LAMPUNG UTARA, ( TB ) – Terkait Curhatan Ruminah kepada Media tentang hilangnya nama Ruminah dari daftar penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dari pusat, Kepala Desa (Kades) Karang Sakti akan carikan solusi terbaik.

“Saya selaku Kepala Desa Karang Sakti tentunya merasa Iba, nanti kita coba carikan solusi yang terbaik untuk masyarakat kita,” Ucap Amir Harmidan saat dikonfirmasi awak media di kediamannya, Senin (16/08/2021).

Selain itu Amir Harmidan menjelaskan, memang dalam kurun waktu 3 sampai 4 bulan ini bantuan tersebut macet, tapi belum diketahui dengan pasti apa penyebabnya dan solusinya nanti Ruminah akan dimasukkan kedalam daftar warga yang menerima jenis bantuan lain seperti Dana Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa (BLT-DD).

“Nanti misalnya, kita data untuk dimasukan ke BLT. Mungkin nanti insya Allah sekitar dua bulan bisa mendapatkan Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa,” Kata Amir Harmidan.

Karena memang kriteria Pemerintah Pusat kemarin, lanjut Amir Harmidan, kalau pun misalnya memang ada masyarakat yang terdampak dengan covid-19, itu bisa dialihkan untuk menerima bantuan BLT-DD.

“Kalau KPM BLT di tahun ini mencapai 106 KPM dan kalau KPM BPNT sekitar 182,” Imbuhnya.
Terpisah, mendengar pernyataan Kades Karang Sakti, Amir Harmidan diatas, Ruminah ( 64 ) Warga Dusun 1 Rt 1 Desa Karang Sakti Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara mengucapkan terimakasih, menunggu dan menanti realisasinya.

“Terima kasih, kita menunggu dan semoga benar,” Harap Ruminah saat dikonfirmasi kembali oleh awak media di kediamannya.

Untuk diketahui:
Diberitakan sebelumnya, Keluhkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tak kunjung datang, Ruminah ( 64 ) Warga Dusun 1 Rt 1 Desa Karang Sakti Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara curhat ke media. Ruminah menjelaskan, BPNT miliknya yang hilang sejak bulan Maret sampai dengan Agustus 2021.

“Saya tidak pernah terima BPNT lagi dari Desa ini, Saya terakhir terima bantuan itu pada bulan Februari Tahun 2021 lalu, kemudian dari bulan Meret sampai bulan Agustus ini saya tidak menerima lagi, ini ada apa,” Kata Ruminah yang bercucu Enam kepada awak media, Sabtu (14/8/2021).

( Dr )

JAKARTA, (TB) – Presiden Joko Widodo kerap mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah di Indonesia dalam upacara-upacara kenegaraan. Demikian juga pada Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2021 yang digelar di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 17 Agustus 2021.

Pada kesempatan kali ini, Presiden memilih untuk mengenakan pakaian adat Pepadun dari Provinsi Lampung. Pakaian adat yang dipakai Presiden terdiri atas baju lengan panjang berwarna putih yang dipadukan dengan celana panjang berwarna putih juga.

Di luarnya, dibalut dengan sarung tumpal yaitu kain sarung khas Lampung yang dipakai Kepala Negara menutup celana dari pinggang hingga lutut. Penampilan Presiden dilengkapi dengan kain selendang, ikat pinggang, dan tutup kepala yang semuanya berwarna senada merah.

Ibu Negara Iriana Joko Widodo tampak anggun mengenakan busana nasional berwarna gading dilengkapi kain songket. Penampilan sederhana Ibu Iriana tampak dilengkapi dengan jilbab berwarna senada.

Sementara itu, Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan Ibu Wury Ma’ruf Amin tampak serasi mengenakan pakaian adat Sunda dari Sukabumi, Jawa Barat. Wapres terlihat cukup elegan dengan setelan jas tertutup (beskap) dan celana panjang warna biru yang dipadukan dengan kain samping batik yang diikatkan di pinggang.

Selaras dengan Wapres, Ibu Wury juga tampak anggun mengenakan kebaya bersulam warna biru polos dengan bawahan kain jarik putih bermotif batik khas Sunda yang biasa disebut sarung kebat atau sinjang bundel.

Pada Upacara Detik-Detik Proklamasi tahun-tahun sebelumnya, Presiden Jokowi memang kerap mengenakan busana adat dari berbagai daerah. Dalam HUT ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2019 misalnya, Presiden memilih untuk mengenakan busana adat khas Klungkung asal Bali.

Sementara itu, pada HUT ke-75 Kemerdekaan RI tahun 2020, Presiden mengenakan busana adat dari Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Menurut Presiden, Indonesia memiliki kekayaan adat budaya yang sangat tinggi, termasuk dalam hal pakaian adat.

“Dulu pernah Aceh, Sumatera Barat, pernah juga Kalimantan Selatan, pernah Sunda, pernah Jawa, Betawi, kemudian ke sana Bali, Sasak, Bugis, pernah semua. Memang kekayaan budaya pakaian adat ini memang ribuan. Jumlahnya ribuan. Nanti sampai ke Maluku, Papua, semuanya nanti semuanya akan kita angkat,” ucap Presiden saat itu. (Red)

PESAWARAN, (TB) – Menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-76, Polres Pesawaran dan Polsek Jajaran mendirikan Gerai Vaksin Merdeka.

Gerai Vaksin Merdeka didirikan untuk memberikan pelayanan Vaksinasi Gratis terhadap masyarakat, guna membantu Pemerintah dalam menekan angka kasus Infeksi Covid-19 yang masih terus meningkat disejumlah wilayah di Indonesia dan membentuk Herd Immunity khususnya di wilayah hukum Polres Pesawaran Polda Lampung.

Gerai Vaksin Merdeka dilaksanakan di Polres Pesawaran dan Empat (4) Polsek jajaran serta Gerai Vaksin Keliling dengan sasaran area Pedesaan padat penduduk yang jauh terjangkau. Kegiatan Gerai Vaksin Merdeka ini diselenggarakan pada hari Senin (16/08/21) Pukul 08.00 Wib.

Kapolres Pesawaran AKBP Vero Aria Radmantyo, S.Ik, M.H mengungkapkan, animo masyarakat antusias mengikuti Vaksin dengan tetap menerapkan Protokol Kesehatan, masyarakat telah banyak yang sadar bahwa Vaksinasi tersebut sangat penting untuk membantu Herd Immunity, “Untuk pelaksanaan kegiatan Vaksinasi Merdeka, selain dilaksanakan di Mapolres Pesawaran, hari ini juga kita laksanakan di beberapa Polsek seperti di Polsek Gedung Tataan, Kedondong, Tegineneng serta Polsek Padang Cermin,” ungkap Kapolres.

Kapolres menjelaskan, tujuan diadakannya Gerai Vaksin Merdeka hari ini adalah untuk menyambut HUT RI Ke-76 Tahun 2021 dan mendukung Program Pemerintah yakni 2 juta Vaksin sehari, “Semakin banyak warga yang sudah divaksin, diharapkan semakin cepat terbentuknya Herd Immunity sehingga bisa menekan laju penyebaran Covid-19, yang mana kita ketahui bersama pandemi saat ini masih berlangsung,” jelas Kapolres.

Dalam kegiatan Vaksinasi tersebut, Kapolres berharap masyarakat menyadari bahwa Covid-19 masih ada bahkan Kabupaten Pesawaran masuk Zona Merah penyebaran Covid-19, “Kepada seluruh masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Pesawaran dan umumnya di Republik Indonesia agar secepatnya mengikuti Vaksin di gerai-gerai baik yang disediakan oleh Polri, TNI maupun Dinas Kesehatan,” tutupnya.( Rif / Okta )

PESAWARAN, ( TB ) – Pandemi corona yang telah berlangsung hampir dua tahun telah meluluh lantakan pendapatan pengrajin Tapis di Bumi Andan Jejama, akibatnya banyak pengrajin yang tak lagi menenun dan merajut karya warisan leluhur tersebut.

Redawati selaku pengelola Gedung Gerai Tapis Negeri Katon sebagai sentra kerajinan di Bumi Andan Jejama mengatakan bahwa kelompok kerajinan tapis sebagai binaannya kini banyak yang tak lagi melakukan aktifitas tersebut.

“Ya apa yang mau digarap, pesanan sepi, tamu atau pengunjung juga sepi. Mereka ya nganggur semua, Gerai juga banyak tutupnya karena sepi konsumen, ” kata Redawati, Senin (16/08/2021).

Ia mengungkapkan, sebelum pandemi corona, para pengrajin dapat menerima pesanan hingga ribuan potong kain tapis dan berbagai kerajinan khas Lampung lainnya seperti kain songket, kopiah, tas dan lain sebagainya dari berbagai daerah.

“Biasanya kita selalu menerima pesanan, baik pembuatan tapis maupun baju yang dibalut dengan pernak-pernik tapis, namun selama dua tahun terakhir ini sangat kerasa sepinya pesanan yang masuk ke kami,” ungkap dia.

Menurutnya, setidaknya apabila ada pesanan yang masuk, pihaknya bisa mempekerjakan ratusan masyarakat yang berada di wilayah Desa Negeri Katon Kecamatan Negeri Katon bahkan hingga di Kecamatan Kedondong.

“Kalau lagi pesanan banyak itu, kita memberdayakan masyarakat sekitar sini, sehingga dapat membantu perekonomian mereka juga,” ujar dia.

“Namun saat ini, mereka yang biasa membuat tapis banyak yang tidak beraktifitas lagi karena sepi nya pesanan yang kami dapat. Kalau sekarang ini paling ada satu dua instansi yang memesan tapi jumlahnya tidak terlalu banyak sehingga kita meminta bantuan kepada para pengerajin hanya beberapa orang saja,” imbuhnya.

Menyiasati kondisi tersebut, Redawati yang juga sebagai pengurus di Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Pesawaran dibawah pimpinan Nanda Indira Dendi juga banyak melakukan terobosan pemasaran baik melalui media sosial maupun jejaring yang ada untuk mempertahankannya.

“Sebisa mungkin kami pasarkan, sehingga masyarakat masih bisa beraktifitas membuat tapis, sehingga perekonomiannya tetap berjalan. Namun kalau pemasaran lewat medsos inikan tidak banyak yang pesan beda kalau konsumen itu datang langsung melihat kualitas barang yang kita jual,” tutur dia.

Ditegaskan, kepada masyarakat yang kerap mengenakan aksesoris etnik dapat langsung datang di Gedung Gerai Tapis Lampung di Desa Negeri Katon Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran untuk memilih sesuai dengan selera atau warna dan bahan yang diinginkan.

“Kalau datang langsung, konsumen dapat memilih sesuai dengan selera. Baik jenis bahan maupun model rajutan benang tapis yang cocok dengan konsumen sendiri. Untuk harga sangat kompetitif sesuai dengan kualitas bahan dan tingkat kesulitan rajutan benangnya, ” tegas dia.

Untuk diketahui, pernak pernik aksesoris dan pakaian khas daerah akan lebih familiar dan ter eksplor manakala pemimpinnya dapat mengenakannya ketika berdinas di keseharaiannya. Hal tersebut akan secara otomatis diikuti oleh seluruh jajaran dalam bertugas melayani masyarakat, sehingga terlihat lebih berkarakter serta menyumbangkan naiknya perekonomian pengrajin daerah setempat. ( Oby / Rif )

BOGOR, (TB) – Kabupaten Bogor telah mendapat apresiasi dari Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ) yang telah memeriksa Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 dengan hasil opini adalah Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP ) untuk yang keenam kalinya. WTP merupakan hasil opini tertinggi dalam Audit Laporan Keuangan Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020.

Perolehan opini WTP tersebut diumumkan pada hari Jumat, 21 Mei 2021 bertempat di Gedung BPK RI Perwakilan Propinsi Jawa Barat, Bandung  secara langsung yang dihadiri Bupati, Wakil Ketua DPRD, Diskominfo dan Kepala Badan BPKAD beserta jajaran.

Opini WTP hasil audit tersebut diserahkan oleh Ketua BPK RI Perwakilan Propinsi Jawa Barat kepada Bupati Kabupaten Bogor secara langsung . Penyerahan hasil laporan audit tersebut sebagai bentuk implementasi dari UU 17 Pasal 31 Tahun 2003 yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan ( LHP ) atas Laporan Keuangan Perangkat Daerah ( LKPD ) yang telah diaudit/diperiksa BPK diserahkan kepada DPRD dan pimpinan entitas, untuk diajukan sebagai data dukung dalam penyusunan Raperda tentang Pertanggungjawaban APBD.

BPKAD sebagai perangkat daerah  yang sesuai Permendagri 13 tahun 2006 sebagai entitas pelaporan yaitu mengkonsolidasikan seluruh laporan keuangan sekabupaten mempunyai kewajiban untuk mempertahankan hasil opini WTP yang telah berhasil diraih Kabupaten Bogor 6 kali berturut turut. Adapun kriteria dalam penentuan opini yaitu:

• Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah ( SAP )
• Kecukupan Informasi
• Efektifitas Sistem Pengendalian Internal
• Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

BPKAD sebagai tim penggerak roda keuangan kabupaten dalam hal ini bekerja keras untuk menyusun elemen-elemen penting untuk kebutuhan penyusunan laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas ( LPE ), Laporan Operasional, Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan ( CaLK ). Dimana sesuai dengan permendagri 13 tahun tahun 2006 bahwa laporan keuangan dibuat oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah ( OPD ) sebagai entitas akuntansi. Oleh sebab itu opini WTP sendiri merupakan hasil kerja keras dan komitmen, kerjasama, serta komunikasi yang intensif dari seluruh perangkat daerah. Dan opini BPK merupakan Indeks Kinerja Utama (IKU ) Kabupaten Bogor.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sesuai tugasnya yaitu Membantu Bupati dalam Melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Khususnya Penunjang Bidang Keuangan, sehingga akan berupaya mencapai Visi yang ditetapkan dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Bogor 2018-2023 melalui misi ketiga yaitu “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik” dan melalui Misi ketiga ini, berupaya mewujudkan Karsa Maju sebagai salah satu dari PANCAKARSA.  BPKAD berupaya menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Efektif dengan indikator Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Dengan ini, BPKAD diharapkan terus konsisten dalam melaksanakan kewajiban sebagai  pengelolaan keuangan yang akuntabel sehingga berdampak pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bogor yang berturut turut menyandang predikat opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)” serta mampu memberikan kontribusi untuk mewujudkan “Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman, dan Berkeadaban”. (Red)

CIBINONG, (TB) – Bupati Bogor, Ade Yasin mengapresiasi kinerja dan kolaborasi Pangdam III Siliwangi Mayjen TNI Nugroho Budi Wiryanto yang senantiasa menjaga kondusifitas dan kerukunan masyarakat Kabupaten Bogor selama beliau bertugas.

BOGOR, (TB) – Buntut dari ketidaktegasan nya Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bogor, terhadap kontraktor PT. Hutomo Mandala Sepuluh Sebelas (KSO), selaku pemenang tender pada Mega Proyek Pedestrian Kandang Roda – Sentul yang tidak sesuai perencanaan, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Bogor akan menggelar aksi/unjuk rasa pada hari Rabu esok (18/08)  guna menyampaikan aspirasi dan tuntutannya.

Hendi (koordinator aksi) mengatakan unjuk rasa yang akan digelar pada Hari Rabu (18/8/21) akan kita gelar di tiga titik yakni di depan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Bogor, Kantor Bupati dan Gedung DPRD Kabupaten Bogor.

“Melihat maraknya polemik pembangunan di Kabupaten Bogor yang tidak usai dan bahkan amat sangat mendarah daging ini sangat tidak baik jika kita tutup mata. Maka dari itu kami dari IMM akan menggelar aksi unjuk rasa sebagai bentuk kepedulian kami terhadap Bumi Tegar Beriman,” kata Hendi kepada wartawan, Minggu (15/8/21).

Hendi menuturkan, dalam aksinya nanti para Mahasiswa tersebut meminta terhadap Bupati Bogor dan DPRD Kabupaten Bogor, agar mencopot Kadis PUPR dan Blacklist Kontraktor Nakal yang mengerjakan proyek asal – asalan dan tidak sesuai perencanaan.

Adapun tuntutan yang akan disampaikan diantaranya:

1. Meminta Dinas PUPR Kabupaten Bogor untuk bertanggung jawab atas pemakaian anggaran APBD, untuk pembangunan proyek pembuatan pedesteian di jalur Kandang Roda – Sentul.

2. Meminta Pemkab Bogor untuk blacklist kontraktor nakal, karena sudah terbukti adanya penemuan kejanggalan pada sidak anggota dewan.

3. Mendesak Bupati Bogor untuk mencopot kadis PUPR karena tidak mengindahkan visi Bupati yaitu “Bogor Membangun”.

4. Meminta dewan untuk bertindak tegas mengurusi persoalan proyek jalur pedestrian Kandang Roda – Sentul dan jangan sampai dewan bermain mata.

Untuk diketahui, Mahasiswa yang akan melakukan Aksi akan Menerapkan Prokes dan sudah di vaksin. (Sto/Red)

BOJONGGEDE, (TB) – Kondisi pandemi Covid-19 sangat berdampak pada segala sektor kehidupan warga masyarakat, seperti dalam bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi dan lainnya.

Ditengah kondisi sulit ini, Garda Pemuda NasDem Jabar berhasil menyalurkan 500 beasiswa PIP (Program Indonesia Pintar) untuk para pelajar yang ada di wilayah Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor.

“Giat ini sebagai bagian wujud kepedulian Garda Pemuda NasDem Jawa Barat atas kesulitan yang dialami oleh murid dan wali murid di tengah masa pandemi,” ungkap Rudhi Duta Syahputra, Wakil Ketua GPND Jabar, Sabtu (14/8/2021).

Ia bersyukur sebagai pengurus GPND Jabar dapat turut aktif untuk menyalurkan bantuan beasiswa PIP
Kemendikbud RI yang diperoleh melalui aspirasi Anggota Komisi X DPR RI Rian Firmansyah.

“tentu ini ikhtiar kami untuk tetap bergerak menyapa masyarakat secara langsung dan memberikan langkah-langkah solutif di tengah keprihatinan yang saat ini kita alami bersama,” ujar Duta, sapaannya saat menyerahkan bantuan di Mushola RW 05 Kel. Pabuaran, Bojonggede, Jumat (13/8) lalu.

Duta menambahkan, langkah sosial memfasilitasi bantuan beasiswa PIP merupakan bentuk kepedulian kader muda Partai NasDem untuk senantiasa memberikan manfaat kepada masyarakat dengan apapun
yang dimiliki, termasuk kesempatan untuk turut peran serta aktif dalam membagikan beasiswa PIP.

“Bantuan beasiswa PIP diberikan kepada 298 siswa SD, 96 siswa SMP dan 17 SMA dan 89 SMK. Totalnya ada sekitar 500 siswa
didik di Kabupaten Bogor dengan jumlah total nominal hamir 350 juta rupiah,” bebernya.

Pria yang dipercaya sebagai salah seorang staf ahli di Komisi X DPR RI ini menjelaskan, beasiswa PIP itu adalah aspirasi masyarakat yang dikawal oleh GPND Jabar sejak
pendataan hingga pencairan yang dilakukan oleh penerima beasiswa di bank yang sudah di tentukan dari Kemendikbud.

“Penyaluran bantuan beasiswa PIP ini sengaja di distribusikan secara bertahap di beberapa titik di Kecamatan Bojonggede, guna memastikan protokol kesehatan tetap berjalan dan menghindari adanya kerumunan warga,” imbuh Duta.

Wakil Ketua GPND Jabar berharap dengan beasiswa ini, tunas tunas bangsa masih dapat terus untuk
berkonsentrasi mencari ilmu melalui pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang masih akan terus berlangsung. Meskipun PJJ agak memberatkan pada pola belajar siswa, lanjutnya, PJJ juga memaksa orang tua untuk
memberikan ekstra tenaga dan pikiran guna keberlangsungan pendidikan putra putrinya.

“beruntung bantuan beasiswa PIP masih menjadi program prioritas Kemendikbud RI. Kami berharap semoga pandemi Covid-19 segera usai dan para siswa segera dapat kembali menjalani pembelajaran tatap muka di sekolah.” Tukasnya. (Sto)

LAMPUNG UTARA, (TB) – Ruminah ( 64 ) Warga Dusun 1 Rt 1 Desa Karang Sakti Kecamatan Muara Sungkai, Kabupaten Lampung Utara, mengeluhkan Bantuan Pangan Non Tunai ( BPNT ) yang tidak diterimanya lagi.

Hal ini di sampaikan langsung Ruminah bersama suaminya Sarbini kepada media ini,Sabtu ( 14/8/2021 ).

” Saya tidak pernah terima BPNT lagi dari Desa ini, saya terakhir terima pada bulan Februari Tahun 2021 lalu, kemudian dari bulan Meret sampai bulan Agustus ini Saya tidak menerima lagi, ini ada apa,” Kata Ruminah yang bercucu Enam.

Ruminah dan Suaminya Sarbini saat ini di urus oleh anak tertuanya Anisar dan tinggal bersama anaknya tersebut, dalam kondisi saat ini sakit.

” Saya dan Suami saat ini tinggal bersama anak saya yang paling tua, dan sekarang saya dalam keadaan sakit-sakitan ” bebernya.

Dilain sisi Kepala Desa Karang Sakti Amir Harmidan saat hendak di mintai keterangan tidak berada di Kantor Desa dikarenakan sedang pergi keluar Kota Talang Padang Kabupaten Tanggamus,

” Abangnya lagi ke Talang Padang Pak” ujar Mira sebagai Istri Kepala Desa.

Mira melanjutkan, tentang BPNT yang sedang menjadi keluhan Warga saat-saat ini,

” Masalah BPNT untuk sekarang ini lagi dalam proses perbaikan sistem data ” ungkap Mira dihadapan Awak media tugasbangsa.com.

Mira juga menambahkan, ” Iya benar dan pas sekali dalam pengaduan masalah BPNT, karna memang Abang (Amir Harmidan-red) juga sebagai ketua TKSK se-Kecamatan Muara Sungkai” Pungkasnya.

Sebagai keterangan saat dihubungi melalui via telpon no hp Kades ( Amir ) tidak aktif.( Dr )

Tanggamus,-tugasbangsa.com

Pemerintah Pekon way manak kecamatan pugung kabupaten Tanggamus membagikan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Kepada 25 keluarga Penerimaan Manfaat (KPM) Tahap ke4-5 salurkan langsung di aula Pekon way manak. Jum’at(13/08/21)

Saprudin selaku kepala Pekon way manak dan menjabat ketua APDESI terpilih tahun 2021 mengatakan Pembagian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahap ke4-5 di Pekon Way Manak sebanyak 25 kepala keluarga dengan penerima mendapatkan Rp. 300.000 perkepala keluarga.

“Penerimaan BLT-DD di Pekon Way Manak sebanyak 25 kepala keluarga dengan setiap keluarga mendapatkan Rp. 300.000 setiap bulannya dan tentunya bisa di gunakan untuk kebutuhan sehari-hari serta bisa membantu menopang ekonomi, semoga dampak pamdemi ini segera berakhir dan masyarakat bisa beraktivitas seperti biasa.”tutupnya

selain itu juga masarakat yang menerima BLT-DD tetap mematuhi protokol kesehatan covid19, Menjaga jarak dan menggunakan masker.(holita)