JAKARTA, (BS) – Menghadapi derasnya arus informasi, Kementerian Koordinasi Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), menekankan pentingnya penguatan koordinasi, komunikasi, lintas Kementerian, guna meningkatkan antisipasi ancaman disinformasi.

Deputi Bidang Komunikasi dan Informasi (Kominfo) Kemenko Polkam, Marsekal Muda TNI Eko Dono Indarto mengatakan, Sebagai koordinator utama bidang politik dan keamanan, Kemenko Polkam telah membentuk sembilan desk lintas sektor untuk mempercepat penyelesaian isu strategis nasional.

“Seperti pemberantasan narkoba, judi daring, keamanan siber, korupsi, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta perlindungan pekerja migran Indonesia.” katanya, usai memimpin Rapat Koordinasi Penyelarasan dan Sinergi Tugas dan Fungsi Satuan Tugas Komunikasi dan Media pada Seluruh Desk Bidang Polkam di Cibubur, Jawa Barat. Kamis 22/05/2025.

Isu komunikasi media lanjut nya, tidak bisa lagi ditunda. “Diperlukan kesadaran tinggi di bidang media, mengingat perannya yang strategis dalam membentuk opini publik serta menjaga stabilitas politik dan keamanan,”  ujarnya.

Deputi Eko Dono Indarto menjelaskan, saat ini Satgas Komed di masing-masing desk masih berjalan terpisah dan belum terintegrasi penuh, padahal,kata Dia, terdapat keterkaitan erat antar satgas.

“Dalam rakor ini bertujuan menyelaraskan dan menciptakan sinergi seluruh unsur K/L dalam Satgas Komed agar tidak bekerja secara solo, melainkan sebagai satu kesatuan komunikasi pemerintah yang kuat dan solid,”  tegasnya.

Selain itu, di ingatkan nya, pentingnya kolaborasi dan kepedulian terhadap peran komunikasi publik dalam pemerintahan.

“Saya tekankan lagi, sense of awareness sangat penting bagi insan media. Jangan sampai ‘sok stecu’ (stelan cuek), karena ini bagian dari tanggung jawab kita,”  ucapnya

Ia menambahkan, melalui penguatan Satgas Komed yang efektif dan terpadu,  Kemenko Polkam menargetkan terbentuknya mekanisme komunikasi krisis yang responsif,  “narasi lintas sektor yang konsisten, serta peningkatan kapasitas SDM komunikasi di K/L.” Imbuhnya

Sekedar informasi, hadir dalam rapat tersebut , perwakilan internal Kemenko Polkam dan sejumlah K/L dari sembilan desk, antara lain BIN, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kemendagri, Kemenlu, Kemhan, Kemenkeu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, TNI, BSSN, Polri, Bank Indonesia, BNPB, dan BNN.  (Wan).

PESAWARAN, (TB) – Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesawaran ambruk pada hari Jumat, (23/5/2025) sekitar pukul 12.45 WIB.Tampak Material bangunan berserakan di dihalaman Gedung DPRD setempat.

Kerusakan itu diduga karena kondisi bangunan yang sudah tua.
Dari video yang beredar ambruknya atap atau pilar gedung wakil rakyat itu sempat membuat heboh. Pegawai DPRD Pesawaran yang berkerumun melihat reruntuhan bangunan kantor mereka.

Menurut sumber yang berada di lokasi saat kejadian,
” Diduga ambruknya gedung di karenakan angin kencang, alhamdulillah tidak ada korban jiwa dalam insiden itu,” ujarnya.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesawaran, Achmad Rico Julian membenarkan kantor DPRD setempat ambruk.

” Iya benar ini saya dijalan menuju Kantor,” Kata Ahmad Rico Julian singkat melalui pesan whatsApp kepada awak media.

Sebelumnya diberitakan, bagian depan kantor DPRD Kabupaten Pesawaran ambruk, Jumat (23/5) sekitar pukul 13.00 WIB.

Dari video yang beredar memperlihatkan bagian depan kantor DPRD Kabupaten Pesawaran ambruk. Tembok berlogo Siger di depan Kantor juga rontok tak berbentuk hingga hanya memperlihatkan rangka bangunan.

Dikabarkan satu orang petugas satpol PP Kabupaten Pesawaran menjadi korban luka-luka. (Oby/Rls)

BOGOR, (TB) – Menindaklanjuti instruksi Bupati Bogor, Rudy Susmanto, terkait penataan kawasan Cibinong Raya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bogor mengimplementasikan dan menegakan Perda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum, dengan melakukan penertiban terhadap 17 bangunan liar yang berdiri di bantaran Kalibaru Komplek Dua Raja, Pasar Ciluar, Kecamatan Sukaraja, pada Rabu (21/5/25).

“Sebelumnya kami sudah menyampaikan teguran kepada para pemilik bangunan liar. Beberapa dari mereka telah melakukan pembongkaran secara mandiri, dan hari ini kami bantu untuk merapikan. Sisanya, dilakukan pembongkaran oleh petugas,” ujar Sekretaris Satpol PP Kabupaten Bogor, Anwar Anggana, di lokasi kegiatan.

Anwar menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan kelanjutan dari penertiban yang telah dilakukan di wilayah lain sebagai bagian dari program penataan kawasan Cibinong Raya.

“Sebelum Pasar Ciluar, kita sudah melakukan penertiban di sekitar Stadion Pakansari, Pasar Cibinong, dan Pasar Citeureup. Para pedagang kaki lima kami arahkan ke lokasi yang lebih representatif, dan bangunan liar kami tata kembali agar kawasan ini menjadi lebih tertib,” jelasnya.

Lebih lanjut, Anwar menegaskan bahwa penertiban ini tidak bersifat menggusur, melainkan menggeser, sesuai arahan Bupati Bogor.

“Pak Bupati selalu menekankan bahwa penertiban harus mengedepankan pendekatan humanis. Para pemilik bangunan liar di kawasan ini telah difasilitasi oleh PD Pasar Tohaga untuk dapat berjualan di lokasi yang telah disiapkan tanpa mengganggu aktivitas di sekitar pasar,” lanjutnya.

Di tempat yang sama, Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bogor, Dadang Kosasih, menambahkan bahwa Dishub turut melakukan penertiban parkir liar di sekitar Pasar Ciluar untuk meningkatkan kenyamanan dan kelancaran lalu lintas bagi masyarakat.

“Hari ini kami tertibkan kendaraan roda dua yang parkir sembarangan, mulai dari depan pasar hingga bagian bawah dekat SD. Setiap kendaraan yang mengganggu pengguna jalan kami tindak tegas,” ujar Dadang.

Ia juga menyampaikan rencana penataan angkutan barang di kawasan Pasar Ciluar. Pihaknya akan segera menyurati PD Pasar Tohaga serta mengimbau masyarakat terkait pengaturan jam operasional angkutan barang.

“Ini akan kami bahas bersama pihak pengelola pasar, tokoh masyarakat, dan Muspika Kecamatan Sukaraja agar tercapai kesepakatan yang jelas dan tidak menimbulkan gangguan aktivitas pasar,” tutupnya. (Red)

BOGOR,  (TB) – Optimalkan Penanganan Sampah dan Kolaborasi Pengelolaan TPA Galuga, Bupati Bogor Rudy Susmanto akan mengubah sistem open dumping di Galuga menjadi pengelolaan berbasis sanitary landfill dan teknologi yang lebih modern bersama Pemerintah Kabupaten Bogor.

Bupati Bogor, Rudy Susmanto menyampaikan, bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor bersama Pemerintah Kota Bogor telah bersepakat untuk menyusun konsep bersama pengelolaan sampah yang lebih modern dan berkelanjutan.

“Kami sudah melakukan pertemuan dengan Wakil Wali Kota Bogor dan jajaran. Saat ini kita sedang menyusun konsep teknis bersama untuk mengubah sistem open dumping di Galuga menjadi pengelolaan berbasis sanitary landfill dan teknologi yang lebih modern,” jelas Rudy saat melaksanakan kegiatan BBGRM di Kecamatan Citeureup pada Kamis (22/5/25).

Ia juga menegaskan bahwa Kabupaten Bogor tidak hanya mengarah pada konsep waste to energy semata, tetapi fokus pada solusi yang ramah lingkungan dan berorientasi jangka panjang.

Rudy Susmanto menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menata wilayah, memperkuat kerukunan, serta mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat.

“Ini momentum kita merajut kebersamaan untuk menata wilayah, menata kota, dan membangun harmoni sosial di tengah masyarakat,” ujar Rudy Susmanto.

Lebih lanjut ia menjelaskan, penanganan sampah dan lingkungan ini dapat dilakukan dengan menggaungkan kembali budaya gotong royong yang dilaksanakan secara serentak di 40 kecamatan se-Kabupaten Bogor.

Rudy Susmanto turut mengapresiasi inisiatif masyarakat dalam melakukan perubahan signifikan di Pasar Citeureup. Menurutnya, perubahan ini dimulai dari kesadaran kolektif warga dan para pedagang yang aktif membersihkan lingkungan dan menata area pasar.

“Penataan ini bukan karena intervensi pemerintah, tetapi lahir dari semangat masyarakat yang ingin perubahan. Kami, pemerintah, hanya mendampingi dan memfasilitasi,” ungkapnya.

Sejumlah langkah penataan juga dilakukan, seperti relokasi PKL terutama di wilayah Kecamatan Citeureup dalam area pasar yang difasilitasi oleh Perumda Pasar Tohaga serta pembukaan akses jalan yang sebelumnya tertutup pedagang. Ke depan, aset ruko milik Pemkab Bogor akan disulap menjadi shelter angkutan umum dan sentra kuliner untuk mendukung UMKM lokal.

Sebagai bagian dari penataan kawasan, Pemkab Bogor akan merevitalisasi bangunan Ruko yang semula bernama Ruko Indah, dan rencananya akan diubah menjadi Ruko Pangeran Sake berdasarkan aspirasi masyarakat.

Selain itu, pemerintah sedang mengkaji pemasangan ornamen ikonik di Simpang Tiga depan Polsek Citeureup guna memperlancar arus lalu lintas dan mencegah kendaraan umum berhenti sembarangan (ngetem).

“Kita ingin pembangunan wilayah ini berangkat dari aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Ini bentuk partisipatif yang kami jaga dan dukung,” tutup Bupati Rudy. (Red)

PESAWARAN, (TB) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesawaran mulai mendistribusikan logistik Pemungutan Suara Ulang (PSU) ke 11 kecamatan, Kamis (22/5/2025).

Pendistribusian ini dilakukan secara bertahap dari Gudang Logistik KPU menuju Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagai titik awal sebelum dilanjutkan ke desa dan Tempat Pemungutan Suara (TPS). Logistik PSU
meliputi kotak suara, surat suara, formulir, tinta, segel, serta perlengkapan pendukung lainnya. Diangkut menggunakan truk dan dikawal ketat oleh pengawal keamanan dari TNI dan Polri.

Pendistribusian dihadiri langsung oleh Ketua KPU Provinsi Lampung Erwan Bustami, Ketua KPU Pesawaran Ferry Ikhsan, Ketua Bawaslu Pesawaran Fatihunnajah, Kapolres Pesawaran AKBP Heri Sulistyo Nugroho, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Sunyoto, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Marzuki, Kepala Kesbangpol Syukur, serta unsur TNI dan Polri.

Ketua KPU Provinsi Lampung Erwan Bustami, menyampaikan distribusi logistik dilakukan dengan prinsip tepat jenis, tepat jumlah, tepat waktu, dan tepat sasaran.

“Kami pastikan seluruh logistik PSU sudah sampai di kecamatan hari ini, dan dilanjutkan ke PPS dan TPS pada hari berikutnya,” ujarnya.

PSU Pilkada Pesawaran akan digelar pada Sabtu, 24 Mei 2025, dengan melibatkan 347.979 pemilih yang tersebar di 759 TPS pada 148 desa. Untuk itu, distribusi logistik ditargetkan selesai paling lambat H-1.

Erwan menegaskan bahwa proses sortir, pelipatan, hingga pengepakan logistik telah dilakukan secara cermat demi memastikan setiap TPS menerima perlengkapan secara lengkap dan sesuai. Ia juga mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap pengiriman logistik guna menghindari gangguan dari cuaca maupun hal-hal lain yang tidak diinginkan.

“Kami mendapat dukungan penuh dari TNI, Polri, Bawaslu, pemerintah daerah, serta partisipasi masyarakat agar distribusi ini berjalan aman dan lancar,” tambahnya.

Kapolres Pesawaran AKBP Heri Sulistyo Nugroho, menyampaikan bahwa pihaknya bersama TNI akan mengawal ketat proses distribusi hingga pelaksanaan PSU selesai.

“Kami akan menjaga keamanan dan ketertiban agar PSU berjalan kondusif hingga tahapan penetapan pasangan calon,” ujar Kapolres. (Oby)

PESAWARAN, (TB) – Bidang Hubungan Masyarakat (Bidhumas) Polda Lampung menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) yang diikuti oleh seluruh Pejabat Utama (PJU) Bidhumas Polda Lampung dan jajaran humas dari seluruh polres se-Polda Lampung. Kegiatan strategis ini dibuka langsung oleh Waka Polda Lampung BRIGJENPOL Dr. Ahmad Ramadhan, S.H.,M.Si., M.H. berlangsung di Hotel Horison, Bandar Lampung, pada Selasa (20/5/2025).

Rakernis kali ini mengangkat semangat peningkatan profesionalisme dan sinergitas kehumasan di era digital.
Acara diisi oleh narasumber dari kalangan akademisi dan praktisi komunikasi digital, yakni Dr. Arie Setya Putra, C.A., S.Kom., M.T.I., selaku Dekan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Mitra Indonesia, Presenter TVRI Lampung Niko Anggayu, S.Ikom.,serta PG Wisnu Wijaya, S.Sn., M.Sn., dosen Program Studi Desain Komunikasi Visual dari Institut Teknologi Sumatera (ITERA).

Kegiatan ini menjadi wadah strategis untuk menyamakan persepsi dalam hal pengelolaan informasi publik, penguatan media kehumasan, serta peningkatan literasi digital di lingkungan Polri, sejalan dengan arah kebijakan Kapolri tentang Polri Presisi.

Salah satu momen penting dalam Rakernis tersebut adalah pemberian penghargaan kepada satuan wilayah (Satwil) yang dinilai berhasil dalam bidang kehumasan.
Dalam kesempatan tersebut, Polres Pesawaran berhasil meraih prestasi sebagai satuan dengan capaian Amplifikasi Berita Terbanyak sepanjang periode penilaian.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kabid Humas Polda Lampung Kombes Pol Yuni Iswandari Yuyun kepada Plt. Kasi Humas Polres Pesawaran, Aiptu Turono, sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan konsistensi dalam menyebarluaskan informasi positif tentang kegiatan dan kinerja kepolisian kepada masyarakat.

“Capaian ini adalah hasil kerja kolektif yang mengedepankan semangat keterbukaan informasi publik dan pelayanan yang humanis. Kami akan terus berkomitmen untuk menghadirkan konten kehumasan yang edukatif, terpercaya, dan membangun citra positif Polri di tengah masyarakat,” ungkap Aiptu Turono usai menerima penghargaan.

Dengan torehan ini, Polres Pesawaran diharapkan dapat menjadi contoh dan motivasi bagi jajaran polres lainnya dalam mendorong peran humas sebagai garda terdepan Polri dalam komunikasi publik, sejalan dengan prinsip Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan (Presisi).

Rakernis Bidhumas Polda Lampung ditutup dengan sesi diskusi interaktif serta rumusan tindak lanjut untuk meningkatkan kolaborasi antara fungsi humas Polri dan stakeholder eksternal dalam menghadapi tantangan komunikasi publik ke depan.(Oby)

BOGOR, (BS) – Dugaan korupsi kembali menyeruak dari pelosok Kabupaten Bogor. Kali ini mencuat dari Desa Pabangbon, Kecamatan Leuwiliang, yang disorot publik karena dugaan penyalahgunaan Dana Desa tahun anggaran 2023–2024, khususnya dalam program ketahanan pangan.

Salah satu temuan yang menjadi sorotan masyarakat adalah dugaan penjualan sepihak hewan ternak kerbau bantuan program ketahanan pangan yang dilakukan oleh Ketua PKK Desa Pabangbon, ETN, yang juga istri kepala desa. Penjualan tersebut dilaporkan terjadi pada 7 Mei 2025 dan diduga merugikan keuangan desa dan negara.

Menanggapi hal itu, Ketua Umum LSM Gerakan Nasional Padjadjaran (Genpar), Sambas Alamsyah, mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Ia menyebut peristiwa ini bukan sekadar kekeliruan administratif.

“Ini bentuk nyata kejahatan keuangan yang berpotensi melanggar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Jika ada unsur kesengajaan dalam memanipulasi laporan keuangan, pelaku bisa dijerat Pasal 2 dan 3 UU Nomor 31 Tahun 1999. Ancaman hukumannya bisa seumur hidup,” ujar Sambas dalam keterangan tertulis, Senin, 20 Mei 2025.

Sambas menegaskan bahwa dalih telah diaudit bukan alasan menghentikan penyelidikan. “Kita tidak bisa serta merta menerima alasan ‘sudah diaudit’ tanpa audit forensik. Dalam banyak kasus, korupsi justru ditutupi lewat rekayasa laporan yang melibatkan oknum internal dan eksternal,” katanya.

Genpar mengaku telah menerjunkan tim investigasi ke lapangan dan mengumpulkan sejumlah bukti yang dinilai cukup kuat. Sambas berharap laporan yang sudah disampaikan kepada aparat penegak hukum segera ditindaklanjuti.

“Harapan kami, laporan yang sudah kami sampaikan beberapa hari lalu bisa segera direspons. Kami sudah kantongi tanda terimanya,” katanya.

Ia mengingatkan bahwa transparansi penggunaan dana desa harus jadi prioritas para kepala desa, terutama di Kabupaten Bogor. “Jangan terlena dengan besarnya anggaran jika pelaksanaannya tidak sesuai fakta di lapangan,” ujarnya.

Sambas juga menyebut masyarakat Leuwiliang saat ini sudah lebih kritis. “Warga sudah cerdas. Mereka bisa menilai hasil akhir proyek pembangunan. Karena itu, peran lembaga pemantau seperti LSM sangat penting untuk mewujudkan Leuwiliang yang maju menuju Bogor Gemilang,” tutupnya. (Red)

BOGOR, (TB) – Pembangunan sarana air bersih di Kampung Nanggung, RT 04 RW 06, Desa Bangunjaya, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, menjadi sorotan warga. Proyek tersebut diduga tidak memasang papan informasi kegiatan yang semestinya menjadi kewajiban dalam pelaksanaan proyek pemerintah.

Pantauan wartawan pada Selasa, 20 Mei 2025, tidak terlihat papan proyek yang lazim memuat informasi seperti jenis kegiatan, sumber anggaran, nilai kontrak, dan jangka waktu pelaksanaan.

Seorang warga yang ditemui di lokasi mengaku diminta membayar biaya sebesar Rp600 ribu per rumah untuk pemasangan instalasi air bersih. “Kami hanya mendapat dua batang pipa, keni keran, dan meteran. Tapi harus lunas dulu pembayarannya, kalau belum, belum bisa dipasang,” ujarnya.

Ketiadaan papan informasi memicu dugaan bahwa proyek ini kurang transparan, bahkan diduga sebagai proyek siluman.

Padahal, dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan Nomor 70 Tahun 2012, disebutkan bahwa setiap proyek fisik yang menggunakan dana pemerintah wajib memasang papan informasi di lokasi kegiatan. Tujuannya agar masyarakat dapat mengetahui serta mengawasi proses pelaksanaan pembangunan.

Tanpa informasi tersebut, warga tidak mengetahui sumber anggaran, pelaksana kegiatan, maupun batas waktu pengerjaan. Kondisi ini dikhawatirkan berdampak pada kualitas hasil pembangunan.

Hingga berita ini diturunkan, pihak pelaksana proyek maupun instansi terkait belum memberikan konfirmasi. (Red)

BOGOR, (TB) – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Bogor memastikan kesiapan pelaksanaan kegiatan Orientasi Kewartawanan dan Keorganisasian (OKK) yang akan digelar pada Rabu, 21 Mei 2025 mendatang.

Ketua Panitia Pelaksana OKK PWI Kabupaten Bogor 2025, Nur’ain, menyampaikan bahwa seluruh persiapan telah rampung dan panitia siap menggelar kegiatan tersebut.

“Alhamdulillah, seluruh persiapan panitia yang saya pimpin sudah matang. Kami siap melaksanakan OKK sesuai jadwal,” ujar Nur’ain yang akrab disapa Nay, usai memimpin rapat persiapan di Gedung Graha Wartawan, Cibinong, Senin (19/5/2025).

Ia mengungkapkan, hingga saat ini tercatat sebanyak 50 peserta telah mendaftar. Mereka terdiri dari wartawan yang berasal dari wilayah Bogor Raya dan sejumlah daerah lainnya seperti Kabupaten Ciamis, Purwakarta, Sukabumi, hingga Kota Cimahi.

“Mayoritas peserta berasal dari Bogor Raya, namun ada juga yang datang dari luar daerah. Ini menunjukkan antusiasme yang tinggi terhadap kegiatan OKK PWI tahun ini,” katanya.

Untuk peserta luar daerah, panitia menyediakan fasilitas tempat menginap di Aula Graha Wartawan Cibinong, mengingat kegiatan akan dimulai sejak pagi hari.

“Registrasi peserta dimulai pukul 07.00 WIB di Hotel M-One, Sukaraja. Agar peserta dari luar daerah tidak terlambat, kami siapkan tempat bermalam di aula Graha Wartawan,” jelas Nay, yang juga menjabat sebagai Pemimpin Umum media Aktualita.co.id.

Panitia juga mengimbau agar seluruh peserta hadir mengenakan pakaian sopan, dengan ketentuan celana panjang berwarna hitam dan atasan berupa seragam media masing-masing.

“Supaya lebih rapi dan kompak, kami minta peserta memakai celana panjang hitam. Kalau bisa, gunakan seragam dari media tempat mereka bernaung,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, Nay juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada para sponsor yang telah mendukung penuh kegiatan OKK PWI Kabupaten Bogor 2025. Beberapa di antaranya adalah PT Antam Tbk, Perumda Air Minum Tirta Kahuripan, PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI), PT Solusi Bangun Indonesia (SBI), dan PT Indocement Tbk.

“Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh sponsor dan mitra yang telah mendukung suksesnya kegiatan ini. Dukungan mereka sangat berarti bagi PWI Kabupaten Bogor di awal tahun 2025 ini,” pungkasnya. (Red)

BOGOR, (TB) – Bupati Bogor, Rudy Susmanto menyerukan semangat kebersamaan dan patriotisme untuk membangun bangsa, terutama di kalangan generasi muda.

Hal itu disampaikan Rudy Susmanto pada Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-117 tingkat Kabupaten Bogor, yang berlangsung di Taman Makam Pahlawan Pondok Rajeg Cibinong, Senin (19/05/25).

Menurut Rudy Susmanto, Peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang jatuh pada tanggal 20 Mei setiap tahunnya dinilai sebagai momentum penting untuk mengenang dan memaknai kembali nilai-nilai perjuangan para pahlawan yang telah memerdekakan Indonesia.

Bupati Bogor, Rudy Susmanto mengungkapkan, kemerdekaan bangsa Indonesia bukanlah hasil dari sesuatu yang instan, melainkan melalui perjuangan panjang dan pengorbanan besar dari para pejuang bangsa.

“Bangsa ini lahir bukan dari cuma-cuma, tapi dari perjuangan panjang. Bukan hanya dengan tenaga, waktu, pikiran, dan keringat, tapi juga dengan nyawa,” ungkap Rudy.

Rudy mengajak seluruh masyarakat, khususnya anak-anak muda, untuk menjadikan momen Hari Kebangkitan Nasional ini sebagai titik awal dalam membangun bangsa secara bersama-sama, dimulai dari Kabupaten Bogor. Ini adalah langkah awal dalam menumbuhkan jiwa patriotisme bersama.

“Sebelum Kabupaten Bogor dipimpin oleh bapak Rudy Susmanto dan pak Ade Ruhandi, telah ada para pendahulu yang mewariskan legasi yang baik bagi Kabupaten Bogor dan bangsa ini. Kami berkomitmen untuk melanjutkan dan menyempurnakan program-program pembangunan yang telah dirintis sebelumnya,” kata Rudy.

Ia menambahkan, tugas kita bersama adalah mengisi dan menyempurnakan program-program yang telah ada, tentu dengan ide-ide baru dan inovatif. Mari bersama-sama membangun Indonesia dari Kabupaten Bogor.

Hadir dalam kegiatan ziarah nasional bersama yakni, Wakil Bupati Bogor, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bogor, Ketua DPRD Kabupaten Bogor dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bogor, pimpinan perangkat daerah, pimpinan RSUD dan Perumda lingkup Pemkab Bogor, unsur TNI, Polri serta Aparatur Sipil Negara. (Sto)