gabeng) saat ditemui awak media dirinya mengatakan kami mengucapkan terimakasih kepada Bupati Bogor Ade Yasin atas bantuan dana anggaran SAMISADE yang telah digelontorkan untuk pembangunan infrastruktur khususnya didesa ciomas, terlebih jalan ini sudah lama dinantikan warga desa Ciomas dan Warga Desa Tapos karena jalan ini adalah jalan penghubung dua desa” .Ungkapnya

Bupati Bogor Ade Yasin sebelumnya mengingatkan bahwa dana SAMISADE yang telah digelontorkan digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang benar-benar sangat dibutuhkan. ujar kades ciomas

Camat Tenjo , Kurnia Indra,, S.STP., M.Ec.Dev mengatakan ,akan benar-benar mengawasi pembangunan infrastruktur jalan yang menghubungkan dua desa yang selama ini dinantikan oleh warga desa Ciomas dan desa Tapos.Kurnia Indra juga menuturkan dan berpesan kepada pihak TNI-POLRI bahwa faktor keamanan jangan lupa untuk di siagakan karena jalan penghubung antara desa Ciomas dan Desa Tapos tersebut melintasi kawasan perhutani” . Ucap Camat Kurnia Indra pada sambutanya di acara launching SAMISADE Desa Ciomas.

Sambutan Kapolsek Tenjo,Iptu F.Suyadi
Hingga kini sudah ada 6 desa dari total 9 desa di kecamatan Tenjo yang sudah melaksanakan pembangunan infrastruktur dari dana SAMISADE,sisanya 3 desa akan segera melaunching pembangunan infrastruktur dari anggaran SAMISADE.

Kapolsek Tenjo,Iptu F.Suyadi dalam sambutannya mengatakan ,Siap menjalin kemitraan dan terbuka dengan siapapun.Sebagai Kapolsek beliau selalu siap untuk menjaga keamanan di wilayah hukum Polsek Tenjo.Silahkan hubungi kami Polsek Tenjo atau melalui Babinkantibmas yang ada di desa Ciomas yang selalu ada di wilayah ini apabila terjadi kaitan hal dan tindakan yang tidak di inginkan” Ungkap kapolsek

Acara dihadiri oleh Camat dan Muspika Kecamatan Tenjo,Kapolsek Tenjo,Danramil Tenjo Parung Panjang,Babinsa dan Binmas desa Ciomas,BPD Desa Ciomas dan ,Pol PP serta Tokoh Masyarakat.

Acara diakhiri dengan pemotongan tumpeng dan peletakan batu pertama sebagai tanda dimulainya pembangunan infrastruktur jalan desa Ciomas dan tetap mematuhi protokol kesehatan (Prokes) Pungkasnya

(Hendrik)

PESAWARAN, (TB) – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tiba di SMP Negeri 1 Pesawaran Lampung beserta rombongan, Kamis ( 2/9/2021 ) sekitar pukul 13.Wib.

Kehadiran Presiden Joko Widodo saat memasuki gerbang sekolah terlihat melambaikan tangan saat warga meneriakkan, Pak Jokowi, Pak Jokowi, Pak Jokowi

Usai meninjau Vaksinasi pelajar SMP Negeri 1 berkisar kurang lebih 30 menit Presiden Joko Widodo beserta rombongan meninggalkan Sekolah SMPN 1 menuju Kabupaten Pringsewu yang rencananya akan meresmikan Bendungan Way Sekampung Pringsewu Lampung pada hari (2/9) ini juga.

Sebelumnya Kehadiran Presiden RI Joko Widodo disambut langsung oleh Gubernur Lampung Arinal Djunaidi di Bandar Udara Radin Inten II Branti bersama dengan rombongan forkopimda, Kapolda Lampung Irjen Hendro Sugiatno berserta Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay.
Selanjutnya presiden melakukan kunjungan kerja sesuai dengan jadwal

( Oby / Rif )

BANDAR LAMPUNG, (TB) – Inisial IN dan RI mendatangi Polda untuk memenuhi panggilan atas dugaan pengerusakan warung dan rumah yang berada di jl. Ir. Sutami, Way Gubak, Kec. Sukabumi, Kota Bandar Lampung,Senin(30/8/2021).

Panggilan tersebut berdasarkan Laporan polisi no : LP/B-915/VI/2021/SPKT/POLDA LAMPUNG pada tanggal 18 juni 2021.

Kepada awak media, usai memberikan keterangan klarifikasi IN dan RI menjelaskan, bahwa mereka merasa bingung mendapat panggilan dari Polda. ‘”ya tak tau pak, tau-tau ada surat panggilan dari Polda, pas saya baca suratnya ada laporan pengerusakan warung dan rumah di daerah Way Gubak,” kata IN dan RI.

Namun IN dan RI tidak membantah sekira pertengahan bulan Juni pernah melakukan pembongkaran warung di daerah tersebut.

” Ya memang bener pak, kami waktu bulan juni pernah bongkar warung di daerah tersebut, tapi itu karena ada kerjaan borongan pak, saya di tawarin bang Wahyu kerjaan, disuruh bongkar warung, ada imbalannya,” jelas In.

Mereka juga menjelaskan, tidak mengetahui warung yang sekaligus tempat tersebut milik siapa. ” Kepemilikannya sah atau tidak, saya tidak cari tau sejauh itu, karena kan bakal panjang pak kalau kita mau tau warung itu punya siapa,” katanya.

” ya saya tidak paham lah pak masalah yang kayak begitu. Yang saya tau pembongkaran warung itu ada penanggung jawab nya, makanya kita yakin melakukan untuk bongkar warung tersebut,” tutur IN.

Lebih lanjut In dan Ri menjelaskan, bahwa mereka benar-benar tidak tahu apa permasalahan yang sebenarnya.

Dalam memenuhi panggilan tersebut, IN dan Ri didampingi Pengacara dari LKBH-SPSI Lampung yang Dinahkodai oleh Muhammad Ridwan, S.H (Direktur), dan diwakilkan kepada M. Imron Suhada, S.H, MH.

” Ya benar bahwa klien kami telah memenuhi panggilan dari Polda atas dugaan pengerusakan di jl. Ir. Sutami, dalam hal ini panggilan tersebut sifatnya klarifikasi, dan klien kami masih sebagai saksi,” ucap Imron.

Imron juga menceritakan, bahwa kliennya hanya seorang buruh upah, dan sangat menyayangkan apabila status kliennya naik sebagai tersangka, ” kata Imron.

Lanjutnya, tadi kita sudah menghadap Penyidik, sudah diklarifikasi bahwa IN dan RI ini hanya disuruh untuk membongkar warung, artinya mereka dari rumah niat untuk bekerja, bukan niat untuk merusak. Dan pada saat pembongkaran, mereka menemui warung tersebut masih ada pemiliknya, dan ketika itu IN izin kepada pemilik warung untuk membongkar warung tersebut, namun pemilik warung meminta waktu, dan IN sempat mengkonfirmasi kepada seseorang yang menyuruhnya. ” Ya sudah, tungga saya ke sana,” ucap Imron menirukan ucapan yang diterima IN dari seseorang tersebut.

Kemudian, IN tidak melanjutkan pembongkaran, seketika yang memerintahkan untuk membongkar datang ke lokasi, barulah IN dan RI melakukan pembongkaran.

Tambahnya, dari peristiwa tersebut, Imron menilai kliennya tidak ada unsur kesengajaan atau pun niatan untuk merusak.

” ini kan klien kami bekerja atas perintah, mereka membongkar sudah izin, dan pembongkarannya di lakukan tidak merusak barang-barang. Itu atap disusun kembali setelah dibongkar, namun tidak semua asbes itu utuh ketika dibongkar. kalau liat foto dari penyidik, itu barang pada rusak, pada hancur, klien kami tidak merasa merusak ketika membongkar. Dan ketika melihat foto yg rusak itu, klien kami membantah dan tidak tau menahu soal pengerusakan barang-barang itu,” ungkap Imron.

Imron juga mengatakan, akan mengikuti proses hukum yang ada dan akan kooperatif jika nanti ada panggilan kembali.

” Klien kami koperatif, dan klien kami pun taat hukum sebagaimana warga masyarakat biasa. Jika pun nanti ada panggilan kembali, kita akan hadir, dan kita akan pelajari lebih lanjut perkara ini, bahkan nanti kita ada upaya hukum, bila perlu kita liat kedepannya”, pungkas Imron.

Sebelumnya diberitakan, pengerusakan warung sekaligus rumah tinggal milik pasangan Suami Istri, Hadi Supeno dan Susi Andriani di Jl. Sutami, Way Gubak, Sukabumi, Kota Bandar Lampung terjadi pada tanggal 17 Juni 2021.
(Anta/Roman).

LAMPUNG, (TB) – Presiden Joko Widodo menyapa masyarakat yang menjadi peserta vaksinasi Covid-19 di beberapa wilayah di Provinsi Lampung melalui konferensi video, saat meninjau kegiatan vaksinasi di SMA Negeri 2 Kota Bandar Lampung, pada Kamis, 2 September 2021.

Salah satu perwakilan dari Puskesmas Satelit mengatakan bahwa capaian vaksinasi di Provinsi Lampung sudah mencapai sekitar 62 persen. Presiden pun menyebut akan segera menambah pasokan vaksin Covid-19 agar mempercepat vaksinasi di provinsi tersebut.

“Ini akan lebih cepat lagi kalau vaksin kita lancar, Pak, vaksinnya cukup,” ucap perwakilan dari Puskesmas Satelit.

“Nanti saya perintahkan Kemenkes untuk vaksinnya untuk Provinsi Lampung diperbanyak ya,” ucap Presiden.

Sementara itu, salah satu perwakilan dari Lapas Wanita Lampung, Yuyun menyampaikan rasa terima kasih karena lapas menjadi salah satu perhatian Presiden untuk mendapatkan vaksin Covid-19.

“Untuk warga masyarakat di luar jangan takut untuk divaksin demi kesehatan kita. Semoga dengan kepemimpinan Bapak Presiden Joko Widodo Indonesia semakin maju ke depannya. Terima kasih, Pak,” ucap Yuyun.

“Ya sehat semuanya yang ada di lapas, sehat-sehat,” jawab Presiden.

Pada kesempatan itu, Kepala Negara juga mengingatkan seluruh masyarakat agar mengikuti program vaksinasi yang tengah dijalankan oleh pemerintah dan tetap disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan.

“Saya juga titip meskipun sudah divaksin tetap memakai masker, jaga jarak, dan juga hindari kerumunan. Jangan lupa sehabis kegiatan juga mencuci tangan,” tandas Presiden. (Dr/red)

SUKARAJA, (TB) – Pemerintah Desa Pasir Laja, Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor tuntas melaksanakan pembangunan betonisasi jalan sebagai wujud realisasi anggaran bantuan Satu Desa Satu Miliar (Samisade) dari Pemkab Bogor.

“Untuk anggaran Samisade baik tahap I dan tahap II kami Pemerintah Desa Pasir Laja menitikberatkan realisasinya untuk betonisasi jalan desa di wilayah Kp.Leuwikotok dengan volume total sepanjang 1,680 meter,” ungkap Ade Herimawan Kades Pasir Laja, saat dikonfirmasi di kantornya, Kamis (02/09)

Nah kata Ade lagi, untuk Tahap 1 inj dengan anggaran sebesar Rp.352 juta (40% dari total anggaran) sudah kita bangunkan atau realisasikan ke pembangunan infrastruktur jalan desa sepanjang 680meter x 2,5meter dengan ketebalan 0,15 meter, imbuhnya.

“Kami selaku Pemerintah Desa sangat bersyukur dengan adanya bantuan SAMISADE dari Bupati Bogor ini, keberlangsungan pembangunan infrastruktur di desa kami di tengah Pandemi Covid-19 ini terus berlanjut. Karena apa, selama ini kan untuk pembangunan infrastruktur, kami mengandalkan dari Dana Desa (DD). Semenjak merebaknya Covid-19, dana desa itu hampir sepenuhnya dialihkan untuk penanganan Covid-19 dan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) terhadap warga yang terdampak,” papar Ade.

Saat ini kita sedang dalam proses pengajuan bantuan SAMISADE tahap II untuk melanjutkan kembali Proyek pembangunan infrastruktur tersebut.

Semoga dengan terbangunnya jalan desa yang memadai, diharapkan tentunya bisa meningkatkan mobilitas warga dan perekonomian masyarakat kami. ” Apresiasi kami kepada Bupati Bogor Ade Yasin yang telah memberikan bantuan SAMISADE. Semoga Pandemi Covid-19 ini segera berakhir dan kita semua bisa bangkit secara ekonomi,” pungkas Ade. (Sto)

LAMPUNG, (TB) – Presiden Joko Widodo pada Kamis, 2 September 2021, bertolak menuju Provinsi Lampung untuk melakukan kunjungan kerja. Presiden bersama rombongan lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 08.00 WIB dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1.

Setibanya di Bandar Udara Radin Inten II, Kabupaten Lampung Selatan, Kepala Negara akan langsung menuju Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Tanjung Karang untuk meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat di Provinsi Lampung.

Selain di Poltekkes Tanjung Karang, Presiden juga akan meninjau kegiatan vaksinasi Covid-19 di SMA Negeri 2 Kota Bandar Lampung dan SMP Negeri 1 Pesawaran, Kabupaten Pesawaran. Pada kedua lokasi tersebut diselenggarakan vaksinasi Covid-19 bagi tenaga pendidik dan pelajar.

Dalam kunjungan kerja kali ini, Presiden Jokowi turut diagendakan untuk memberikan pengarahan kepada Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) se-Provinsi Lampung yang digelar di Aula Mahan Agung, Kota Bandar Lampung.

Mengakhiri kunjungan kerjanya di Provinsi Lampung, Presiden Jokowi akan meresmikan Bendungan Way Sekampung yang ada di Kabupaten Pringsewu. Setelahnya, Presiden bersama rombongan akan langsung menuju Bandar Udara Radin Inten II untuk kembali ke Jakarta.

Turut mendampingi Presiden dalam penerbangan menuju Provinsi Lampung antara lain Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri BUMN Erick Thohir, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Marsda TNI M. Tonny Harjono, Komandan Paspampres Brigjen TNI Tri Budi Utomo, serta Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin. (Sto/Red)

Gunung Putri, (TB) – Menanggapi banyaknya keluhan masyarakat Kecamatan Gunung Putri lantaran tidak adanya akses masuk menuju lokasi Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) di Desa Tlajung Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Sejumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) 2 (dua) Bogor Timur terjun ke Lokasi PSU, Rabu (01/9/21).

Dalam peninjauan PSU tersebut, Anggota DPRD tersebut menyayangkan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bogor, dalam penerimaan PSU yang tidak memiliki akses jalan masuk ke lokasi. Padahal, saat ini sudah dilakukan pembangunan gedung Gelanggang Olahraga Masyarakat (GOM) dan SMPN 04 Gunung Putri.

“Waktu rapat anggaran ini kita nanya ke Kadispora, Kadisdik tolong pastikan akses jalan. Kadis selalu bilang ada, setelah kita cek ternyata gak ada. Kebenarannya ini info dari dinas atau masyarakat, setelah kita tinjau ternyata jalan yang dimaksud adalah jalan kampung. Kalau kita secara fisik saja satu mobil lewat kesulitan, mana mungkin bisa dijadikan untuk akses ke GOM dan Sekolahan, Puskesmas dan lainnya yang akan jadi komplek gak mungkin pakai jalan kampung ini,” geram Achmad Fathoni saat meninjau lokasi PSU kepada wartawan, Rabu (1/9/21).

Dalam peninjauan ini, lanjut Politisi PKS itu, para pihaknya bersama Pemerintah harus mencarikan jalan yang sebenarnya, artinya jalan yang paling logis lewat mana. Ternyata sudah ada badan jalan di lahan milik masyarakat. Untuk itu pihaknya meminta Desa dan Kecamatan menindaklanjutinya untuk memastikan lahan yang bersebelahan dengan PSU itu milik siapa.

“Kita masih bertanya tanya, namanya PSU didalam siteplan sudah ada jalannya, dan akses jalan ini mestinya menjadi bagian dari PSU yang diserahkan ke Pemda. Kan gak mungkin ada lahan PSU dan untuk akses jalannya Pemda harus beli. Itu sebenernya yang jadi tanda tanya, karena kita sudah berjuang lama untuk menganggarkan pembangunan GOM dan SMPN 04 jangan sampai terkendala akses sehingga menghambat pembangunan,” paparnya.

Fathoni sebagai Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bogor itu menyayangkan, saat penyerahan PSU ke Pemkab sampai saat ini tidak ada akses jalan. Artinya, Pemda teledor karena menerima PSU tidak dengan jalannya. “Cuma kita gak tau kalau lokasi ini memang sama sekali gak ada akses jalan atau sedang berproses, kalau memang sedang berproses yang disayangkan kenapa tidak dibereskan sekalian saat penyerahan. Disitu keteledorannya Pemkab Bogor. Tapi kalo memang sama sekali gak ada akses bikin siteplan nya dimana, kan gak logis. Ada lokasi untuk fasilitas umum tapi tidak ada jalannya,” imbuhnya.

Senada, Anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Bogor, Hanafi, pihaknya juga menyikapi rumor diluar bahwa pembangunan PSU terkendala oleh akses masuk. Saat dikonfirmasi ke salah satu pelaksana pembangunan GOM di lokasi PSU dan mengakui terkendala akses.

“Sebelum PSU ini diserahkan kepada pemerintah seharusnya sudah berikut akses masuk. Karena membangun tidak ujug-ujug, kan ada DED juga, dan yang saya sesalkan kenapa bukan dari awal dipastikan untuk akses jalannya. Kalau sudah begini mau tidak mau anggota dewan dan pemerintahan harus berjibaku jangan sampai pembangunan ini terkendala,” kesalnya.

Hanafi menambahkan, oleh karena itu dia bersama anggota Dewan Dari Dapil 2 menelusuri apa yang jadi polemik di masyarakat. Karena pembangunan tersebut memakai uang rakyat jangan sampai terhambat. Karena, kalaupun hari ini bisa membangun, ketika sudah selesai pembangunan GOM dan SMPN serta fasilitas lainnya tidak ada akses masuk dan akan tetap jadi persoalan.

“Makannya saya perintahkan pihak Desa dan Kecamatan supaya mereka menginventarisir tanah yang akan kita lewati untuk menuju PSU ini. Kalau nanti sudah jelas ini milik siapa, mungkin nanti pemerintah mengundang juga pemilik tanah,” pungkasnya.

Untuk diketahui, dalam peninjauan PSU tersebut dihadiri oleh Tujuh anggota DPRD Kabupaten Bogor Daerah Pemilihan (Dapil) 2 dari berbagai fraksi, Kecamatan Gunung Putri, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) beserta tokoh masyarakat RT 2 RW 6 Desa Tlajung Udik. (Sto/Red)